Ditemukan 75623 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : marhaban martabak martobat martabet martaban martamat
Penelusuran terkait : Kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu Dengan tipu muslihat Ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya Atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama“
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 06-02-2020 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 28-05-2020
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 7/G/2020/PTUN.BL
Tanggal 19 Mei 2020 — Penggugat:
DESYANTI, SE
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
1027 — 511
  • NIP. 19781227 200701 2 004 ;----------------------
  • Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Provinsi Lampung;--------------------------------------------------

    • 5. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp.733.000 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).;-----

    ketentuan peraturan PerundangHal. 66 dari 78 Putusan No.7/G/2020/PTUNBLUndangan yang berlaku serta bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik, maka terhadap objek sengketa a quo telah beralasanhukum untuk dinyatakan batal dan terhadap gugatan Penggugat sudah selayaknyauntuk dikabulkan untuk seluruhnya ;Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo telah dinyatakanbatal, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa a quo,serta merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 14-02-2023 — Putus : 22-06-2023 — Upload : 23-06-2023
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 2/G/2023/PTUN.PGP
Tanggal 22 Juni 2023 — Penggugat:
SULIKA
Tergugat:
Kepala Desa Keposang

140 — 51
  • Keputusan Kepala Desa Keposang Nomor : 141/83/D.KPSG/2022 atas nama Sulika, tanggal 21 Desember 2022;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Keposang Nomor : 141/83/D.KPSG/2022 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa Keposang Kecamatan Toboali, sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Keposang Nomor : 141/83/D.KPSG/2022 atas nama Sulika, tanggal 21 Desember 2022;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkat, dan martabat
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 29-11-2019 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 235/G/2019/PTUN-JKT
Tanggal 30 Juni 2020 — Penggugat : MUHAMMAD IRSAN, SH., Sp.N. Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
3065 — 2547
  • Mewajibkan Tergugat memulihkan dan mengembalikan harkat dan martabat Penggugat pada keadaan semula dalam jabatan sebagai Notaris, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 429.000,- (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
Pengadilan PTUN MEDAN
Register : 19-06-2014 — Putus : 03-11-2014 — Upload : 05-06-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 43/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 3 Nopember 2014 —
69 — 21
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak, kedudukan dan martabat Para Penggugat seperti semula sebagai Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2013-2018 :---------------------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp 394.000,- ( Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah ) ; ---------------------------------------------------------------------------------
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 14-08-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 03-01-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 19/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 5 Desember 2019 — HARMAN SAHUPALA,SE., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di BTN Tiara Rawlah RT.001/RW.009 Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku.----- ---------------------------------------------- Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-------------------------------------------- 1. HENRY S.LUSIKOOY, SH.M.H.;------------------------------------------------ 2. SEMUEL RIRY, SH.MH.;----------------------------------------------------------- Keduanya bekewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan advokat yang berkantor di kantor Pengacara / Law Office 95 (Siwalima) yang beralamat di Jln. Lorong Danau Limboto Batu Gantung Ganemo RT.003 RW.02 Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Provinsi Maluku,berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 22/SK/LO-95/VIII/2019, tertanggal 5 Agustus 2019;--------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.----------------------------------------- M E L A W A N WALIKOTA AMBON, tempat kedudukan di Jl. Sultan Hairun Kelurahan Hunipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.------------- Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-------------------------------------------- 1. S. SLARMANAT, S.H.,M.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon; ---------------------- 2. L. M. MANUPUTTY, S.H., Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 3. M. LUHULIMA, S.H,. Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 4. TATI RAHARENG, S.H., Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon.------- 5. M. IRWAN SYAH., Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon.----------------------- 6. CANDRO AITONAM, S.H., Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon.--------Semuanyaberkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Kantor Pemerintah Kota Ambon Jl. Sultan Hairun No. 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 183/6705/SETKOT, tertanggal 5 Agustus 2019.---------- Selanjutnya disebut sebagai Tergugat. -------------------------------------------
181 — 110
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Kota Ambon; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 434.000,00 (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
    Tergugat sebelum kemudian menerbitkan objek sengketa,sehingga menerbitkan suatu keputusan hukum yang berakibat hukumbagi seseorang yang tidak mengikuti seluruh ketentuan hukum yangmenjadi keharusan hukum dalam rangka melaksanakan tugas dankewajibannya sebagai pejabat yang berwenang, maka keputusantersebut haruslah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan yangberlaku dan akibat dari itu batalnya keputusan tersebut danmengembalikan hakhak si penerima keputusan dalam kedudukan,jabatan, harkat dan martabat
    Negeri Sipil adalahberalasan hukum untuk dikabulkan; Menimbang, bahwaberkaitan dengan tuntutan Penggugat agar MajelisHakim mewajibkan Tergugat merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabatPenggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada DinasPerhubungan Kota Ambon, Majelis Hakim menilai bahwa mencermati objeksengketa (Vide Bukti P1 = T1)menunjukanbahwa Jabatan Penggugatmerupakan Staf pada unit kerja Dinas Sosial Pemerintah Kota Ambon, haltersebut menunjukan bahwa kedudukan, harkat dan martabat
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkatdan martabat Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Kota Ambon;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam sengketa ini sebesar Rp. 434.000,00 (Empat ratus tiga puluhempat ribu rupiah). Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Ambon pada hari, tanggal SENIN, 25 NOVEMBER 2019,oleh KamiSANNY PATTIPEILOHY, S.H.,M.H.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 16-07-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 15-02-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 128/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat:
MURNIHATI ZENDRATO
Tergugat:
1.Kepala Desa Oikhoda Balaekha
2.Kepala Desa Oikhoda Balekha, Kec. Lahusa, Kab. Nias Selatan
115 — 42
  • Oikhoda Balaekha Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Oikhoda Balaekha Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan, tanggal 06 April 2020;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Oikhoda Balaekha Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Oikhoda Balaekha Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan, tanggal 06 April 2020;
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 29-10-2019 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 18-03-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 280/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 12 Maret 2020 — Penggugat:
JULIANTO
Tergugat:
KEPALA DESA SEMPALI
108 — 79
  • Julianto tanggal 4 Juli 2019;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi serta mengembalikan martabat dan kedudukan Penggugat pada jabatan semula atau yang setingkat dengan jabatan tersebut
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
    • Bahwa, gugatan Penggugat kabur (OBSCUUR LIBEL) dimana posita(fundamentum petendi) tidak sejalan /tidak singkron dan tidak menjelaskandasar hukum /hubungan hukum dengan Petitum terutama dalam petitumpenggugat dalam point 4 yang berbunyi : Mewajibkan kepada TergugatHalaman 13 Putusan Nomor : 280G/2019/PTUNMDNuntuk merehabilitasi serta mengembalikan martabat dan kedudukanPenggugat pada jabatan semula yang setingkat dengan jabatan tersebutsementara tidak ada satupun poin dalam posita Penggugat yangmenyinggung
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 05-03-2014 — Upload : 30-05-2014
Putusan PT JAKARTA Nomor 50/PID/2014/PT.DKI
Tanggal 5 Maret 2014 — ANDRO SUPRIYANTO ALIAS ANDRO
919 — 567
  • Memulihkan hak Terdakwa I danTerdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat mereka ; ----------------------------------4. Memerintahkan agar Terdakwa I danTerdakwa II dikeluarkan dari tahanan. 5. Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan kepada negara; ---------------------------------------------------------------------------------------
    Memulinkan hak Terdakwa danTerdakwa II dalam kemampuan, kedudukandan harkat serta martabat mereka ; 4. Memerintahkan agar Terdakwa danTerdakwa II dikeluarkan dari tahanan.5. Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan kepada negara;Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Jakarta pada hari RABU tanggal 05 MARET 2014 olehkami : GATOT SUPARMONO, SH.M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan TinggiJakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, KRESNA MENON, SH.M.Hum danDRS.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 04-10-2023 — Putus : 16-02-2024 — Upload : 23-02-2024
Putusan PTUN MATARAM Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR
Tanggal 16 Februari 2024 — Abdul Kadir Jaelani Lawan: Kepala Desa Labulia
109 — 144
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat dalam keadaan semula sebagai Perangkat Kewilayahan Dusun Embung Duduk Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN Kepegawaian
Register : 28-10-2015 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 21-04-2016
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 33-G-2015-PTUN-BL
Tanggal 29 Februari 2016 — Penggugat : ARFANTORI Tergugat : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
403 — 280
  • Mewajibkan Kepada Tergugat untuk memulihkan hak serta kewajiban Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabat seperti semula, sebelum ada Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/463/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Arfantori, yang diterbitkan oleh Tergugat ;---------------------------------------------------------------------------------------------5.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 14-07-2023 — Putus : 14-11-2023 — Upload : 28-12-2023
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 12/G/2023/PTUN.PLK
Tanggal 14 Nopember 2023 — Penggugat:
DIDI ROSELL
Tergugat:
BUPATI BARITO UTARA
88 — 35
  • Purei Atas Nama DIDI ROSELL dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Linon Besi II Kecamatan Gunung Purei Atas Nama HARDIWAN, ST, Tanggal 5 Mei 2023;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Barito Utara, Nomor : 188.45/175/2023, Tentang Pemberhentian Kepala Desa Linon Besi II, Kecamatan Gunung Purei Atas Nama DIDI ROSELL dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Linon Besi II Kecamatan Gunung Purei Atas Nama HARDIWAN, ST, Tanggal 5 Mei 2023;Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 12-12-2018 — Putus : 04-02-2019 — Upload : 02-04-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 44/G/2018/PTUN.JBI
Tanggal 4 Februari 2019 — Penggugat:
HERI WIDODO, S.Pd.
Tergugat:
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
200 — 117
  • Tanjung Jabung Timur tanggal 30 Agustus 2018 atas nama HERI WIDODO,S.Pd NIP. 196909291998031007;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 590 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 30 Agustus 2018 atas nama HERI WIDODO,S.Pd NIP. 196909291998031007;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkan harkat dan martabat
    Penggugat tidak bisa bekerja lagi, kehilangan penghasilan,kehilangan martabat dan kehormatan dimata keluarga dantetangga, juga mengakibatkkan anakanak dan isteri PenggugatHalaman 5 dari 33 halaman Putusan Perkara Nomor :44/G/2018/PTUN.JBImenjadi kehilangan nafkah yang selama ini didapatkan dariPenggugat sebagai tulang punggung keluarga;V.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik ataumemulinkan harkat dan martabat Penggugat kembali sertamengembalikan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai NegeriSipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timursesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;5.
    lanjut oleh karena Gugatan Penggugatdikabulkan dan objek sengketa dinyatakan batal, maka beralasan hukum pulabagi Majelis Hakim menyatakan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objeksengketa tersebut ;Menimbang, bahwa selanjutnya karena objek sengketa telahdinyatakan batal dan diwajibkan bagi Tergugat untuk mencabutnya, makameniadakan akibat hukum yang timbul atas terbitnya objek sengketa, sehinggasangat relevan pula bagi Majelis Hakim untuk mewajibkan Tergugat untukmemulihkan kedudukan, harkat dan martabat
    Nip : 196909291998031007;Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik ataumemulihkan harkat dan martabat Penggugat kembali serta mengembalikanPenggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di LingkunganPemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan PeraturanPerundang Undangan yang berlaku;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.220.000, (dua ratus dua puluh ribu rupiah);Demikianlan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tata
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 24-07-2019 — Putus : 06-02-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 52/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 6 Februari 2020 — Penggugat:
MELKY ZAKLAR SELAN, SE
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
110 — 41
  • ., NIP. 19790712 200212 1 005;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat serta kedudukaan Penggugat atau merehabilitasi kedudukan Penggugat pada jabatan semula atau setingkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 724.000,- (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
    • untuk mencabut Surat Keputusan Bupati TimorTengah Selatan Nomor : BKPP.862.3/12/3/ 2019, Tanggal 16 April2019, Tentang Penjatuhan WHukuman Disiplin Berat berupaPembebasan dari Jabatan sebagai Kepala Seksi PemerintahKecamatan Kuatnana Kabupaten Timor Tengah Selatan atas namaMelky Zaklar Selan, SE, NIP 19790714 200212 1 005 Ke JabatanBaru Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten TimorTengah Selatan 9 qsees:senessssennensceneser ene eeeet eresMewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat
    arogan, tanpa kompromi dan mengabaikan peraturanperundangundangan yang ada, Kode Etik, Sumpah Janji PNS,Panca Prasetya KORPRI, tidak menghargai/menghormati atasanatau pimpinannya terkait permasalahan yang dihadapi dalampelaksanaan tugas kedinasan ; Selanjutnya Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian diKabupaten Timor Tengah Selatan sudah meneliti dan menelaahperbuatan yang dilakukan oleh Penggugat, terbukti perbuatanPenggugat telah terbukti merugikan bahkan mencorengkewibawaan, harkat dan martabat
    anne nee n neeuntuk angka 4, Tergugat menolak dalil Penggugat tersebut karenamenurut Tergugat dalil tersebut tidak jelas dan kabur, ketentuanperaturan perundangundangan yang mana yang dimaksudkanoleh Penggugat dalam rangka melindungi tindakan/perbuatanPenggugat secara hukum, bagaimana mungkin Tergugat sebagaiPejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Timor TengahSelatan harus bersikap diam, acuh tak acuh padahal perbuatanPenggugat sudah sangat jelas merugikan bahkan mencorengkewibawaan, harkat dan martabat
Pengadilan PN BANTA ENG Pidana Umum
Register : 05-09-2023 — Putus : 21-09-2023 — Upload : 23-10-2023
Putusan PN BANTA ENG Nomor 90/Pid.B/2023/PN Ban
Tanggal 21 September 2023 — Penuntut Umum: 1.HARSADY HERMAWAN, S.H., M.H 2.HARLINA. SB, S.H. 3.HARSADY HERMAWAN, S.H., M.H Terdakwa: SAKRI Bin TUDANG
167 — 0
  • Menyatakan Terdakwa Sakri Bin Tudang tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan kesusilaannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam);3.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 21-04-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 58/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penggugat:
ABD RAHMAN GORAT
Tergugat:
1.KEPALA DESA PAHIEME I, KECAMATAN SORKAM BARAT, KABUPATEN TAPANULI TENGAH
2.Kepala Desa Pahieme I
112 — 52
  • Rahman Gorat
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagai Sekretaris DesaPahieme I Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah, pada kedudukan yang setingkat dengan jabatannya semula;
  • Menghukum Tergugatuntuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.690.000(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
    • berdasarkan pertimbangan di atas, terkaitTergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah bertentangan denganPutusan No. 58/G/2020/PTUNMDN Hal. 29ketentuan peraturan perundangundangan, maka beralasan hukum untukmenyatakan batal objek sengketa dan mewajibkan kepada Tergugat untukmencabutnya;Menimbang, bahwa oleh karena keputusan Tergugat menerbitkanobjek sengketa bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk merehabilitasi kKedudukan,harkat dan martabat
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 25-07-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 11/Pid.Pra/2019/PN Mks
Tanggal 8 Agustus 2019 — Pemohon:
1.ARIFUDDIN, SE
2.MASNAWIR, ST
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MAKASSAR
30 — 0
  • Masnawir, ST. adalah tidak sah menurut hukum;
  • Menyatakan, dan memerintahkan kepada Termohon Praperadilan untuk menghentikan Penyidikan tersebut berikut beserta segala akibatnya termasuk memulihkan harkat dan martabat dari Pemohon Praperadilan;
  • Menghukum kepada Termohon Praperadilan untuk membayar biaya permohonan praperadilan sejumlah NIHIL;
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 14-08-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 03-01-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 17/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 5 Desember 2019 — PAULUS SOUHUWAT, ST.,M.Si., Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS)., Bertempat Tinggal di Jalan Kakialy., RT. 003., RW. 004., Kelurahan Rijali., Kecamatan Sirimau., Kota Ambon ; ------------- Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : -------------------------------------- 1. HENRY S. LUSIKOOY, S.H., M.H. ; ------------------------------------------------------ 2. SEMUEL RIRY, S.H., M.H. ; ---------------------------------------------------------------- Keduanya berkewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara / Law Office 95 (Siwalima)., Beralamat di Jalan Lorong Danau Limboto Batu Gantung., Ganemo., RT. 003., RW. 02., Kelurahan Kudamati., Kecamatan Nusaniwe., Kota Ambon ; -------------------------------------------------------- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20/SK/LO-95/VIII/2019., Tanggal 5 Agustus 2019 ; ------------------------------------------------------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai ....................................................... PENGGUGAT ; M E L A W A N WALIKOTA AMBON., Berkedudukan di Jalan Sultan Hairun., Kelurahan Hunipopu., Kecamatan Sirimau., Kota Ambon., dalam hal ini memberi kuasa berdasar Surat Kuasa Khusus, Nomor 183/6942/SETKOT, Tanggal 30 Agustus 2019, masing-masing atas nama : ----------------------------------------------- 1. Nama : S. SLARMANAT, S.H. M.H. ; ----------------------------------------- N I P : 19650405 199403 1 010 ; ----------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Kepala bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon ; ----------------- 2. Nama L. M. MANUPUTTY, S.H.; ---------------------------------------------- N I P : 19840923 201001 1 011 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------ 3. Nama M. LUHULIMA, S.H.; ----------------------------------------------------- N I P : 19790523 221001 2 014 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------ 4. Nama TATY H. RAHARENG, S.H.; ------------------------------------------ N I P : 19811107 200701 2 012 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ----------------------- 5. Nama M. IRWAN SYAH, S.H.; ------------------------------------------------- N I P : 19901115 201903 1 016 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ----------------------- 6. Nama CANDRO AITONAM, S.H.; -------------------------------------------- N I P 19950525 201903 1 012 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------
213 — 50
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Ambon ; ----------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 345.000,00. (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);----------------------------------------------
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Militer
Register : 23-07-2018 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 27-05-2024
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 83-K/PM.III-16/AD/VII/2018
Tanggal 9 Oktober 2018 — Oditur:
Hasta Sukidi, S.H.
Terdakwa:
NUR BACO
55 — 0
  • Memulihkan harkat, martabat, dan kedudukan Terdakwa kepada keadaan semula.

    4. Menetapkan barang bukti berupa :

    - 1 (satu) lembar foto copy berupa foto copy Pupuk cantik Calcium Ammonium Nitrate yang dibeli Terdakwa di Toko Tani Jln. Veteran Selatan Kota Makassar.

    - 2 (dua) lembar foto copy nota pembelian tertanggal 24 Oktober 2017 dan tanggal 25 Oktober 2017.

    Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

    5. Membebankan biaya perkara perkara kepada Negara.

Pengadilan PN LAMONGAN Pidana Umum
Register : 02-04-2024 — Putus : 13-06-2024 — Upload : 24-06-2024
Putusan PN LAMONGAN Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lmg
Tanggal 13 Juni 2024 — Penuntut Umum:
EKO VITIYANDONO SH
Terdakwa:
JUNAIDI HALID alias H. WAHYUDI bin (alm) HALIDI SAPIAH
42 — 0
  • WAHYUDI HIDAYATULLAH Bin (Alm) HALIDI SAPIAH, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dakwaan tunggal;
  • Membebasakan Terdakwa dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
  • Memulihkan Harkat, Martabat dan Kedudukan Terdakwa seperti sedia kala;
  • Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lamongan sekitika itu juga setelah putusan ini dibacakan;
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 15-07-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 218/PID/2016/PT MKS
Tanggal 1 September 2016 — Pembanding/Terdakwa I : AMIRUDDIN Bin BACO PANCE
Terbanding/Penyidik Atas Kuasa PU : H.HAMKA
31 — 16
  • terdakwa
  • Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor: 03/Pid.C/2016/PN.Bar, tanggal 23 Juni 2016 ;

    • MENGADILI SENDIRI

    • Menyatakan perbuatan Terdakwa I AMIRUDDIN Bin BACO PANCE dan Terdakwa II Syafril alias Sabri Bin Amiruddin telah terbukti namun bukan merupakan tindak pidana
    • Melepaskan Terdakwa-terdakwa dari segala tuntutan hukum
    • Merehabilitasi nama baik harkat dan martabat
      Menyatakan bahwa Perkara pidana No. 03 / Pid.C / 2016 / PN.Baryang diajukan pemerikasan pada Pengadilan Negeri Barru adalahNebis and idem, karena sudah 2 kali diperkarakan pada obyek dansubyek yang sama, semntara putusan yang pertama dengan perkaraNomor: O01 / Pid.C / 2015/ PN.Bar sudah di jalani oleh PemohonBanding;Membebaskan Terdakwa Amiruddin bin Baco Pance dan Terdakwa IISyfril alias Sabri bin Amiruddin sebagai para Pemohon Banding darisegala Tuntutan HukumMemulihkan nama baik dan harkat serta martabat
      Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor:03/Pid.C/2016/PN.Bar, tanggal 23 Juni 2016 ;MENGADILI SENDIRI Menyatakan perbuatan Terdakwa AMIRUDDIN Bin BACOPANCE dan Terdakwa Il Syafril alias Sabri Bin Amiruddintelah terbukti namun bukan merupakan tindak pidana Melepaskan Terdakwaterdakwa dari segala tuntutan hukum Merehabilitasi nama baik harkat dan martabat Terdakwaterdakwa ;Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanmajelis hakim tinggi Pengadilan