Hijriah, harus dibatalkan dengan mengadili sendirisehingga keseluruhan amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan AgamaWonosobo berkaitan dengan Rekonpensi sudah tepat dan benar, oleh karenanyaMajelis Hakim Tingkat Banding mengambil alin sebagai pertimbangan sendiri ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohondikabulkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarangberpendapat perlu mempertimbangkan secara ex officio

biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yangtidak turut padanya;Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 449K/AG/2000 tanggal 12062003 disebutkan dalam cerai talak disamping itu exofficio Hakim dapat menentukan nafkah iddah dan mutah juga dapat menentukankiswah, maskan selama masa iddah dan nafkah anak;Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun2016 Tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agungangka (5) Pengadilan Agama secarra ex officio

Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat secara ex officioPemohon /Pembanding dihukum untuk membayar nafkah iddah sesuai kepatutandan kemampuan (Pemohon dengan pekerjaan wiraswasta) maka setelah terjadiPutusan No. 196/Pdt.G/2017/PTA.Smg.Halaman 11 dari 16 halamanperceraian patut Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp2.000.0000, (dua juta rupiah) X 3 (tiga) bulan = Rp 6.000.000, (enam jutarupiah);Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarangberpendapat pula secara ex officio

kepada Termohon / Terbanding sebesar Rp 24.000.000, (duapuluh empat juta rupiah), dihukum membayar kiswah (kebutuhan pakaian) danmaskan (kebutuhan tempat tinggal) sebesar Rp 12.000.000, (dua belas jutarupiah);Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarangberpendapat sesuai fakta di persidangan kedua anak bernama ANAK 1 P DAN Tbinti hsanudin umur 10 tahun dan ANAK 2 P DAN T binti Ihsanudin umur 1 tahun6 bulan berada dalam asuhan Termohon/Terbanding (lbu kandungnya), makasecara ex officio

Keberatan ini dipertimbangkan sebagai berikut :Bahwa terhadap halhal yang melekat terhadap perkara, walaupun tidak adarekonpensi, hakim karena jabatannya (ex officio ), punya wewenang untuk mengaturnya.Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

Berdasarkanputusan Mahkamah Agung Nomor : 499 K/AG/2000 tanggal 12 Juni 2003 masalahtersebut telah menjadi wewenang hakim untuk mengaturnya (ex officio), walaupun tidakada rekonpensi.

akses kepada Tergugat/Pembanding untukbertemu dengan anakanaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasanuntuk pencabutan hak hadhanah, sebagaimana disebutkan dalam RumusanHukum Kamar Agama pada angka 4 SEMA Nomor 1 Tahun 2017;Menimbang, bahwa tentang nafkah kedua orang anak, meskipunPenggugat/Terbanding tidak menyebutnya dalam posita gugatan dan tidakmemohonkan dalam petitum gugatannya, namun untuk kepentingankesejahteraan dan jaminan tumbuhkembang si anak, hukum membenarkankepada hakim secara ex officio

Putusan Mahkamah AgungNomor 502K/AG/2019, tanggal 24 Juli 2019, yang intinya bahwa nafkah anaksecara ex officio dapat ditetapbkan kepada ayahnya apabila secara nyata anaktersebut berada dalam asuhan ibunya, walaupun tidak ada tuntutan dariibunya sebagai Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Syariyah Bireuen tidakmempertimbangkan nafkah kedua orang anak yang secara yuridis diberikansecara ex Officio kepada hakim untuk menentukannya, maka MahkamahSyariyah Aceh akan mempertimbangkannya sebagai

Bahwa Majelis Hakim mestinya menggunakan hak officio mengenaikewajiban Terbanding untuk membayar nafkah iddah, mutah dan madhiyahkepada Pembanding sebagaimana Pasal 41 huruf (c) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, yaitu :3.1.Nafkah madhiyah sebesr Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) x 6 bulan =18.000.000,(delapan belas juta rupiah);3.2. Mut'ah = Rp 100.000.000,(seratus juta rupiah);3.3.

dikesampingkan;Menimbang, bahwa keberatan yang kedua bahwa keterangan saksisaksi yang diajukan oleh Terbanding adalah kesaksian palsu karena tidakmengerti keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, adalahmenyangkut masalah pidana yang harus dibuktikan terlebih dahulu, dan itubukan wewenang Pengadilan Agama, oleh karenanya keberatan tersebut jugaharus dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa keberatan ketiga bahwa Majelis Hakim tidakmenggunakan hak officio

Pasal 149 huruf a dan b, Pasal 152, Pasal158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan TingkatBanding secara ex officio akan mempertimbangkan hakhak Pembandingtersebut;Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Hukum Islamsebagaimana termuat dalam Kitab Iqna Juz IV Halaman 46 yang berbunyi :Artinya: Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raji berhak mendapatkantempat tinggal, nafkah dan kiswah (pakaian) .maka bagi Terbanding diwajibkan untuk memberikan nafkah iddah kepadaPembanding

bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut,Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban dengan menyampaikankeberatan untuk memenuhi secara keseluruhan tuntutan PenggugatRekonvensi, kecuali menyanggupi seperdua dari jumlah tuntutan PenggugatRekonvensi sehingga berjumlah Rp. 12.500 .000, (dua belas juta lima ratus riburupiah);Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antaraPenggugat dan Tergugat Rekonvensi, maka terhadap tuntutan PenggugatRekonvensi tersebut, Majelis Hakim secara ex officio

Berdasarkan ketentuan pasalHalaman 14 dari 18 Halaman Ptsn No.0729/Padt.G/2014/PA.Pdgtersebut, untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan juga denganmempertimbangkan akan kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim secaraex officio sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnafkah yang dilalaikan (madhiyah) kepada Pengugat Rekonvensi selama 6tahun 4 bulan dengan uang sejumlah Rp. 12.800.000, (dua belas juta delapanratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah sebagai

akibat dari ceraitalak dan sebagai isteri yang telah digauli (bada A/ dukhul), oleh karena tidakditemukan fakta yang menjelaskan nusydznya Penggugat, maka MajelisHakim berpendapat bahwa Penggugat berhak atas nafkah iddah sebagaimanamaksud Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi,dikaitkan dengan aspek kepatutan, kelayakan, dan kebutuhan hidup PenggugatRekonvensi, maka Majelis Hakim secara ex officio menetapkan bahwaTergugat

Rp. 1.000.000, (satu jutarupiah) dikali tiga bulan sehingga berjumlah Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah);Menimbang, bahwa terhadap mut'ah sebagai akibat perceraiansekaligus sebagai cinderamata untuk Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakimsecara ex officio menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi wajib memberikanuang mutah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah uang Rp. 500.000, (limaratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap nafkah kedua orang anak Penggugat danTergugat Rekonvensi, oleh karena tidak ada kesepakatan

jumlah yang harusdibayarkan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, makaMajelis Hakim secara ex officio berpendapat bahwa berdasarkan penghasilanTergugat Rekonvensi, dikaitkan dengan aspek kepatutan, kelayakan, dankebutuhan hidup anakanak Penggugat Rekonvensi, sehingga ditetapkanbahwa Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah kedua orang anak yangHalaman 15 dari 18 Halaman Ptsn No.0729/Padt.G/2014/PA.Pdgakan datang sampai dewasa dan mandiri kepada Penggugat Rekonvensi setiapbulannya

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pasal149, 152,158 dan 159 Kompilasi Hukum Islam, serta dalil Syarie dalam firmanAllah :urtiall ale b> So 20) b Elio nilbalsArtinya : Dan kepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklah) diberikanoleh suaminya mutah menurut yang maruf sebagai suatukewajiban bagi orangorang yang bertakwa Menimbang, bahwa Pengadilan Agama secara ex officio dapatmenetapkan hakhak Termohon yang harus diberikan oleh Pemohon berupaPut No.3165/Pdt.G.2018/PA.Bbs hal 7 dari 10 halMutah dan nafkah

sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon yangjumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dengan termohon dalamberumah tangga sudah mempunyai 1 orang anak, yang sekarang dalamasuhan pemohon, maka untuk menjamin terpeliharanya anak dan kepastianhukum sesudah perceraian maka berdasarkan UU Perlindungan Anak Nomor35 Tahun 2014 jo. pasal 105 huruf (a) KHI dan senyatanya anak tersebut telahdiasuh dan dipelinara secara baik oleh pemohon, maka secara ex officio

MajlisHakim menetapkan anak pemohon dengan termohon hak asuhnya diserahkankepada pemohon, dengan tetap memberikan kesempatan kepada termohonuntuk bisa bertemu dengan anaknya.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 serta UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang PerubahanKe dua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,maka Majelis Hakim Ex Officio memerintahkan Panitera untuk menyampaikanSalinan

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pasal149, 152,158 dan 159 Kompilasi Hukum Islam, serta dalil Syarie dalam firmanAllah :urtiall ale b> So 20) b Elio nitlbalsArtinya : Dan kepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklah) diberikanoleh suaminya mutah menurut yang ma'ruf sebagai suatukewajiban bagi orangorang yang bertakwa Menimbang, bahwa Pengadilan Agama secara ex officio dapatmenetapkan hakhak Termohon yang harus diberikan oleh Pemohon berupaMutah dan nafkah Iddah kepada Termohon (bekas Isteri) Sepanjang

sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon yangjumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dengan termohon dalamberumah tangga sudah mempunyai 1 orang anak, yang sekarang dalamasuhan pemohon, maka untuk menjamin terpelinaranya anak dan kepastianhukum sesudah perceraian maka berdasarkan UU Perlindungan Anak Nomor35 Tahun 2014 jo. pasal 105 huruf (a) KHI dan senyatanya anak tersebut telahdiasuh dan dipelihara secara baik oleh pemohon, maka secara ex officio

MajlisHakim menetapkan anak pemohon dengan termohon hak asuhnya diserahkankepada pemohon, dengan tetap memberikan kesempatan kepada termohonuntuk bisa bertemu dengan anaknya.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 serta UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang PerubahanKe dua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,maka Majelis Hakim Ex Officio memerintahkan Panitera untuk menyampaikanSalinan

Majelis Hakim pada halaman 29alinea ke 3. berbunyi Tergugat Rekonpensi telahmemberikan biaya bersalin, namun dalam persidangan tidakdapat dibuktikan, anak dari rahim Penggugat Rekonpensiadalah anak bersama, pendapat hakim, biaya bersalintersebut menjadi tanggung jawab bersama hal ini tidakdapat memahami logika hukum Majelis Hakim tersebutsehingga membagi dua dari tuntutan tersebut, sebagaimanadipertimbangkan pada linea ke 4 ;Bahwa, mengenai pertimbangan pada alinea ke 5 yaituMajelis Hakim secara ex officio

mewajibkan TergugatRekonpensi selaku ayah dari anak anak, disini terlihatkesannya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini tidakmemahami hukum formil dan hukum materiil secara baikdan benar, sehingga tidak tepat dalam menerapkan hukum,karena setahu Penggugat Rekonpensi ex officio barudapat diterapkan apabila Termohon Konpensi / PenggugatRekonpensi tidak meminta dalam Jawabannya sedangkanTergugat Rekonpensi tidak menolak atau membantahtuntutan tersebut, artinya Tergugat Rekonpensi bersediadan sanggup

Ruko permanent adalah milik orangtua Pemohonsendiri sedangkan isinya / barang didalamnya adalah benar Harta bersama,namun nilai isinya / barang didalamnya nilainya sebesar Rp.29.000.000,(dua puluh Sembilan juta rupiah), bukan Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah) sebagaimana tuntutan Termohon / Penggugat Rekonpens:i ;Menimbang, bahwa masalah tuntutan Penggugat Rekonpensi lainnyatidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonpensi, namun oleh Majelis Hakimtingkat pertama dipertimbangkan dengan secara ex officio

Nomor 83/Pdt.G/2019/PA SjMenimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, makaberdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelahputusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggilmasingmasing suami istri.Menimbang, bahwa oleh karena talak itu atas kehendak Pemohon,maka Majelis Hakim secara ex officio perlu mempertimbangkan hakhakTermohon yang melekat dengan akibat cerai talak yang harus ditunaikanoleh

Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Sjmenetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harusdidasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dankemampuan suami itu sendiri maka Majelis Hakim dapat menentukanmutah dalam dictum putusan ini;Menimbang bahwa untuk melihat hak istri yang diceraikansuaminya maka secara ex officio sesuai dengan kemampuan suami dapatdi tentukan dalam dictum putusan ini;Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan kewajiban yang harusditunaikan oleh seorang ayah berdasarkan

tersebut dipandang layak dan pantas dandapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akanmemberatkan Pemohon dan dua orang anak tersebut dapat terpenuhibiaya hidupnya;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatasmengenai nafkah anak berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentangPemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah AgungTahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilandalam rumusan hukum kamar agama pada poin 5 berbunyi :Pengadilan Agama secara ex officio

Nomor 83/Pdt.G/2019/PA Sjasuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f)Kompilasi Hukum IslamMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasmaka Majelis Hakim secara ex officio menghukum Pemohon memberibiaya nafkah untuk untuk dua anak Pemohon dengan Termohon masingmasing sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus rupiah) setiap bulan dengankenaikan 10% (Sepuluh persen) setiap tahunnya;Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang

dapat diajukan lagidan harus dinyatakn tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa namun demikian tentang tuntutanuang mutah, meskipun kedua belah pihak setelah menikahtidak melakukan hubungan suamiisteri ( gabladdukhul )namun oleh karena yang tidak mau melakukan adalah pihakPemohon/Terbanding dengan kenyataan tidak berapa lamasetelah acara pernikahan pergi meninggalkan Termohon/Pembanding, maka sesuai Pasal 41 huruf c Undang undangNomor 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf a Kompilasi HukumIslam, secara ex officio

pengadilan tingkat bandingmewajibkan kepada Pemohon/Terbanding untuk memberikanuang mutah kepada Termohon/Pembanding menurut kepatutandan kemampuan Pemohon/Terbanding yang pekerjaannyasebagai Pegawai Negeri Sipil dan oleh karena itu patutlahapabila Pemohon/Terbanding dihukum untuk membayar uangmutah sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah).Menimbang, bahwa demikian pula mengenai' tuntutannafakah iddah, pengadilan secara ex officio dapat sajamewajibkan kepada pihak suami, namun in casuc karenaperceraian

Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 7 (tujuh) tahunyang lalu; bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar danmempertahankan rumah tangga bersama Termohon namun tidakberhasil karena Pemohon sudah bertekad untuk bercerai denganTermohon;Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikanapapun lagi sedangkan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapundalam perkara ini dan mencukupkan buktibukti yang diajukan oleh Pemohon;Bahwa selanjutnya Ketua Majelis secara ex officio

memerintahkankepada Pemohon agar memberikan mut'ah kepada Termohon sebagai akibatdari perceraian;Bahwa atas perintah Ketua Majelis tersebut Pemohon menyatakan akanmemberikan kepada Termohon mutah berupa uang sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);Bahwa atas pernyataan Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidakingin menerimanya dan merelakannya saja;Bahwa Ketua Majelis secara ex officio memerintahkan kepada Pemohonagar memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebagai akibat dariperceraian;Bahwa

Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum IslamPengadilan secara ex officio dapat mewajibkan kepada bekas suami untukmemberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang ataubenda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul, oleh karena itu Termohonmasih berhak untuk mendapatkan mutah dari Pemohon;Menimbang, atas perintah Majelis tersebut Pemohon menyatakan akanmemberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus riburupiah);Menimbang, bahwa atas pernyataan Pemohon tersebut Termohonmenyatakan

Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwaPengadilan secara ex officio dapat mewajibkan kepada bekas suami untukmemberikan biaya penghidupan kepada bekas istri yakni nafkah iddahsepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz;Menimbang, atas perintah Majelis tersebut Pemohon menyatakan akanmemberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar 450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas pernyataan Pemohon tersebut Termohonmenyatakan tidak ingin menerimanya dan merelakannya

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pasal149, 152,158 dan 159 Kompilasi Hukum Islam, serta dalil Syarie dalam firmanAllah :urtiall ale b> So 20) b Elio nilballsArtinya : Dan kepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklah) diberikanoleh suaminya mutah menurut yang maruf sebagai suatukewajiban bagi orangorang yang bertakwa Menimbang, bahwa Pengadilan Agama secara ex officio dapatmenetapkan hakhak Termohon yang harus diberikan oleh Pemohon berupaMutah dan nafkah Iddah kepada Termohon (bekas Isteri) Sepanjang

sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon yangjumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dengan termohon dalamberumah tangga sudah mempunyai 1 orang anak, yang sekarang dalamasuhan Termohon, maka untuk menjamin terpeliharanya anak dan kepastianhukum sesudah perceraian maka berdasarkan UU Perlindungan Anak Nomor35 Tahun 2014 jo. pasal 105 huruf (a) KHI dan senyatanya anak tersebut telahdiasuh dan dipelinara secara baik oleh pemohon, maka secara ex officio

MajlisHakim menetapkan anak pemohon dengan termohon hak asuhnya diserahkankepada Termohon, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Pemohonuntuk bisa bertemu dengan anaknya.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 serta UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang PerubahanKe dua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,maka Majelis Hakim Ex Officio memerintahkan Panitera untuk menyampaikanSalinan

adalahberdasarkan Pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974,yang menyatakan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suamiuntuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatukewajiban bagi bekas istri;Menimbang, bahwa dari Pasal 41 huruf (c) di atas, kata dapatmaka undangundang tersebut memberikan kepada Majelis Hakimkewenangan untuk menetapkan kewajiban kepada bekas suami untukmemberi penghidupan kepada bekas istri, yang dalam istilah hukumkewenangan tersebut disebut dengan hak ex officio

pengadilan atauhakim, yaitu keputusan hakim karena jabatannya;Menimbang, bahwa terkait dengan ex officio hakim berdasarkankepada Pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan, jo.

Putusan Nomor: 1193/Pdt.G/2016/PA.Bm.sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Nomor:608.K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2004, halhal berkenaan denganakibat hukum cerai talak dapat dikabulkan secara ex officio.

Karenaitu dalam hal ini, meskipun Termohon tidak mengajukan gugatanrekonvensi, atau meskipun Termohon mengajukan gugatan rekonvensimengenai nafkah idah, mutah dan nafkah anak tetapi tidak menyebutbesarnya nominal yang harus dipenuhi oleh Pemohon, Majelis Hakimdapat memeriksa dan memutus permohonan itu secara ex Officio;Menimbang, bahwa dalam uraian ini Termohon disebut PenggugatRekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi, dan untukmempersingkat uraian selanjutnya disebut Penggugat dan Tergugat

anakPemohon dan Termohon dewasa dan mandiri dan membayar nafkah iddahkepada Termohon sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)serta mutah sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), Majelis hakimmenilai tidak dapat dipertimbangkan karena Termohon mengajukannya padatahap kesimpulan sehingga tuntutan Termohon tersebut harus dikesampingkan.Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Termohon mengenai nafkahiddah tersebut dikesampingkan namun Majelis Hakim tetap akanmempertimbangkan secara ex officio

No. 58/Pdt.G/2017/PA.Wtpkepatutan dan nilai kemanfaatan dengan mempertimbangkan pula nilai keadilanbagi Pemohon dan Termohon.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,majelis hakim berpendapat bahwa secara ex officio patut dan beralasan hukumapabila Pemohon dihukum untuk memenuhi kewajibannya membayar nafkahiddah kepada Termohon sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabilaPemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon.Menimbang, bahwa demikian pula tuntutan Termohon mengenai

mutahtersebut yang dikesampingkan, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkansecara ex Officio dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 41 huruf cUndang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Pengadilandapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupandan/atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri, jo Pasal 149 huruf aKompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa, bilamana perkawinan putuskarena talak, maka bekas suami wajib memberikan mutah yang layak kepadabekas isterinya

apabilaPemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon apabilaPemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon.Menimbang, bahwa mengenai jenis dan jumlah mutah yang harusdiberikan oleh Pemohon kepada Termohon tersebut, majelis hakim tetapmempertimbangkan nilai kemanfaatan dan nilai keadilan terhadap kemampuanPemohon berdasarkan pekerjaan Pemohon sebagaimana dalam identitasPemohon.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara ex officio

Nasri) untuk menjatuhkan talak saturai terhadap Termohon (Ayu Andira binti Yusdar) di hadapan sidangPengadilan Agama Makassar, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapatbahwa pada pokoknya apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh MajelisHakim Tingkat Pertama tersebut dipandang telah tepat dan benar, akan tetapijJudex pactie tingkat pertama seharusnya secara ex officio mempertimbangkanhak hak Termohon/Pembanding berupa nafkah iddah, mutah dan nafkahlampau Termohon termasuk nafkah ketiga orang anak

baikberupa nafkah lampau, nafkah iddah dam mutah maupun nafkah untuk 3(tiga)orang anak masingmasing Nur Almairah Syahriansyah (8 tahun) sekarangdalam pemeliharaan PembandingMenimbang, bahwa atas tuntutan hakhak Pembanding berupa nafkahlampau, nafkah iddah, mutah, serta nafkah untuk 3 orang anak dimana semuahal tersebut belum pernah diajukan dan diminta pada Pengadilan TingkatPertama dengan demikian tidak tepat untuk diajukan pada Pengadilan tingkatbanding, Maka majelis Hakim Tingkat Banding secara ex Officio

Terbandingdari segi penghasilannya setiap bulan, perlindungan hukum kepadapembanding tersebut sejalan dengan PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentangPedoman Perlindungan Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan DenganHukum.Menimbang, bahwa untuk memenuhi dan menetapkan jumlah minimaldan mutah serta nafkah anak harus disesuaikan dengan kondisi dankemampuan Terbanding sebagai seorang Karyawan Swasta yang mempunyaigaji atau penghasilan tidak lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiapbulannya, sehingga secara ex Officio

No 143/Pdt.G/2020/PTA.MksBanding tidak dapat menetapkan secara ex Officio sehingga harusdikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut dimuka, maka putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor1546/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 13 Agustus 2020 Miladiyah, bertepatandengan tanggal 23 Zulhijjah 1441 Hijriyah, dapat dikuatkan dengan perbaikanamar putusan yang selengkapnya akan disebutkan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor

Ketua Senat ;Bahwa saksi tidak tahu ada rapat Senat yang mengangkat Edison Hukomsebagai Ketua Senat, karena sekitar bulan September 2016 Ketua Senatsudah ada dibentuk oleh Direktur yang lama (waktu itu saksi tidak hadir) ;Bahwa tanggal 4 November 2016 ada rapat Senat dan saksi sebagai anggotasenat ada menyampaikan bahwa Direktur sebagai ex officio Ketua Senat ;Bahwa adanya Ketua Senat Edison Hukom waktu itu saksi menentangkeadaan itu karena Ketua Senat yang ada bertentangan dengan Statuta danyang

M.F.Putuhena waktu dia mulai diproses hukum untuk ditahan aparat, ia membukarapat senat disampaikan ada Permen yang baru Permen No.139/2014,tersebut Direktur sudah tidak lagi Ex Officio Ketua Senat, kemudian terjadiproses Pemilihan dan terpilin Edison Hukum sebagai Ketua Senat ;Bahwa setahu saksi Permen itu bukan untuk atau harus dilakukan pemilihantetapi untuk Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi ;Bahwa pada tanggal 7 November 2016 Edison Hukom mengundang RapatSenat dalam rapat tersebut

Ketua Senat ; Bahwa Statuta yang baru Nomor 28 Tahun 2018 jabatan Direktur sudah Pisahtidak lagia ex officio sebagai Ketua Senat ; Bahwa salah seorang anggota senat keluar dari pemilinan karena salahDirektur yang lama bpk.

Elwarin ada mengeluarkan surat yangditunjukan Kuasa Hukum Tergugat Il, Ill berupa surat bertanda T.II.IIl1bberupa SK Direktur Poltek tentang Perobahan Penetapan anggota senat, tapisaksi tidak tahu SK tersebut digugat di Pengadilan ;Bahwa statute 202/2013 ada tersebut Direktur ex officio Ketua Senat, dansaksi pernah baca Permen 139/2014 Pasal 4.

No.4/2014 ;Bahwa dasar itu statute yang ada berlaku, bagi Direktur Poltek memimpinrapat senat, yang bertentangan adalah membentuk pimpinan senat baru laluorgan senat Direktur ex officio Ketua Senat dasar statuta ;Bahwa tentang perbuatan melawan hukum, secara administrasi dari 3 tindakanpemerintah yang dapat di lihat :1. Regeling2. Besiking ;3.

Pasal 149Kompilasi Hukum Islam, dan dalam persidangan Termohon tidak terbuktinusyuz, maka Majelis Hakim secara ex officio menghukum kepada Pemohonuntuk membayar kepada Termohon : Nafkah Iddah dan mutah ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon di persidangan ,Termohon pada saat ini sedang hamil anak yang kedua selama 4 bulan, halmana dibuktikan dengan buku pemeriksaan kehamilan dari Bidan, yang manahal itu tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga telah terbukti Termohon sedanghamil anak yang

Hal. 11 dari 15 Hal.Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohonyang bekerja sebagai sekurity di sebuah perusahaan dengan gaji yang berkisardari Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) Sampai dengan Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah ) sesuai dengan pengakuanPemohon di persidangan, maka Majelis Hakim secara ex officio menghukumkepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon : Nafkah Iddah setiapbulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), oleh karena

Termohonsaat ini sedang hamil selama 4 bulan, dan anak kedua yang dikandung olehTermohon diperkirakan masih 5 bulan lagi kelahirannya, maka ada waktutunggu selama 5 bulan yang merupakan masa iddah Termohon , sehingganafkah iddah Termohon selama 5 bulan seluruhnya berjumlah Rp.1.000.000,00 ( satu juta rupiah) X 5 bulan = Rp 5000.000,00 ( lima juta rupiah),disamping itu Majelis secara ex officio juga menghukum kepada Pemohonuntuk membayar kepada Termohon : Mutah berupa uang sejumlah Rp5000.000,00

Hal. 12 dari 15 Hal.Menimbang, bahwa berdasarkan pengahasilan Pemohon sebagaimanatelah disebutkan di atas, Majelis hakim secara ex officio mengkukum kepadaPemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah satu orang anak tersebutsetiap bulan minimal berjumlah Rp 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah ) ,diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mampuberdiri sendiri (umur 21 tahun) ;Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah anak tersebut seiringdengan berjalannya waktu yang akan datang

Pasal 149 R.Bg, Majelis Hakim dapatmemutus perkara ini dengan verstek ;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telahdipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwapetitum Pemohon dalam surat permohonan, harus dinyatakan dapatdikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat 2) KompilasiHukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izinkepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka ; ~~~~~~Menimbang, bahwa secara ex officio

Nafkah iddah tidak lain adalah hak bekas istrikarena selama 3 bulan masa iddah tersebut, setelah ditalak olehbekas suami dengan talak 1 raji, maka bekas istri tidak bolehmenerima pinangan atau lamaran dari lakilaki lain, dan bekassuami masih bisa rujuk atau kembali melanjutkan hubungan rumahtangga dengan bekas istrinya tersebut ;Menimbang, atas pertimbangan dasar hukum di atas, makaMajelis Hakim secara ex officio, atau karena kewenangan dapatmembebankan dan selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon

hamil tidaknya Penggugat/Terbanding, guna kepentinganTergugat (suami) menyangkut tanggung jawabnya, apabila kemungkinan Penggugat/Terbanding telah/sedang hamil dari hasil hubungan suami isteri dengan Tergugat/Pembanding sebelum perceraian diputuskan.Menimbang, bahwa dalam hal nafkah iddah Penggugat/Terbanding, meskipuntidak digugat oleh Penggugat/Terbanding sebagi isteri yang menggugat cerai darisuaminya (Tergugat/Pembanding) yang tidak dipertimbangkan Hakim Majelis TingkatPertama melalui hak ex officio

, maka di Tingkat Banding dipandang perludipertimbangkan secara tersendiri dengan menggunakan hak ex officio Hakim Majelissesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 117/K/AG/2002, tanggal 26April 2004.Menimbang, bahwa memperhatikan salah satu dari tujuan hukum pada dasarnyaadalah melindungi, memuaskan atau memenuhi kepentingan (interesse) atau kebutuhannyata bagi pihak yang dirugikan, in casu untuk menanggung biaya hidup Penggugat/Terbanding oleh Tergugat/Pembanding selama masa iddah, agar

tercipta kesimbanganantara hak dan kewajiban yang dijalani kedua belah pihak, sehingga dalam konteks inikepada Tergugat/ Pembanding, beralasan hukum bagi Hakim Majelis Tingkat Bandingsecara Ex officio berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1tahun 1974, mewajibkan kepada Tergugat/Pembanding untuk memberikan nafkahselama masa iddah kepada Penggugat/Terbanding sebesar menurut kelayakan, yaknisebesar Rp 1.000.000.

nafkah 3 (tiga) orang anak bernama : ANAK1, Lahir 14Februari 1999, ANAK2, Lahir 28 Januari 2002 dan ANAK3, Lahir 28 Juni 2008minimal sejumlah Rp. 1. 500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anakanak tersebut dewasa ;Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan repliknya bahwaPemohon sanggup memenuhi permintaan Termohon berupa nafkah 3 (tiga) orang anaksetiap bulan sejumlah Rp. 1. 500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anakanak tersebut dewasa ;Bahwa atas ex officio

dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;Bahwa buktibukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon ;Bahwa Termohon mencukupkan dengan keterangan saksi Pemohon tersebut dansudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun;Bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang padapokoknya tetap pada keterangannya masingmasing dengan kesanggupan Pemohonmemenuhi nafkah 3 (tiga) orang anak setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah) dan exx officio

1974 tentang Perkawinan junctis Pasal 24Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuaipula penghasilan Pemohon serta kesanggupan Pemohon terhadap nafkah ketiga anakbernama ANAK1, Lahir 14 Februari 1999, ANAK2, Lahir 28 Januari 2002 dan ANAK3,Lahir 28 Juni 2008 minimal sejumlah Rp. 1. 500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)sampai anakanak tersebut dewasa, Majelis Hakim secara ex officio