Ditemukan 2942 data
92 — 25
tidak terpisahkan dari kontrakPekerjaan Jasa Konsultan Supervisi Konstruksi Kolam Retensi MuktiharjoKidul Nomor : 050/11300 tanggal 27 Agustus 2014, dimana menurutKAK, Konsultan Pengawas bertanggung jawab :e atas kesesuaian pelaksanaan dengan kuantitas pekerjaan yangdilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi/pemborong sesuai denganSurat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan yang bersangkutan; 25 Perkara Korupsie atas kesesuaian desain dan kebenaran di lapangan, yang digunakansesuai dasar pembayaran oleh pemilih
dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrakPekerjaan Jasa Konsultan Supervisi Konstruksi Kolam Retensi MuktiharjoKidul Nomor 050/11300 tanggal 27 Agustus 2014, dimana menurut KAK,Konsultan Pengawas bertanggung jawab :e atas kesesuaian pelaksanaan dengan kuantitas pekerjaan yangdilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi/oemborong sesuai denganSurat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan yang bersangkutan;e atas kesesuaian desain dan kebenaran di lapangan, yang digunakansesuai dasar pembayaran oleh pemilih
SAMSI THALIB, SH., MH
Terdakwa:
KUNARTO Bin CHOENDORI
238 — 370
Unsurunsur yang di evaluasi tehnis sesuai yang ditetapkansebagaimana yang tercantum dalam Lembar Data Pemilih(LDP)Halaman 110 dari 312, Putusan Nomor 5 /Pid.Sus/TPK/2019/PN Pgp3. Evaluasi tehnis dilakukan dengan sistem gugur denganketentuan :a. Pokja ULP menilai persyaratan tehnis minimal yangharus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhanpersyaratan tehnis sebagaimana tercantum dalamLembar Data Pemilihan (LDP)b. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan tehnisapabila :1.
dilanjutkandengan evaluasi tehnis;Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratanadministrasi, maka pelelangan dinyatakan gagal;Halaman 169 dari 312, Putusan Nomor 5 /Pid.Sus/TPK/2019/PN PgpEvaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadaphalhal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi.Evaluasi TehnisEvaluasi tehnis dilakukan terhadap peserta yang memenuhipersyaratan administrasiUnsurunsur yang di evaluasi tehnis sesuai yang ditetapkansebagaimana yang tercantum dalam Lembar Data Pemilih
PT FROGGY EDUTOGRAPHY diwakili oleh FERNANDO ISKANDAR
Tergugat:
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Tangerang II
Intervensi:
1.PT SURYA SENTRA GEMILANG SENTOSA diwakili oleh JAP HONG SENG
2.PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK. diwakili oleh AHMAD FAJAR dan RUSLI
978 — 95
;(Sekarang putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap), yang memutusmenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietonvankelijkverklaard), dengan pertimbangan hukum karena menyangkut PemilihanKepala Desa adalah dikaitkan dengan perbuatanperbuatan hukum yangtermasuk dalam ruang lingkup politik yaitu didasarkan kepada pandanganpandangan politis para pemilih maupun yang dipilih, yang bersifat umum dilingkungan desa yang bersangkutan, sehingga termasuk dalam perkecualianyang dapat di gugatdi
154 — 46
dan Panwaslu Cam Sintangpada kegiatan Dalam Rangka Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD, danDPRD serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara)Bahwa kegiatan Bawaslu Provinsi Kalbar antara lain melakukanperekutan anggota Panwaslu kota /Kabupaten SeKalbar,melakukanHalaman 100 dari 258 halaman, Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2018/PN Ptkbimbingan teknis (Bimtek) anggota Panwaslu Kota /Kabupaten seKalbar,melakukan pengawasan pemutahiran data pemilih
Serawai antara lainmelakukan Perekrutan anggota PPL (Pengawas pemilu lapangan ) padasetiao Desa yang masuk wilayah Kecamatan Serawai, Melakukanbimbing teknis (bimtek) pada PPL, melakukan pengawasan pemufakirandata pemilin,melakukan pengawasan calon, pengawasaan rekapitulasiHalaman 107 dari 258 halaman, Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2018/PN Ptkdata pemilih, pengawasan kontak suara, pengawasan pengiriman kontaksuara baik sebelum pencoblosan maupun sesudah pencoblosan.Bahwa setiap kegiatan yang dilakukan
1.ZIT MUTAQIN, SH
2.MUHAMMAD ARSYAD. S.H.
Terdakwa:
HERMAN JULAIDI
155 — 99
Kota Prabumulih Nomor: 700/575/INPEKTORAT/2017 Tanggal 30 November 2017
- Asli 1 Bundel Nota Dinas Dana Hibah APBD Tahun 2018 Untuk Termin II Panwaslu Kota Prabumulih Nomor: 700/418/INSPEKTORAT/2018 Tanggal 26 Juni 2018
- Asli Surat Kepada Inspektur Kota Prabumulih Tentang Evaluasi Proposal Dana Hibah APBD Tahun 2017 Nomor: 900/888/BKD/2017 Tanggal 31 Juli 2017
- Asli Surat Kepada Walikota Prabumulih tentang Permohonan kembali Dana Hibah Tahun 2017/2018 untuk Pengawasan Pemilih
319 — 146
dikaitkan dengan 4 (empat) strategi :Halaman 50 Putusan Sela Nomor : 637/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst35.36.37.38.a) Cara hukum yang keras:(i) menantang bukti penuntutan berdasarkan Rontgen danmetoda Greulich & Pyle;(ii) mendapatkan bukti usia tahanan minoritas;b) Cara hukum yang ringan:(i) meloby pemerintah untuk memperbaiki kesalahan ini;(ii) menghubungi Komnas HAM, Senat dan Komisioner Anak danOmbudsman untuk melakukan penyelidikan;(iii) menggerakkan perhatian masyarakat secara menarik langsungpada pemilih
67 — 26
BERINGIN JAYA, saksisendiri selaku Direkturdan juga sebagai pemilih sahamnya, sedangkan Spesifikasi perusahaan saksi berusahadibidang pekerjaan sipil yaitu : Jalan, Irigasi, Gedung, Jembatan dan landasan,Pengairan, Pemukiman dan PerumahanPts.No.17/Pid.Sus/2012/PN.KPG halaman 197 dari 197 halamanBahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau ada proyek tersebut, saksi mengetahuiada pekerjaan ini dari saudara FABIANUS ABU karena pada saat itu saudaraFABIANUS ABU datang dan meminjam bendera perusahaan saksi
SANTOSA HADI PRANAWA, SH.MH.
Terdakwa:
1.drg. TONI BAGUS BUDI PRASOJO
2.SUTARTI, Amd.Keb.
209 — 214
Sekretariat PanwasltMadiun dan Tim Penertiban alat peraga berikut daftar hadirnya, bendel dokumen Penawaran harga SeragamPanwaslu berikut perjanjian dengan rekanan dan Surat Setoran Pajak (SSP), bendel dokumen Tanda 1Seragam Petugas Pengawas Lapangan (PPL) dan bendel Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Kerjakegiatan pemilukada (Pilgub dan Pilwalkot Madiun).4 (empat) bendel dokumen terdiri dari ; 1 (Satu) bendel dokumen Gakkumdu, 1 (Satu) bendel dokumen data jTPS, 1 (Satu) bendel dokumen Daftar Pemilih
JOHAN ISKANDAR
Tergugat:
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Intervensi:
1.FIFI TANANG
2.TAN TJIN LIE
325 — 727
Bahwa yang berhak memilin paket pengurus dan pengawas adalahPemilik kenapa pemilik karena di Pasal 15 Permen 23 Tahun 2018dikatakan yang dapat hadir hanya pemilik di Pasal 17 untuk menentukankorum, mekanisme korum dihitung berdasarkan 50 % dari kehadiranpemilih, kalau dibandingkan Permen yang lama disitu katakatanya bukanpemilik tapi penghuni bahkan Pasal 19 yang memiliki Suara namanyapemilin atau wakil pemilih.
39 — 14
Kepala Desa ERAT EMAUS ;53Bahwa saksi tidak memiliki usaha percetakkan ;Bahwa saksi tidak pernah mencetak surat undangan pemilih sebanyak 1.850 lembar ;Bahwa tanda tangan di LPJ Triwulan I, II dan UI yang dibuat Terdakwa adalah bukantanda tangan saksi ;Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;13.
291 — 61
Patens Agriutama (Pemohon Keberatan VIII/dahuluTerlapor VIII), adapun 2 pelaku usaha yang tidak memenuhi/kelengkapansyaratsyarat substansial yang diminta dalam dokumen pemilih tidakterpenuhi, sehingga pada evaluasi teknis ada 3 perusahaan yang berhasillolos yaitu : PT. Mira, PT. Aditya Kontraktor (Pemohon Keberatan VII/dahuluTerlapor Vil) dan PT.
42 — 12
dilakukanoleh Kepala Desa dan Terdakwa selaku Bendahara Desa untuk TA. 2012 ;e Bahwa saksi pernah ditunjuk sebagai anggota panitia tambahan Pilkades Desa PangkalanMuntai TA. 2012 oleh saksi BOBIE, SPd selaku Ketua Pilkades ;e Bahwa saksi YUSARMANSYAH selaku Kepala Desa semenjak ikut Pilkades sudahmeletakan jabatannya sejak bulan Juni 2012 dan sebagai penggantinya ditunjuk Plt.Kepala Desa ERAT EMAUS ;e Bahwa saksi tidak memiliki usaha percetakkan ;e Bahwa saksi tidak pernah mencetak surat undangan pemilih
1.MUHAMMAD ARSYAD. S.H.
2.ZIT MUTAQIN, SH
Terdakwa:
M. IQBAL RIVANA, ST.,M.Kom
126 — 86
Kota Prabumulih Nomor: 700/575/INPEKTORAT/2017 Tanggal 30 November 2017
- Asli 1 Bundel Nota Dinas Dana Hibah APBD Tahun 2018 Untuk Termin II Panwaslu Kota Prabumulih Nomor: 700/418/INSPEKTORAT/2018 Tanggal 26 Juni 2018
- Asli Surat Kepada Inspektur Kota Prabumulih Tentang Evaluasi Proposal Dana Hibah APBD Tahun 2017 Nomor: 900/888/BKD/2017 Tanggal 31 Juli 2017
- Asli Surat Kepada Walikota Prabumulih tentang Permohonan kembali Dana Hibah Tahun 2017/2018 untuk Pengawasan Pemilih
KURNIA DEWI MAKATITTA, SH. MH
Terdakwa:
SUKARMAN RAHIM, S.Pd, M.Si alias KARMAN
147 — 62
Boalemo Tahun 2017;
22. Surat Pernyataan Panitia Pengawas Pemilih Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Nomor: 76/k.go.01/pernyt.03/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Tuntutan Pembayaran Honor dan Dana Operasional Bulan Maret 2017 atas Anggota Panwascam;
23. Surat Pertanggungjawaban (SPJ Belanja Tidak Langsung) bulan September 2016;
24. Surat Pertanggungjawaban (SPJ Belanja Tidak Langsung) bulan Oktober 2016;
25. Surat Pertanggungjawaban (SPJ Belanja
1.MUHAMMAD ARSYAD. S.H.
2.ZIT MUTAQIN, SH
Terdakwa:
IIN SUSANTI
177 — 105
Kota Prabumulih Nomor: 700/575/INPEKTORAT/2017 Tanggal 30 November 2017
- Asli 1 Bundel Nota Dinas Dana Hibah APBD Tahun 2018 Untuk Termin II Panwaslu Kota Prabumulih Nomor: 700/418/INSPEKTORAT/2018 Tanggal 26 Juni 2018
- Asli Surat Kepada Inspektur Kota Prabumulih Tentang Evaluasi Proposal Dana Hibah APBD Tahun 2017 Nomor: 900/888/BKD/2017 Tanggal 31 Juli 2017
- Asli Surat Kepada Walikota Prabumulih tentang Permohonan kembali Dana Hibah Tahun 2017/2018 untuk Pengawasan Pemilih
64 — 16
Kemudian Rapatrapat komisi dan alat kelengkapan untuk membuatprogram kerja;e Bahwa Sesuai pasal 103 Ayat (4) masa resesdipergunakan oleh DPRD secara perseorangan ataukelompok untuk mengunjungi daerah pemilih gunamenyerap aspirasi masyarakat;e Bahwa menyerap aspirasi masyarakat;e Bahwa penyerapan hasil reses ditindaklanjuti alatkelengkapan baik banggar maupun komisikomisi;e Bahwa masyarakat menginginkan perbaikaninfrastruktur; Bahwa setahu saya apapun bantuan yang berupa hibah,mekanisme penyaluran
140 — 445 — Berkekuatan Hukum Tetap
Caranya agar PPJB dalam hal ini pihak pembeli dapat melakukanpenjualan kepada pihak lain adalah:1Peningkatan PPJB ke Jual Beli, kemudian Sertifikat dibalik nama atasnama Pembeli, kemudian pihak Pembeli dapat menjual kepada pihaklain.Jika dalam PPJB dicantumkan kuasa untuk menjual baik kepadaPembeli sendiri atau kepada Pihak lain atau dibuat kuasa tersendiri,umumnya cara yang seperti ini antara PPJB dengan kuasa menjadisatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan tujuan mengikatkepada Pemilih Obyek
83 — 32
Sewa Kendaraan roda 4 dan roda 2 untuk kegiatan pemilih
74 — 25
Yang ditanda tangani Tanggal 28 Desember 2011 oleh BAMBANG EKAWIDODO,SIP,M.Si selaku Ketua Badan Pengawas pemilih:1 (satu) Lembar Poto Copy Surat Petikan Keputusan BtTenggara Nomor :Peg.813.2/147/2005,tgl 15 Acpengangkatan CPNS 80 % an.ANDIKHA PASSIRELA yaltangani An.
82 — 26
atas keputusan Bupati Pesiisr Selatan Nomor :020/17/Kpts/BPTPS/2012 tentang Susunan Anggota unit LayananPengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten PesisirSelatan Tahun Anggaran 2012.b) Ketua Panitia pemeriksa barang dilingkungan Dinas KesehatnKab.Pesisir Selatan T.A 2012 sesuai dengan SK Kepala DinasKesehatan Kab.Pesisir Selatan Nomor: 440/22/SK/DKPS/I2012tanggal 27 Januari 2012; Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku ketua Panitia pengadaantersebut adalah :a) Menyusun rencana pemilih