MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk seluruhnya;

3. Menyatakan perkawinan antara Penguggat dan Tergugat yang dilakukan di Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagaimana termuat dalam Surat Wiwaha Samkara (Pengukuhan Upacara Perkawinan Secara Agama Hindu) NO: 22/PHDI-KEC.T.S/ vIl/2009 Tertanggal 2 Mei 2016.

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadipertengkaran diantara mereka disebabkan karena masalah Tergugat yang sering keluarmalam dan bermain judi, karena pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal10terpisah sejak tahun 2011, dimana sejak berpisah anak hasil pernikahan mereka tinggal dandiasuh oleh Tergugat, dan bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidakberhasil sehingga mereka telah sepakat untuk bercerai dan membuat surat pernyataanperceraian yang disaksikan oleh PHDI

yang serupa), sehingga haltersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak adaalat bukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian gelar ataupemberian hak menggunakan gelar Gusti dari otoritas yang berwenang secaraadat seperti berbentuk surat pernyataan pemberian/memulihkan gelar dariraja/oangsawan yang berwenang atau sertifikat dari kerajaan tertentu, dan lainsebagainya, begitu juga perlu diketahui oleh otoritas agama yaitu PHDI

yang serupa), sehingga haltersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak adaalat bukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian gelar ataupemberian hak menggunakan gelar Gusti dari otoritas yang berwenang secaraadat seperti berbentuk surat pernyataan pemberian/memulihkan gelar dariraja/oangsawan yang berwenang atau sertifikat dari kerajaan tertentu, dan lainsebagainya, begitu juga perlu diketahui oleh otoritas agama yaitu PHDI

Penggugat denganTergugat yang dikarenakan masalah ekonomi dimana mereka berdua tidak bekerabahkan untuk membeli beraspun tidak ada hingga menyebabkan pertengkaran danketika mereka bertengkar, Tergugat sudah sering bolak balk pulang ke rumahsampai suatu ketka hampir 1 (satu) tahun tidak lagi dicari oleh Penggugat danakhimya pada tanggal 22 Desember 2016 mereka sudah berpisah dan membuatpernyataan perceraian yang diketahui pula oleh Kellan Desa Pakraman Banyualt,Kelian Banjar Dinas Banyualit Ketua PHDI

nnn nn enn nnn nnn en nnn nnn nnn e enn n nnnMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah perkawinan Para Pemohon adalah sah secara hukum; Menimbang, bahwa Para Pemohon samasama beragama Hindu,sehingga berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan maka untuk dapat dinyatakan sah makaPerkawinan Para Pemohon haruslah sah secara agama Hindu; Menimbang, bahwa menurut Keputusankeputusan dan Ketetapanketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI

Pemohon tersebut telahdilakukan secara sah menurut agama Hindu yaitu telah melakukan perkawinandengan melakukan upacara mabyakaon yang dipuput oleh Ida Pedanda IstiMade Gelgek (dewa saksi), telan menghaturkan segehan (butha saksi) dantelah disaksikan oleh Bendesa Adat dan Kelian Dinas setempat (Manusa saksi)serta telah pula diumumkan di Banjar dan tidak ada yang keberatan atasperkawinan anak Para Pemohon tersebut, di mana berdasarkan Keputusankeputusan dan Ketetapanketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di PHDI Senduro Lumajang pada 26 Februari 2000 yang telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan No. 02/ A.III.11.1/ Hd.1920/ 2001, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

Menyatakan demi hukum Perkawinan Penggugat (Neetu Singh) dengan Tergugat (Mohinder Singh) yang dilangsungkan secara agama Hindu Singh tanggal 16 Juni 2002 dihadapan Pendeta DALIP SINGH sesuai Surat Keterangan Nomor : 57/PHDI-SU-IX/2002 yang ditanda-tangani Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan (sekarang Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan) pada Tanggal 16 September 2002 sesuai Akta Perkawinan Nomor : 956/2002 yang ditanda-tangani

anak Para Pemohon tersebut telahdilakukan secara sah menurut agama Hindu yaitu telah melakukan perkawinandengan melakukan upacara mabyakaon yang dipuput oleh Ida Pedanda IstiKediri (dewa saksi), telah menghaturkan segehan (butha saksi) dan telahdisaksikan oleh Perbekel dan Kepala Dusun setempat (Manusa saksi) sertatelah pula diumumkan di Banjar dan tidak ada yang keberatan atas perkawinananak Para Pemohon tersebut, di mana berdasarkan Keputusankeputusan danKetetapanketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI

PHDI(Parisadha Hindu Dharma Indonesia) dan Kantor Catatan Sipil sebagai otoritasNegara kepada Pemohon;Menimbang, bahwa lebih lanjut dipertimbangkan apakah Hakim bisamemberikan ijin mengubah nama Pemohon yang sedemikian;Menimbang bahwa dalam Ketentuan Pasal 52 ayat (1) UndangundangNomor: 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan menentukan tentangganti nama seseorang dan yang dimaksud oleh ketentuan tersebut adalahpenggantian nama biasa atau pada umumnya yang menjadi wewenang PengadilanNegeri

Radius kesucian kawasan Pura Kahyangan Tiga dan pura lainnya;Penjelasan :Yang dimaksud kawasan tempat suci adalah kawasan di sekitar tempatsuci/oangunan suci yang ada di Bali yang disebut Pura atau Kahyanganyang berwujud bangunan yang disakralkan sebagai tempat memuja ldaSang Hyang Widhi Wasa, terdiri dari Kahyangan Tiga, DhangKahyangan, Kahyangan Jagat, Sad Kahyangan dan pura lainnya.Bhisama Parisadha Hindu Dharma Indonesia mengenai Kesucian PuraNomor 11/Kep//PHDI/1994 tertanggal 25 Januari 1994

Bhisama Kesucian Pura adalah norma agama yangditetapbkan oleh Sabha Pandita PHDI Pusat, sebagai pedomanpengamalan ajaran Agama Hindu tentang kawasan kesucian pura yangbelum dijelaskan secara lengkap dalam kitab suci ;Rincian Bhisama kesucian pura adalah :Hal. 6 dari 49 hal. Put. No.30 P/HUM/20101. Untuk Pura Sad Kahyangan' diterapkan ukuran Apeneleng Agung(minimal 5 km dari Pura) ;2. Untuk Pura Dang Kahyangan diterapkan ukuran Apeneleng Alit(minimal 2 km dari Pura) ;3.

No.30 P/HUM/2010(c) Berdasarkan Pasal 51 PP 26/2008 (Vide Bukti P6) penetapan suatukawasan sebagai kawasan berfungsi lindung (termasuk di dalamnyakawasan lindung setempat) wajidb memperhatikan penguasaan,pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) yang adasesual dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidangpertanahan ;(d) Bahwa penetapan kawasan lindung setempat yaitu kawasan tempatsuci dalam Perda 16/2009 sematamata hanya didasarkan padaBhisama PHDI tahun 1994.

Seharusnya Pemda Provinsi Balimenetapkan kawasan lindung setempat (termasuk kawasan tempatsuci) berdasarkan kajian P4T dan bukan berdasarkan PHDI tahun1994 ;(e) Bahwa penetapan kawasan sempadan jurang dalam Perda 16/2009tidak didukung dengan kajian P4T, sehingga penetapan kawasansempadan jurang ini telah menimbulkan keresahan di masyarakatpemilik tanah yang berlokasi di sekitar jurang ;(f) Kelalaian pemerintah daerah dalam melakukan kajian P4T dalamrangka menetapkan kawasan lindung setempat (yaitu

kekeluargaan dan oleh Tokoh Keagamaan/adat namun tidak berhasil,Penggugat dan Tergugat tetap sepakat untuk bercerai;Bahwa permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan bersamaTokoh Keagamaan/adat sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dihadapan KetuaMajelis Parisada Hindu Dharma serta pengurus Parisada Hindu Dharma;Bahwa saksi tidak hadir dalam pertemuan tersebut, namun ketua majelismenyampaikan masalah tersebut kepada saksi karena saksi selaku KepalaDesa;Bahwa tokoh adat yang dimaksud adalah PHDI

bernama Ida Pedanda Gede Putra, yangmana Gede Wijanegara berkedudukan sebagai Purusa dan samasamaberagama Hindu, dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ,sehinggaberdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan maka untuk dapat dinyatakan sah maka Perkawinan ParaPemohon haruslah sah secara agama Hindu; Menimbang, bahwa menurut Keputusankeputusan dan Ketetapanketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI

Mendapat rekomendasi dari Bupati dan Parisadha HinduDharma Indonesia ( PHDI) Jrocrnresonnnnrcnnnnrecnnonnrcnnnnsecananseccnnssacaccasecncanscaaccncnesc. Disediakan tanahGQ OSI jee nesses ee eereee eee eee6. Bahwa Tergugat dan Tergugat II pada tanggal 28 Maret 2002 telah membuatKesepakatan Bersama yang intinya Tergugat menjual Tanah Sengketa kepadaTergugat Il dan Tergugat II bersedia membeli Tanah Sengketa tersebut dariTergugat dengan harga Rp. 3.840.000.000,.

Foto Copy Surat Keterangan Nikah, Nomor :3302/K/PHDI/VII/2006, tertanggal 20Juli 20006, diberi tanda bukti P3;4 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5204080502110006, tanggal 5 Februari 2011,an.Kepala Keluarga Ngakan Ketut Mudnyana, diberi tanda bukti P4;Menimbang, bahwa, buktibukti surat tersebut telah diberi materai secukupnyadan bukti P1,P2, telah dicocokan ternyata sesuai dengan surat aslinya, bukti P3,P4fotocopy dari Fotocopy sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkansebagai bukti

Fotocopy Surat Pemberitahuan dari PARISADHA HINDU DHARMAINDONESIA (Majelis Teringgi Umat Hindu) (PHDI) Desa Tambarana,Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso, Nomor : 01/PHDITI/VIII/2012 tertanggal 15 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda P4.Menimbang, bahwa disamping Penggugat telah mengajukan bukti tertulis jugatelah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masingmasing yaitu saksi RU dan saksi ROyang masingmasing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidanganpada pokoknya sebagai berikut

AP, S.IP,NIP.1975062819941210001, selaku Pejabat Pencatatan Sipil KabupatenMamuju, diberi tanda P1;Fotokopi Surat Keterangan Pawidhi Widhanan (Keterangan Pernikahan)Nomor: 12/PHDI/BJW/10/2019, tanggal 30 Oktober 2019, antara WayanSuparka dengan Ni Wayan Darmiasih, yang ditandatangani oleh Made Olas,selaku Parisada Hindu Dharma Indonesia Desa Bajawali, diberi tanda P2;Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No.760201912060004, tanggal 13November 2019, atas nama Kepala Keluarga Drs.

XXXX Anak ke Pemohon XXXX Anak ke Il Pemohon IlXXXX Anakke Ill Pemohon lllXXXX Anak ke IV Pemohon IVXXXX Anak ke V Pemohon VXXXX Anak ke VI ( beralamat terakhir di XXXX Surabaya.Namun Saat ini keberadaannya tidak diketahui baik di dalam ataupunoa wo Phdi luar wilayah Indonesia ).7. XXXX Anak Ke VIl Pemohon VI8. XXXX Anak ke VIll Pemohon VII9. XXXX Anak ke IX Pemohon Vill.

TERGUGAT,diberi tanda T10.11 Foto Copy piagam No.61/X11/SWGAM/PHDI/2001.An.