pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah tentang keberatan dariPelawan atas pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan agunan kredit milikTerlawan atas objek sengketa yang menurut Pelawan adalah terdapat bagianmiliknya ;Bahwa dalil yang disampaikan Pelawan tersebut adalah mengadaada dansama sekali tidak berhubungan dengan Terlawan karena objek sengketa yangdianggap Pelawan adalah sebagian miliknya, tidak mempengaruhi apa yangtelah dimiliki oleh Terlawan yaitu pemegang Hak Tanggungan yang memilikihak preferen

Bahwa dalil yang disampaikan Pelawan adalah mengadaada samasekali tidak berhubungan dengan Terlawan karena obyek sengketayang dianggap Pelawan adalah sebagai miliknya, tidakmempengaruhi apa yang telah dimiliki oleh Terlawan yaituhalaman 29 Putusan Nomor : 1051/Pdt.BTH/2014/PN.SBY1.3.pemegang Hak Tanggungan yang dimiliki hak preferen terhadapagunan kredit atas nama Terlawan II ;Bahwa adanya perjanjian diantara keluarga Pelawan maupunTerlawan Il tentang pembagian hasil penjualan tanah milik orang tuaPelawan

perempuan lainya akanmendapat pembagian keuntungan sebesar 25 % dari keuntungan total, sehinggadalam hal ini Pelawan adalah Pelawan yang berikat baik dan benar ;Menimbang, bahwa terhadap dalil Pelawan tersebut dibantah oleh Terlawan dan Terlawan III, bahwa antara Pelawan dengan Terlawan dan Terlawan Ill tidak adahubungan hukum apapun dengan Pelawan, yang ada hubungan hukum hanyalahantara Terlawan dengan Terlawan Il yaitu berupa adanya Hak Tanggunganterhadap obyek sengketa, dimana Terlawan memiliki Hak Preferen

puluh satu juta tiga ratus riburupiah) sebagaimana tercantum pada Sertifikat Hak Tanggungan No.06536/2015 tanggal 09112015;Bahwa pengikatan dan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimanadimaksud diatas telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, terbuktidengan tidak adanya blokir atas Sertifikat sehingga dapat diikat HakTanggungan secara sempurna dan dibuktikan dengan munculnya SertifikatHak Tanggungan;Bahwa dengan dibebaninya Hak Tanggungan terhadap jaminan tersebutdiatas maka TERGUGAT mempunyai hak preferen

Bahwa perlu Penggugat pahami, UU Hak Tanggungan merupakan undangundang khusus yang memberikan hak relatif kepada Pemegang HakTanggungan Peringkat Pertama (Kreditur Preferen) untuk menjual obyekHak Tanggungan atas kekuasaan sendiri dan mengambil pelunasanpiutangnya dari hasil penjualannya itu apabila Debitur wanprestasi/ciderajanji;9.

Kompetensi Absolut;Bahwa Pengadilan Niaga Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa danmengadili permohonan kepailitan yang diajukan oleh PT ArthabuanaMargausaha Finance terhadap Termohon Pailit, adalah berupa PerjanjianLeasing Sewa Beli bukan perjanjian Hutang Piutang karena adanya jaminankebendaan, in casu berupa Surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB),dengan demikian kedudukan Pemohon Pailit adalah Kreditur Preferen hal initidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Undang Undang Nomor 37

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:Yang dimaksud dengan "Kreditor" dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren,kreditor separatis maupun kreditor preferen.

Khusus mengenai kreditor separatis dankreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpakehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitordan haknya untuk didahulukan.16 Bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut, Permohonan PKPU yang diajukanoleh Pemohon PKPU adalah sah dan berdasar hukum untuk dapat dikabulkan,oleh karena sudah tidak adanya kepastian kapan utang akan dibayar dankepentingan Pemohon PKPU tidak terlindungi, maka Permohonan PKPU

eksekusi pengosongan terhadap Ketua PengadilanNegeri setempat, sebagaimana diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2004 TentangPemberlakukan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung RI;Menimbang, bahwa memperhatikan halhal diatas, maka permohonan fiateksekusi obyek jaminan yang telah dipasang hak tanggungan dalam perkara a quobukanlah menjadi kewenangan majelis hakim untuk mengabulkannya dalam bentukmemberikan ijin atau memerintahkan pelaksanaan eksekusi, karena seharusnyaPenggugat sebagai kreditur preferen

Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara oleh yangbersangkutan sebagai yang berhak atas tanah serta diperkuat olehKesaksian oleh orang yang dapat dipercaya.b.Pengusaaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman tidakdipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahanyang bersangkutan atau pihak lainnya.Dengan demikian dari sisi hukum hak yang dimiliki oleh Pemohon Kasasiadalah merupakan surat keterangan berkaitan dengan Objek Sengketaadalah Hak Preferen (hak istimewa

), dimana untuk membuktikan adanyaHak Preferen tersebut kembali kepada bukti tulisan, yang merupakan suratpernyataan sepihak dari pemilik tanah adat sebelumnya yang diakui dandisetujui oleh Sempadan dan diketahui oleh RT, Desa, Lurah.

EddyDjohan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1475 tanggal 30 Desember 1986 an.Erni David Syukur maka Sertifikat Hak Tanggungan dimaksud telahmempunyai kekuatan hukum yang sama seperti halnya dengan suatuputusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (in kracht vangewijsde) dan demikian pula telah memberikan hak preferen kepadapemegangnya dalam hal ini Pelawan;Halaman 5 dari 25Putusan Perkara Nomor 374/Pdt./2020/PT MDNBahwa menurut M.

Erni David Syukur maka Sertifikat Hak Tanggungandimaksud telah mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti halnyadengan suatu putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap danpasti (in kracht van gewijsde) dan demikian pula telah memberikankekuatan eksekutorial dan hak preferen bagi Pembanding (dahulu Pelawan)sesual perintah Pasal 14 UU Hak Tanggungan;Bahwa dengan adanya Penetapan Sita Eksekusi atas objekobjek a quoberakibat tidak adanya kepastian hukum bagi Pembanding (dahuluPelawan) untuk melakukan

Bahwa berdasarkan daftar piutang tetap diakui PKPU, tidak ada satupunkreditur baik kreditur preferen maupun kreditur kKonkuren yang memiliki piutangdibawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yaitu sebagai berikut:a. KPP Pratama Kramat Jati dengan total nilai tagihnan sebesarRp101.994.842,00 dan Rp1.600.000.000,00;b. LHP Law Corporation dengan total nilai tagihan Rp250.000.000,00;c. Pemohon Peninjauan Kembali dengan iotal nilai tagihanRp888.225.000,00;d.

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah berulangkalimenyampaikan keberatan terhadap proposal perdamaian tersebut baiksecara lisan maupun secara tulisan disebabkan karena terlihat jelas tidakadanya kreditur preferen dan konkuren yang memiliki piutang dibawahRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan disparitas antara masingmasing kreditur yaitu dimulai dengan nominal Rp101.994.842,00 (seratusHalaman 19 dari 35 hal. Put.

Nomor 155 PK/Pdt.SusPailit/2017period dimaksud akan dimulai setelah perjanjian perdamaian dihomologasi oleh Pengadilan Niaga;Sedangkan terlihat jelas tidak adanya kreditur preferen dan konkurenyang memiliki piutang dibawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)dengan disparitas antara masingmasing kreditur yaitu dimulai dengannominal Rp101.994.842,00 (seratus satu juta sembilan ratus sembilanpuluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) sampaidengan Rp39.873.040.000,00 (tiga puluh sembilan

Notaris/PPATKabupaten Purbalingga Jo Sertipikat Hak Tanggungan (SHT)Peringkat Pertama No. 00419/2011 dan Sertipikat HakTanggungan (SHT) Peringkat Kedua No. 02829/2012 yangditerbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purbalingga;Sehingga dengan telah dilekatkan Hak Tanggungan, makaTERGUGAT mempunyai Hak Preferen untuk mendapatkanpelunasan atas seluruh kewajiban dari PENGGUGAT, jikadikemudian hari PENGGUGAT Wanprestasi; itB Bahwa sebagaimana telah diakui sendiri oleh PENGGUGATdalam dalil

Rp. 427.308.199, (EmpatRatus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Ribu SeratusSembilan Puluh Sembilan Rupiah), dan guna penyelesaianseluruh kewajiban tersebut, PENGGUGAT REKONPENSI memilikiHak Preferen sebagaimana ditegaskan oleh UU No. 4 tahun1996 untuk menjual jaminan sebagaimana yang menjadiJaminan atas Fasilitas Kredit/Hutang yang diberikanPENGGUGAT REKONPENSI kepada TERGUGAT REKONPENSIapabila TERGUGAT REKONPENSI Ingkar Janji/Wanprestasi atasPerjanjian Kredit melalui Pelelangan Umum yang hasilnya

Bahwa Tergugat masih memiliki hutang sebesar Rp.427.308.199, (empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratusdelapan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) danPenggugat memiliki hak preferen sebagaimana diatur dalamUU No. 4 Tahun 1996 untuk menjual jaminan melaluipelelangan umum apabila Tergugat ingkar janji / wanprestasidan hasilnya akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat2.

dengan ketentuan sita yang mensyaratkan harus ada sangkaaan yangHalaman 7 dari 9 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2019/PN Ckrberalasan bahwa Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakanmencari akal akan menggelapkan atau melarikan barangbarangnya, makaHakim berpendapat oleh karena harta yang dimintakan sita tersebut telah dalambentuk hak tanggungan dimana tidak terdapat alasan Tergugat akanmemindahkan hartanya tersebut dan Penggugat adalah pemegang haktanggungan yang secara otomatis mempunyai hak preferen

kembali bahwa daililRekonvensi yang telah disampaikan Penggugat Rekonvensi dalam Eksepsidan Jawaban merupakan satu kesatuan dan dianggap telah disampaikankembali dan merupakan bagian dalam Gugatan Rekonvensi ini;Bahwa jumlah seluruh kewajiban dari Para Tergugat Rekonvensi masihmemiliki hutang sebesar Rp435.622.773,00 (Empat Ratus Tiga Puluh LimaJuta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh TigaRupiah), dan guna penyelesaian seluruh kewajiban tersebut, PenggugatRekonvensi memiliki Hak Preferen

Bahwa karena atas Tanah Sengketa pada waktu itu telah dibebani haktanggungan maka terhadapnya memberikan hak didahulukan ataudiutamakan hak preferen kepada Tergugat! sebagai Kreditur yangberitikad baik yang telah memberikan kredit kepada Penggugat selakuDebitur dengan persetujuan Jumadi Parmin selaku Suaminya denganjaminan Tanah Sengketa sehingga karenanya secara hukum Tergugat harus dilindungi dan atau didahulukan hakhak dan kepentingannya;.

No. 239/PDT.G/2011/PN.Jkt.UT dan mengembalikan Bidang Tanah danBangunan SHGB No.125/Rawa Laut dalam status semula, yaitu sebagai jaminan kreditatas hutang TERLAWAN II kepada PELAWAN serta menyatakan PELAWAN tetapmendapatkan hak preferen atas Tanah dan Bangunan SHGB No.125/Rawa Laut tersebut;Menghukum TERLAWAN I dan TERLAWAN II untuk membayar biaya perkara.SUBSIDAIR: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain,mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequa et bono).Menimbang

No. 239/PDT.G/2011/PN.Jkt.UTuntuk segera diangkat dan mengembalikan Bidang Tanah dan Bangunan SHGBNo.125/Rawa Laut dalam status semula, yaitu sebagai jaminan kredit atas hutangTERLAWAN II kepada PELAWAN serta menyatakan PELAWAN tetap mendapatkanhak preferen atas Tanah dan Bangunan SHGB No.125/Rawa Laut tersebut;.4 Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya perkara ini sejumlahRp.1.691.000, ( satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah

UU Kepailitan & PKPU, mengatur sebagai berikut :"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunassedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakanpailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupunatas permohonan satu atau lebih kreditornya".Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU, mengatur sebagaiberikut :"Yang dimaksud dengan "Kreditor" dalam ayat ini adalah baik kreditorkonkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen

Khusus mengenaikreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukanpermohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaanyang mereka miliki terhadap harta Debitor dan haknya untuk didahulukan.Bilamana terdapat sindikasi kreditor maka masingmasing Kreditor adalahKreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2."

Hal inidikarenakan prinsip hukum jaminan bahwa hak preferen dariKreditor pemegangnya (Kreditor Preferen) terhadap hartakekayaan yang telah sah diikat oleh suatu) hak jaminankebendaan adalah diutamakan (droit de preference), prinsiphukum jaminan mana antara lain ditegaskan dalam Pasal 6 UUHak Tanggungan. Oleh karena nya Terlawan sebagai pemegangHak Tanggungan menjadi kreditor yang diutamakan atas objek aquo.12.

Kreditor PreferenKewajiban kepada kantor Pajak dan karyawan selaku kreditor Preferen akandiselesaikan sesuai dengan perundangundangan yang berlaku.B. Kreditor SeparatisKewajiban kepada PT. Bank Tabungan Negara (BTN) selaku KreditorSeparatis sebagai berikut :B.1 Pembayaran seluruh utang pokok dan denda yang tertunggak dalamjangka waktu 2 (dua) tahun ditambah dengan grace periode selama 1(Satu) tahun;B.2 Penghapusan BungaB.3 Penghapusan Personal Gauarentee (PG) atas nama Prof. DR. IR.

Kreditor PreferenKewajiban kepada kantor Pajak dan karyawan selaku kreditor Preferen akandiselesaikan sesuai dengan perundangundangan yang berlaku.E. Kreditor SeparatisKewajiban kepada PT. Bank Tabungan Negara (BTN) selaku KreditorSeparatis sebagai berikut :B.1 Pembayaran seluruh utang pokok dan denda yang tertunggak dalamjangka waktu 2 (dua) tahun ditambah dengan grace periode selama 1(Satu) tahun;B.2 Penghapusan BungaB.3 Penghapusan Personal Gauarentee (PG) atas nama Prof. DR. IR.

Debitur tersebut di atas dan;f. melakukan halhal lain yang menurut undangundang dan peraturanhukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua(ic Pihak Kreditur pemegang hak tanggungan) perlu dilakukan dalamrangka melaksanakan kuasa tersebut ;Bahwa dengan adanya Akta Pengikatan Hak Tanggungan, jangka waktuAkad Pembiayaan Al Murabahah No. 8944/CF/16/15/1 tanggal 16Oktober 2015 s/d 16 September 2019 maka secara jelas menjamin hakTergugat untuk mengambil pelunasan kredit pertama ( hak preferen

) darihasil penjualan obyek Agunan dan karenanya Tergugat layakmemperoleh perlindungan hukum ;Bahwa merupakan suatu kebenaran yang tidak dapat disangkal ataudipungkiri lagi jika objek perkara telah dibebani hak tanggungan makaTergugat selaku pihak yang beritikad baik "te goeder trouw" mempunyalhak didahulukan atau diutamakan "hak preferen sehingga secara hukumharuslah diberikan perlindungan dan didahulukan dalam pemenuhan hakhak dan kepentingannya ;Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya a quo senyatanya

Menyatakan pengikatan hak tanggungan atas tanah dan bangunan objeksengketa tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehinggasudah tidak lagi menjadi piutang yang diutamakan (preferen) akan tetapimenjadi piutang biasa (konkuren) sehingga untuk mengajukan lelangjaminan objek sengketa harus didahului dengan gugatan lewat pengadilan;5.

Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Konvensimerupakan Kreditur Preferen berhak atas obyek sengketa;4. Menetapkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang terletak diPerum Citra Mountana Blok D Nomor 3 Sidorejo Salatiga yang berdiri diatas Sertifikat Hak Milik 4560/Sidorejo Lor seluas 140 m?;5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmeninggalkan objek sita yang terletak di Perum Citra Mountana Blok DNomor 3 Sidorejo Salatiga;6.

Pdt/2017 Menyatakan demi hukum, Penggugat sebagai debitur pengganti dariTergugat Il dan Turut Tergugat atas Perjanjian Kredit Nomor0001320130110000029 tanggal 24 April 2013; Menghukum Tergugat II dan Turut Tergugat untuk tunduk pada putusandalam perkara ini; Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Dalam Rekonvensi: Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian; Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah kreditur yang beritikad baik; Menyatakan Penggugat Rekonvensi merupakan kreditur preferen

Bahwa mengingat hutang Terlawan I kepada Terlawan II dijamin dengan HakTanggungan (Hak Preferen) sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No.201 tanggal 23 April 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan LhokseumaweJo.

No. 5/Pen.Pdt.Eks/2014/PN.Lsm aquoadalah sah dan didasarkan pada dasardasar dan alasan hukum yang sah dan jelas, sehinggakarena itu tidak ada alasan hukum untuk dilakukan perlawanan dan tidak ada alasan hukumuntuk diminta pembatalan dan oleh karena itu tuntutan Pelawan menuntut pembatalanPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe aquo tidak beralasan hukum dan harusditolak ; 2922222 22222222 nena nnn nnn nnnBahwa mengingat hutang Terlawan I kepada Terlawan II dijamin dengan HakTanggungan (Hak Preferen