Gugatan Penggugat Bersifat Premature (Terlampau Dini) :Bahwa sebagaimana telah Tergugat singgung di atas, maka saat ini, di atas lahanseluas + 1.391 Ha yang Penggugat klaim ada Hak Usaha Perkebunan (IUP) nyaHalaman 15 dari 46 Halaman, Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUNSMD .....tersebut dalam perkara in casu, saat ini telah terbit Hak Guna Usaha (HGU) yangditerbitkan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dan atas nama PT.UmaqTukung Mandiri Utama ;Karenanya, sebelum memohon melalui Peradilan TUN

angka 9 UndangundangNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Bahwa segala macam suratsurat yang Penggugat dalilkan dalam posita gugatannyaadalah merupakan suratsurat lama yang pada kenyataannya tidak pernah Penggugattindaklanjuti dengan serius menjalankan usaha budidaya perkebunannya, khususnya diareal seluas + 1.391 Ha sebagaimana yang Penggugat mohonkan pembatalannya dalamperkara a quo ;Bahwa seperti yang juga Tergugat singgung

Nomor 950 K/Pdt/1987 bertanggal 28Februari 1989, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan:Bahwa terlihat titik singgung antara alasan neit onvoldoende gemotiveerddengan kesalahan penerapan hukum pembuktian, pada kasus ini Judex Factitidak mempertimbangkan dengan jelas dan saksama bagian mana keteranganpara saksi itu saling bersesuaian, maka Makamah Agung membatalkanputusan tersebut;g. Keputusan Mahkamah Agung R.I.

Putusan Nomor 1447 K/Pdt/201438Pada tingkat kasasi Putusan Judex Facti dinyatakan neit onvoldoendegemotiveerd yang bertitik singgung dengan kesalahan penerapan hukumpembuktian;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat: Bahwa alasanalasan dan keberatankeberatan kasasi dari Pemohon Kasasitersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti sudah tepat dan benar menerapkanhukum, lagi pula alasanalasan dan keberatankeberatan kasasi bersifat mengulang, danalasan selainnya

harusdilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat jika adanya hubunganantara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan TataUsaha Negara yang bersangkutan dipihak lain;Bahwa konkritnya adanya suatu kepentingan atau suatu nilai yangharus dilindungi, oleh hukum itu dan disatu pihak ditentukan oleh faktorfaktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri dan di lain pihakoleh faktorfaktor yang ada kaitannya dengan Keputusan Tata UsahaNegara yang bersangkutan;Bahwa dalam perkara ini titik singgung

dengan kata lain Letak dan batasnya tidaksama dan berbeda sehingga tidak ada titik singgung antara Bukti hakpara Penggugat, objek gugatan yatu SHM 322;Bahwa dalam Yurisprudensi mengatakan bahwa suatu kepentinganyang harus dilindungi oleh hukum itu, baru ada kalau kepentingan itujelas, bahwa kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan TataUsaha Negara yang bersangkutan harus jelas tergambar.

Putusan Nomor 501 K/TUN/2016Bahwa dalam perkara ini titik singgung Penggugat, haruslah jelasdengan tanah yang dimaksud dalam objek perkara yaitu SertipikatHak Milik No. 322 hal tersebut dapat dilihat dari faktafakta hukumyang telah Tergugat II Intervensi uraikan diatas dan seberapa luastumpang tindihnyapun tidak digambarkan dengan jelas oleh ParaPenggugat;Bahwa sertipikat Hak Milik No. 322 yang diterbitkan oleh BadanPertanahan Nasional Kota Pekanbaru adalah merupakan bukti hakyang auntentik.

Tentang pemukulan ini tidak benar saya tidak melakukan hal itu, dan sayatidak pernah berbuat yang diatas batas kewajaran, tentang hal ini kansudah saya singgung dijawaban dari saya angka 6 tanggal 2 Agustus 2016..1) Tentang kasbon: tidak benarIstri merasa terpojok, dia terpojok karena diuberuber tukang kridit,masalah angsuran.Istri tidak ada uang sama sekali, jeias saja tidak ada uang, kan sudah sayaterangkan pada Huruf A tanggal 2 Agustus 2016.Tentang bayar biaya sekolah: tidak benar ini untuk biaya

Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan perbuatan melawanhukum, akan tetapi dalam posita dan petitum gugatan juga menitikberatkan pada titik singgung mengenai permohonan ganti rugi atas hakkepemilikan Penggugat serta juga membahas mengenai perbuatan dariHalaman 10 dari 19 hal. Put.

Kemudian saksi menyatakan tidak sanggup untukmempersatukan Tergugat dan Penggugat, dengan demikian keterangan saksimempunyai titik singgung dengan dalil gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksisaksi,apabila dihubungkan dengan keterangan serta sikap Penggugat dan Tergugatselama persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukumsebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikahpada tanggal 12 Juni 2014, dan sudah dikaruniai

Gugatan Penggugat Bersifat Premature (Terlampau Dini) : Bahwa sebagaimana telah Tergugat singgung di atas, maka saat ini, di ataslahan seluas + 1.391 Ha yang Penggugat klaim ada Hak Usaha Perkebunan(IUP) nya tersebut dalam perkara in casu, saat ini telah terbit Hak GunaUsaha (HGU) yang diterbitkan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN)untuk dan atas nama PT.Umaq Tukung Mandiri Utama ;Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 520 K/TUN/2014Karenanya, sebelum memohon melalui Peradilan TUN agar membatalkanIzin

perkara ini adalah mengenai penerbitansertipikat tanah yang dilakukan oleh Tergugat II atas permohonan dari Tergugat I danbukan mengenai penguasaan tanah objek yang dilakukan oleh Tergugat I karena tanahobjek sengketa secara faktual dikuasai oleh Penggugat;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara,Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenanganPengadilan Negeri Marisa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, karena MajelisHakim menemukan adanya titik singgung

Namun bila diperhatikan dengan cermat surat dakwaanPenuntut Umum tersebut, Majelis melihat terdapat kekeliruan dalam menyusunnya,karena dalam dakwaan berbentuk subsidaritas, peristiwa tindak pidana yang terjadiitu haruslah menimbulkan suatu akibat, dimana akibat yang timbul tersebut meliputiatau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasal pidana yang hampir salingberdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut ; Dakwaan berbentuk Subsidaritasini lazim juga disebut dengan dakwaan pengganti,

Bahwa dengan demikian jika terjadi sengketa pertanahan yangmempunyai dua titik singgung (hukum perdata dan hukum administrasiNegara) maka dapat dilakukan gugatan kedua lembaga peradilan yangmempunyai kompetensi absolute masingmasing, sehingga dalampenyelesaian sengketanya tidak perlu lagi menunggu putusan mengenaihak milik atau kepemilikan tanah tersebut milik siapa, hal ini lebihmencerminkan asas keadilan (Agus Budi Susilo).Halaman 10 dari 18 halaman.

kewenangan, tentu Tergugat III selaku CamatBengalon, berwenang dan berkompeten untuk mengesahkan /mengetahui atas Suratsurat Keterangan Hak Atas Tanah yangdimohonkan oleh Tergugat ;Bahwa apabila ternyata pada faktanya areal yang diakui TergugatI benar berada di wilayah Kecamatan Rantau Pulung (bukandi wilayah Bengalon), maka tempat untuk mengujinya adalahdengan menggugat keabsahan Suratsurat yang ditandatanganioleh Tergugat III melalui lembaga Peradilan Tata Usaha Negara(hal ini sudah Tergugat singgung

letak lokasi perkebunan yangakan digarapnya ;Bahwa Tergugat III menolak dalil posita angka 13, 17, 18,19, 20 dan 21 gugatan Penggugat, oleh karena apa yangdikemukakan dalam dalil ini sama sekali tidak berhubungandengan Tergugat III, yakni sematamata berkenaan dengantindakan hukum dari Tergugat I yang ingin membela hak / KlaimHukumnya di hadapan hukum ;Bahwa Tergugat III menola pula dengan tegas atas dalil positagugatan Penggugat angka 14, 15 dan 16, mengingat sepertiapa yang telah Tergugat III singgung

., M.H. samasekali tidak singgung oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yangmenangani perkara kami, sehingga kami divonis 7 hari;Bahwa seandainya ahli waris Pong Maramba, merasa neneknya yaitu Alm.Pong Maramba punya nama baik, bukan penjahat, seharusnya yangdilaporkan ke Polisi adalah Ketua Umum Badan Pekerja Sinode GerejaToraja, karena buku itu dikeluarkan tahun 2005, dan banyak ahli warisnyasebagai pengurus di Gereja Toraja, dimanamana di Indonesia, kami melihatahli waris Pong Maramba ini

Panoto, S.H., M.H. samasekali tidak singgung oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yangmenangani perkara kami, sehingga kami divonis 7 hari;Bahwa seandainya ahli waris Pong Maramba, merasa neneknya yaitu Alm.Pong Maramba punya nama baik, bukan penjahat, seharusnya yangdilaporkan ke Polisi adalah Ketua Umum Badan Pekerja Sinode GerejaToraja, karena buku itu dikeluarkan tahun 2005, dan banyak ahli warisnyasebagai pengurus di Gereja Toraja, dimanamana di Indonesia, kami melihatahli waris Pong

SuratPemberitahuan Penanganan Hasil Penyidikan (SP2HP)1, terlampir);Bahwa oleh karena gugatan Penggugat a quo merupakan rangkaianperbuatan yang tidak terlepas dari tindakan Penggugat melakukanskorsing terhadap Para Tergugat dan oleh karenanya merupakansuatu kesatuan yang tak terlepaskan, maka gugatan Penggugat aquo bertentangan dengan ketentuan UndangUndang RI No. 13Tahun 2003, Pasal 153 ayat (1) huruf g dan dengan demikianmerupakan suatu perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad)sebagaimana telah kami singgung

Harapan Penggugat,keinginan kuat anak masuk di pondok pesantren bukan karena dilatarbelakangi oleh keadaan rumah tangga yang tidak harmonis, tetapi betulbetul berkeinginan menjadi anak pintar dan shaleh.Bahwa sebagaimana telah Penggugat singgung di atas, untukmenambah pendapatan keluarga, Penggugat dagang pakaian, pagimenggelar dagangan di UGM, siang atau sore keluar masuk bank.Dalam menawarkan dagangan tersebut kadangkadang sampai pulangmalam, belum lagi kehujanan.

menjadi penagihanPemohon Pailit kepada Termohon Pailit, maka Putusan Majelis HakimJudex Facti yang demikian tidak sesuai (gebrekkig, inadequate) karenadibawah standard (below standard) karena Majelis Hakim Judex Facti tidakmempertimbangkan bukti dan faktafakta yang ditemukan dalam persidangansecara menyeluruh dan komprehensif, sehingga putusan Majelis HakimJudex Facti menurut kami Pemohon Kasasi termasuk sebuah putusan yangpertimbangan hukumnya tidak saksama (onvoldoende gemotiveerd) karenaberiktikad singgung

Bahwa, adapun uraian dakwaan tersebut yang tidak di gali dan tidakdi singgung dalam perkara aquo adalah sebagai berikut :Berawal pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul15.30 Wib saat itu terdakwa menghubungi KIDO (DPO) melalui viatelephone untuk memesan Narkotika jenis sabusabu sehargaRp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari KIDO,kemudian KIDO datang ke rumah terdakwa yang terletak di DsnPondok XIII Desa Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab.

atas tanah objeksengketa telah terdapat subjek yang bernama sama dengan Tergugat IlIntervensi yakni Tarmidi, yang mana dalil Penggugat ini jelas telahmemasuki pokok sengketa atau objectum litis dalam segi hukumpembuktian secara keperdataan dengan kata lain gugatan Penggugatdalam perkara ini lebih menitik beratkan kepada sengketa kepemilikan, olehkarena itu telah jelas telah tersirat bahwa gugatan yang diajukan olehPenggugat dalam perkara ini adalah merupakan gugatan yang menitikberatkan pada titik singgung

Dalam pertimbangan hukum dalamperkara a quo posisi, kedudukan, fungsi, harkat dan martabat Baharuddindihilangkan dan tak pernah disinggung singgung seolaholah peristiwa ituperbuatan yang tidak berdasarkan hukum.

Pasal 49, khusus mengenaiobyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilandalam lingkungan Peradilan Umum;2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud padaayat (1) yang subyek hukumnya antara orang orang yang beragamaIslam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agamabersama sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN UnrMenimbang, bahwa dengan adanya ketentuan Undang Undangtersebut diatas, maka titik singgung

(Vide, "Beberapa Butir Titik Singgung Antara Pengadilan Tata UsahaNegara Dan Pengadilan Negeri, termuat dalam GEMA PERATUN, TahunIl No. 4 Maret 1994, halaman 172 bagian IV angka 1 dan angka 2).Sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Judex facti menyatakandiri tidak berwenang untuk memeriksa serta mengadili sengketa tentangpembatalan lelang yang diajukan melalui peradilan umum (PengadilanNegeri) sebagaimana gugatan a quo..