angkutdari dalam Kawasan Suaka Margasatwa Padang Sugihan adalah sebanyak +600 (enam ratus) batang dengan volume sebesar 63 m3 (enam puluh tiga meterkubik) dan keuntungan yang telah terdakwa peroleh selama 3 (tiga) bulanadalah Rp 5.000.000, (lima juta rupiah).Bahwa kemudian dilakukan pengambilan titik koordinat denganmenggunakan GPS merek Garmin type 76 CSX dengan titik koordinat 020 4926,3 S 1050 06 49,7E dan setelah dilakukan overlay ke peta Kawasan Hutandan Konsevasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan skala

Bahwa setelah titik koordinat 02 49 26,3 S 105 0649,7"Etersebut dioverlaykan ke ke peta Kawasan Hutan danKonsevasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan skala 1 : 250.000(Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : SK.454/MENLHK/Setjen/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :SK.866/MENHUTII/2014 tanggal 29 September 2014 tentangKawasan Hutan dan Konservasi Perairan Sumatera Selatan) bahwalokasi penebangan dan pengangkutan kayu

Bahwa setelah titik koordinat 02 49 26,3 S 105 06 49,7"Etersebut dioverlaykan ke ke peta Kawasan Hutan dan KonsevasiPerairan Provinsi Sumatera Selatan skala 1 : 250.000 (LampiranKeputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1549/Pid.B/LH/2020/PN PigSK.454/MENLHK/Setjen/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentangPerubahan Surat Keputusan Menteri Kehutanan NomorSK.866/MENHUTII/2014 tanggal 29 September 2014 tentangKawasan Hutan dan Konservasi Perairan Sumatera

(enamHalaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1549/Pid.B/LH/2020/PN Pigpuluh tiga meter kubik) dan keuntungan yang telah terdakwa peroleh selama 3(tiga) bulan adalah Rp 5.000.000, (lima juta rupiah).Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengambilan titik koordinatdengan menggunakan GPS merek Garmin type 76 CSX dengan titik koordinat02 49 26,3 S 105 06 49,7E dan setelah dilakukan overlay ke peta KawasanHutan dan Konsevasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan skala 1 : 250.000(Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan

pangan, yaitu penyedia, pengolahan, pemasaran,perdagangan dan penunjang;Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN TlgBahwa yang dimaksud Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1angka 19 UndangUndang nomor 18 Tahun 2012 tentang pangantersebut adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara ataumetode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;Bahwa dalam mengedarkan produksi pangan sebelumproduksidiedarkan harus mendapatkan izin edar / registrasi yakni berupa nomorMD/ML untuk produk skala

besar / High risk dan PIRT untuk skala kecil /low risk tujuannya agar produk tersebut terjamin mutu kKeamanan;Bahwa dalam mengedarkan produk pangan terutama yang high riskseperti minuman mengandung alkohol harus terlebin dulu dilakukan Ujilaboratoris berupa uji kimia (cemaran logam berat, timbal, seng,tembaga, arsen, timah) dan uji bacteriologis (cemaran mikroba, bakteriecoli, coliform, stpilococus, salmonella) sebagai persyaratanmendapatkan izin edar tujuannya adalah agar produk terjamin mutukeamanan

,M.Kes,,bahwa barang bukti minuman beralkohol jenis Alimy Bintang Kuntul yang diajukan dalam perkara ini adalah termasuk produk pangan, dimana sebelumproduksi diedarkan harus mendapatkan izin edar / registrasi yakni berupanomor MD/ML untuk produk skala besar / High risk dan PIRT untuk skala kecil /low risk tujuannya agar produk tersebut terjamin mutu kKeamanan;Menimbang, bahwa dengan mencermati pengertian frasaperdagangan pada rumusan norma Pasal 1 angka 39 UndangUndangNomor 18 Tahun 2012 tentang

Sumur Pandanwangi dengan skala 1 : 55.000;- 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi I PT. Sumur Pandanwangi. skala 1 : 30.000 ;- 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi II PT. Sumur Pandanwangi skala 1 : 30.000;- 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi III PT. Sumur Pandanwangi skala 1 : 35.000;- 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi IV PT. Sumur Pandanwangi. skala 1 : 30.000;- 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi V PT.

Sumur Pandanwangi skala 1 : 35.000;- 1(satu) lembar asli peta areal kerja Divisi WS PT. Sumur Pandanwangi;Dikembalikan kepada PT. Sumur Pandanwangi melalui terdakwa;- 2 (dua) lembar asli surat Direktur Utama PT. Sumur Pandanwangi kepada Menteri Kehutanan Nomor : 01/DIRUT/SPW/JKT/IV-2008 tanggal 4 April 2008 perihal permohonan Ijin Pelepasan Kawasan Hutan;- 1 (satu) lembar asli surat Kepala Badan Planologi Kehutanan kepada Direktur Utama PT.

Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari Bupati/Walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh Gubernur ;Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunanperkebunan provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan olehBupati/ Walikota ;Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta calonlokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000 ;. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan (apabilaareal berasal dari kawasan hutan) ;.

SumurPandanwangi. skala : 30.000 ;1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi II PT. SumurPandanwangi skala : 30.000 ;1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi III PT. SumurPandanwangi skala : 35.000 ;1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi IV PT. SumurPandanwangi. skala : 30.000 ;1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi V PT. SumurPandanwangi skala : 35.000 ;l(satu) lembar asli peta areal kerja Divisi WS PT.

Sumur Pandanwangi dengan skala : 55.000;1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi I PT. Sumur Pandanwangi. skala1 : 30.000 ;1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi If PT. Sumur Pandanwangi skala1 : 30.000;1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi III PT. Sumur Pandanwangi skala1 : 35.000;1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi IV PT. Sumur Pandanwangi.skala 1 : 30.000;35e 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi V PT.

Kecildiantaranya adalah :vvvMenyusun Rencana Anggran Biaya (RAB) dan desain/ gambar;Mengajukan pengesahan RAB kepada SKPD / DPU;Melaksanakan kegiatan perbaikan sarana publik dalam Skala Kecilsesuai dengan RAB dan desain / gambar yang sudah ditetapkandalam APBDesa;Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan perbaikan saranapublik dalam Skala Kecil;Melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan perbaikan saranapublik dalam Skala Kecil secara rutin kepada Kepala Desa.Bahwa tugas dari Tim Monitoring diantaranya

adalah :vvMelaksanakan monitoring pelaksanaan kegaiatan perbaikan saranapublik dalam skala kecil yang dibiayai dari ADD;Melaporkan hasil monitoring secara tertulis kepada Kepala Desa.Bahwa yang dimaksud Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Dana yangbersumber dari pemerintah Kabupaten Purbalingga (APBD) untukmenunjang kegiatan yang ada di Desa, dengan tujuan meningkatkankegiatan yang ada di Desa.

Yang mengelola dana ADD adalahBendahara ADD.Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) TA.2013 masuk dalam APBDesTA.2013.Bahwa Alokasi Dana Desa TA.2013, diantaranya dipergunakan untuksarana dan prasarana publik dalam skala kecil Berupa pembangunanJalan Rabat Beton berlokasi di Jalan menuju makam Benda Indah turutDusun 3 Rt.002 Rw.004 dan Rt.003 Rw.004 Desa Bojong KecamatanMrebet Kabupaten Purbalingga.

Penarikan iuran swadaya masyarakat tersebut rencananyadipergunakan untuk membantu pelaksaan kegiatan yang ada dipemerintahan desa Bojong diantaranya untuk kegiatan peringatan haribesar keagamaan dan membantu peringatan hari kemerdekaan, sertapembangunan skala kecil.Bahwa uang iuran swadaya yang bersumber dari masyarakat tersebutmasuk dalam APBDes.

Bahwa tugas dari Tim Panlak Sarana Prasarana Publik Skala Kecildiantaranya adalah :a) Menyusun Rencana Anggran Biaya (RAB) dan desain/ gambar;b) Mengajukan pengesahan RAB kepada SKPD / DPU;c) Melaksanakan kegiatan perbaikan sarana publik dalam Skala Kecilsesuai dengan RAB dan desain / gambar yang sudah ditetapkandalam APBDesa;d) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan perbaikan saranapublik dalam Skala Kecil;e) Melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan perbaikan saranapublik dalam Skala Kecil

Asaskeamanaan dimaksudkan agar penyelenggaraan telekomunikasi selalumemperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan, danpengoperasiannya.Asas etika dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan telekomunikasisenantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaandan keterbukaan.TERGUGAT LALA KARENA MENGNINKAN KEGIATAN MONOPOLIDENGAN SKALA NASIONAL PADA PITA FREKUENSI 2.3 GHz TANPAMELALUI SISTEM LELANGBahwa pada tanggal 3 Juli 2014 TERGUGAT telah melakukan SIARANPERS TENTANG

Bahwa Penggugat dalam Petitum angka 4 meminta agar MajelisHakim: menghukum TERGUGAT untuk memberikan izinpenggunaan frekuensi radio selebar 30 MHz pada pita frekuensiradio 2.3 GHz dengan cakupan skala nasional kepadaPENGGUGAT,.

Bahwa selain itu juga, Petitum Penggugat dimaksud dapatdisimpulkan bahwa Penggugat telah memanfaatkan forumPengadilan sebagai lembaga judikatif yang agung untukmengambil keuntungan sendiri dengan meminta izin penggunaanfrekuensi radio selebar 30 MHz pada pita frekuensi radio 2.3 GHzdengan cakupan skala nasional.3. Posita Gugatan Tidak Jelas dan Tidak Berdasar Hukuma.

Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan pada angka 47halaman 22: .. tindakan Tergugat yang membiarkan adanyamonopoli dengan skala nasional dengan melakukan pelanggaranterhadap PM No. 22/PER/M.KOMINFO/04/2009 jelasjelas telahmerugikan PENGGUGAT yang hanya dapat beroperasiberdasarkan zona yang dimenangkan saja, sedangkan pihakpenerima realokasi dapat beroperasi dengan skala nasional tanpamelalui proses seleksi dan lelang, sehingga pada akhirnyaPENGGUGAT kalah bersaing.c.

Dalam hal ini dalil Penggugat dalam gugatan tidak samasekali mendasarkan tuduhan monopoli tersebut pada ketentuantentang Monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat, sertatidak ada argumentasi, alasan maupun penjelasan dari Penggugatterkait ketentuan UU No. 5 Tahun 1999yang mana yangdilanggar.Sehingga menurut hukum dalil gugatan Penggugattersebut di atas, yang menyatakan bahwa Tergugat telahmembiarkan adanya monopoli dengan skala nasionalHalaman 30 dari 52 Put.

FADLI, S.E. dan Lurah AirPutin JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu) lembar sket kasar tanah;1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan, nomorpersil dan luas tanah;Hal. 38 dari 66 hal. Put. No. 8/PID.TPK/2017/PT.SMR21:22.23.24.25.Surat Kuasa Khusus dari H.

FADLI, S.E. dan Lurah AirPutin JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu) lembar sket kasar tanah;1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan, nomorpersil dan luas tanah;Hal. 44 dari 66 hal. Put.

FADLI, S.E. dan Lurah AirPutin JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu) lembar sket kasar tanah;1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan, nomorpersil dan luas tanah;dan foto copy KTP atas nama IRANA YANTI.1 (Satu) lembar foto copy potongan cek No. DD 080023 tanggal 20 Nop2007 atas nama PT. HK untuk Gg.

No. 8/PID.TPK/2017/PT.SMR20.21.22.23.24.25.1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;Surat Kuasa Khusus dari H.

FADLI,S.E. dan Lurah Air Putin JUMRI, S.Sos. dan 1 (Satu) lembar sketkasar tanah;1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;dan foto copy KTP atas nama IRANA YANTI.1 (satu) lembar foto copy potongan cek No. DD 080023 tanggal 20Nop 2007 atas nama PT. HK untuk Gg.

Bahwa posisi pada saat itu yaitu+t 1 mil laut sebelah timur PulauAnyer Kepulauan Seribu Jakarta, saat saksi DURYAT yang bertindaksebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) dan Terdakwa yang bertindaksebagai Nakhoda Kapal sedang berlayar diatas kapal perikanan KMSurya Hasil laut 5 dari laut mencari ikan/cumi menuju Pelabuhan MuaraBaru Jakarta Utara tibatiba didatangi oleh Kapal Patroli Ditpolair PoldaMetro Jaya yang sedang melakukan patroli skala besar untuk dilakukanpemeriksaan kelengkapan kapal berikut kelengkapan

keSyahbandaran Utama Tanjung Priok dan dikeluarkan di Tanjung Priok; Bahwa posisi pada saat itu yaitu + 1 mil laut sebelah timur PulauAnyer Kepulauan Seribu Jakarta, saat saksi DURYAT yang bertindaksebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) dan Terdakwa yang bertindaksebagai Nakhoda Kapal sedang berlayar diatas kapal perikanan KMSurya Hasil laut 5 dari laut mencari ikan/cumi menuju Pelabuhan MuaraBaru Jakarta Utara tibatiba didatangi oleh Kapal Patroli Ditpolair PoldaMetro Jaya yang sedang melakukan patroli skala

Putusan Nomor 1341/Pid.B/2018/PN Jkt UtrDitpolair Polda Metro Jaya yang sedang melakukan patroli skala besaruntuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan kapal berikut kelengkapan bukupelaut; Bahwa saat dilakukan pemeriksaan kelengkapan kapal dan buku pelautoleh petugas Ditpolair Polda Metro Jaya yakni Saksi IMRON ROSADI danSaksi KRISMAN NAIBAHO diketahui adanya kejanggalan terhadap BukuPelaut No.

Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 10.30wib bertempat pada posisi + 1 mil laut sebelah timur Pulau AnyerKepulauan Seribu Jakarta, saat ia terdakwa KHA TU AN yang bertindaksebagai Nahkoda Kapal dan saksi DURYAT Bin SANDU yang bertindaksebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) sedang berlayar diatas kapalperikanan KM Surya Hasil laut 5 dari laut mencari ikan/cumi menujuPelabuhan Muara Baru Jakarta Utara tibatiba didatangi oleh Kapal PatroliDitpolair Polda Metro Jaya yang sedang melakukan patroli skala

Selanjutnya titikkoordinat tersebut dipetakan kedalam peta pembagian wilayah hutan(RPH) Wawotobi Skala 1:10.000 dan hasil pemetaan menunjukkan bahwalokasi pengelohan kayu tersebut sebagian berada di luar kawasan hutanNegara dalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit dan sebagian berada didalam kawasan Hutan Negara dalam areal Hutan Produksi Terbatas;woceeeee Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 83 ayat (1) huruf a jo Pasal 12 huruf d UU Nomor 18 Tahun 2013tentang

Selanjutnya titikkoordinat tersebut dipetakan kedalam peta pembagian wilayah hutan(RPH) Wawotobi Skala 1:10.000 dan hasil pemetaan menunjukkan bahwalokasi pengelohan kayu tersebut sebagian berada di luar kawasan hutanNegara dalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit dan sebagian berada didalam kawasan Hutan Negara dalam areal Hutan Produksi Terbatas;wonenea Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU Nomor 18 Tahun 2013tentang PENCEGAHAN

Selanjutnya titikkoordinat tersebut dipetakan kedalam peta pembagian wilayah hutan(RPH) Wawotobi Skala 1:10.000 dan hasil pemetaan menunjukkan bahwalokasi pengelohan kayu tersebut sebagian berada di luar kawasan hutanNegara dalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit dan sebagian berada didalam kawasan Hutan Negara dalam areal Hutan Produksi Terbatas;woceeeee Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 83 ayat (2) huruf a jo Pasal 12 huruf d UU Nomor 18 Tahun 2013tentang

Selanjutnya titikkoordinat tersebut dipetakan kedalam peta pembagian wilayah hutan(RPH) Wawotobi Skala 1:10.000 dan hasil pemetaan menunjukkan bahwalokasi pengelohan kayu tersebut sebagian berada di luar kawasan hutanNegara dalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit dan sebagian berada didalam kawasan Hutan Negara dalam areal Hutan Produksi Terbatas;woceeeee Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 83 ayat (2) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU Nomor 18 Tahun 2013tentang

tanamannya yang ikut terbakarsekitar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah), selain itu juga timbulnya asap dapatmerugikan masyarakat disekitar lokasi terjadinya pembakaran lahan karena asapdan yang ditimbulkan dari hasil pembakaran dapat menyebabkan terjadinyapencemaran atau polusi udara yang merugikan kesehatan manusia.Bahwa Terdakwa yang merupakan Pekebun yang mana kegiatanperkebunan Terdakwa memiliki luasan tanah hanya mencapai 1 Ha (satu hektar)Saja dimana termasuk dalam Usaha perkebunan dengan skala

usaha tidakmencapai skala tertentu, dan lahan yang digarap oleh Terdakwa tersebut ditanamioleh sebagian pohon kepala sawit dan rempahrempah berupa Jahe yangmerupakan termasuk ke dalam golongan tanaman Perkebunan.Bahwa Terdakwa sebagai Pekebun tidak memiliki ijin untuk melakukanpembakaran untuk membuka dan memperluas lahan perkebunan.Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2017/PN PbuPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 108 Jo.

danperlindunganperkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan Kab.Kobar ; ya, Saya mengerti tentang Undangundang RI No.39 Tahun 2014 tentangperkebunan ; Perlu saya jelaskan bahwa dalam melakukan pembukaan lahan dengancara pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) dengan cara steking untuktanah yang baru) atau belum pernah di buka sebelumnya dan barudilakukan penanaman ; Perlu saya jelaskan bahwa yang dimaksud dengan pekebun yaituperseorangan warga negara indonesia yang melakukan usaha perkebunandengan skala

usaha tidak mencapai tertentu sedangkan yang dimaksudperusahaan perkebunan yaitu badan hukum yang dididrikan menurut hukumdi indonesia dan berkedudukan di indonesia yang mengelola usahaperkebunan dengan skala tertentu ; Bahwa perijinan yang harus dilakukan oleh pekebun yaitu surat tanda taftarbudi (STDB) namun dim oermenten tidak wajib dimiliki, sedagkan untukperusahaan perkebunan anatar lain ijin usaha perkebunan (IUP); Saya jelaskan bahwa untuk kegiatan tersangka tersebut diatas dapatdikategorikan

2.000) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari atas nama TAGELI LASE, S.SiT (Lampiran I Hasil Pengukuran Ulang);

dengan Skala 1:2.000) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari atas nama TAGELI LASE, S.SiT (Lampiran III Hasil Pengukuran Ulang);

1:2.000) yang ditandatangani oleh Kepala SeksiInfrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari atas namaTAGELI LASE, S.SiT (Lampiran Hasil Pengukuran Ulang); 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli Peta 2 (Peta Bidang Tanahdengan Skala 1:2.000) yang ditandatangani oleh Kepala SeksiInfrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari atas namaTAGELI LASE, S.SiT (Lampiran II Hasil Pengukuran Ulang); 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli Peta 3 (Peta Bidang Tanahdengan Skala 1:2.000) yang

1 : 2.000) yang ditandatangani oleh KepalaSeksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari atasnama TAGELI LASE, S.SiT (Lampiran Hasil Pengukuran Ulang);e 1 (Satu) lembar surat atau dokumen asli Peta 2 (Peta BidangTanah dengan Skala 1 : 2.000) yang ditandatangani oleh KepalaSeksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari atasnama TAGELI LASE, S.SiT (Lampiran II Hasil Pengukuran Ulang);e 1 (Satu) lembar surat atau dokumen asli Peta 3 (Peta BidangTanah dengan Skala 1 : 2.000

1:2.000) yang ditandatangani oleh Kepala SeksiInfrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari atas namaTAGELI LASE, S.SiT (Lampiran Hasil Pengukuran Ulang); 1 (Satu) lembar surat atau dokumen asli Peta 2 (Peta Bidang Tanahdengan Skala 1:2.000) yang ditandatangani oleh Kepala SeksiInfrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari atas namaTAGELI LASE, S.SiT (Lampiran II Hasil Pengukuran Ulang); 1 (Satu) lembar surat atau dokumen asli Peta 3 (Peta Bidang Tanahdengan Skala 1:2.000) yang

asli Peta 3 (Peta Bidang Tanahdengan Skala 1:2.000) yang ditandatangani oleh Kepala SeksiInfrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari atas namaTAGELI LASE, S.SiT (Lampiran Ill Hasil Pengukuran Ulang); 1 (Satu) lembar surat atau dokumen asli berupa Surat KeteranganKepemilikan No. 592.11 / 86 / V / 04 tanggal 29 Mei 2004 yangditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama AMIR HASAN,STP., M.Si dan diketahui serta di tandatangani oleh Camat Baruga atasnama Drs.

asli Peta 3 (Peta Bidang Tanahdengan Skala 1:2.000) yang ditandatangani oleh Kepala SeksiInfrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari atas namaTAGELI LASE, S.SiT (Lampiran III Hasil Pengukuran Ulang); 1 (satu) lembar surat atau dokumen asli berupa Surat KeteranganKepemilikan No. 592.11 / 86 / V / O04 tanggal 29 Mei 2004 yangditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baruga atas nama AMIR HASAN,STP., M.Si dan diketahui serta di tandatangani oleh Camat Baruga atasnama Drs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;Pengadilan Negeri Kotabumi, yang mengadili perkaraperkara pidana padaperadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusandalam perkara sebagai berikut :Nama lengkap : HERI ANDRIAN bin ALAM EFENDI,;Tempat lahir : Kotabumi;Umur/Tgl.Lahir : 25 tahun/ 30 Mei 1987;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Ji.Bukit Pesagi Skala Brak No.21 Rt0l Rw.0lKelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi SelatanKabupaten

Perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut : Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 bermula ketika saksi ZAKARIA binGUDAK menyuruh terdakwa untuk memperbaiki mobil L 300 warna hitam Nopol9401 JD ke bengkel milik saksi ROZI bin NIKI HELMI (berkas perkara terpisah)kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 08.00 wib, saksiZAKARIA, saksi TIO NAENGGOLAN dan terdakwa bersamasama kebengkel diJalan Bukit Pesagi Skala Brak sesampainya di bengkel

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwadengan caracara antara lain sebagai berikut : Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 bermula ketika saksi ZAKARIA binGUDAK menyuruh terdakwa untuk memperbaiki mobil L 300 warna hitam Nopol9401 JD ke bengkel milik saksi ROZI bin NIKI HELMI (berkas perkara terpisah)kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 08.00 wib, saksiZAKARIA, saksi TIO NAENGGOLAN dan terdakwa bersamasama kebengkel diJalan Bukit Pesagi Skala Brak sesampainya di bengkel

skala besar untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan kapal berikutkelengkapan buku pelautBahwa saat dilakukan pemeriksaan kelengkapan kapal dan buku pelautoleh petugas Ditpolair Polda Metro Jaya yakni Saksi ENDRI SUSILO danSaksi TESDI SANJAYA MUKTI diketahui adanya kejanggalan terhadapBuku Pelaut No.

Putusan Nomor 1431/Pid.B/2018/PN Jkt Utrmerawat/membersihkan kapal, melaksanakan patrol rutin di wilayahperairan Polda Metro Jaya, melaksanakan binmas perairan SAR,melaksanakan penegakan hukum berupa penindakan terhadap pelakutindak kejahatan dan pelanggaran yang tertangkap tangan, sertamelaksanakan perintah lain yang diberikan oleh komandan kapaldan pimpinan satuan atas; Bahwa pada hari selasa 25 September 2018, kapal Polisi KP.VII2002 sedang melaksanakan patroli skala besar berdasarkan suratperintah

saksi sebagai ABK KapalPolisi KP.VII2002 Ditploir Polda metro jaya adalahmerawat/membersihkan kapal, melaksanakan patrol rutin di wilayahperairan Polda Metro Jaya, melaksanakan binmas perairan SAR,melaksanakan penegakan hukum berupa penindakan terhadap pelakutindak kejahatan dan pelanggaran yang tertangkap tangan, sertamelaksanakan perintah lain yang diberikan oleh komandan kapaldan pimpinan satuan atas; Bahwa pada hari selasa 25 September 2018, kapal Polisi KP.VII2002 sedang melaksanakan patroli skala

sebelah timur Pulau AyerKepulauan Seribu Jakarta pada koordinat 06 02 531 LS106 47 998BT saat ia Terdakwa INDRA JAYA bin ZULKIFLI Anak Buah Kapal (ABK)dan KONG HUI yang bertindak sebagai Nakhoda Kapal serta SaksiJEKSEN yang bertindak sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) sedangberlayar diatas kapal penkanan KM Penguin 3 di laut mengangkut muatancumi sebanyak 30 ton menuju Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara tibatiba didatangi oleh Kapal Patroli Ditpolair Polda Metro J aya yang sedangmelakukan patroli skala

Putusan Nomor 1431/Pid.B/2018/PN Jkt Utrmelakukan patroli skala besar untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapankapal berikut kelengkapan buku pelaut; Bahwa saat dilakukan pemeriksaan kelengkapan kapal dan buku pelautoleh petugas Ditpolair Polda Metro Jaya yakni Saksi ENDRI SUSILO danSaksi TESDI SANJAYA MUKTI diketahui adanya kejanggalan terhadapBuku Pelaut No.

tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Jati, 03 Mei 1995,agama Islam, pekerjaan Mengurus RumahTangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman diDusun XIll, Desa Tanjung Jati, KecamatanBinjai, Kabupaten Langkat, sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sei Sekala, 29 Oktober 1994,agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan,pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl.Bersama Lingkungan Sei Skala

Bersama Lingkungan Sei Skala, Kelurahan Pekan Selesai, Kecamatan Selesai, KabupatenLangkat, ; Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniaiseorang anak, bernama x, perempuan, umur 6 tahun;Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2021/PA.

Bersama Lingkungan Sei Skala, Kelurahan Pekan Selesai, Kecamatan Selesai, KabupatenLangkat,;Bahwa selama permikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniaiseorang anak, bernama x, perempuan, umur 6 tahun;Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnyaberjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2016 rumah tangga merekatidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarandiantara mereka;Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugatdengan Tergugat karena

Beserta Lampiran Keputusan;Fotocopy Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam PenerbitanPenetapan Lokasi Nomor: 221/KEP.14.71/X/2012 tanggal 24 Oktober2012 beserta Peta Petunjuk Lokasi Skala 1:15000, Peta PenggunaanTanah Skala 1:3000, Peta Gambaran Umum Penguasaan TanahHalaman 43 dari 79 Putusan.

Nomor 10/PID.SUSTPK/2017/PT.PBR23.24.2a.26.2/.28.29.30.31.32.33.Skala 1:3000, Peta Kemampuan Tanah Skala 1:3000, PetaKesesuaian Penggunaan Tanah Skala 1:3000, Peta KetersediaanTanah Skala 1:3000, Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan DalamPenerbitan Lokasi Skala 1:3000 (Pembangunan Embarkasi Haji);Fotocopy Surat Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya KotaPekanbaru Nomor: /ST/XV/2012 tanggal 12 November 2012 perihalNamanama Surat tanah Untuk Asrama Haji.

Kepala Biro Pemerintahan;Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota PekanbaruNomor 04/HP/BPN.05.01/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentangPemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Propinsi Riau AtasTanah di Kota Pekanbaru beserta Peta Skala 1:2500;Fotocopy Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3175091701090440kepala keluarga H.

Beserta LampiranKeputusan;Fotocopy Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan DalamPenerbitan Penetapan Lokasi Nomor : 221/KEP.14.71/X/2012tanggal 24 Oktober 2012 beserta Peta Petunjuk Lokasi Skala1:15000, Peta Penggunaan Tanah Skala 1:3000, Peta GambaranUmum Penguasaan Tanah Skala 1:3000, Peta Kemampuan TanahSkala 1:3000, Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah Skala 1:3000,Peta Ketersediaan Tanah Skala 1:3000, Peta Pertimbangan TeknisPertanahan Dalam Penerbitan Lokasi Skala 1:3000 (PembangunanEmbarkasi Haji

Kepala BiroPemerintahan;Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KotaPekanbaru Nomor 04/HP/BPN.05.01/2013 tanggal 24 Mei 2013tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Propinsi RiauAtas Tanah di Kota Pekanbaru beserta Peta Skala 1:2500;Fotocopy Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3175091701090440kepala keluarga H.

tinggi air (STA) di terbitkan UPTD Dermaga MuaraTeweh bulan Januari 2013, diberi tanda TI.38 ;Fotocopy pencatatan skala tinggi air (STA) di terbitkan UPTD Dermaga MuaraTeweh bulan Ferbruari 2013, diberi tanda TI.39 ;Fotocopy pencatatan skala tinggi air (STA) di terbitkan UPTD Dermaga MuaraTeweh bulan Maret 2013, diberi tanda TI.40 ;Fotocopy pencatatan skala tinggi air (STA) di terbitkan UPTD Dermaga MuaraTeweh bulan April 2013, diberi tanda TI.41 ;Fotocopy pencatatan skala tinggi air (STA) di terbitkan

UPTD Dermaga MuaraTeweh bulan Mei 2013, diberi tanda TI.42 ;Halaman 57 dari 100Putusan No.111/Pdt.G/2014/PN.Mlg43444546474849Fotocopy pencatatan skala tinggi air (STA) di terbitkan UPTD Dermaga MuaraTeweh bulan Juni 2013, diberi tanda TI.43 ;Fotocopy pencatatan skala tinggi air (STA) di terbitkan UPTD Dermaga MuaraTeweh bulan Juli 2013, diberi tanda TI.44 ;Fotocopy pencatatan skala tinggi air (STA) di terbitkan UPTD Dermaga MuaraTeweh bulan Agustus 2013, diberi tanda TI.45 ;Fotocopy pencatatan skala

tinggi air (STA) di terbitkan UPTD Dermaga MuaraTeweh bulan September 2013, diberi tanda TI.46 ;Fotocopy pencatatan skala tinggi air (STA) di terbitkan UPTD Dermaga MuaraTeweh bulan Oktober 2013, diberi tanda TI.47 ;Fotocopy pencatatan skala tinggi air (STA) di terbitkan UPTD Dermaga MuaraTeweh bulan Nopember 2013, diberi tanda TI.48 ;Fotocopy pencatatan skala tinggi air (STA) di terbitkan UPTD Dermaga MuaraTeweh bulan Desember 2013, diberi tanda TI.49 ;Foto copy mana untuk bukti surat yang bertanda

perhubungan di Muara teweh ;Halaman 63 dari 100Putusan No.111/Pdt.G/2014/PN.Mlge Bahwa yang terjadi pada saat ketinggian air tidak memungkinkan tongkanberlayar tetapi di paksa adalah terjadi kandas dan mengganggu transportasiyang lain ;e Bahwa yang menggunakan sungai adalah seluruh pedagang tembakau,angkutan minyak dan masyarakat ;e Bahwa sudah pernah kejadian kapal patah sebanyak 3 (tiga) kali karenamemaksakan berlayar dan tidak tahu ketinggian air ;e Bahwa akhirnya dinas perhubungan mengeluarkan skala

Saksi MUHAMAD NURDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi bekerja di kantor perhubungan Muara teweh dengan jabatankepala unit pelaksanaan dermaga Muara Teweh ;e Bahwa saksi bertugas mencatat skala tinggi air setipa hari guna untukmengetahui kapal bisa masuk atau tidak, sungai itu layak atau tidak untuk dilalui ;e Bahwa membaca tinggi air misalnya 600 artinya 6 meter dari garis tengah danseterusnya ;e Bahwa ketinggian minimum tongkang di sungai 240,300 feet,kedalaman air 6meter

Sehingga apabaila terdapat dua pilihan, Termohonakan melihat dengan progress skala 0100 persen, sedangkakn Pemohonakan melihat pada skala 0 dan 1 atau ya dan tidak, serta baik Termohonmaupun pemohon memiliki toleransi waktu yang berbedabeda.

SKSHHK sebagaimanadimaksud untuk menyertail pengangkutan : kayu bulat dari TPK Hutan,TPK Antara, TPTKB dan industri primer; kayu olahan berupa kayugergajian, veneer dan serpih dari industri primer.Bahwa berdasarkan tumpang susun titik koordinat, terhadap PetaKawasan Hutan Provinsi Riau Skala 1 : 250.000 lampiran KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016, sebagaiberikut: KoordinatNo Lintang Utara Bujur Timur1 N 0125.905 E 10157.0682

N 0125.900 E 10157.0683 N 0125.980 E 10157.1534 N 0125.993 E 10157.160 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUHAMMAD FADHLI, ST BinMANSUR selaku plotting/overlay titik koordinat geografis yang dimohontelaah tersebut terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 :250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7 Desember2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2), sehinggadidapat hasil bahwa titik 1, titik 2, titikk 3

SKSHHK sebagaimanadimaksud untuk menyertai pengangkutan : kayu bulat dari TPK Hutan,TPK Antara, TPTKB dan industri primer; kayu olahan berupa kayugergajian, veneer dan serpih dari industri primer.Bahwa berdasarkan tumpang susun titik koordinat, terhadap PetaKawasan Hutan Provinsi Riau Skala 1 : 250.000 lampiran KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016, sebagaiberikut: KoordinatNo Lintang Utara Bujur Timur1 N 0125.905 E 10157.0682

N 0125.900 E 10157.0683 N 0125.980 E 10157.1534 N 0125.993 E 10157.160 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUHAMMAD FADHLI, ST BinMANSUR selaku plotting/overlay titik koordinat geografis yang dimohontelaah tersebut terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 :250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7 Desember2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2), sehinggaHalaman 8 dari 24 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020

Bahwa berdasarkan keterangan AbhiHalaman 18 dari 24 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2020/PN BIsMUHAMMAD FADHLI, ST Bin MANSUR selaku plotting/overlay titik koordinatgeografis yang dimohon telaah tersebut terhadap Peta Kawasan Hutan ProvinsiRiau skala 1 : 250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7Desember 2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2),sehingga didapat hasil bahwa titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4 sebagaimana

Bandung Kidul KotaBandung;Bahwa benar dalam perkawinan belum dikaruniai anak;Bahwa tidak benar yang dikatakan Penggugat sering cekcok, yangbenar adalah sering terjadi perdebatan didalam cara mengelola kegiatan usahaistri yang tidak memakai skala prioritas dan target market terprogram danterstruktur dalam tata kelola lembaga yang dimiliki istri;Bahwa tidak benar dan tidak beralasan percekcokan karena fator ekonomiyang benar dalam setiap kegiatan lembaga kursus yang dimiliki istri tidakmemakai skala

/1986 atas nama TONY HERMANSYAH, SHM No. 123/1986 atas nama BOY IHWANSYAH, SHM No. 132/1998 atas nama YENI RUSBIANTI, SHM No. 133/1998 atas nama ASDI SURIANSYAH dan SHM No. 134/1998 atas nama JONY HERMANSYAH yang ditandatangani oleh ROMADHON MUBAROK dan HENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (Petugas yang melaksanakan pengukuran) serta ditandatangani oleh TUTIK NURYATI, SH (Kepala Seksi Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan;