• dilanjutkan ; Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan 15 (lima belas) hari; Memerintahkan agar barang bukti berupa :- Buku Kas Induk USP tahun 2003 s/d 2004, buku kas umum (induk) dari tanggal 1 Desember 2003 s/d tanggal 30 Juni 2004, buku kas umum (induk) dari tanggal 17 Juni 2003 s/d tanggal 21 Desember 2003, buku kas Gabungan kas umum (induk) dan USP induk sari tanggal 1 Juli 2004, 2 (dua) buku laporan Audit dari kantor Akuntan

  Publik Soca Baskara Surabaya, Buku Piutang Kas Pengurus, sebuah kalkulator merk citizen CT-600 warna hitam, 2 (dua) ikat kunci masing-masing berisi 4 (empat) anak kunci ;- 1 (satu) buah akta perubahan Anggaran dasar Pusat Koperasi Pegawai negeri DAYA KARYA kab.

  dakwaan primair melanggar pasal 374 KUHP jo pasal 64ayat(1) KUHP;2 Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa MOH.NASIR,SE dengan pidanapenjara selama 6 (enam) bulan;3 Menyatakan barang bukti berupa ; Buku Kas Induk USP tahun 2003 s/d 2004, buku kas umum (induk) daritanggal 1 Desember 2003 s/d tanggal 30 Juni 2004, buku kas umum (induk)dari tanggal 17 Juni 2003 s/d tanggal 21 Desember 2003, buku kasGabungan kas umum (induk) dan USP induk sari tanggal 1 Juli 2004, 2(dua) buku laporan Audit dari kantor Akuntan

  Publik Soca BaskaraSurabaya, Buku Piutang Kas Pengurus, sebuah kalkulator merk citizenCT600 warna hitam, 2 (dua) ikat kunci masingmasing berisi 4 (empat)anak kunci ; 1 (satu) buah akta perubahan Anggaran dasar Pusat Koperasi Pegawainegeri DAYA KARYA kab.

  Publik Soca Baskara Surabaya, BukuPiutang Kas Pengurus, sebuah kalkulator merk citizen CT600 warna hitam, 2(dua) ikat kunci masingmasing berisi 4 (empat) anak kunci ;1 (satu) buah akta perubahan Anggaran dasar Pusat Koperasi Pegawai negeriDAYA KARYA kab.

  Publik Soca Baskara Surabaya, BukuPiutang Kas Pengurus, sebuah kalkulator merk citizen CT600 warna hitam, 2(dua) ikat kunci masingmasing berisi 4 (empat) anak kunci ;24e 1 (satu) buah akta perubahan Anggaran dasar Pusat Koperasi Pegawai negeriDAYA KARYA kab.

• PENGGUGAT.Melawan:Para TERGUGAT............ sebagai..................Para TERGUGAT.Kantor Akuntan Publik Herman Doby Tanumihardja &FREAK AN jeeccncs ess sos cs mowers wee meen onc os SCOAQ A peices xe LUPO Tergugat.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 15Juni 2016 Nomor : 350 /PDT.G/2016/PNJKT.BRT, tentang penunjukan MajelisHakim ;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barattertanggal 21 Juni 2016 Nomor : 350/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT,

• Publik yang menyatakan bahwaperhitungan dana cadangan piutang tak tertagih tersebut telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelisberpendapat untuk Koreksi Terbanding atas Penghapusan Piutang TakTertagih sebesar Rp. 99.071.917.704,00 tidak dapat dipertahankanBahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 17Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh), menyatakan sebagai berikut:Halaman 15 dari 22 halaman Putusan

  Dalam pelaksanaannya harus mengikuti masingmasingpersyaratan dan ketentuan yang ditetapkan.Bahwa dalam persidangan banding, Majelis menyatakan mengingat yangdikoreksi adalah Cadangan piutang yang tidak dapat ditagih dan cadangantersebut telah diaudit oleh Akuntan Publik yang menyatakan bahwaperhitungan dana cadangan piutang tak tertagih tersebut telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelisberpendapat untuk Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) atas Penghapusan

  Bahwa penggunaan dasar hukum dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h UUPPh juncto KEP238/PJ./2001 dalam sengketa ini adalah sudah tepat,karena obyek koreksinya adalah Penghapusan Piutang yng nyatanyatatidak dapat ditagih yang dalam hal merupakan salah satu unsur ataukomponen dalam membentuk atau menghitung Beban CadanganBahwa perhitungan pembentukan dana cadangan piutang tidak tertagihwajib diaudit oleh Akuntan Publik yang menyatakan bahwa perhitungandana cadangan piutang tak tertagih telah dilaksanakan sesuai

  ketentuanyang berlaku dan telah diperhitungkan dalam perhitungan rugi labakomersial sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri KeuanganNomor: 68/KMK.04/1999.Bahwa Majelis juga tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap yaituberdasarkan penelitian lebih lanjut atas halaman 59 Audit Report olehKantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Rekan untuk tahun yang berakhirpada tanggal 31 Desember 2001, tidak terdapat perhitungan danpernyataan secara jelas bahwa pembentukan dan perhitungan danacadangan

  piutang tak tertagih tersebut sudah sesuai dengan ketentuanyang berlaku, sehingga atas pertimbangan Majelis tersebut tidak sesuaidengan Pasal 1 ayat (8) KMK Nomor: 80/KMK.04/1995 juncto KMK Nomor:68/KMK.04/1999 mengatur : pembentukan dan perhitungan danacadangan piutang tak tertagih wajib diaudit oleh Akuntan Publik yangmenyatakan bahwa perhitungan dana cadangan piutang tak tertagih telahdilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan telah diperhitungkandalam perhitungan rugi laba komersial.Halaman

• yaitu saksi ROECHAN maupun bagian pengiriman yaitusaksi SHOLIKIN melaporkan hal tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tetap memerintahkan mengirim barang seadanya di gudang meskipun kwalitasKW 1 sehingga terdapat selisin harga atas 13 PO atas nama customer FERIHalaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 92/Pid/2021/PT SMGPRAMONO.Berdasarkan laporan auditor independen Kantor Akuntan PublikHeliantono dan Rekan No : 0004/3.0217/SJT4400/04/14171/1/VIII/2020tanggal 7 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Akuntan

  Publik JUNADI, SE.

  PRAMONO periode November2015 s/d April 2019;= Surat Keterangan Nomor : 140/S.Ket/PG/IX/2019, tanggal 09September 2019;= Surat Keterangan Nomor : 406/S.Ket/Mgr.GA/HRGA/INT/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019;= Surat Keterangan Nomor : Skep/475/Pers/VII/1992, tanggal 13 Juli1992;= Surat Keterangan Nomor : 117/S.Kep/Kdr/HRGA/X/2013, tanggal23 Oktober 2013;= 1 (Satu) bundle laporan auditor independen yang dikeluarkan olehKantor Akuntan Publik HELIANTONO dan REKAN tanggal 7 Agustus2020; Uang tunai sebesar

  PRAMONO periode November2015 s/d April 2019;= Surat Keterangan Nomor : 140/S.Ket/PG/IX/2019, tanggal 09September 2019;= Surat Keterangan Nomor : 406/S.Ket/Mgr.GA/HRGA/INT/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019;= Surat Keterangan Nomor : Skep/475/Pers/VII/1992, tanggal 13Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 92/Pid/2021/PT SMGJuli 1992;= Surat Keterangan Nomor : 117/S.Kep/Kdr/HRGA/X/2013, tanggal23 Oktober 2013 1 (Satu) bundel laporan auditor independen yang dikeluarkan olehKantor Akuntan Publik HELIANTONO

• HERI WINARNO.e Bahwa sebelum dilakukannya pergantian pengurus KoperasiKaryawan Hotel Grand Hyatt Jakarta (GHJ) yang baru untukperiode tahun 2012 s/d tahun 2015 yaiau pada tanggal 23Maret 2012 anggota Koperasi Karyawan Hotel Grand HyattJakarta (GHJ) menunjuk Akuntan Publik dari Kantor Liasta,Nirwan , Syafrudin & Rekan untuk melakukan audit terhadapkeuangan Koperasi Karyawan Hotel Grand Hyatt Jakarta(GHJ) periode tahun 2009 s/d tahun 2012 dan dari LaporanAuditor Independent tertanggal 12 Juli 2012

  Bahwa sebelum dilakukannya pergantian pengurus Koperasi KaryawanHotel Grand Hyatt Jakarta (GHJ) yang baru untuk periode tahun 2012 s/dtahun 2015 yaiau pada tanggal 23 Maret 2012 anggota Koperasi KaryawanHotel Grand Hyatt Jakarta (GHJ) menunjuk Akuntan Publik dari KantorLiasta, Nirwan , Syafrudin & Rekan untuk melakukan audit terhadapkeuangan Koperasi Karyawan Hotel Grand Hyatt Jakarta (GHJ) periodetahun 2009 s/d tahun 2012 dan dari Laporan Auditor Independent tertanggal12 Juli 2012 ditemukan buktibukti

  Publik Liasta, NirwanSyarifudin & RekanBahwa pada tanggal 15 Juni 2012 kantorAkuntan Publik Liasta, Nirwan Syarifudin &Rekan mengeluarkan laporan awal denganopini tidak wajar;Bahwa ada perbedaan antara hasil audit darikantor Akuntan Publik Liasta, NirwanSyarifudin & Rekan dengan hasil audit KAPAdenan yang diakui oleh KAP Adenan yangdiklaim sebagai kesalahan copy paste ;Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 dilakukanrapat anggota tahunan ;Bahwa pada tanggal 24 Juli 2012 SHU tahun2011 dibagikan kepada Anggota

  Publik Drs.

  Untuk tahun buku 2010 tertanggal 12 Mei 2011, tanpa tanda tanganPengurus, Laporan Keuangannya dibuat oleh Auditor Independen dariKantor Akuntan Publik Drs. Adenan tertanggal 3 Mei 2011;.

• Nomor: 74/PMK.03/2012 tanggal14 Mei 2012 tentang Persyaratan dan Penetapan Wajib Pajak Dengan KriteriaTertentu sebagai berikut:Untuk dapat ditetapbkan sebagai Wajib Pajak Dengan kKriteria Tertentu, Wajib Pajakharus memenuhi persyaratan sebagai berikut:MengingatMemutuskanTepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajakyang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan

  Publik atau lembaga pengawasan keuanganpemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahunberturutturut; danTidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakanberdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapdalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;bahwa Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012 tanggal 14 Mei2012 sebagai berikut:Yang dimaksud dengan tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuansebagaimana dimaksud

  Tertentu, Penggugat harus memenuhi persyaratan Pasal 2 dan Pasal 3Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012 tanggal 14 Mei 2012;bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyampaikan bukti yang menerangkanbahwa Penggugat telah menyampaikan SPT tepat waktu untuk Tahun Pajak 2009,2010 dan 2011;tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajakyang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengantidak adanya SKP;Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan

  Publik ;Tidak pernah dipidana dengan menyampaikan Surat Keterangan dari Polres ResortKota Bekasi Kota, Sektor Medan Satria;bahwa dengan demikian pada dasarnya permohonan Penggugat telah memenuhiketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012 tanggal 14 Mei 2012;bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Majelis memutuskan untukmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas Surat Tergugat Nomor : S205/WPJ.22/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Pemberitahuan PenolakanPermohonan

• Biasa Sitepu dan Lampiran hasil Audit Akuntan Publik Drs. Biasa Sitepu yang dilegalisir oleh kantor Akuntan Publik Drs. Biasa Sitepu;

Dikembalikan kepada Kopdit CU. Seia Sekata melalui Saksi Japendan Munthe, S.Pd;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

• Untuk itu perlu kiranya segera dilakukan tindakanaudit kKeuangan perseroan melalui akuntan publik;18.Bahwa, sesuai dengan ketentuan pasa/ 68 butir (1) huruf e dari UUNo.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikatakan:(1) Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroankepada akuntan publik untuk diaudit apabila:e.

  SUMBER PANGAN NUSANTARAtidak pernah ada audit dari akuntan publik dan kalaupun ada audit dariakuntan publik (Seumpama ada) maka seharusnya laporan atas hasilaudit akuntan publik disampaikan secara tertulis kepada RUPS melaluiDireksi. Namun kenyataannya, sebelum semuanya itu dilakukan olehjajaran Direksi, tahutahu RUPSLB PT.

  SUMBERPANGAN NUSANTARA agar menyerahkan neraca pembukuan/laporan keuangan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk olehPengadilan untuk dilakukan audit terhadap keuangan perseroan, PT.SUMBER PANGAN NUSANTARA semenjak perseroan, PT. SUMBERPANGAN NUSANTARA berdiri yaitu tahun 1996 hingga diserahkannyaneraca pembukuan/laporan keuangan kepada Akuntan Publik yangditunjuk oleh Pengadilan untuk diaudit.Halaman 29 dari 93 Perkara Nomor 53/PDT/2018/PT SBYPRIMAIR:1.

  SUMBERPANGAN NUSANTARA agar menyerahkan neraca pembukuan /laporan keuangan kepada Akuntan Publik yang = ditunjuk olehHalaman 36 dari 93 Perkara Nomor 53/PDT/2018/PT SBYPengadilan untuk dilakukan audit terhadap keuangan perseroan, PT.SUMBER PANGAN NUSANTARA semenjak perseroan, PT.SUMBERPANGAN NUSANTARA berdiri yaitu tahun 1996 hingga diserahkannyaneraca pembukuan/laporan keuangan kepada Akuntan Publik yangditunjuk oleh Pengadilan untuk diaudit dengan uang paksa/dwangsomsebesar Rp.1.000.000.000, (satu

  Menghukum Tergugat untuk membayarkan deviden kepadaPenggugat yang belum pernah dibayarkan semenjak PT.SUMBERPANGAN NUSANTARA berdiri pada tahun 1996 yang besarnyadisesuaikan dengan hasil audit Akuntan Publik terhadap neracakeuangan PT.

• Bahwa sesuai dengan Pasal 164ayat 7 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwabilamana pemutusan hubungan kerja terjadi karena perusahaan merugi yangberdampak bisa menyebabkan perusahaan tutup tanpa bukti akuntan publik, makapekerja berhak atas uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, uangpenghargaan masa kerja sebesar (satu) kali Pasal 156 ayat 3 dan uang penggantianhak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 3 UndangUndang Nomor 13 Tahun.

  Oleh karena pemutusan hubungan kerja Tergugat dengan Penggugat terputus karenaperusahaan pailit tutup tanpa diaudit oleh Akuntan Publik, maka adalah wajarbilamana Penggugat memohon diberikan kompensasi sebagaimana ketentuan Pasal164 ayat 7 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesarRp28.209.500,00 (dua puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah)dengan perincian sebagai berikut:Uang pesangon 2 (dua) kali Pasal 156 ayat 2 UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 : 9 x

• Laporan Keuangan, Neraca dan LaporanLaba Rugi tahun 2007 yang merupakan lampiran SPT Tahunan PPh BadanHal. 3 dari 24 hal, Pulusan No. 54 K/PIDSUS/2014 adalah Laporan Keuangan Internal dan bukan Laporan Keuangan hasil auditKantor Akuntan Publik ;Saldo Kas di Bank atas nama PT.

  MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRItahun buku 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik RachmadWahyudi menunjukkan angka yang jauh berbeda dengan Laporan Keuanganyang menjadi dasar pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan PT.

  MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI NPWP02.400.059.8.526.000 Tahun 2006 ;d, Laporan keuanyen PT MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI NPWP :02.400.059.8.526.000 Hasil Audil kantor Akuntan Publik Drs, RachmadWanhyudi tahun 2007 ;e, Rekening koran BCA nomor rekening 015889698 atas nama PT.MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI periode Januari sampai denganDesember 2006 ;f.

  MUNCUL LESTARI MAKMURMANDIRI, hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan Saksi Drs.RACHMAD WAHJUDI, Akt., CPA., di muka persidangan, dimana saksimerupakan akuntan publik independent yang melakukan audit terhadap PT.MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI serta keterangan Saksi YM CAHYODEWANTORO yang merupakun saksi dari Kantor Akuntan PublikRACHMAD WAHJUDI Bahwa dalam kesaksian Suaksi SIDIQHal. 16 dari 24 hal.

• Nomor 3486 K/Pid.Sus/2019Laporan Audit Independent : Kantor Akuntan Publik Drs. Soeroso Donosapoetro per 31Desember 2012 dan 2011: Laporan Keuangan PT BPRS untuk tahun yang berakhir 31Desember 2014, Kantor Akuntan Publik Drs. SoerosoDonosapoetro; Laporan Audit Independent atas Laporan Keuangan PT BPRSPer 31 Desember 2013, Kantor Akuntan Publik Drs.

• Pemohon Banding memungkinkan untuk membagikan dividen;bahwa Majelis tidak sependapat dengan dalil Terbanding yang menyatakan bahwa pada saatdividen interim dibayarkan, pembayaran dividen tersebut bukan berasal dari laba ditahan;bahwa Majelis berpendapat bahwa pada saat pembayaran dividen interim tahun berjalan 2008posisi laba ditahan belum diketahui;bahwa ada tidaknya laba ditahan dalam suatu tahun baru akan diketahui setelah tahun yangbersangkutan sudah berlalu dan kinerja keuangan diperiksa oleh akuntan

  publik;bahwa dari laporan keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan publik yang ditunjukkan olehPemohon Banding, Majelis dapat meyakini bahwa pada tahun 2008 terdapat laba ditahan;bahwa berdasarkan fakta dan data a quo, Majelis memperoleh keyakinan bahwa dividen yangdibayarkan oleh Pemohon Banding kepada Pemegang Saham bersumber dari laba ditahan tahun2008;bahwa berdasarkan berdasarkan uraian di atas dan hasil Rapat Permusyawaratan Majelis, makadiputuskan bahwa koreksi atas objek PPh Pasal 23 berupa

• TLSkepada Termohon (vide Pasal 139 ayat (8) UU RI No. 40 Tahun 2007) tentangPerseroan Terbatas dengan ini Pemohon mengusulkan/mengajukan 2 (dua)ahli dimaksud, yaitu terdiri dari : Kantor Akuntan Publik "HERTANTO, SIDIK, HADISOERYO &REKAN", berkantor di Darmawangsa Square No. 23, Jalan DarmawangsaVI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 ; dan Kantor Hukum "DENNY AZANI & PARTNERS", berkantor di DarmawangsaSquare Unit 22, Jalan Darmawangsa VI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan12730 ;Semua Ahli tersebut

  mempunyai kualifikasi dan keahlian sesuai denganbidangnya masingmasing, sebagaimana data identitas dari para abhitersebut di atas dilampirkan dalam permohonan ini ;Disamping itu pengadilan memberi kewenangan kepada para ahli dimaksud,untuk menggunakan' tenaga ahli profesional yang menguasaibidang jasa akuntan publik, baik dari dalam maupun luar negeri ;Bahwa untuk mendapatkan fakta yang obyektif dan sebenar benarnyadari Termohon, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua PengadilanNegeri Jakarta Selatan

  TLS) kepada Termohon, yaitu terdiri dari : Kantor Akuntan Publik "HERTANTO, SIDIK, HADISOERYO & REKAN",berkantor di Darmawangsa Square No. 23, Jalan DarmawangsaVI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, danHal 7 dari 18 Hal.Put.No. 1644 K/Pdt/2009 Kantor Hukum "DENNY AZANI & PARTNERS", berkantor diDarmawangsa Square Unit 22, Jalan Darmawangsa VI, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan 12730 ;Disamping itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberi kewenangankepada para ahli dimaksud untuk menggunakan/mengangkat

  tenaga ahiprofesional yang menguasai bidang jasa akuntan publik, baik dari dalammaupun luar negeri, guna membantu pelaksanaan pemeriksaan (auditinvestigasi) dimaksud ;.

• BGG tidak mengakui bukti penyetoran yang diajukan KFF berupalaporan keuangan Perseroan yang telah diaudit tersebut dan BGG mintabukti pembayaran/penyetoran atas saham yang telah diambil olen KFFdalam Perseroan.34.Bahwa apabila Termohon Kasasi keberatan atau tidak menerima hasilaudit yang dibuat oleh akuntan publik seharusnya Para Termohon Kasasimenjadikan akuntan publik sebagai pihak dalam gugatan.

  Denganmenjadikan akuntan publik sebagai pihak maka Para Termohon Kasasidapat meminta pertanggungjawaban apabila ternyata laporan audit yangHalaman 63 dari 81 hal. Put. Nomor 346 K/Pdt/2017dibuatnya tersebut tidak benar;35.Bahwa akuntan publik berdasarkan Kode Etik Profesinya diwajibkanuntuk menjaga integritas dan objektivitas dalam menjalankan profesinyasebagai akuntan publik.

  dari akuntan publik yang membuat laporankeuangan tersebut merupakan hal yang sangat penting sehingga dalamperkara a quo sangat perlu diikutsertakan akuntan publik dimaksudsebagai pihak dalam Gugatan;39.Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sangat berdasar apabila ParaPemohon Kasasi mendalilkan pentingnya keberadaan akuntan publikuntuk ikut dibawa sebagai pihak dalam perkara a quo.

• ., karena sesuaidengan hasil audit oleh Tim Auditor dari Kantor Akuntan Publik Prof. DR. H.Tb. Hasanuddin, M.Sc dari tanggal 30 September 2010 sampai dengantanggal 30 Desember 2010 yang diketuai oleh Ahli MOHAMMAD RIVAI,S.E., Ak. atas permintaan dari saksi H. OJO SOPYAN ALAMSYAH, S.H.selaku Pemilik CV.

  OJO SOPYAN ALAMSYAH, S.H. telahdipergunakan untuk membayar cicilan dan bunga bank serta untuk biayadepresiasi (penyusutan), akan tetapi kenyataannya berdasarkan hasil auditoleh Akuntan Publik biaya untuk pembayaran cicilan bank, bunga bank dandepresiasi telah diperhitungkan, sehingga seharusnya saksi H.

  OJO SOPYAN ALAMSYAH, S.H. telahdipergunakan untuk membayar cicilan dan bunga bank serta untuk biayadepresiasi (penyusutan), akan tetapi kenyataannya berdasarkan hasil auditoleh Akuntan Publik biaya untuk pembayaran cicilan bank, bunga bank danH. OJOdepresiasi telah diperhitungkan, sehingga seharusnya saksiHal. 18 dari 48 hal. Put.

  No. 112 K/Pid/2015ke perusahaan melainkan digunakan untuk kepentinganpribadi ;* Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh TimAuditor dari Kantor Akuntan Publik Prof. DR. H.

  ;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan olehTim Auditor dari Kantor Akuntan Publik Prof. DR. H.

• Publik Drs.

  Gitoyo Tahun 2005.47) Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan atas Perusda PerkebunanKALTIM UTAMA Akuntan Publik Sukardi Hasan Tahun 2008.48) Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan atas Perusda PerkebunanKALTIM UTAMA Akuntan Publik Drs. Henry & Sugeng Tahun2009.49) Foto copy Laporan Keuangan (Internal) Tahun 2014 PT.

  Gitoyo Tahun 2005.Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan atas Perusda PerkebunanKALTIM UTAMA Akuntan Publik Sukardi Hasan Tahun 2008.Halaman 59 dari 64, Putusan Nomor 6/PID.TPK/2021/PT SMR48) Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan atas Perusda PerkebunanKALTIM UTAMA Akuntan Publik Drs. Henry & Sugeng Tahun2009.49) Foto copy Laporan Keuangan (Internal) Tahun 2014 PT.

• Bintan Inti Sukses (BIS) tanggal 31Desember 2019 dan 2018 (Asli);Halaman 56 dari 101 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUSTPK/2021/PT PBR42.43.44.45.46.47.48,49.50.51.52.53.1 (Satu) bundle dokumen Proposal Audit Ringkas PT.Bintan IntiSukses Tahun 2017 dari Akuntan Publik Irfan, AbdulrahmanHasan Salipu dan Darmawan (Asli);1 (Satu) bundle dokumen Proposal Audit Ringkas PT.Bintan IntiSukses Tahun 2016 dari Akuntan Publik Irfan, AbdulrahmanHasan Salipu dan Darmawan (Asli);1 (satu) bundle dokumen Management

  Multi CocoOrganik Nomor 6 Tanggal 11 Desember 2012 (Asli);1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atasLaporan Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember 2016 dan 2015 (Asli);1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atasLaporan Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember 2017 dan 2016 (Asli);1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atasLaporan

  Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember 2018 dan 2017 (Asli).1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atasLaporan Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember 2016 dan 2015 (Asli);1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atasLaporan Keuangan PT.BIS) pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember

  Bintan Inti Sukses (BIS) tanggal 31Desember 2019 dan 2018 (Asli);1 (Satu) bundle dokumen Proposal Audit Ringkas PT.BINTAN INTISUKSES Tahun 2017 dari Akuntan Publik Irfan, AbdulrahmanHasan Salipu dan Darmawan (Asli);Halaman 78 dari 101 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUSTPK/2021/PT PBR43.44.45.46.47.48.49,50.51.Sz.53.34.55.1 (Satu) bundle dokumen Proposal Audit Ringkas PT.BINTAN INTISUKSES Tahun 2016 dari Akuntan Publik Irfan, AbdulrahmanHasan Salipu dan Darmawan (Asli);1 (satu) bundle dokumen Management

  Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember 2018 dan 2017 (Asli).1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atasLaporan Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember 2016 dan 2015 (Asli);1 (satu) bundle dokumen Laporan Auditor Independen atasLaporan Keuangan PT.BIS pada Akuntan Publik Irfan,Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan pada tanggaltanggal31 Desember

• Henry & Sugeng diberi tanda T.IT.1II31;Fotokopi memori banding yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara No.265/Pdt.G/2017/PN Skt tertanggal 9 Juli 2018 diberi tanda T.IT.II32a.Fotokopi bukti perkara No. 77/Pdt.G/2018/PN Skt berupa surat pernyataanyang dibuat oleh Akuntan Publik Drs.

  SK10/2017/VI/20/PST tanggal 20 Juni 2017 beserta 1(satu) lembar lampiran yang dibuat oleh Akuntan Publik Drs. Henry & Sugengdan dikirimkan kepada Penyidik Polresta Surakarta diberi tanda T.IT.II35;Fotokopi surat No. SK10/2017/VI/20/PST tanggal 20 Juni 2017 beserta 1(satu) lembar lampiran yang dibuat oleh Akuntan Publik Drs.

  , diberitanda T.IT.II48.b.Fotokopi memori banding yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara No.265/Pdt.G/2017/PN Skt tertanggal 9 Juli 2018 , diberi tanda T.IT.II.48.c.Fotokopi bukti perkara No. 77/Pdt.G/2018/PN Skt berupa surat pernyataanyang dibuat oleh Akuntan Publik Drs.

  Saksi Sudarmiyanto (Saksi disumpah).Bahwa Saksi meminta untuk melakukan audit karena kasus tindak pidanapengelapan sehingga penyidik harus menunjuk akuntan publik untukmenghitung harta kekayaan dari Penggugat dan Tergugat gunamenentukan uang tersebut milik siapa;Bahwa Saksi mengirim surat kepada akuntan publik Drs Henry SusantoNitidjaja pada tanggal 28 Feberuari 2017;Bahwa yang dilakukan sebelum akuntan publik tersebut melakukanpenghitungan harta kekayaan Penggugat dan Tergugat adalah Akuntanpublik

  Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium)dengan alasan karena tidak melibatkan RUTH NAWASTUTI WIJAYANTI,KAP SUGENG PAMUJI, dan Akuntan Publik Drs. HENSRY & SUGENG;2.

• Publik dan juga telah dilaporkan dalamSPT PPh Badan Bank Sakura tahun 2001;Harga Pokok Penjualan, Koreksi Positif sebesar Rp. 2.497.205.475,00Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Harga Pokok Penjualandengan rincian sebagai berikut: No.UraianJumlah(Rp) B.1Biaya atas demand deposit,borrowings, subordinate loans, swap costtime deposit, fund1.744.257.003 B.2 Reklasifkasi ke Other Operating Expense 752.948.472 B.1 Demand Deposit, time deposit, fund borrowings, subordinateloans, swap cost, koreksi

  No. 301 B/PK/PJK/20092001 seharusnya hanya yang berdasarkan angka general ledger per31 Maret 2001 yaitu sebesar Rp. 32.262.154.009,00Tanggapan Pemohon Banding:Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebutkarena koreksi tersebut merupakan selisih kurs untuk saldo akunpendapatan operasional Bank Sakura selama bulan JanuariMaret2001 yang telah termasuk dalam laporan keuangan Bank Sakura per31 Maret 2001 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik danjuga telah dilaporkan dalam SPT PPh

  publik dan kredit menurutlaporan keuangan 20012003 yang dipublikasi di suratkabar);Bahwa secara historis, sebagaimana dipaparkan di atas,ketentuan pajak sejak tahun 1998 sehubunganpenghitungan cadangan selalu. mengacu kepadaketentuan Bl.

  Initerlihat dan ketentuan Pasal 1 ayat (4) dan (5) dan KMKNo. 68/KMK.04/1999 yang menyebutkan sebagai berikut :Jumlah kredit yang digunakan sebagai dasar untukmembentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud padaayat (2) dan ayat (3) adalah pokok pinjaman yangdiberikan oleh bank.pembentukan dan penghitungan dana cadangan piutangtak tertagih wajib diaudit oleh Akuntan Publik yangmenyatakan bahwa perhitungan dana cadangan piutangtak tertagih wajib diaudit oleh Akuntan Publik yangmenyatakan bahwa perhitungan

  publik, dalam memeriksapemenuhan ketentuan tersebut, perlu menggunakan tolakukur yang jelas untuk mengaudit pembentuk danpenghitungan cadangan tersebut, maka ketentuan BImerupakan ketentuan yang paling representatif digunakansebagai acuan.

• berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh PemohonPeninjauan Kembali diketahui bahwa Pemohon Peninjauan Kembalitelah menyatakan dalam worksheet Trial Balance Audited,dinyatakan adanya laba dari anak perusahaan sebesarRp69.324.187.968 yang berasal dari Pan Asia Ltd (PAN) dan KalilaEnergy Ltd (KEL), dimana diketahui bahwa PAN dan KEL adalahanak perusahaan yang berkedudukan di Hongkong dengankepemilikan lebih dari 50%; bahwa diketahui, dokumen tersebutadalah lampiran yang telah di audit oleh Kantor Akuntan

  Publik dandinyatakan kebenarannya oleh Norman H Harahap sebagai DirekturPT Energi Mega Persada Tbk;bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali bahwa TermohonPeninjauan Kembali dalam menentukan besarnya pengakuanpenghasilan dividen 2005 didasarkan atas data Pan Asia Ltd danKalila Ltd tahun 2004 yang terdapat pada Laporan KeuanganKonsolidasi 2004:bahwa seharusnya penentuan besarnya bagian laba tahun 2004yang harus diakui sebagai penghasilan dividen pada tahun 2005diperoleh berdasarkan data laba/(rugi

  Publik dandinyatakan kebenarannya oleh Norman H Harahap sebagai DirekturPT Energi Mega Persada Tbk;. bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali banhwa TermohonPeninjauan Kembali dalam menentukan besarnya pengakuanpenghasilan dividen 2005 didasarkan atas data Pan Asia Ltd danKalila Ltd tahun 2004 yang terdapat pada Laporan KeuanganKonsolidasi 2004:. bahwa seharusnya penentuan besarnya bagian laba tahun 2004yang harus diakui sebagai penghasilan dividen pada tahun 2005diperoleh berdasarkan data laba/

  Publik dandinyatakan kebenarannya oleh Norman H Harahap sebagai DirekturPT Energi Mega Persada Tbk;. bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali bahwa TermohonPeninjauan Kembali dalam menentukan besarnya pengakuanpenghasilan dividen 2005 didasarkan atas data Pan Asia Ltd danKalila Ltd tahun 2004 yang terdapat pada Laporan KeuanganKonsolidasi 2004:. bahwa seharusnya penentuan besarnya bagian laba tahun 2004yang harus diakui sebagai penghasilan dividen pada tahun 2005Halaman 17 dari 23 halaman.

  Yang dimaksuddengan laba setelah pajak adalah laba usaha sesuai denganlaporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip prinsipakuntansi yang lazim berlaku di negara yang bersangkutan dantelah diaudit oleh akuntan publik, setelah dikurangi dengan pajakpenghasilan yang terutang di negara tersebut.. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, seharusnyapenentuan besarnya bagian laba tahun 2004 yang harus diakuisebagai penghasilan dividen pada tahun 2005 diperolehHalaman 19 dari 23 halaman.