No.1264 K/Pdt/210 tanggal 26 Nopember 2010 junctis PutusanPengadilan Tinggi Denpasar No.113/Pdt/2008/PT.Dps tanggal 30 Oktober2008 dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.382/Pdt.G/2006/PN,Dpstanggal 19 Juli 2007.3. Bahwa selain itu, pada saat ini telah ada upaya hukum luar biasa PeninjuanKembali yang dimohonkan PT.Bank Permata, Tbk selaku Terlawan V (d/hTergugat Il), terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I.

pengelolaan management Hotel White Rose (d/h HotelLG) dan kepemilikan atas sahamsaham dalam Terlawan IV selaku pemilikdan pengelola Hotel White Rose (d/h Hotel LG).Bahwa pada tanggal tanggal 19 Juli 2007 sesuai Putusan No,382/Pdt.G/2006/PN.Dps Pengadiian Negeri Denpasar telah memutuskan Perkaraaquo dengan amar Putusan yang pada pokoknya adalah "Menyatakangugatan Para Penggugat tidak dapat diterima", dan kemudian pada tanggal30 Oktober 2008 Pengadilan Tinggi Denpasar, sesuai Putusan No.113/Pdt/2008/PT.Dps

Sutrisno TanuwidjajatersebUt j 299 nnn nnn n nnn nnn nnn nnn ence cence neem nnn nnn nnnnn manna mannanMembatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan No.113/Pdt/2008/PT.Dps tanggal 30 Oktober 2008 yang menguatkan putusan PengadilanNegeri Denpasar No. 382/Pdt.

Bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik, karenaPelawan sama sekall tidak terlibat sengketa dalam Perkara No.382/Pdt.G/2006/PN.Dps, dan selain itu obyek sengketa dan yang akan dieksekusidalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1264K/Pdt/210 tanggal 26Nopember 2010 junctis Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.113/Pdt/2008/PT.Dps tanggai 30 Oktober 2008 dan Putusan Pengadilan NegeriDenpasar No.382/Pdt.G/2006/PN.Dps tanggai 19 Juli 2007.PELAWAN ADALAH PELAWAN YANG BENAR DAN BERITIKAD

Jak.SelJunctis Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.23/Pdt/2000/PT.DKI, PutusanKasasi No.2736K/Pdt/2001 dan Putusan PK No.136 PK/PDT/2004;Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.59/Pdt.G/1999/PN.Dps JunctisPutusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.100/PDT/2000/PT.DPS, PutusanKasasi No.3076 K/Pdt/2001 , dan Putusan PK No.88 PK/PDT/2004.Meskipun telah ada putusanputusan positip terdahulu terhadap objeksengketa yang sama, namun Majelis Hakim Kasasi No.1264 K/Pdt/2010sama sekali tidak mempertimbangkannya dalam

Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp491.000,00(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonanPenggugat/ Pembanding juga Terbanding putusan Pengadilan Negeri tersebuttelah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor148/PDT/2015/PT.DPS tanggal 5 Nopember 2015 dengan amar sebagaiberikut: Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugatmaupun Tergugat; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar

dalam tingkat bandingditetapbkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); Menolak gugatan Penggugat/ Pembanding/ Terbanding selain danselebihnya;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTergugat/ Terbanding juga Pembanding pada tanggal 21 Desember 2015kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ Terbanding juga Pembanding tanpaperantaraan kuasanya, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor148/Pdt/2015/PT.Dps

dan jumlah hutang, seharusnya jaminandijual dan dari hasil penjualan diambil untuk pelunasan hutang, dengandemikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietonvantkelijke verklaard);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidakperlu. mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agungberpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dari Pemohon Kasasi MADE RADET dan membatalkan PutusanPengadilan Tinggi Denpasar Nomor 148/PDT/2015/PT.DPS

biayaperkara dalam semua tingkat peradilan;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MADE RADETtersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor148/PDT/2015/PT.DPS

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Singaraja tersebut di atasTergugat dan Nengah Soada mengajukan banding kemudianPengadilan Tinggi Denpasar menjatuhkan putusan Nomor 144/Pdt/1985/PT.Dps yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILI : Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dariPara Tergugat Pembanding tersebut;e Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 20Oktober 1981 Nomor 80/PN.Sgr/Pdt/1981 antara kedua belah pihakyang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat

banding;e Menghukum kepada Para TergugatPembanding untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkatbanding saja diperhitungkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Dan pada tanggal 2 Juni 1986 putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor144/Pdt/1985/PT.Dps telah mempunyai kekuatan hukum tetap;4.

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 144/Pdt/1985/PT.Dps telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap makaorang tua Penggugat Wayan Sukrada mengajukan permohonaneksekusi pada Pengadilan Negeri Singaraja dan pelaksanaan eksekusiatas putusan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1990;5.

Bahwa mengingat amar putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 80/PN.Sgr/Pdt/1981 jo. amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor144/Pdt/1985/PT.Dps, jelaslah yang berhak atas objek sengketa adalahPenggugat sehingga hibah atas tanah sengketa antara Tergugat kepadaalmarhum Ketut Suarnata kemudian almarhum Ketut Suarnatamenjualnya kepada Tergugat II dan Tergugat II menjualnya lagi kepadaTergugat Ill adalah perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum;10.Bahwa oleh karena hibah atas tanah sengketa dari

gugatan Penggugat tidak dapat diterima;DALAM REKONVENSI :e Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapatditerima ;DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :e Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmembayar biaya perkara ini sebesar Rp1.184.000,00 (satu jutaseratus delapan puluh empat ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan ParaTergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh PengadilanTinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 127/Pdt/2011/PT.Dps

., tanggal 24 Pebruari 2011 tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan Nomor 39/PDT/2011/PT.DPS.

Bahwa, putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 39/PDT/2011/PT.DPS., tertanggal 7 Juni 2011 yang menguatkanputusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 53/Padt.G/2010/PN.Gir,tertanggal 24 Pebruari 2011 mempermasalahkan: mengapaperjanjian baru dipermasalahkan setelah Termohon Kasasi/Michael John Renehan selesai membangun rumah ? Iltumenunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak mengerti masalah yangsebenarnya ! Pemohon Kasasi/Ida Ayu Putu Eka Kartika tidakpernah mempermasalahkan tentang perjanjian.

No. 2785 K/Pdt/201 1PDT/2011/PT.DPS tersebut juga tidak mempertimbangkan faktafakta hukumsecara lengkap yang terungkap di sidang Pengadilan dalam Perkara NomorRegister 53/Pdt.G/2010/PN.Gir, dimana antara Pemohon Kasasi Penggugat Pembanding dengan Termohon Kasasi/Tergugat/ Terbanding tidak adahubungan hukum dan/atau persetujuan dengan Saksi Dr. James HughTaylor masalah pembayaran uang sewa termasuk lewat transfer sebagaibukti pembayaran tidaklah dapat diterima, dan keterangan Saksi Dr.

Bahwa, Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat denganpertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar padahalaman 36 dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dalam PutusanNomor 39/PDT/2011/PT.DPS yang menyatakan : menimbang, bahwaatas perjanjian tanggal 5 Januari 2005 (vide P2) yang kemudianditerjemahkan dalam bahasa Indonesia (vide P3) tersebut berdasarkanPasal 2 dinyatakan perjanjian ini juga berlaku sebagai kwintansi yangHal. 53 dari 37 halaman. Put.

No. 2785 K/Pdt/201158e Bahwa, apa yang didalilkan dalam Kontra Memori (dalam putusanPengadilan Tinggi Nomor 39/Pdt/2011/PT.Dps., tertanggal 7 Juni 2011,halaman 4 baris 2329), sangatlah tidak biasa, karena keluarnya orangasing dengan status EPO ini berarti orang asing yang bersangkutansudah tidak terikat dan/atau sudah melepaskan segala sesuatu yangdidapat sesuai dengan ijin Keimigrasiannya, karena EPO dipakai untukmengakhiri Ijin tinggal atau kedudukannya di Wilayah Negara RepublikIndonesia.

Putusan PengadilanTinggi Denpasar Nomor : 157/Pdt/2003/PT.Dps.

Perkara No.157/PDT/2003/PT.Dps Jo. Perkara No. 1690K/Pdt/2004.

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.157/PDT/2003/PT.Dps Jo.

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor:157/Pdt/2003/PT.Dps. Tanggal 7 Januari 2004, Jo.

Putusan Pengadilan TinggiDenpasar No. 89/Pdt/2002/PT.DPS tanggal 10 Juli 2002 Jo. PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 817 K/Pdt/2005, Penggugatadalah pemilik sah atas bidang tanah seluas 3000 M2 dan 2000 M2 yangHal. 1 dari 19 hal. Put. No.656 K/PDT/2013berasal dari pipil No. 350, persil No. 5b, Klas Ill seluas 47950 M2 atas nama Nyoman Puk (ayah dari Tergugat dan Tergugat Il) tanah yang terletak diJalan Raya Uluwatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;.

Bahwa terhadap bidang tanah seluas 3000 M2 tersebut Tergugat lllmelakukan perlawanan terdaftar dalam perkara perlawanan No. 256/Plw/2007/PN.Dps, perlawanan tersebut ditolak Pengadilan Negeri Denpasardalam Putusannya tanggal 8 April 2008 No. 256/Plw/2007/PN.Dps yangamarnya berbunyi : Menolak Perlawanan dari Pelawan Wayan TangPutusan tersebut dikuatkan Pengadilan Tinggi Denpasar dalam putusannyatertanggal 10 November 2008 No. 110/Pdt/2008/PT.DPS dan dikuatkandalam pemeriksaan kasasi Mahkamah Agung

PutusanPengadilan Tinggi Denpasar No. 89/Pdt/2002/PT.DPS tanggal 10 Juli 2002Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 817 K/Pdt.2005,karena tanah tersebut dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat llsampai saat ini;. Bahwa tanah seluas 2000 M2 milik Penggugat berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Denpasar No. 221/Pdt.G/2001/PN.Dps tanggal 14Februari 2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 89/Pdt/2002/PT.DPS tanggal 10 Juli 2002 Jo.

;Berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan perbuatan Tergugat Ill menguasai tanah sengketa yang telahsah menjadi hak milik Penggugat sesuai Putusan Pengadilan NegeriDenpasar No. 221/Pdt.G/2001/PN.Dps tanggal 14 Februari 2002 jo.Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 89/Pdt/2002/PT.DPS tanggal 10Juli 2002 Jo.

Keberatan kesembilan:Bahwa Putusan Judex Facti (Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.137/Pdt/2012/PT.DPS. tanggal 23 Oktober 2012 Jo. Putusan PengadilanNegeri Denpasar No. 763/Pdt.G/2011/PN.Dps tanggal 14 Juni 2012) dalampertimbangan hukumnya telah salah dan keliru dalam penerapan bebanpembuktian in casu bukti T.ll1, yaitu Akta Jual Beli No. 319/2006 tanggalHal. 13 dari 19 hal. Put. No.656 K/PDT/201320 Juli 2006 yang dibuat oleh Notaris/PPAT.

51/PDT/2015//PT.DPS

Putusan Pengadilan Tinggi DenpasarNomor : 38/PDT/2012/PT.Dps. tanggal 25 Juli 2012 Jo. PutusanMahkamah Agung RI Nomor : 332K/Pdt/2013 tanggal 24 September2013 dalam perkara antara Wayan Kerepet (Terlawan ) melawan Nyoman Pursa (Turut Terlawan I), Nengah Togor (Turut Terlawan Il), Wayan Roda (Turut Terlawan Ill), Ni Luh Kicen (Turut Terlawan IV),Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tertulis dalam putusan perkaratersebut Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung (Turut TerlawanV) dan A.A.

Putusan Pengadilan Tinggi DenpasarNomor : 38/PDT/2012/PT.Dps. tanggal 25 Juli 2012 Jo. PutusanMahkamah Agung RI Nomor : 332K/Pdt/2013 tanggal 24 September2013 antara Wayan Kerepet (Terlawan ) melawan Nyoman Pursa(Turut Terlawan 1), Nengah Togor (Turut Terlawan Il), Wayan Roda(Turut Terlawan Ill), Ni Luh Kicen (Turut Terlawan IV), KantorPertanahan Kabupaten Badung tertulis dalam putusan perkara tersebutKantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung (Turut Terlawan V) danA.A.

PutusanPengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 38/PDT/2012/PT.Dps. tanggal 25Juli 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 332K/Pdt/2013tanggal 24 September 2013 dalam perkara antara Wayan Kerepet(Terlawan ) melawan Nyoman Pursa (Turut Terlawan ), NengahTogor (Turut Terlawan Il), Wayan Roda (Turut Terlawan Ill), Ni LuhKicen (Turut Terlawan IV), Kantor Pertanahan Kabupaten Badungtertulis dalam putusan perkara tersebut Kantor Badan PertanahanKabupaten Badung (Turut Terlawan V) dan A.A.

Putusan Pengadilan TinggiDenpasar Nomor : 38/PDT/2012/PT.Dps. tanggal 25 Juli 2012 Jo. PutusanMahkamah Agung RI Nomor : 332K/Pdt/2013 tanggal 24 September 2013 ; Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka Pelawan mohon agarPengadilan Negeri Denpasar setelah memeriksa perkara ini, berkenanmenjatuhkan putusan Sebagal Derikut : n=ss0nnsstmeennnnnimmiennnsnnmsnmnenennnns1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya; 2. Menyatakan hukum Pelawan adalah Pelawan yang benar ;3.

berikut :Dalam Eksepsi : Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II ditolak ;Hal. 3 dari 9 hal.Put.No. 364 K/Pdt/2003Dalam Pokok Perkara : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp 189.250, (seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluhrupiah) ;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan No.7/PDT/2001/PT.DPS

Bahwa Pemohon Kasasi/semula Penggugat sangat keberatan atas putusanPengadilan Tinggi Denpasar No. 7/Pdt/2001/PT.Dps tanggal 22 Februari2001, oleh karena judex facti telah salah dalam penerapan hukumnya ;2.

(pbenyepihan dari Nang Sudana) disebelah selatan,akan tetapi melalui putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.147/Pdt/2000/PT.Dps, putusan tersebut dibatalkan, ini artinya tanahpeyepihan di sebelah selatan tidak terbukti ;Jadi dari sebab yang nyata, jelasjelas Pengadilan Tinggi Denpasarmelandasi putusannya atas sesuatu/fakta hukum yang tidak ada/sangatberlebihan sehingga antara putusan No. 147/Pdt/2000/PT.Dps, denganputusan No.7/Pdt/2000/PT.Dps, terdapat halhal yang sangat kontradiktif,jelasnya atas

Jadiberdasarkan fakta hukum di atas sangatlah jelas bahwa penerbitansertifikat atas tanah sengketa menyalahi prosedur hukum, untuk itu dalamtingkat kasasi putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 7/Pdt/2001/PT.Dps pantas dibatalkan karena bertentangan dengan hukum.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai alasan ke 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 danQ:bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenaPengadilan Tinggi/judex facti tidak salah dalam menerapkan

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor177/Pdt.G/2001/PT.Dps., tanggal 20 Maret 2002, Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 2291 K/Pdt/2002, tanggal 6 Februari 2003, olehHal. 23 dari 74 Hal.

PutusanPengadilan Tinggi Denpasar Nomor 177/Pdt.G/2001/PT.Dps.,tanggal 20 Maret 2002, Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 2291 K/Pdt/2002 tanggal 6 Februari 2003 yangditandatangani oleh Nyoman Darma telah dilampirkan dalam berkasperkara;8.

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 177/Pdt/2001/PT.Dps., tanggal 20 Maret 2002 jo.

Denpasar Nomor 177/Pdt.G/2000/PT.Dps., tanggal 20Maret 2002, menerima eksepsi dan menolak gugatan Penggugat(Penggugat /Pemohon peninjauan kembali dikalahkan);3. Putusan kasasi Nomor 2291 K/Pdt/2002, tanggal 6 Februari 2003,menolak permohonan kasasi Pemohon kasasi (Penggugat/Pemohonpeninjauan kembali juga dikalahkan);4.

Putusan Pengadilan Tinggi DenpasarNomor 177/Pdt.G/2000/PT.Dps, tanggal 20 Maret 2002 jo. PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 2291 K/Pdt/2002,tanggal 6 Februari 2003 jo Putusan PK No.61 PK/PDT/2004, tertanggal 23November 2005;8.

33/Pid.Sus/2012/PT.Dps

Putusan No.33/Pid.sus/2012/PT.Dps.

Putusan No.33/Pid.sus/2012/PT.Dps. Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum,Pengadilan Negeri Negara telah menjatuhkan putusan Nomor : 32/Pid.sus/2012/PN.NGR. tanggal 16 April 2012 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut ; 1. Menyatakan Terdakwa IDA BAGUS KOMANG WIRATA terbuktibersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanaMenelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga; 2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam)bulan ; 3.

Pid/2012/PT.Dps, untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari danHal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.33/Pid.sus/2012/PT.Dps.tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh HakimKetua Majelis tersebut, dengan dihadiri HakimHakim Anggota serta LKETUT ARNAWA,SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penutut Umum dan Terdakwa dalam perkara ini ; HAKIM HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELIStt.d. t.t.d.IDA BAGUS DJAGRA,SH.

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayarbiaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.726.000,00(satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugatputusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan TinggiBali dengan Putusan Nomor 121/Pdt/2018/PT.DPS.,

Nomor 2782 K/Pdt/2019Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal4 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini,Pemohon Kasasi meminta agar:Dalam Eksepsi: Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;Dalam Konvensi: Menyatakan menolak atau membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi BaliNomor 121/PDT/2018/PT.DPS., tanggal 9 Oktober 2018 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor482/Pdt.G/2017/PN.Dps., tanggal 26 April 2018, yang mengabulkanpetitum

gugatan Termohon Kasasi sebagaimana tersebut pada gugatanwanprestasi Termohon Kasasi tanggal 19 Juni 2017 angka2, angka3dan angka5;Dalam Rekonvensi: Menyatakan menolak atau membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi BaliNomor 121/PDT/2018/PT.DPS., tanggal 9 Oktober 2018 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor482/Pdt.G/2017/PN.Dps., tanggal 26 April 2018, yang menolak petitumgugatan rekonvensi Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut padaeksepsi, Jawaban dan rekonvensi Pemohon Kasasi tanggal

5 Oktober2017 Angka2, Angka3, Angka4, Angka5, Angka6 dan Angka7; Menyatakan mengabulkan petitum gugatan rekonvensi Pemohon Kasasisebagaimana tersebut pada eksepsi, jawaban dan rekonvensi PemohonKasasi tanggal 5 Oktober 2017 angka2, angka3, angka4, angka5,angka 6 dan angka7;Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Menyatakan menolak atau membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi BaliNomor 121/PDT/2018/PT.DPS., tanggal 9 Oktober 2018 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor482/Pdt.G/2017/PN.Dps.,

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugatputusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan TinggiDenpasar dengan Putusan Nomor 13/Pdt/2011/PT.Dps tanggal 17 Maret 2011;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPenggugat/Pembanding pada tanggal 30 Maret 2011 kemudian terhadapnyaoleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi

Bahwa setelah Pemohon Kasasi mempelajari dengan saksamaterhadappertimbanganpertimbangan hukum dalam putusan PengadilanTinggiDenpasar Nomor 13/Pdt/2011/PT.Dps. tanggal 17 Maret 2011menurutPemohon Kasasi, Majelis Hakim banding melanggar hukum/yurisprudensitetap Mahkamah Agung karena dalam putusan banding Nomor 13/Pdt/2011/PT.Dps. tanggal 17 Maret 2011 Majelis tersebut dalampertimbangan hukumnya berkesimpulan:Bahwa untuk mencapai adanya keadilan itu, maka penyebab cekcokharus pula dibuktikan oleh Penggugat

sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, apalagi dalam Replik Penggugat/Pembanding disebutkan bahwa penyebab cekcok antara Penggugatdengan Tergugat dikarenakan Tergugat telah berselingkuhdengan pria lain (tetangga), tapi kenyataan fakta di persidangan tidakada satu buktipun yang diajukan oleh Penggugat, baik itu suratmaupun saksi yang membuktikan bahwa Tergugat telah berselingkuhdengan orang lain; (vide: halaman 45 dari putusan Pengadilan TinggiDenpasar Nomor 13/Pdt/2011/PT.Dps

7/PID/2017/PT.DPS

Penahanan Hakim Tinggi Bali Nomor : 270/PEN.PID/2017/PT.DPS sejaktanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017 ;6.

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor: 24/PEN.PID/2017/PT.DPS sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengantanggal 26 Maret 2017 ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan semua suratsurat yangbersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyartanggal 21 Desember 2016 Nomor : 141/ Pid.B/ 2016 / PN.Gin dalamperkara terdakwa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa PenuntutUmum Nomor : Reg.Perk.PDM49/GIANY/10/2016 tertanggal

Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,(lima ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukanmemori banding tertanggal 12 Januari 2017 dalam perkara aquo , yang padapokoknya meminta sebagai berikut :Halaman 6 daril 0 Halaman Putusan No 7/PID/2017/PT.DPS Menerima permohonan banding dari Terdakwa WAYAN DAYUHtersebut ; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor:141/Pid.B/2016/PN.Gin tanggal 21 Deember 2016 ;MENGADILI SENDIRI : Menyatakan Terdakwa

M.Si. dan BAMBANGSUNARTOUTOYO.S.H..M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkanPenetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 19 Januari 2017Nomor : 7 / Pen.Pid/ 2017 /PT.DPS untuk memeriksa dan mengadili perkaraini dalam Tingkat Banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hariHalaman 9 daril0 Halaman Putusan No 7/PID/2017/PT.DPSJUMAT, tanggal 3 Februari 2017 dalam sidang yang dinyatakan terbukauntuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim HakimAnggota tersebut serta

,M.HumNIP : 19570827 198603 1 006Halaman 10 dari10 Halaman Putusan No 7/PID/2017/PT.DPS

No.150/Pdt/2009/PT.DPS jo.No.141 K/Pdt/2011 jo.

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 3Pebruari 2010, No.150/Pdt./2009/PT.Dps Jo.

Sel.26.Bahwa tuntutan PARA PENGGUGAT yang meminta agar putusanperkara perdata No. 80/Pdt.G/2008/PN.DPS Jo No. 150/Pdt/2009/PT.DPS jo. No. 141 K/Pdt/2011 jo.

sebidang tanah yangterletak di Desa Petang , sebagaimana tertuang dalam Sertifikat HakMilik Nomor : 831/Desa Petang , dengan surat ukur Nomor : 00732/PETANG/2013 tanggal 1172013 , luas 1.430 M2 kepada PenggugatIntervensi sebagai Pihak pembeli yang sah dalam keadaan baik dan bilaperlu. pelaksanaannya dengan bantuan alat negara/polisi;B Bahwa atas di Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 763/Pdt.G/2013 tanggal 7 Juli 2014 , dikuatkan oleh Pengadilan TinggiDenpasar dalam Putusan Nomor 130/Pdt/2014/PT.Dps

ribuC Bahwa berdasarkan Catatan yang diterbitkan oleh Panitera PengadilanNegeri Denpasar yaitu menyebutkan : e Dicatat disini bahwa Pemohon Kasasi tidakmengajukan memori Kasasi sampai dengan tanggal 27Januari 2015, telah melampui batas yang ditentukanUndangUndang yaitu 14 (empat belas) hari setelahmenyatakan kasasi sehingga tidak memenuhi syaratformal sebagaimana Perma Nomor Tahun 2001 danPasal 45 A ayat (3) UndangUndang No.5 Tahun 2004,maka Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor :130/Pdt/2014/PT.Dps

, 27 Nopember 2014 telahmempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 28Januari 2015.D Bahwa oleh karena dalam putusan terdahulu yang tertuang dalam PutusanPengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Juli 2014 Nomor 763/Pdt.G/2013/PN.Dps. serta dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor :130/Pdt/2014/PT.Dps , 27 Nopember 2014 , dimana gugatan PENGGUGATadalah DITOLAK SELURUHNYA bukan TIDAK DAPAT DITERIMAuntuk bisa diajukan kembali atau perbaikan terhadap subyek hukum yangakan digugat dan jelasjelas

untuk dapat melaksanakanasas ne bis in idem dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilandengan menghindari adanya putusan yang berbedaF Bahwa dengan demikian tidak ada alasan hukum lagi Penggugatmengajukan kembali gugatan ini ke Pengadilan yang telah diregister dalamPerkara Nomor : 116/Pdt.G/2015/PN.Dps dan bersama ini Kami lampirkanBukti Surat atas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Juli 2014Nomor 763/Pdt.G/2013/PN.Dps. jo to Putusan Pengadilan Tinggi DenpasarNomor : 130/Pdt/2014/PT.Dps

G Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Juli 2014 Nomor763/Pdt.G/2013/PN.Dps. jo to Putusan Pengadilan Tinggi DenpasarNomor : 130/Pdt/2014/PT.Dps , 27 Nopember 2014, yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap , telah diajukan serta telah diterima oleh PengadilanNegeri Denpasar atas Permohonan Eksekusi oleh Tergugat I dan Tergugat IIsebagaimana Surat Nomor : 03/CJ/II/2015 tertanggal 23 Pebruari 2015.DALAM POKOK PERKARA :Hal. 13 dari 23 hal Putusan Perdata Nomor 116/Pdt.G/2015/PNDps

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampaihari ini ditetapkan sejumlah Rp1.476.000,00 (satu juta empat ratus tujuhpuluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonanPenggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 82/PDT/2018/PT.DPS.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor:82/PDT/2018/PT.Dps, tanggal 11 Juli 2018 juncto Putusan PengadilanNegeri Denpasar Nomor 747/Pdt.G/2017/PN.Dps., tanggal 15 Maret 2018;Dengan mengadili sendiri: Mengabulkan gugatan dan tuntutan Penggugat/Pembanding/PemohonKasasi untuk seluruhnya;3.

P10, P11 dan P12 tidak dapatdipergunakan lagi dalam perkara a quo, karena telah pernah dijadikansebagai buktibukti surat yang diajukan oleh anakanak Penggugat (AnakAgung Ngurah Agung Redioka, S.E., M.Si, Anak Agung Ngurah MadeRedika, S.H., Anak Agung Ngurah Rai Riauadi, $.S., dan Anak AgungNgurah Ketut Riyadi) sebagai pihak Tergugat dalam Putusan PengadilanNegeri Denpasar Nomor 85/Padt.G/2012/PN.Dps., tertanggal 22 Oktober2012 (bukti T1) juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor37/PDT/2013/PT.DPS

23/PID/2017/PT.DPS

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor : 23/Pen.Pid/2017/PT.DPS,tertanggal 31 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini ;2. Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta salinan putusanPengadilan Negeri Gianyar Nomor : 7/Pid.B/2017/PN.Gin. tertanggal 7 Maret2017 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;Hal 1 dari 7 Putusan No. 23/PID/2017/PT.DPSMenimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa denganSurat Dakwaannya No.

banding;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanyadibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan UUNo. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan lainya yang bersangkutan;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 7/Pid.B/2017/PN.Gin. tanggal 7 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut;Hal 6 dari 7 Putusan No. 23/PID/2017/PT.DPS

,M.H.sebagai Hakim Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TinggiBali tanggal 31 Maret 2017 Nomor : 23/Pen.Pid/2017/PT.DPS. untuk memeriksadan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hariJumat tanggal 19 Mei 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum olehHakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri HakimHakim Anggota serta IDAPUTU SUDIKA, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh JaksaPenuntut Umum dan Terdakwa dalam perkara ini ;HAKIM HAKIM

,M.H.PANITERA PENGGANTI,IDA PUTU SUDIKA,S.H.Hal 7 dari 7 Putusan No. 23/PID/2017/PT.DPSUntuk Salinan ResmiDenpasar, Mei 2017Panitera,H.BAMBANG HERMANTO WAHID,SH.M.Hum.NIP. : 195708271986031006.Hal 8 dari 7 Putusan No. 23/PID/2017/PT.DPS

55/Pid/2014/PT.DPS

Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan TinggiDenpasar tanggal 4 Juli 2014, Nomor : 98/Pen.Pid/2014/PT.Dps. sejak tanggal 3 Juli 2014s/d 1 Agustus6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasartanggal 21 Juli 2014 Nomor : 106/Pen.Pid/2014/PT.Dps. sejak tanggal 2 Agustus 2014 s/d 30SeptemberMenimbang, bahwa sesuai surat dari Lembaga Pemasyarakatan KlasIIA denpasar yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa Ali AchmadAlatas telah meninggal dunia pada hari Senin,tanggal 8 September 2014 sekitarpukul 06.00 WITA,maka sesuai ketentuan pasal 77 KUHP. pemeriksaanperkara yang bersangkutan tidak dapat dilanjutkan dan pemeriksaan perkara iniharus dinyatakan

N E T A P K A N ; -- Mengabulkan permohonan untuk mencabut permohonan banding dari kuasa hukum pihak Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 210/Pdt.G/2015/PN.Gin. tanggal 12 Mei 2016 tersebut ; --------------------------- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar untuk mencoret permohonan banding dari kuasa hukum pihak Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dalam perkara Nomor : 142/Pdt/2016/PT.DPS

142/PDT/2016/PT.DPS

DPSDEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar telah membaca suratsurat dalam perkara Nomor : 142/Pdt/2016/PT.DPS dan salinan resmi putusanPengadilan Negeri Gianyar Nomor : 210/Pdt.G/2015/PN.Gin tanggal 12 Mei 2016dalam perkara antara :NGAKAN PUTUSELEKA, lakilaki, umur 71 tahun,warga Negara Indonesiapekerjaan petani, agama Hindu, alamat Banjar Triwangsa,Desa Suwat, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dalamhal ini diwakili oleh kuasanya bernama

diputus oleh Majelis HakimPengadilan Tinggi Denpasar ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan banding tersebutmerupakan hak dari yang bersangkutan (Pembanding) dan tidak pula bertentangandengan peraturan perundangundangan, maka permohonan untuk mencabut kembalibandingnya dapat dikabulkan, maka perlu untuk memerintahkan kepada PaniteraPengadilan Tinggi Denpasar untuk mencoret perkara Perdata yang terdaftar padaKepaniteraan Pengadilan Tinggi Denpasar dibawah Register Nomor : 142/Pdt/2016/PT.DPS

untuk membayar biaya perkara ini dalamtingkat banding ; e Mengabulkan permohonan untuk mencabut permohonan banding dari kuasahukum pihak Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensiterhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 210/Pdt.G/2015/PN.Gin. tanggal 12 Mei 2016 tersebut ; e Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar untuk mencoretpermohonan banding dari kuasa hukum pihak Pembanding semula PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi dalam perkara Nomor : 142/Pdt/2016/PT.DPS

,MBA.)Bahwa hubungan usaha antara TERLAWAN TERSITA dan TERLAWANPENYITA tidak ada hubungan kerja dengan PELAWAN.Halaman 3 dari 32 hal Putusan No.759Pdt.G/2018/PN.Dps7.Bahwa TERLAWAN PENYITA dan TERLAWAN TERSITA selanjutnyamempunyai masalah hubungan kerja hingga ke Pengadilan dengan NomorPerkara : 610/Pdt.G/2014/PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar, dan diPengadilan Tinggi Denpasar dengan Nomor Perkara : 155/Pdt/2015/PT.Dps,sampai Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara: 762K/ PDT/ 2016

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor155/Pdt/2015/PT.Dps. tanggal 03 November 2015 yan menguatkan putusanPengadilan Negeri Denpasar Nomor 610/Pdt.G/2014/PN.Dps. tanggal 09 Juni2015 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam KonvensiDalam Eksepsi : Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Perintah Kerja tertanggal 3 April 2010;3.

Bahwa TERLAWAN PENYITA dan JIHAN MONALISTANTI selanjutnyamempunyai masalah hubungan kerja hingga ke Pengadilan dengan NomorPerkara : 610/Pdt.G/2014/PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar, dan diPengadilan Tinggi Denpasar dengan Nomor Perkara : 155/Pdt/2015/PT.Dps,sampai Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara: 762K/PDT / 2016 hingga putusan inkrah.8.

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor155/Pdt/2015/PT.Dps. tanggal 03 November 2015 yan menguatkan putusanPengadilan Negeri Denpasar Nomor 610/Pdt.G/2014/PN.Dps. tanggal 09 Juni2015 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam KonvensiDalam Eksepsi : Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Perintah Kerja tertanggal 3 April 2010;3.

Dengan perkara Kasasi Nomor : 762K/ PDT / 2016 denganputusan sebagai berikut:1.MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JIHAN MONALISTANTI,tersebut;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor155/Pdt/2015/PT.Dps. tanggal 03 November 2015 yan menguatkan putusanPengadilan Negeri Denpasar Nomor 610/Pdt.G/2014/PN.Dps. tanggal 09 Juni2015 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam KonvensiDalam Eksepsi :Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara :1)2