Surat beserta dokumennya yang menurut undangundang harusdibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat olehpejabat pembuat akta;Selanjutnya, Penjelasan Pasal 5 ayat (4) huruf a UU ITE menyatakan:Surat yang menurut undangundang harus dibuat tertulis meliputi tetapitidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yangdigunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, danadministrasi negara;Halaman 16 dari 33 halaman.

alat bukti hukum yang sah;Bahwa Surat Kuasa untuk menandatangani serta mengajukan suratkeberatan kepada Termohon Peninjauan Kembali bukanlah surat yangmenurut undangundang harus dibuat dalam bentuk tertulis (seperti suratberharga, surat yang berharga dan surat yang digunakan dalam prosespenegakan hukum acara perdata, pidana dan administrasi negara)sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (4) huruf a UU ITE danPenjelasannya atau suatu dokumen yang menurut undangundang harusdibuat dalam bentuk akta notaril

Penggugat, bahkan Tergugat I maupun Tergugat IImengetahui adanya penjualan saham tersebut kepada Para Penggugat dengan menerimasejumlah uang dengan membubuhkan tanda tangan diatas kwitansi yang dibuatdihadapan Notaris Muchlis Sibarani, SH dan isinya telah disepakati oleh kedua belahpihak ;Menimbang, bahwa selain itu Tergugat I maupun Tergugat II telah memberikanSurat Kuasa kepada Para Penggugat untuk antara lain membuat dan menandatanganiakta transaksi jual beli saham baik dibawah tangan maupun Notaril

Pasal 12 dan Pasal 13 PPNo.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang No.1 Tahun 1974Tentang Perkawnan ; Bahwa pengertian harta bersama ialah semua harta yang didapat setelahperkawnan, dimana setelah berlangsungnya perkawnan makahartatersebut menjadi harta bersama, sebagimana dijelaskan dalam Pasal 35Undangundang Perkawnan ; Bahwa Pasal 1338 KUHPerdata tidak bisa dikaitkan dengan perjanjiankawn, karena perjanjian perkawnan merupakan lex specialis ; Bahwa perjanjian kawn tidak perlu dibuat secara Notaril

, asalkan dibuatsecara tertulis dan tercatat dalam catatan sipil ;= Bahwa tidak ada ketentuan secara tegas yang mengatakan perjanjian kawnharus dibuat secara notaril ;Menimbang, bahwa Tergugat selain bukti surat juga telah mengajukan 1(satu) orang saksi ahli yaitu : Prof.

Maka berdasarkan ketentuantersebut dalam pembuatan perjanjian pembiayaan menurut hukum dibuat dengan akta notaril sebagaiaktaotentikyangartinyaaktayang didalambentuk yang ditentukanundangundang yang dibuat atau dihadapanpegawai yang berkuasa(pegawai umum) untuk itu, ditempat dimanaaktanyadibuat (vide: Pasal1868 KUHPerdata).

Menyatakan pembuatan akta notaril yang menggunakan surat kuasadalam hal pemberian jaminan secara fidusia terhadap barang yang dibelldengan angsuran bertentangan dengan hukum.8. Menyatakan perbutan Tergugat yang memesang alat pelacak di kendaraanmilik Terugat adalah Perbuatan Melawan HUkum;9.

Aequo et bono) ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi) atas dalildalil sebagai berikut :DALAM EKSEPSI:Bahwa gugatan para Penggugat kabur (obscuur libel), karena paraPenggugat dan kuasanya tidak memenuhi syarat formil sebagai subyekhukum ;Bahwa setelah diteliti secara seksama di dalam isi gugatannya, kuasa paraPenggugat yang menyatakan Federasi Serikat Buruh Independen tidak bisamenunjukkan secara otentik notaril keberadaannya secara hukum

objektersebut tidak pernah diangkat sehingga terhadap tanah danbangunan di Jalan Sawo No. 37 Kelurahan Gondangdia JakartaPusat seluas 522 M2 Jakarta Pusat tersebut masih tercatat di KantorPertanahan Jakarta Pusat sebagai objek yang diletakkan sitajaminan dan sedianya akan dilakukan lelang eksekusi melaluiperantara Turut Terbantah II ;15.Bahwa dengan demikian dalam perkara a quo seharusnya adapihak lain yang ditarik oleh Pembantah sebagai Turut Terbantahdalam hal membuktikan keabsahan jual beli notaril

Pihak yang ditarik sebagai Terbantah tidak lengkap/kurang pihak (pluriumlitis consortium).Bahwa dalam perkara a quo seharusnya ada pihak lain yang ditarik olehPembantah sebagai Turut Terbantah dalam hal membuktikan keabsahanjual beli notaril yang dilakukan oleh Pembantah yaitu pihak Notaris/PPATyang memproses akta jual beli Pembantah tertanggal 15 September 2011serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaipihak yang senyatanya mencatat sita terhadap tanah dan bangunan diJalan

Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor.17, tertanggal 12Desember 2010, yang dibuat secara Notaril, dihadapan MariaFrancisca Jenny Setiawati Yosgiarso, Sarjana Hukum, Notaris diYogyakarta;c. Perubahan Pertama Perjanjian Pemberian Fasilitas PerobankanNomor: KK/11/114/AMD/YGY/SME, tertanggal 21 Oktober 2011,yang dibuat secara di bawah tangan;d.

Nomor13/Pdt.Eks.HT/2014/PN.YK dan surat penetepan lelang dari KPKNLPurwakarta Nomor : Spen 353/WKN.O08/KNI.04/2016 tertanggal 10Nopember 2016, dan perlu kami sampaikan tentang pihak yang didalamPerjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Perjanjian PemberianFasilitas Perbankan Nomor.17 tanggal 12 Desember 2010, yang dibuatsecara Notaril, dihadapan Maria Francisca Jenny Setiawati Yosgiarso,Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta, Perubahan Pertama PerjanjianPemberian Fasilitas Perbankan Nomor: KK/11/114

SURYANA MEGAH LESTARI) tertanggal23 Juni 1995 dan yang pengikatannya sebagai agunan ataskredit debitur kepada pihak bank secara notaril akan dibuatoleh / dihadapan notaris yang berwenang setelahditerbitkannya sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanahtanah keveling dimaksud serta di tandatanganinya Akta JualBeli antara pihakpihak di hadapana PPAT yang berwenang ; Rp. 8.300.000.000,00 ( 8 milyar tiga ratus juta Rupiah),berupa surat obligasi atas berturutturut1) Obligasi PT.

, B.97, C.1, C.2, C.4, C.5, C.8, C.10,C.12, C.14, C.17, dengan luas berturutturut 476 m2, 415 m2,314 m2, 301 m2, 308 m2, 321 m2, 307 m2, 330 m2, 317 m2,300 m2, 300 m2, 327 m2, 461 m2, 328 m2, 327 m2, 310 m2,300 m2, 304 m2, 305 m2, 300 m2, 333 m2, 315t m2, 313 m2,430 m2, 586 m2, milik debitur berdasarkan Surat Perjanjianpengikatan jual beli dengan pemilik asal oleh (PT.SURYANA MEGAH LESTARI) tertanggal 23 Juni 1995 danyang pengikatannya sebagai agunan atas kredit debiturkepada pihak bank, secara notaril

OO60/AKTA/NOTARIL/X/ Tanggal 12 Oktober 2015 denganJaminan milik Penggugat berupa tanah dan bangunan rumahHal. 2 dari 20 hal. Putusan No. 41/Pdt/2019/PT.JMB.permanen dengan Sertifikat No. 1004/Eka Jaya seluas 868 M2 An.Bambang Soeratno.Bahwa atas pinjaman sebesar Rp. 400.000.000. (empat ratus jutarupiah) tersebut, Penggugat harus membayar angsuran sebesar Rp.12.266.667.

Bahwa diawali dengan kesepakatan melalui Turut Tergugat , Penggugat telahmengadakan kesepakatan dengan ahliwaris menyamping aim Syam Sahmadan membuat perjanjian jual beli hak waris atas tanah dan bangunan rumah JI.Dayang Sumbi No. 2 Bandung, yang kemudian dituangkan dalam perjanjiansecara notaril akta, yakni;1) Dengan seluruh ahliwaris Moch Darya (kecuali Sdr. Agung Basuki dan Ny.Popi Ulfah Sopiah) tertuang dalam Akta Notaris Hj.

Bahwa sehubungan dengan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut,Penggugat dengan Tergugat dan II mengukuhkan pula kesepatan tentang jualbeli hak waris dengan membuat akta notaril melalui Akta Notaris Hj. MeryNurmariyah, SH. No.42 tanggal 29 Januari 2014 tentang perjanjian jual beli hakwaris dan Pengikatan Jual Beli atas tanah dan bangunan rumah JI.

G/2017/PN.Bdg;dari membuat perjanjian jual beli hak waris atas tanah dan bangunan rumah JI Dayang SumbiNo 2 Bandung yang Kemudan dituangkan dalam perjanjian secara notaril akta, yakni;1) Dengan seluruh ahliwaris Moch Darya (kecuali Sdr. Agung Basuki dan Ny. Popi Ulfah Sopiah)tertuang dalam Akta Notaris Hj. Mery Nurmariyah, SH.

Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat dan I mengukuhkan pula kesepatan tentang jual belihak waris dengan membuat akta notaril melalui Akta Notaris Hj. Mery Nurmariyah, SH. No.42 tanggal29 Januari 2014 tentang perjanjian jual beli hak waris dan Pengikatan Jual Beli atas tanah danbangunan rumah JI.

penguasaan orang lain,apalagi penguasaan tersebut didukung oleh putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap;Halaman 65 dari 100 halaman,Putusan Perdata Gugatan No. 466/Pdt.G/2017/PN.Bdg Bahwa sepatutnya sebelum terjadi transaksi jual beli pihak Penjual dan pihakPembeli melakukan perundingan tentang harga, kondisi dan keadaan tanah danbangunan yang menjadi objek jual beli, jika Pihak Pertama atau Pihak Penjualtidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Pihak Kedua atau Pihak Pembelimaka Akta Notaril

Nomor 253 tertera sebagai pemilik adalah Haji Muhamad Ilyasbaik dari 28Abdulah Saban Moi (Tergugat IT) yang juga adalah suami sah dari Penggugatsesuai Akta Jual Beli Nomor : 05/III/KKTENG/1988 tanggal 7 Maret 1988 ;Dengan menempatkan suami sah dari Penggugat yakni Abdulah Saban Moiselaku Tergugat II dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugatmenjadi kabur atau obscure libel oleh karena terhadap harta bersama jikadipersoalkan maka sebelumnya harus atau wajib dibuatkan perjanjiandengan akta Notaril

tanah milikPenggugat merupakan warisan justru merupakan dalil Penggugat yang akandibuktikan dalam perkara ini, dengan demikian Eksepsi inipun harus dinyatakanditolak ;Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi yang menyatakan bahwa Penggugatyang menempatkan suami sahnya yakni Abdulah Saban Moi selaku Tergugat IIdalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur atau obscurelibel oleh karena terhadap harta bersama jika dipersoalkan maka sebelumnyaharus atau wajib dibuatkan perjanjian dengan akta notaril

Bahwa benar pada poin 5 Tergugat telah mengalinkan Piutang cessieterhadap tergugat II sebagaimana perjanjian jual beli piutang tertanggal 30Juni 2020 yang dibuat secara notaril dihadapan notaris adalah sah danbukan merupakan perbuatan melawan hukum dan telah sesuaisebagaimana diatur dalam Pasal 613 ayat (1) KUHPerdata mengatakan:penyerahan akan piutangpiutang atas nama dan kebendaan takbertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah aktaotentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hakhak

Begitu puladalam pembuatan aktaakta notaril yang bersifat otentik, sejak tanggal 6Oktober 2004 dengan diundangkannya UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004tentang Jabatan Notaris, terdapat pergeseran dalam menentukan usia dewasayaitu menjadi 18 tahun, dan kemudian sejak tanggal 26 Januari 2015 MenteriAgraria dan Tata Ruang melalui Surat Edaran Nomor 4/SE/I/2015 tentang batasHalaman 8 dari 14 Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Lgsusia dewasa dalam rangka pelayanan pertanahan menyatakan bahwa batasusia dewasa dalam

paraSetelah mendengar keterangan Para Saksi ;Setelah memperhatikan buktibukti yang diajukan oleh Para Pihak ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 13 Pebruari 2012, telah mengajukangugatan kepada Tergugat, dengan mendaftarkan surat gugatan, yang didaftarkan pada Pengadilannegeri Depok pada tanggal 13 Pebruari 2012, dengan nomor register perkara : 24/Pdt.G/2012/PN.DPK, dengan uraian sebagai berikut :1.Bahwa Tergugat telah menerbitkan dengan cara sepihak tanpa Notaril

M E N G A D I L IDALAM KONVENSI :DALAM EKSEPSI : - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;- Menyatakan sah menurut hukum, akta-akta Notaril antara Penggugat dan tergugat atas bidang tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Kramat V/4 Rt.002 Rw.009 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat,yang berdiri diatas tanah bekas

Sebagai jaminanhutangnya,Tergugat telah memberikan sertifikat hak guna bangunan No.517/Kelurahan Kujangsari, seluas 158m2, setempat dikenal sebagai komplekperumahan buah batu regensi Kav B5 8 (jalan terusan buah batu bandung)kemudian dengan surat kuasa (akte notaril) Tergugat telah menguasakankepada Penggugat untuk menjual atau dengan secara apapunmengalihkan/memindahkan/melepaskan hak atas tersebut; Menimbang, bahwa oleh karena telah diakii.atau.setidaklidaknya tidakdisangkal maka menurut hukum

pengembalian sejumlah Rp1.357.201.959,- (satu milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus satu ribu Sembilan ratus lima puluh Sembilan rupiah) akan dititipkan/konsinyasi pada pengadilan Negeri Jakarta Barat;

1. Memerintahkan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan jaminan yang masih dalam penguasaannya yakni:

• 14 (empat belas) lembar CEK (ASLI ada pada Tergugat)
• 6 Sertifikat Kepemilikan Tanah lainnyayang tidak diikat secara notaril

Menyatakan hukum dokumen maupun suratsurat baik berupa suratperdamian antara TERGUGAT dengan TERGUGAT II dan maupun jual belliantara TERGUGAT II dengan TERGUGAT V serta akta notaril yang dibuatoleh TERGUGAT IV berupa akta jual beli No. 211 / 2015 tertanggal 27 April2015 terhadap obyek sengketa adalah cacat yuridis dan tidak memiliki dayaikat menurut hukum..

Surat beserta dokumennya yang menurut undangundang harusdibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat olehpejabat pembuat akta;Selanjutnya, Penjelasan Pasal 5 ayat (4) huruf a UU ITE menyatakan:Surat yang menurut undangundang harus dibuat tertulis meliputi tetapitidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yangdigunakan dalam proses penegakkan hukum acara perdata, pidana, danadministrasi negara;Bahwa Pasal 1 angka 1, angka 4 dan angka 5 UU ITE mendefinisikanpengertian

alat bukti hukum yang sah;Bahwa Surat Kuasa untuk menandatangani serta mengajukan suratkeberatan kepada Termohon Peninjauan Kembali bukanlah surat yangmenurut undangundang harus dibuat dalam bentuk tertulis (seperti suratberharga, surat yang berharga dan surat yang digunakan dalam prosespenegakkan hukum acara perdata, pidana dan administrasi negara)sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (4) huruf a UU ITE danPenjelasannya atau suatu dokumen yang menurut undangundang harusdibuat dalam bentuk akta notaril

Penyelenggaraan Sistem DanTransaksi Elektronik, bukti tersebut termasuk Informasi Elektronik, sehinggaberdasarkan Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Informasi Teknologimerupakan alat bukti hukum yang sah, sebagai perluasan dari alat bukti yangsah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia, sepanjang InformasiElektronik tersebut menggunakan sistem elektronik yang sah menurut UU ITEdan bukan alat bukti yang menurut UndangUndang wajib dibuat di dalambentuk tertulis atau wajib dibuat dalam bentuk akta notaril

atau akta yang dibuatoleh pejabat pembuat akta:Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut tidak dibantah olehPemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persyaratan alat buktitersebut sebagai informasi elektronik yang berkedudukan sebagai alat buktiyang sah tidak perlu lagi diperiksa lebih lanjut, apalagi bukti tersebut bukanlahalat bukti yang menurut UndangUndang wajib dibuat di dalam bentuk tertulisatau wajib dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabatpembuat akta, sehingga