Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkandengan Verstek;Menimbang, bahwa untuk melindungi hakhak anak, maka Majelis Hakimsecara ex officio perlu mempertimbangkan bahwa saat ini anak berada dalamasuhan Termohon, maka hak asuh anak ditetapkan berada pada Termohon;Menimbang, bahwa oleh karena anak berada dalam asuhan Termohon,maka Majelis Hakim secara ex officio perlu menghukum Pemohon untukmemberikan nafkah untuk anak yang bernama Aurelia Ramadhani, umur 2bulan tahun sebesar Rp 500.000, (

lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampaianak tersebut dewasa melalui Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b KompilasiHukum Islam dan untuk melindungi hakhak perempuan, maka Majelis Hakimex Officio perlu menetapkan Mut,ah dan iddah dengan menghukum Pemohonuntuk membayar mut,ah sebesar Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dannafkah selama masa iddah sebesar Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus riburupiah) kepada Termohon;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidangperkawinan

Nomor 498/Pdt.G/2020/PTA.Sbyorang saksi Terbanding saja, tanpa mengkaitkan satu orang saksi dariPembanding ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapatdengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yangmenyatakan bahwa walaupun Pembanding tidak menuntut nafkah iddah danmutah maka Majelis Hakim Tingkat Pertama secara ex officio dapatmenetapkan kewajiban suami yang akan menceraikan isterinya yaitu untukmenetapkan kewajiban suami/Terbanding untuk memberikan nafkah iddah danmut'ah

Pasal 153 ayat (2) huruf (b)Kompilasi Hukum Islam, bahwa masa iddah Pembanding adalah 3 (tiga) kalisuci dengan sekurangkurangnya 90 (sembilan puluh) hari, oleh karenanyaTerbanding berkewajiban untuk membayar nafkah iddah kepada Terbandingsejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp 3.000.000,00(tiga juta rupiah);Tentang Mutah :Menimbang, bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama telahmenetapkan mutah secara ex officio kepada Terbanding, namun Majelis HakimTingkat Banding

anak yang bernama ANAK, umur 9 bulan, yang kini beradadalam asuhan Pembanding, namun tidak sependapat dengan besaran nominalyang ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, karena dirasa kurang memenuhikebutuhan hidup anak tersebut seharihari, dan akan mempertimbangkan sendirisebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RINomor 4 Tahun 2016 pada angka 5 dinyatakan bahwa Pengadilan Agama secaraex Officio

Pembanding dapat mengajukan gugatantersendiri :Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding mengajukankeberatankeberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertamayang pada pokoknya, menuntut Nafkan Madhiyah karena sama sekali tidakdipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan jugamengajukan keberatan tentang besaran nafkah iddah dan mutah ;Menimbang, bahwa mengenai Nafkah Madhiyah, Majelis HakimPengadilan Tingkat Pertama tidak dapat mempertimbangkan secara ex Officio

Hijriah, harus dibatalkan dengan mengadili sendirisehingga keseluruhan amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan AgamaWonosobo berkaitan dengan Rekonpensi sudah tepat dan benar, oleh karenanyaMajelis Hakim Tingkat Banding mengambil alin sebagai pertimbangan sendiri ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohondikabulkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarangberpendapat perlu mempertimbangkan secara ex officio

biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yangtidak turut padanya;Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 449K/AG/2000 tanggal 12062003 disebutkan dalam cerai talak disamping itu exofficio Hakim dapat menentukan nafkah iddah dan mutah juga dapat menentukankiswah, maskan selama masa iddah dan nafkah anak;Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun2016 Tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agungangka (5) Pengadilan Agama secarra ex officio

Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat secara ex officioPemohon /Pembanding dihukum untuk membayar nafkah iddah sesuai kepatutandan kemampuan (Pemohon dengan pekerjaan wiraswasta) maka setelah terjadiPutusan No. 196/Pdt.G/2017/PTA.Smg.Halaman 11 dari 16 halamanperceraian patut Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp2.000.0000, (dua juta rupiah) X 3 (tiga) bulan = Rp 6.000.000, (enam jutarupiah);Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarangberpendapat pula secara ex officio

kepada Termohon / Terbanding sebesar Rp 24.000.000, (duapuluh empat juta rupiah), dihukum membayar kiswah (kebutuhan pakaian) danmaskan (kebutuhan tempat tinggal) sebesar Rp 12.000.000, (dua belas jutarupiah);Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarangberpendapat sesuai fakta di persidangan kedua anak bernama ANAK 1 P DAN Tbinti hsanudin umur 10 tahun dan ANAK 2 P DAN T binti Ihsanudin umur 1 tahun6 bulan berada dalam asuhan Termohon/Terbanding (lbu kandungnya), makasecara ex officio

Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009) dengan memberi izin kepada Pemohon/Terbandinguntuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon/Pembanding di depan SidangPengadilan Agama Klaten 0nnn nnn nn nnn cnn ncn nccnccncnncanccnccnsMenimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 junctis Surat Edaran Tuada Uldilag Nomor 28/TuadaAg/X/2002 Majelis Hakim Tingkat Banding secara ex officio

berwenang memerintahkanPanitera Pengadilan Agama Klaten untuk menyampaikan Salinan Penetapan IkrarTalak Pengadilan Agama Klaten kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama (KUA) yang Wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dantempat berlangsungnya perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untukMenimbang, bahwa tentang pembebanan kewajiban secara ex officio olehMajelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Pemohon/Terbanding untuk membayarnafkah iddah sebesar Rp. 2.250.000

Bahwa Majelis Hakim mestinya menggunakan hak officio mengenaikewajiban Terbanding untuk membayar nafkah iddah, mutah dan madhiyahkepada Pembanding sebagaimana Pasal 41 huruf (c) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, yaitu :3.1.Nafkah madhiyah sebesr Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) x 6 bulan =18.000.000,(delapan belas juta rupiah);3.2. Mut'ah = Rp 100.000.000,(seratus juta rupiah);3.3.

dikesampingkan;Menimbang, bahwa keberatan yang kedua bahwa keterangan saksisaksi yang diajukan oleh Terbanding adalah kesaksian palsu karena tidakmengerti keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, adalahmenyangkut masalah pidana yang harus dibuktikan terlebih dahulu, dan itubukan wewenang Pengadilan Agama, oleh karenanya keberatan tersebut jugaharus dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa keberatan ketiga bahwa Majelis Hakim tidakmenggunakan hak officio

Pasal 149 huruf a dan b, Pasal 152, Pasal158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan TingkatBanding secara ex officio akan mempertimbangkan hakhak Pembandingtersebut;Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Hukum Islamsebagaimana termuat dalam Kitab Iqna Juz IV Halaman 46 yang berbunyi :Artinya: Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raji berhak mendapatkantempat tinggal, nafkah dan kiswah (pakaian) .maka bagi Terbanding diwajibkan untuk memberikan nafkah iddah kepadaPembanding

Nomor 02K/AG/2002, tanggal 06 Desember2003, Hakim secara ex officio dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untukbekas isterinya berupa nafkah iddah, mutah dan biaya hadhanah tanpa adanya gugatanrekonvensi, karena itu Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan halhal sebagaiberikut :Nafkah Iddah :Menimbang, bahwa dalam hal nafkah iddah, Pengadilan Agama telahmenetapkan dalam putusannya bahwa Pemohon/Terbanding dihukum untukmemberikan kepada Termohon/Pembanding nafkah iddah sejumlah Rp.6.000.000

persoalan baru yang harus diadili lagi oleh hakim setelahreplik duplik akan tetapi bahwa kesimpulan adalah pernyataan kedua belah pihak bahwasengketa telah berakhir dan mohon keadilan sehingga persoalan baru yang muncul diluar replik duplik kecuali perdamaian, sehingga selainnya, tidak perlu dipertimbngkanlagi dan harus dikesampingkan karena akan mementahkan kembali apaapa yang telahdikunci di dalam replik dan duplik;Menimbang, bahwa hak pengasuhan anak tidak dapat dijatuhkan berdasarkanhak ex officio

hakim karena yang dapat dijatuhkan berdasarkan hak ex officio hakimadalah beban akibat cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (c) UndangundangNomor Tahun 1974 dan nafkah anak juga dapat dijatuhkan berdasarkan hak ex officiohakim berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 165/K.Ag/2006, tanggal18 Agustus 2006 dan Nomor 131 K.Ag/2007, tanggal 12 Maret 2008 akan tetapi setelahdilandasi terlebih dahulu dengan adanya penetapan hak asuh anak, sehingga dengandemikian untuk menetapkan hak

asuh anah berdasarkan ex officio hakim atauberdasarkan pertimbangan kesimpulan pihakpihak, tidak berlandaskan hukum karenatelah menyalahi ketentuan hukum acara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka Ketua Majelis dalam perkara a quo sependapat dengan apa yang telahdipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga putusannya dapatdipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan, yaitu menambahkan diktumperintah Undangundang kepada Panitera Pengadilan

SmgHalaman 2 dari 4 halamanbesarnya uang mutah yang akan diberikan kepada Termohon dariPemohon dan akan menambah pertimbangan tentang berkaitandengan hak ex officio hakim, yang akan diuraikan dibawahini ; Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohonselama lebih 28 (dua puluh delapan) tahun, yaitu tepatnya nikahtanggal 13 Maret 1983 sampai dengan cerai 31 Oktober 2011, danselam 28 tahun tersebut Termohon telah berkhidmat kepada Pemohon,maka pemberian mutah sebesar Rp. 7.500. 000, (tujuh

Selanjutnya perceraian ini datangnya dariPemohon dan Termohon dalam keadaan taslim maka sesuai denganPasal 149 ayat (b) KHI, Hakim Banding Pengadilan Tinggi AgamaSemarang secara ex officio dapat membebani Pemohon untukmemberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 4.500.000,(empat juta lima ratus riburupiah) ; ==== Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0211/Pdt.G/2011/PA.

pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbanganhukum majelis hakim tingkat pertama karena telah tepat dan benar oleh karenaitu putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3676/Pdt.G/2020/PA.BL. tanggal16 Pebruari 2021 bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1442 Hijriyah sepanjangyang menyangkut permohonan Talak dapat dikuatkan;Menimbang bahwa dengan berdasarkan Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998hakim secara Ex Officio

dapat membebankan kepada bekas suami membayarnafkah iddah, mutah kepada bekas isterinya;Menimbang, bahwa sesuai petitum mohon putusan yang seadiladilnya,Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusanMajelis Hakim Tingkat pertama yang secara ex officio menghukum Terbandinguntuk membayar kepada Pembanding berupa nafkah iddah dan mutah, yangbesarannya akan disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan Terbanding ;Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat denganpertimbangan

sependapatdengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang tidakmempertimbangkan nafkah anak yang harus ditanggung oleh Terbanding,karena telah terungkap fakta Hukum dari perkawinan Pemohon/Terbanding &Termohon/Pembanding telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama :ALEX DARMAWAN, (yang lahir tanggal 14 Nopember 2010) Oleh sebabseorang anak tersebut berdasarkan keterangan saksisaksi tinggal bersamaatau berada dalam asuhan Pembanding maka berdasarkan SEMA Nomor 4Tahun 2016 secara ex officio

Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkannafkah anak yang akan datang kepada Terbanding sebagaimana diatur dalamPasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya Terbanding akandihukum untuk membayar nafkah anak yang akan datang kepada Pembandingdiluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk memenuhi rasa keadilan dankepastian hukum maka secara ex officio perlu membebankan kewajibanmemberikan nafkah anak kepada Terbanding setiap bulan sesuai keadaan dankemampuan

termohon akibat adanya perselisihan danpertengkaran tersebut.Menimbang, bahwa oleh karena termohon bertempat tinggal di luar wilayahyurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, maka majelsi akan mempertimbangkansebagai berikutMenimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahmad Mujahiddin dalambukunya "Pembaharuan HukumAcara Perdata Peradilan Agama dan MahkamahAgung Syar'iyah di Indonesia", menjelaskan bahwa dalam perkara perceraian, jikaperceraian diajukan ke Pengadilan Agama yang tidak berwenang maka hakimsecara ex officio

yang dasar hukumnya meliputi tempat kediamantermohon, terkecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempatkediaman yang digunakan bersama tanpa izin pemohon.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, mka mejelisberpendapat bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon diPengadilan Agama Pinrang adalah tidak tepat karena tempat kediaman termohonbukan daerah hukum Pengadilan Agama Pinrang akan tetapi daerah hukumPengadilan Agama Polewali Mandar, olehnya itu secara ex officio

Jawaban tanpa dasar hukum, secara formal tidak mengikat dan tidakmenggugurkan Surat Nomor: 01/SWA/III/2010 tanggal 1 Maret 2010 sehingga secaraformal jangka waktu 12 (dua belas) bulan berjalan terus,bahwa oleh karena itu, Penggugat mengirim surat kembali atas dasar Pasal 36 ayat (1) hurufb KUP Pasal 2 ayat (1) KMK Nomor: 542/KMK.04/2000 dengan Surat Nomor: 01/SWA/IX/2010 tanggal 20 September 2010 perihal: Tergugat karena jabatan (ex officio) danberdasarkan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan

Direktur Jenderal Pajak untuk secara dan oleh karenajabatan (ex officio) menerbitkan Surat keputusan Pembatalan atas SKPKBPPh Badan Tahun Pajak 2002 Nomor: 00021/206/02/524/04 tanggal 11Februari 2004, sebagaimana substansi yang disampaikan di dalam penutupSurat Nomor: 01/SWA/III/2010 tanggal 01 Maret 2010.bahwa Surat Nomor: 01/SWA/IX/2010 tanggal 20 September 2010 tersebut diatas sampai dengan saat surat ini dikirim telah terpenuhi jangka waktu 12 (duabelas) bulan belum ada tindak lanjut Keputusan

Direktur Jenderal Pajakuntuk secara dan oleh karena jabatan (ex officio) menerbitkan Suratkeputusan Pembatalan atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2002 Nomor:0002 1/206/02/524/04 tanggal 11 Februari 2004.bahwa Majelis berpendapat surat Penggugat adalah pemberian informasiatau pemberitahuan dan bukan surat yang berisi tuntutan atau klaim kepadaTergugat untuk menggunakan kewenangannya karena jabatan untukmenerbitkan Surat keputusan Pembatalan atas SKPKB PPh Badan TahunPajak 2002 Nomor: 00021/206/02/524

dapat diajukan lagidan harus dinyatakn tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa namun demikian tentang tuntutanuang mutah, meskipun kedua belah pihak setelah menikahtidak melakukan hubungan suamiisteri ( gabladdukhul )namun oleh karena yang tidak mau melakukan adalah pihakPemohon/Terbanding dengan kenyataan tidak berapa lamasetelah acara pernikahan pergi meninggalkan Termohon/Pembanding, maka sesuai Pasal 41 huruf c Undang undangNomor 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf a Kompilasi HukumIslam, secara ex officio

pengadilan tingkat bandingmewajibkan kepada Pemohon/Terbanding untuk memberikanuang mutah kepada Termohon/Pembanding menurut kepatutandan kemampuan Pemohon/Terbanding yang pekerjaannyasebagai Pegawai Negeri Sipil dan oleh karena itu patutlahapabila Pemohon/Terbanding dihukum untuk membayar uangmutah sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah).Menimbang, bahwa demikian pula mengenai' tuntutannafakah iddah, pengadilan secara ex officio dapat sajamewajibkan kepada pihak suami, namun in casuc karenaperceraian

Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 7 (tujuh) tahunyang lalu; bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar danmempertahankan rumah tangga bersama Termohon namun tidakberhasil karena Pemohon sudah bertekad untuk bercerai denganTermohon;Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikanapapun lagi sedangkan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapundalam perkara ini dan mencukupkan buktibukti yang diajukan oleh Pemohon;Bahwa selanjutnya Ketua Majelis secara ex officio

memerintahkankepada Pemohon agar memberikan mut'ah kepada Termohon sebagai akibatdari perceraian;Bahwa atas perintah Ketua Majelis tersebut Pemohon menyatakan akanmemberikan kepada Termohon mutah berupa uang sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);Bahwa atas pernyataan Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidakingin menerimanya dan merelakannya saja;Bahwa Ketua Majelis secara ex officio memerintahkan kepada Pemohonagar memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebagai akibat dariperceraian;Bahwa

Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum IslamPengadilan secara ex officio dapat mewajibkan kepada bekas suami untukmemberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang ataubenda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul, oleh karena itu Termohonmasih berhak untuk mendapatkan mutah dari Pemohon;Menimbang, atas perintah Majelis tersebut Pemohon menyatakan akanmemberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus riburupiah);Menimbang, bahwa atas pernyataan Pemohon tersebut Termohonmenyatakan

Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwaPengadilan secara ex officio dapat mewajibkan kepada bekas suami untukmemberikan biaya penghidupan kepada bekas istri yakni nafkah iddahsepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz;Menimbang, atas perintah Majelis tersebut Pemohon menyatakan akanmemberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar 450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas pernyataan Pemohon tersebut Termohonmenyatakan tidak ingin menerimanya dan merelakannya

Ketua Senat ;Bahwa saksi tidak tahu ada rapat Senat yang mengangkat Edison Hukomsebagai Ketua Senat, karena sekitar bulan September 2016 Ketua Senatsudah ada dibentuk oleh Direktur yang lama (waktu itu saksi tidak hadir) ;Bahwa tanggal 4 November 2016 ada rapat Senat dan saksi sebagai anggotasenat ada menyampaikan bahwa Direktur sebagai ex officio Ketua Senat ;Bahwa adanya Ketua Senat Edison Hukom waktu itu saksi menentangkeadaan itu karena Ketua Senat yang ada bertentangan dengan Statuta danyang

M.F.Putuhena waktu dia mulai diproses hukum untuk ditahan aparat, ia membukarapat senat disampaikan ada Permen yang baru Permen No.139/2014,tersebut Direktur sudah tidak lagi Ex Officio Ketua Senat, kemudian terjadiproses Pemilihan dan terpilin Edison Hukum sebagai Ketua Senat ;Bahwa setahu saksi Permen itu bukan untuk atau harus dilakukan pemilihantetapi untuk Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi ;Bahwa pada tanggal 7 November 2016 Edison Hukom mengundang RapatSenat dalam rapat tersebut

Ketua Senat ; Bahwa Statuta yang baru Nomor 28 Tahun 2018 jabatan Direktur sudah Pisahtidak lagia ex officio sebagai Ketua Senat ; Bahwa salah seorang anggota senat keluar dari pemilinan karena salahDirektur yang lama bpk.

Elwarin ada mengeluarkan surat yangditunjukan Kuasa Hukum Tergugat Il, Ill berupa surat bertanda T.II.IIl1bberupa SK Direktur Poltek tentang Perobahan Penetapan anggota senat, tapisaksi tidak tahu SK tersebut digugat di Pengadilan ;Bahwa statute 202/2013 ada tersebut Direktur ex officio Ketua Senat, dansaksi pernah baca Permen 139/2014 Pasal 4.

No.4/2014 ;Bahwa dasar itu statute yang ada berlaku, bagi Direktur Poltek memimpinrapat senat, yang bertentangan adalah membentuk pimpinan senat baru laluorgan senat Direktur ex officio Ketua Senat dasar statuta ;Bahwa tentang perbuatan melawan hukum, secara administrasi dari 3 tindakanpemerintah yang dapat di lihat :1. Regeling2. Besiking ;3.

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pasal149, 152,158 dan 159 Kompilasi Hukum Islam, serta dalil Syarie dalam firmanAllah :urtiall ale b> So 20) b Elio nilbalsArtinya : Dan kepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklah) diberikanoleh suaminya mutah menurut yang maruf sebagai suatukewajiban bagi orangorang yang bertakwa Menimbang, bahwa Pengadilan Agama secara ex officio dapatmenetapkan hakhak Termohon yang harus diberikan oleh Pemohon berupaPut No.3165/Pdt.G.2018/PA.Bbs hal 7 dari 10 halMutah dan nafkah

sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon yangjumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dengan termohon dalamberumah tangga sudah mempunyai 1 orang anak, yang sekarang dalamasuhan pemohon, maka untuk menjamin terpeliharanya anak dan kepastianhukum sesudah perceraian maka berdasarkan UU Perlindungan Anak Nomor35 Tahun 2014 jo. pasal 105 huruf (a) KHI dan senyatanya anak tersebut telahdiasuh dan dipelinara secara baik oleh pemohon, maka secara ex officio

MajlisHakim menetapkan anak pemohon dengan termohon hak asuhnya diserahkankepada pemohon, dengan tetap memberikan kesempatan kepada termohonuntuk bisa bertemu dengan anaknya.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 serta UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang PerubahanKe dua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,maka Majelis Hakim Ex Officio memerintahkan Panitera untuk menyampaikanSalinan

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pasal149, 152,158 dan 159 Kompilasi Hukum Islam, serta dalil Syarie dalam firmanAllah :urtiall ale b> So 20) b Elio nitlbalsArtinya : Dan kepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklah) diberikanoleh suaminya mutah menurut yang ma'ruf sebagai suatukewajiban bagi orangorang yang bertakwa Menimbang, bahwa Pengadilan Agama secara ex officio dapatmenetapkan hakhak Termohon yang harus diberikan oleh Pemohon berupaMutah dan nafkah Iddah kepada Termohon (bekas Isteri) Sepanjang

sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon yangjumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dengan termohon dalamberumah tangga sudah mempunyai 1 orang anak, yang sekarang dalamasuhan pemohon, maka untuk menjamin terpelinaranya anak dan kepastianhukum sesudah perceraian maka berdasarkan UU Perlindungan Anak Nomor35 Tahun 2014 jo. pasal 105 huruf (a) KHI dan senyatanya anak tersebut telahdiasuh dan dipelihara secara baik oleh pemohon, maka secara ex officio

MajlisHakim menetapkan anak pemohon dengan termohon hak asuhnya diserahkankepada pemohon, dengan tetap memberikan kesempatan kepada termohonuntuk bisa bertemu dengan anaknya.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 serta UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang PerubahanKe dua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,maka Majelis Hakim Ex Officio memerintahkan Panitera untuk menyampaikanSalinan

Pasal 149 R.Bg, Majelis Hakim dapatmemutus perkara ini dengan verstek ;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telahdipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwapetitum Pemohon dalam surat permohonan, harus dinyatakan dapatdikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat 2) KompilasiHukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izinkepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka ; ~~~~~~Menimbang, bahwa secara ex officio

Nafkah iddah tidak lain adalah hak bekas istrikarena selama 3 bulan masa iddah tersebut, setelah ditalak olehbekas suami dengan talak 1 raji, maka bekas istri tidak bolehmenerima pinangan atau lamaran dari lakilaki lain, dan bekassuami masih bisa rujuk atau kembali melanjutkan hubungan rumahtangga dengan bekas istrinya tersebut ;Menimbang, atas pertimbangan dasar hukum di atas, makaMajelis Hakim secara ex officio, atau karena kewenangan dapatmembebankan dan selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon

tangganya sudahharus diceraikan oleh Terbanding, oleh karena itu diharapkan akan dapatmengurangi kepahitan hidup yang dialami dan dirasakan oleh Pembandingdan juga untuk memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan perceraian dengancara yang baik (tasrihun biihsan), lagi pula bahwa Pembanding tidaktergolong sebagai istri yang nusyuz, maka dengan mendasarkan padaketentuan Pasal 41 huruf(c) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, Pasal 149, Pasal 152 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam,secara ex officio

Maka berilah mereka (istrimu) mut'ah dan lepaskanlah merekaitu dengan cara yang sebaikbaiknya.maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara ex officio patut menghukumTerbanding untuk memberikan kepada Pembanding mutah berupa uangsejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah merupakan rangkaianyang tidak terpisahkan dengan ikrar talak, merupakan hak istri (Pembanding)dan kewajiban bagi suami (Terbanding) yang telah menjatuhkan talakkepada istrinya (Pembanding), guna

memenuhi rasa keadilan dalammewujudkan perceraian dengan cara yang baik, hal ini sesuai denganketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, makanafkah iddah patut dibebankan kepada Terbanding sesuai dengankelayakan dan kemampuan Terbanding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makaMajelis Hakim Tingkat Banding adalah beralasan dan berdasar hukum untuksecara ex Officio menghukum Terbanding untuk memberikan kepadaPembanding nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu

BM.karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan kepadaPemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang PengadilanAgama Bima;Menimbang, bahwa berkaitan dengan hakhak Termohen sebagai istriyang diceraikan oleh Pemohon dalam perkara a quo Majelis Hakim denganmendasarkan kepada Pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974dapat memprtimbangkan secara ex officio;Menimbang, bahwa terkait dengan ex officio Majelis Hakim berdasarkankepada Pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimanaYurisprudensi Mahkamah Agung RI., Nomor. 608.K/AG/2003, tanggal 23 Maret2004, halhal berkenaan dengan akibat hukum cerai talak dapat dikabulkansecara ex officio.

Karena itu dalam hal ini, meskipun Temohon tidakmengajukan gugatan rekonvensi, atau meskipun Termohon mengajukangugatan rekonvensi mengenai nafkah idah dan mutah tetapi tidak menyebutbesamya nominal yang harus dipenuhi oleh Pemohon, Majelis Hakim dapatmemeriksa dan memutus permohonan itu secara ex officio;Menimbang, bahwa terkait dengan hak ex officio, Majelis Hakim akanmempertinbangkan dua hal yang berhubungan erat dengan permohonanperceraian yang diajukan oleh Pemohon, yaitu berupa nafkah idah

akan dijatuhkan Pemohon adalah talak satu raj'i di depansidang Pengadilan Agama Karawang;Menimbang, bahwa dengan terjadinya putus perkawinan dengan talakmembawa akibat hukum yang harus ditanggung dan merupakan kewajibanyang harus dipenuhi Pemohon sebagai suami kepada Termohon sebagaiisterinya Sepanjang tidak ada syarat yang menghalanginya, maka berdasarkanPasal 41 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 671/Pdt.G/2019/PA.Krw.Pengadilan Agama secara ex officio

demi adanyakepastian hukum, maka sebelum menetapkan nafkah anak, Majelis HakimHalaman 15 dari 20 putusan Nomor 671/Padt.G/2019/PA.Krw.harus terlebih dahulu menetapkan siapa diantara kedua orangtua anak tersebutyang ditetapkan sebagai penanggungjawab hadhanahnya;Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentangHasil Rumusan Hukum Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman BagiPelaksanaan Tugas Pengadilan, pada Sub Rumusan Kamar Agama poin 5yang menegaskan bahwa, Pengadilan Agama secara ex officio

dapatmenetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebutberada dalam asuhan ibunya;Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa rumusan Kamar Agama tentangpenetapan nafkah anak secara ex officio kepada ayahnya apabila secara nyataanak tersebut berada dalam asuhan ibunya itu, masih belum lengkap, karenasecara yuridis ibu masih belum mempunyai kepastian hukum bahwa dialahyang mengasuh anaknya.

Oleh karena ibu perlu mendapatkan perlindungan hukumdari Hakim untuk secara ex officio ditetapbkan sebagai penanggungjawabhadhanah terhadap anaknya tersebut, sehingga ibu memiliki legal standinguntuk menerima pembayaran nafkah anak yang diasuhnya yang secara ex offiotelah ditetapkan oleh Hakim;Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim PERMA Nomor 3Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan DenganHukum dapat dijadikan payung hukum untuk memberikan perlindungan hukumterhadap anakanak

yang menjadi korban perceraian, tentang pemberiankepastian hukum terhadap terhadap ibu yang secara nyata telah memeliharaanak tersebut, sehingga ibu dari anak tersebut memiliki legal standing untukmenerima pembayaran nafkah dari ayahnya yang telah ditetapkan oleh MajelisHakim secara ex officio berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwaanak hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon berjumlah 3 orang.

bilamana perkawinan putus karenatalak maka bekas suami wajib : a). memberi mutah yang layak kepada bekasisterinya, kecuali bekas isteri tersebut qabladdukhul, b). memberi nafkah,maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekasisteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, c).melunasi mahar yang masih terhutang, d). memberikan biaya hadhanah untukanakanaknya yang belum mencapai umur 21 tahun; Berdasarkan pasalpasaltersebut maka Hakim secara ex officio

diasuh oleh Termohon/Terbandingdan sesuai dengan kelayakan dan kepatutan maka Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat wajar kepada Pemohon/Pembanding membayar kepadaTermohon/Terbanding untuk biaya nafkah kedua orang anak tersebut sebesarRp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dankesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai kedua anak tersebutdewasa atau mandiri:Menimbang, bahwa dasar hukum Majelis Hakim menetapkan mutah,nafkah iddah dan nafkah anak secara ex officio

Didalam pasalpasal tersebut tidak ditemukanketentuan mengenai nafkah madhiyah, oleh karenanya Hakim tidak berwenangmenetapkan nafkah madhiyah secara ex Officio.

Perihal mutah, nafkah iddah dan nafkah anak, Hakim Anggota sependapat dengan mutah, nafkah iddah dan nafkah anak yang telahdipertimbangkan secara ex officio dalam putusan perkara a quo dan HakimAnggota mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri, akan tetapi dalamformulasi sebagai pertimbangan dalam rekonvensi.