Nomor: 74/PMK.03/2012 tanggal14 Mei 2012 tentang Persyaratan dan Penetapan Wajib Pajak Dengan KriteriaTertentu sebagai berikut:Untuk dapat ditetapbkan sebagai Wajib Pajak Dengan kKriteria Tertentu, Wajib Pajakharus memenuhi persyaratan sebagai berikut:MengingatMemutuskanTepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajakyang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan

Publik atau lembaga pengawasan keuanganpemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahunberturutturut; danTidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakanberdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapdalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;bahwa Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012 tanggal 14 Mei2012 sebagai berikut:Yang dimaksud dengan tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuansebagaimana dimaksud

Tertentu, Penggugat harus memenuhi persyaratan Pasal 2 dan Pasal 3Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012 tanggal 14 Mei 2012;bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyampaikan bukti yang menerangkanbahwa Penggugat telah menyampaikan SPT tepat waktu untuk Tahun Pajak 2009,2010 dan 2011;tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajakyang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengantidak adanya SKP;Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan

Publik ;Tidak pernah dipidana dengan menyampaikan Surat Keterangan dari Polres ResortKota Bekasi Kota, Sektor Medan Satria;bahwa dengan demikian pada dasarnya permohonan Penggugat telah memenuhiketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012 tanggal 14 Mei 2012;bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Majelis memutuskan untukmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas Surat Tergugat Nomor : S205/WPJ.22/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Pemberitahuan PenolakanPermohonan

Hilex Indonesia,lalu pada tanggal 30 Agustus 2014 dilakukan audit umum(general audit) oleh Akuntan Publik Drs. Abdurrahman HasanSalipu terhadap kewajaran laporan keuangan Koperasi UsahaBersama PT. HiLex.

publik Drs.Abdurrahman Hasan Salipu tidak dapat menyatakan pendapatatas laporan keuangan koperasi Usaha Bersama PT.

dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa , Terdakwa II danTerdakwa III selaku pengurus koperasi periode 20122015 akibattidak tertionya pembukuan koperasi oleh para terdakwa yaitusenilai Rp 13.162.336.274,(tiga belas milyar seratus enam puluhdua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh puluhempat rupiah) pada posisi 31 Desember 2013, sesuai denganhasil audit investigasi terhadap pengelolaan dana simpanananggota koperasi periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31Maret 2014 yang dilakukan oleh Akuntan

Publik Noor Salim,Nursehan & Sinarahardja tanggal 15 September 2015.

HAMDANI;7.1(Satu) bendel management letter audit atas laporan keuanganKoperasi Usaha Bersama Kantor Akuntan Publik Drs.ABDULRAHMANDikembalikan kepada Koperasi Usaha Bersama PT HiLexIndonesia & PT. HiLex Parts Indonesia ;4.Menetapkan supaya masingmasing Terdakwa dibebani biayaperkara sebesar Rp.5.000,(lima ribu rupiah);IV. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :964/Pid.B/2019/PN.Tng., hari : Rabu, tanggal ; 27 November 2019yang amarnya sebagai berikut:i.

No.389 K/Pat.SusPailit/201415b tentang Laporan Keuangan Auditor dari Kantor Akuntan Publik periode20092010 dan 20102011 serta bukti P16 dan P17 tentang laporan SPTTahunan Pajak Penghasilan PT Metro Batavia beserta Laporan KeuanganFiskal dan Penjelasan atas Laporan Keuangan Tahun 2009 dan 2010, yangditandatangani oleh Termohon Kasasi yang secara nyata disebutkanbahwa tanah dan bangunan Jalan Ir. H.

Publik (P15 a dan P15b), secara jelas dannyata bahwa tanah dan bangunan Jalan Ir.

Juanda Nomor 15,Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 2257/Kebon Kelapa apakah masuk ke dalam aktivatetap perusahaan atau tidak, bersandar pada Laporan SPT Tahunan PajakPenghasilan PT Metro Batavia Tahun 2009 dan 2010 (P16 dan P17) yangdibuat oleh Termohon Kasasi dan Laporan Keuangan Auditor dari KantorAkuntan Publik (P15 a dan P15b), dan saksi Achmad Rodikartamulyaselaku Auditor pada Kantor Akuntan Publik yang membuat LaporanKeuangan PT Metro

No.389 K/Pat.SusPailit/201412.13.14.Bahwa dengan terjadinya pengalihanpengalinan hak atas aset PT MetroBatavia (Dalam Pailit) sebagaimana telah secara nyata dan jelas disebutkandalam Laporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan PT Metro Batavia Tahun2009 dan 2010 (P16 dan P17) yang dibuat olen Termohon Kasasi danLaporan Keuangan Auditor dari Kantor Akuntan Publik (P15 adan P15b)bahkan adanya anggapan hukum bahwa Kantor Pusat PT Metro Bataviaadalah berada di Jalan Ir. H.

Publik (P15 adan P15b) ternyata tanah dan bangunan Jalan Ir.

Laporan keuangan LKNB harus diaudit oleh Akuntan Publik sedangkanlaporan Keuangan Koperasi harus diaudit oleh Dinas / Kantor Koperasisetempat atau Akuntan Publik (khusus untuk BMT Laporan Keuangan dapatdiaudit oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil / PINBUK atau AkuntanPublik)H.

Laporan keuangan LKNB harus diaudit oleh Akuntan Publik sedangkanlaporan Keuangan Koperasi harus diaudit oleh Dinas/Kantor Koperasisetempat atau Akuntan Publik (khusus untuk BMT Laporan Keuangan dapatdiaudit oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil/PINBUK atau AkuntanPublik)H.

Laporan keuangan LKNB harus diaudit oleh Akuntan Publik sedangkanlaporan Keuangan Koperasi harus diaudit oleh Dinas/Kantor Koperasisetempat atau Akuntan Publik (khusus untuk BMT Laporan Keuangan dapatHalaman 35 dari 89 halaman Putusan No.46/Tipikor/2011/PT.Bdgdiaudit oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil / PINBUK atau AkuntanPublik)H.

Laporan keuangan LKNB harus diaudit oleh Akuntan Publik sedangkanlaporan Keuangan Koperasi harus diaudit oleh Dinas / Kantor Koperasisetempat atau Akuntan Publik (khusus untuk BMT Laporan Keuangan dapatHalaman 66 dari 89 halaman Putusan No.46/Tipikor/2011/PT.Bdgdiaudit oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil / PINBUK atau AkuntanPublik)H.

PutraAnanda yang justru sangat diragukan menjadi pemenang tender dari segiharga yang ditawarkan dan Laporan Keuangan yang bukan diaudit olehKantor Akuntan Publik pada saat mengikuti Tender LanjutanHalaman 21 dari 108.

Laporan Keuangan Tahun 2019disampaikan melalui fasilitas pengunggahan kualifikasi lain pada SPSEdengan ketentuan bahwa: Untuk Usaha Menengah, laporan keuanganyang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik; Juncto BAB VIII.

Untuk usaha menengah, laporan keuangan yang telah diaudit olehKantor Akuntan Publik; ataub. Untuk usaha besar, laporan keuangan yang telah diaudit olehKantor Akuntan Publik yang diregistrasi sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan.Halaman 55 dari 108.

Publik (KAP) baru diterbitkan dan diundangkan padaHalaman 75 dari 108.

Publik (KAP) ;.

TLSkepada Termohon (vide Pasal 139 ayat (8) UU RI No. 40 Tahun 2007) tentangPerseroan Terbatas dengan ini Pemohon mengusulkan/mengajukan 2 (dua)ahli dimaksud, yaitu terdiri dari : Kantor Akuntan Publik "HERTANTO, SIDIK, HADISOERYO &REKAN", berkantor di Darmawangsa Square No. 23, Jalan DarmawangsaVI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 ; dan Kantor Hukum "DENNY AZANI & PARTNERS", berkantor di DarmawangsaSquare Unit 22, Jalan Darmawangsa VI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan12730 ;Semua Ahli tersebut

mempunyai kualifikasi dan keahlian sesuai denganbidangnya masingmasing, sebagaimana data identitas dari para abhitersebut di atas dilampirkan dalam permohonan ini ;Disamping itu pengadilan memberi kewenangan kepada para ahli dimaksud,untuk menggunakan' tenaga ahli profesional yang menguasaibidang jasa akuntan publik, baik dari dalam maupun luar negeri ;Bahwa untuk mendapatkan fakta yang obyektif dan sebenar benarnyadari Termohon, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua PengadilanNegeri Jakarta Selatan

TLS) kepada Termohon, yaitu terdiri dari : Kantor Akuntan Publik "HERTANTO, SIDIK, HADISOERYO & REKAN",berkantor di Darmawangsa Square No. 23, Jalan DarmawangsaVI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, danHal 7 dari 18 Hal.Put.No. 1644 K/Pdt/2009 Kantor Hukum "DENNY AZANI & PARTNERS", berkantor diDarmawangsa Square Unit 22, Jalan Darmawangsa VI, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan 12730 ;Disamping itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberi kewenangankepada para ahli dimaksud untuk menggunakan/mengangkat

tenaga ahiprofesional yang menguasai bidang jasa akuntan publik, baik dari dalammaupun luar negeri, guna membantu pelaksanaan pemeriksaan (auditinvestigasi) dimaksud ;.

Publik yang menyatakan bahwaperhitungan dana cadangan piutang tak tertagih tersebut telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelisberpendapat untuk Koreksi Terbanding atas Penghapusan Piutang TakTertagih sebesar Rp. 99.071.917.704,00 tidak dapat dipertahankanBahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 17Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh), menyatakan sebagai berikut:Halaman 15 dari 22 halaman Putusan

Dalam pelaksanaannya harus mengikuti masingmasingpersyaratan dan ketentuan yang ditetapkan.Bahwa dalam persidangan banding, Majelis menyatakan mengingat yangdikoreksi adalah Cadangan piutang yang tidak dapat ditagih dan cadangantersebut telah diaudit oleh Akuntan Publik yang menyatakan bahwaperhitungan dana cadangan piutang tak tertagih tersebut telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelisberpendapat untuk Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) atas Penghapusan

Bahwa penggunaan dasar hukum dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h UUPPh juncto KEP238/PJ./2001 dalam sengketa ini adalah sudah tepat,karena obyek koreksinya adalah Penghapusan Piutang yng nyatanyatatidak dapat ditagih yang dalam hal merupakan salah satu unsur ataukomponen dalam membentuk atau menghitung Beban CadanganBahwa perhitungan pembentukan dana cadangan piutang tidak tertagihwajib diaudit oleh Akuntan Publik yang menyatakan bahwa perhitungandana cadangan piutang tak tertagih telah dilaksanakan sesuai

ketentuanyang berlaku dan telah diperhitungkan dalam perhitungan rugi labakomersial sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri KeuanganNomor: 68/KMK.04/1999.Bahwa Majelis juga tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap yaituberdasarkan penelitian lebih lanjut atas halaman 59 Audit Report olehKantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Rekan untuk tahun yang berakhirpada tanggal 31 Desember 2001, tidak terdapat perhitungan danpernyataan secara jelas bahwa pembentukan dan perhitungan danacadangan

piutang tak tertagih tersebut sudah sesuai dengan ketentuanyang berlaku, sehingga atas pertimbangan Majelis tersebut tidak sesuaidengan Pasal 1 ayat (8) KMK Nomor: 80/KMK.04/1995 juncto KMK Nomor:68/KMK.04/1999 mengatur : pembentukan dan perhitungan danacadangan piutang tak tertagih wajib diaudit oleh Akuntan Publik yangmenyatakan bahwa perhitungan dana cadangan piutang tak tertagih telahdilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan telah diperhitungkandalam perhitungan rugi laba komersial.Halaman

PENGGUGAT.Melawan:Para TERGUGAT............ sebagai..................Para TERGUGAT.Kantor Akuntan Publik Herman Doby Tanumihardja &FREAK AN jeeccncs ess sos cs mowers wee meen onc os SCOAQ A peices xe LUPO Tergugat.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 15Juni 2016 Nomor : 350 /PDT.G/2016/PNJKT.BRT, tentang penunjukan MajelisHakim ;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barattertanggal 21 Juni 2016 Nomor : 350/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT,

Indo Veneer Utama tanggal 31Desember 2005 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia &Richard; 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Indo Veneer Utama tanggal 31Desember 2006 dan 2005 yang dibuat oleh KantorAkuntan Publik Leonard,Mulia & Richard; 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Indo Veneer Utama, tanggal 31Desember 2007 dan 2006 yang dibuat oleh Kantor Akuntan PublikLeonard, Mulia & Richard; 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT.

Indo Veneer Utama tanggal 31Desember 2005 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia &Richard ; 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Indo Veneer Utama tanggal 31Desember 2006 dan 2005 yang dibuat oleh Kantor Akuntan PublikLeonard, Mulia & Richard ; 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Indo Veneer Utama, tanggal 31Desember 2007 dan 2006 yang dibuat oleh Kantor Akuntan PublikLeonard, Mulia & Richard ; 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT.

Indo Veneer Utama tanggal 31Desember 2008 dan 2007 yang dibuat oleh, antar Akuntan Publik Leonard,Mulia & Richard ; 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Indo Vener Utama tanggal 31Desember 2009 dan 2008 yang dibuat oleh Kantor Akuntan PublikLeonard, Mulia & Richard ; 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Indo Veneer Utama tanggal31 Desember 2010 dan 2009 yang dibuat oleh Kantor Akuntan PublikLeonard, Mulia & Richard ; 2 (dua) lembar rekening koran PT.

Indo Veneer Utama tanggal 31 Desember2005 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard ;1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Indo Veneer Utama tanggal 31 Desember2006 dan 2005 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia &Richard ; 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Indo Veneer Utama, tanggal 31Desember 2007 dan 2006 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Leonard,Mulia & Richard ; 517374757677787980811 (satu) bundel Laporan Keuangan PT.

Indo Veneer Utama tanggal 31 Desember2008 dan 2007 yang dibuat oleh, antar Akuntan Publik Leonard, Mulia &Richard ; 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Indo Vener Utama tanggal 31 Desember2009 dan 2008 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia &Richard ; 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Indo Veneer Utama tanggai 31 Desember2010 dan 2009 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia &Richard ; 2 (dua) lembar rekening koran PT.

Juariah (Acil Tergugat) telah mengirim Surat sebanyak 2 (dua) kalikepada Penggugat yakni tanggal 15 April 2013 dan tanggal 14 Mei 2013 yang isinya10menyatakan bahwa Hajjah Juariah bersedia membayar sisa cicilan Tergugat kepadaPenggugat apabila (dengan persyaratan) :e Penggugat menyerahkan Surat Perjanjian Kerja dan Surat Pengangkatan Tergugatsebagai Kasir di Toko Adidas.e Audit versi Penggugat tersebut telah di audit lagi oleh Kantor Akuntan Publik PriceWater House Cooper atau oleh Kantor Akuntan

Publik Ernst and Young atau olehKantor Akuntan Publik Prasetyo Sarwoko Sanjaya.e Penggugat menyebutkan namanama polisi yang telah memperkosa tahanan wanita didalam kamar tahanan.Persyaratan tersebut adalah untuk membuat terang benderang tentang :e keabsahan dan kebenaran atas audit yang dilakukan oleh Penggugat.e Penggugat memiliki niat untuk membuat stigma di masyarakat bahwa Polisiitu adalah pemerkosa tahanan wanita.e Persyaratan tersebut adalah untuk membuat terang benderang bahwa Penggugatmempunyai

Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan uang hasil penjualan barangberupa sepatu/sandal di toko Adidas milik Penggugat sebesar Rp.70.300.000 (tujuh puluhjuta tiga ratus ribu rupiah) adalah berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh Penggugat ditoko adidas yang Keabsahan dan Kebenarannya sangat diragukan; hal tersebut dikarenakanAudit toko Adidas yang dilakukan oleh Penggugat tersebut hanya audit sepihak saja danaudit tersebut tidak di audit lagi oleh Kantor Akuntan Publik ;.

Publik dan Penggugat diminta untuk menyebutkan namanama polisiyang telah memperkosa tahanan wanita ;e Bahwa Saksi pernah melihat Surat Pernyataan tanggal 12 Juli 2010 tentang PengakuanTergugat yang telah menggunakan uang Toko Adidas milik Penggugat sebesar Rp.$9.300.000 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), yang dibuat danditandatangani oleh Maulidah (Tergugat), tapi ia tidak melihat adanya tanda tangan Rusaidi(Turut Tergugat I) dan Ani Faridah (Turut Tergugat ID) ;e Bahwa Saksi

Publik, hal ini tidak beralasan hukum, karena tanpa didukungoleh alatalat bukti yang kuat dipesidangan, baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi.

HERI WINARNO.e Bahwa sebelum dilakukannya pergantian pengurus KoperasiKaryawan Hotel Grand Hyatt Jakarta (GHJ) yang baru untukperiode tahun 2012 s/d tahun 2015 yaiau pada tanggal 23Maret 2012 anggota Koperasi Karyawan Hotel Grand HyattJakarta (GHJ) menunjuk Akuntan Publik dari Kantor Liasta,Nirwan , Syafrudin & Rekan untuk melakukan audit terhadapkeuangan Koperasi Karyawan Hotel Grand Hyatt Jakarta(GHJ) periode tahun 2009 s/d tahun 2012 dan dari LaporanAuditor Independent tertanggal 12 Juli 2012

Bahwa sebelum dilakukannya pergantian pengurus Koperasi KaryawanHotel Grand Hyatt Jakarta (GHJ) yang baru untuk periode tahun 2012 s/dtahun 2015 yaiau pada tanggal 23 Maret 2012 anggota Koperasi KaryawanHotel Grand Hyatt Jakarta (GHJ) menunjuk Akuntan Publik dari KantorLiasta, Nirwan , Syafrudin & Rekan untuk melakukan audit terhadapkeuangan Koperasi Karyawan Hotel Grand Hyatt Jakarta (GHJ) periodetahun 2009 s/d tahun 2012 dan dari Laporan Auditor Independent tertanggal12 Juli 2012 ditemukan buktibukti

Publik Liasta, NirwanSyarifudin & RekanBahwa pada tanggal 15 Juni 2012 kantorAkuntan Publik Liasta, Nirwan Syarifudin &Rekan mengeluarkan laporan awal denganopini tidak wajar;Bahwa ada perbedaan antara hasil audit darikantor Akuntan Publik Liasta, NirwanSyarifudin & Rekan dengan hasil audit KAPAdenan yang diakui oleh KAP Adenan yangdiklaim sebagai kesalahan copy paste ;Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 dilakukanrapat anggota tahunan ;Bahwa pada tanggal 24 Juli 2012 SHU tahun2011 dibagikan kepada Anggota

Publik Drs.

Untuk tahun buku 2010 tertanggal 12 Mei 2011, tanpa tanda tanganPengurus, Laporan Keuangannya dibuat oleh Auditor Independen dariKantor Akuntan Publik Drs. Adenan tertanggal 3 Mei 2011;.

Bahwa ................20055 1616Bahwa Selama kurun waktu tersebut kontak komunikasi terus berjalanmeskipun tidak hadir di tempat kerja ( PT.Hattori Indonesia).Bahwa Pada tanggal 6 April 2011, pihak management mengundang saya( H.Tedi Herdiana.SE ) untuk melakukan konfirmasi kebenaran atas hasilpemeriksaan oleh kantor Akuntan Publik yang dijadwalkan tanggal 7 April40.41.42.43.2011 jam 10:00 WIB di PT.

SE )untuk memastikan kebenaran bahwa ( H.Tedi Herdiana.SE ) sedangumrah, maka surat tersebut dijawab via fax tanggal 8 April 2011 oleh .Selang beberapa hari setelah pulang dari ibadah umrah, langsungmenghubungi pihak Kantor Akuntan Publik ( M.

Hattori Indonesia,tertanggal 02 Mei 2011.P2 : Fotocopy Peraturan Perusahaan PT.Hattori Indonesia tahun 20112013.P3 : Fotocopy Laporan Audit Khusus Kantor Akuntan Publik Drs.H.Mohammad Thoha , "Pemalsuan Dokumen dan Penggelapan Uangdi PT.Hattori Indonesia", tertanggal 18 April 2011.P4: Fotocopy Surat Tanda Bukti Lapor No.Pol.

Tapi saya tidakakan lari, jika diperlukan, saya bisa dihubungi ;Bahwa atas surat undangan Penggugat kepada Tergugat tertanggal 6April 2011 (bukti surat T8), Tergugat melalui surat balasannyatertanggal 7 April 2011 (T9) menyampaikan pada pokoknya bahwapada prinsipnya Tergugat tidak keberatan untuk menghadiri agendadimaksud (undangan konfirmasi kebenaran atas hasil pemeriksaanoleh Kantor Akuntan Publik) akan tetapi oleh karena surat baruditerima tanggal 6 April 2011 jam 18.00 WIB sementara permintaankehadiran

lebihmengutamakan keperluan lain daripada keperluan memenuhi undanganPenggugat untuk hadir di perusahaan dalam rangka mengklarifikasi hasilpemeriksaan uang restitusi oleh Akuntan Publik, serta Tergugat sudahOUST AEACAU oa c v s 2 roca ov 2 mare 3636menyatakan kehendaknya tidak akan masuk kantor sebelum adapenyelesaian masalah maka atas dasar itu Majelis Hakim menilai danberkesimpulan bahwa upaya surat menyurat yang dilakukan Penggugattersebut dapat dianggap sebagai surat panggilan yang patut, karenanyasyarat

Pemohon Banding memungkinkan untuk membagikan dividen;bahwa Majelis tidak sependapat dengan dalil Terbanding yang menyatakan bahwa pada saatdividen interim dibayarkan, pembayaran dividen tersebut bukan berasal dari laba ditahan;bahwa Majelis berpendapat bahwa pada saat pembayaran dividen interim tahun berjalan 2008posisi laba ditahan belum diketahui;bahwa ada tidaknya laba ditahan dalam suatu tahun baru akan diketahui setelah tahun yangbersangkutan sudah berlalu dan kinerja keuangan diperiksa oleh akuntan

publik;bahwa dari laporan keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan publik yang ditunjukkan olehPemohon Banding, Majelis dapat meyakini bahwa pada tahun 2008 terdapat laba ditahan;bahwa berdasarkan fakta dan data a quo, Majelis memperoleh keyakinan bahwa dividen yangdibayarkan oleh Pemohon Banding kepada Pemegang Saham bersumber dari laba ditahan tahun2008;bahwa berdasarkan berdasarkan uraian di atas dan hasil Rapat Permusyawaratan Majelis, makadiputuskan bahwa koreksi atas objek PPh Pasal 23 berupa

Labihlanjut, alokasi biaya administrasi kantor pusat ABN Amro Bank N.V. telahdiaudit dan disertifikasi oleh Kantor Akuntan Publik Internasional Ernstand Young sebagai badan yang independen, dengan pernyataan bahwasemua biaya telah diaudit dan diverifikasi tingkat kewajarannya.

bisamenimbulkan ketidaksesuaian pembebanan alokasi Beban Administrasidan Umum Kantor Pusat yang dibebankan kepada Bentuk Usaha TetapBentuk Usaha Tetap, apabila di suatu negara menerapkan metodepembebanan yang berbeda dengan negara lainnya;Bahwa seperti yang Pemohon Banding uraikan di atas bahwa BebanAdministrasi dan Umum Kantor Pusat ABN Amro Bank N.V. yangdialokasikan kepada Bentuk Usaha TetapBentuk Usaha Tetapditentukan dengan banyak parameter (multiple allocation keys) dan telahdisertifikasi oleh Kantor Akuntan

Publik Internasional Ernst and Youngsebagai badan yang independen.

Henry & Sugeng diberi tanda T.IT.1II31;Fotokopi memori banding yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara No.265/Pdt.G/2017/PN Skt tertanggal 9 Juli 2018 diberi tanda T.IT.II32a.Fotokopi bukti perkara No. 77/Pdt.G/2018/PN Skt berupa surat pernyataanyang dibuat oleh Akuntan Publik Drs.

SK10/2017/VI/20/PST tanggal 20 Juni 2017 beserta 1(satu) lembar lampiran yang dibuat oleh Akuntan Publik Drs. Henry & Sugengdan dikirimkan kepada Penyidik Polresta Surakarta diberi tanda T.IT.II35;Fotokopi surat No. SK10/2017/VI/20/PST tanggal 20 Juni 2017 beserta 1(satu) lembar lampiran yang dibuat oleh Akuntan Publik Drs.

, diberitanda T.IT.II48.b.Fotokopi memori banding yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara No.265/Pdt.G/2017/PN Skt tertanggal 9 Juli 2018 , diberi tanda T.IT.II.48.c.Fotokopi bukti perkara No. 77/Pdt.G/2018/PN Skt berupa surat pernyataanyang dibuat oleh Akuntan Publik Drs.

Saksi Sudarmiyanto (Saksi disumpah).Bahwa Saksi meminta untuk melakukan audit karena kasus tindak pidanapengelapan sehingga penyidik harus menunjuk akuntan publik untukmenghitung harta kekayaan dari Penggugat dan Tergugat gunamenentukan uang tersebut milik siapa;Bahwa Saksi mengirim surat kepada akuntan publik Drs Henry SusantoNitidjaja pada tanggal 28 Feberuari 2017;Bahwa yang dilakukan sebelum akuntan publik tersebut melakukanpenghitungan harta kekayaan Penggugat dan Tergugat adalah Akuntanpublik

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium)dengan alasan karena tidak melibatkan RUTH NAWASTUTI WIJAYANTI,KAP SUGENG PAMUJI, dan Akuntan Publik Drs. HENSRY & SUGENG;2.

Nomor 3486 K/Pid.Sus/2019Laporan Audit Independent : Kantor Akuntan Publik Drs. Soeroso Donosapoetro per 31Desember 2012 dan 2011: Laporan Keuangan PT BPRS untuk tahun yang berakhir 31Desember 2014, Kantor Akuntan Publik Drs. SoerosoDonosapoetro; Laporan Audit Independent atas Laporan Keuangan PT BPRSPer 31 Desember 2013, Kantor Akuntan Publik Drs.

Menunjuk Akuntan Publik terdaftar untuk melakukan audit LaporanKeuangan;6.10. Penyelesaian Hutang Perseroan PT Anugrah Mitra Boga Abadi;7. Menetapkan dan memerintahkan kepada Ketua Rapat Umum PemegangSaham untuk mengurus Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT Anugrah Mitra Boga Abadi ke dalam Akta Notaris danPengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia;8.

Laporan keuangan PT Anugrah Mitra Boga Abaditahun periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015; Penyampaian Laporan keuangan PT Anugrah Mitra Boga Abaditahun periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016; Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Direksi dan DewanKomisaris PT Anugrah Mitra Boga Abadi; Pembagian Deviden PT Anugrah Mitra Boga Abadi periode 2014sampai dengan 2016; Penyampaian Laporan atas penggunaan fasilitas kredit PT BankBukopin oleh PT Anugrah Mitra Boga Abadi; Menunjuk Akuntan

Publik terdaftar untuk melakukan audit LaporanKeuangan; Penyelesaian Hutang Perseroan PT Anugrah Mitra Boga Abadi;Menetapkan dan memerintahkan kepada Ketua Rapat Umum PemegangSaham untuk mengurus Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT Anugrah Mitra Boga Abadi ke dalam Akta Notaris danPengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;Membebankan semua biaya penyelenggaraan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa, termasuk pada biaya yang timbul dari permohonaninikepadaPT

Publik sedangkanLaporan Keuangan Koperasi harus diaudit oleh Dinas/Kantor Koperasisetempat atau Akuntan Publik (khusus untuk BMT Laporan Keuangan dapatdiaudit oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil/PINBUK atau AkuntanPublik)H Hasil Audit Laporan Keuangan harus menunjukkan kondisi minimalkesehatan LKNB / Koperasi masuk kategori sehat.5 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/PERMEN/M/2007tanggal 09 Pebruari 2007 tentang Pengadaan Perumahan dan PemukimanDengan Dukungan Fasilitas Subsidi

Publik sedangkanlaporan Keuangan Koperasi harus diaudit oleh Dinas/ Kantor Koperasisetempat atau Akuntan Publik (khusus untuk BMT Laporan Keuangandapat diaudit oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil/PINBUK atauAkuntan Publik)H Hasil Audit Laporan Keuangan harus menunjukkan kondisi minimalkesehatan LKNB/Koperasi masuk kategori sehat.5 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/PERMEN/M 2007tanggal 09 Februari 2007 tentang Pengadaan Perumahan dan PemukimanDengan Dukungan Fasilitas Subsidi

Publik sedangkanlaporan Keuangan Koperasi harus diaudit oleh Dinas/ Kantor Koperasisetempat atau Akuntan Publik (khusus untuk BMT Laporan Keuangandapat diaudit oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil/PINBUK atauAkuntan Publik)H Hasil Audit Laporan Keuangan harus menunjukkan kondisi minimalkesehatan LKNB/Koperasi masuk kategori sehat.5 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/PERMEN/M/ 2007tanggal 09 Februari 2007 tentang Pengadaan Perumahan dan PemukimanHal. 49 dari 101 hal.

Publik (khususuntuk BMT Laporan Keuangan dapat diaudit oleh PusatInkubasi Bisnis Usaha Kecil/PINBUK atau Akuntan Publik)H Hasil Audit Laporan Keuangan harus menunjukkan kondisiminimal kesehatan LKNB/Koperasi masuk kategori sehat.5 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 05/PERMEN/M/ 2007tanggal 09 Februari 2007 tentang Pengadaan Perumahan dan PemukimanDengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS MikroBersubsidi antara lain :1 BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 8.

Publik HASJIM & GANDARA yangberalamatkan di Jalan Gumuruh No. 25 Gatot Subroto Bandung.d Laporan Auditor dan Keuangan per 31 Desember 2005 dengan badanhukum nomor 10663 / BH / PAD / KDK.10.13 tanggal 28 Januari1999 oleh Akuntan Publik HASJIM & GANDARA yangberalamatkan di Jl.

BGG tidak mengakui bukti penyetoran yang diajukan KFF berupalaporan keuangan Perseroan yang telah diaudit tersebut dan BGG mintabukti pembayaran/penyetoran atas saham yang telah diambil olen KFFdalam Perseroan.34.Bahwa apabila Termohon Kasasi keberatan atau tidak menerima hasilaudit yang dibuat oleh akuntan publik seharusnya Para Termohon Kasasimenjadikan akuntan publik sebagai pihak dalam gugatan.

Denganmenjadikan akuntan publik sebagai pihak maka Para Termohon Kasasidapat meminta pertanggungjawaban apabila ternyata laporan audit yangHalaman 63 dari 81 hal. Put. Nomor 346 K/Pdt/2017dibuatnya tersebut tidak benar;35.Bahwa akuntan publik berdasarkan Kode Etik Profesinya diwajibkanuntuk menjaga integritas dan objektivitas dalam menjalankan profesinyasebagai akuntan publik.

dari akuntan publik yang membuat laporankeuangan tersebut merupakan hal yang sangat penting sehingga dalamperkara a quo sangat perlu diikutsertakan akuntan publik dimaksudsebagai pihak dalam Gugatan;39.Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sangat berdasar apabila ParaPemohon Kasasi mendalilkan pentingnya keberadaan akuntan publikuntuk ikut dibawa sebagai pihak dalam perkara a quo.

Publik dan juga telah dilaporkan dalamSPT PPh Badan Bank Sakura tahun 2001;Harga Pokok Penjualan, Koreksi Positif sebesar Rp. 2.497.205.475,00Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Harga Pokok Penjualandengan rincian sebagai berikut: No.UraianJumlah(Rp) B.1Biaya atas demand deposit,borrowings, subordinate loans, swap costtime deposit, fund1.744.257.003 B.2 Reklasifkasi ke Other Operating Expense 752.948.472 B.1 Demand Deposit, time deposit, fund borrowings, subordinateloans, swap cost, koreksi

No. 301 B/PK/PJK/20092001 seharusnya hanya yang berdasarkan angka general ledger per31 Maret 2001 yaitu sebesar Rp. 32.262.154.009,00Tanggapan Pemohon Banding:Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebutkarena koreksi tersebut merupakan selisih kurs untuk saldo akunpendapatan operasional Bank Sakura selama bulan JanuariMaret2001 yang telah termasuk dalam laporan keuangan Bank Sakura per31 Maret 2001 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik danjuga telah dilaporkan dalam SPT PPh

publik dan kredit menurutlaporan keuangan 20012003 yang dipublikasi di suratkabar);Bahwa secara historis, sebagaimana dipaparkan di atas,ketentuan pajak sejak tahun 1998 sehubunganpenghitungan cadangan selalu. mengacu kepadaketentuan Bl.

Initerlihat dan ketentuan Pasal 1 ayat (4) dan (5) dan KMKNo. 68/KMK.04/1999 yang menyebutkan sebagai berikut :Jumlah kredit yang digunakan sebagai dasar untukmembentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud padaayat (2) dan ayat (3) adalah pokok pinjaman yangdiberikan oleh bank.pembentukan dan penghitungan dana cadangan piutangtak tertagih wajib diaudit oleh Akuntan Publik yangmenyatakan bahwa perhitungan dana cadangan piutangtak tertagih wajib diaudit oleh Akuntan Publik yangmenyatakan bahwa perhitungan

publik, dalam memeriksapemenuhan ketentuan tersebut, perlu menggunakan tolakukur yang jelas untuk mengaudit pembentuk danpenghitungan cadangan tersebut, maka ketentuan BImerupakan ketentuan yang paling representatif digunakansebagai acuan.