Dapatdibayangkan kerugian yang dialami oleh Penggugat jika kemudianPengadilan atau Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasangan CalonNomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 karena melanggar Undangundang danharus dilakukan pemilihan ulang maka tentu Penggugat mengalami kerugianyang nyata baik materiil maupun immateriil;10Formul02/Proksi03/KIM4. Bahwa calon yang ditetapkan oleh Tergugat atas nama :4.1. Drs. H.

AMIR HAMZAH, Msi atau setidaktidaknyamembatalkan Berita Acara Pleno Anggota KPU Kabupaten LebakNomor : 17/BA/KPULBK/VII/2008 tanggal 22 Juli 2008 dan Berita AcaraPleno Anggota KPU Kabupaten Lebak Nomor : 18/BA/KPULBK/VII/2008 tanggal 24 Juli 2008 dan Keputusan Komisi PemilihanUmum Kabupaten Lebak No. 19/KEPKPU/2008 tanggal 24 Juli 2008Tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak dan selanjutnya Tergugatmelaksanakan Pemilihan Ulang Kepala Daerah

Sehingga tergugatmenanyakan dimana letak kerugian penggugat dengan adanya objeksengketa a quo;Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada angka 4 halaman 6,dalilnya menyebutkan adanya kerugian materiil dan immaterill atasadanya objek sengketa a quo karena memerlukan biaya dan waktuuntuk melakukan pemilihan ulang Ketua P2KD. Hal ini tidak dapatditerima oleh akal sehat Tergugat, karena yang diperintahkan untukmemilin ulang Ketua P2KD Desa Mrandung adalah BPD Mrandungbukan individu Penggugat.

penyelesaian perselisihanpenghitungan surat suara Pilkades Desa Pelawan Jaya KecamatanPelawan yang bertempat di aula Kantor Camat Kecamatan Pelawanpada hari Senin Tanggal 16 Mei 2016, dimana hasil dari fasilitasitersebut tiga orang calon kepala desa Pelawan Jaya nomor urut 2(dua), 3 (tiga) dan 5 (lima) mengusulkan untuk dilakukan penghitunganulang surat suara yang dianggap tidak sah berjumlah 351 (tiga ratuslima puluh satu) surat suara, dan Calon Kepala Desa nomor urut 4(empat) mengusulkan untuk pemilihan

ulang sementara Calon KepalaDesa nomor urut 1 (Satu) tidak hadir; Bahwa, berdasarkan berita acara rapat panitia tingkat desa pilkadesserentak gelombang Kabupaten Sarolangun Tahun anggaran 2016Desa Pelawan Jaya Kecamatan Pelawan tertanggal 16 Mei 2016,Ketua BPD, Panitia Pilkades, Calon Kades/Saksi Desa Pelawan JayaKecamatan Pelawan bertempat di BPMPD Kabupaten Sarolanguntelah bersepakat untuk membuka dan menghitung kembali surat suarayang tidak sah menurut Panitia Pilkades Tingkat Desa dan sahmenurut

: 49/G/2016/PTUNPbr.suara terbanyak pada TPS dengan jumlah yang menggunakanhak pilih terbanyak;(4) Dalam hal calon terpilih memperoleh suara terbanyak yang samalebin dari 1 satu pada desa yang TPS dengan jumlahmenggunakan hak pilih terbanyak maka penentuan calondinyatakan terpilin ditentukan dengan perolehan suara lebihbanyak di dusun yang DP Tnya paling banyak;(5) Dalam hal jumlah calon yang mempeorleh suara terbanyak yangsama lebih dari 1 satu calon pada desa dengan TPS hanya 1satu, dilakukan pemilihan

ulang selambatlambatnya 15 harisejak hari pemungutan;(6) Panitia pemilinan kepala desa menetapkan dan melaporkan hasilpenghitungan suara pemilihan kepala desa kepada BPD dengandilengkapi Berita Acara hasil penghitungan suara pemilihankepala desa, selambatlambatnya 7 tujuh hari setelahpemungutan suara;(7) BPD menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat5 kepada Bupati melalui Camat tentang pengesahan,pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa terpilih;15.Bahwa Ketentuan Pasal 52 Peraturan

tersebut telah diterima pada hari itujuga sebagaimana tercantum dalam tanda terima pengaduan surat/ laporan/aduan, Menimbang, bahwa Surat Penggugat, Perihal : Permohonan BandingAdministrasi tertanggal 21 Maret 2019 pada pokoknya menyatakan bahwadalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Banjarkerta Penggugatmerasa dicurangi dengan proses yang tidak adil oleh karenanya Penggugatkemudian meminta kepada Tergugat agar mencabut surat keputusan objeksengketa, menyelesaikan sengketa dan melakukan pemilihan

ulang KepalaDesa Banjarkerta (vide bukti P3);Menimbang, bahwa atas surat Penggugat sebagaimana tersebutdiatas Tergugat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga menjawabdengan Surat Nomor : 141.1/3230/2019, Perihal : Jawaban, tertanggal 27Maret 2019 yang isinya pada pokoknya penerbitan surat keputusan objeksengketa (vide bukti P6 dan bukti T17) sudah sesuai dengan ketentuanperaturanperundangundangan, serta pelaksanaan pemilihan Kepala DesaBanjarkerta telah sesuai dengan ketentuan peraturan

Bahwa oleh karena seluruh upaya administratif yang bersangkutan terkaitobjek sengketa yang dikeluarkan Tergugat telah dipergunakan olehPenggugat, akan tetapi Penggugat belum juga merasa puas atas objeksengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut, maka sangat beralasanhukum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan untuk membatalkan objek sengketa serta memerintahkan Tergugatuntuk melakukan pemilihan ulang untuk paket pekerjaan pembangunanjembatan pangaloan tersebut, karena

Pemilihan Ulang Pemilinan Kepala Desa Petak Bahandang.Menunda berlakunya Surat Keputusan Bupati KatinganNomor : 609 Tahun 2019 Tentang PengesahanPengangkatan Kepala Desa Dan Pemberhentian Kepala DesaPetak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan KabupatenKatingan. Tanggal 20 Desember 2019.atas nama EMAN.H.2.

hitam metalic, Nomorrangka MHFM1BA3J7KO59324, Nomor Mesin DC44113, tanpa surat asli dipersidangan (T.4);Fotokopi STNK atas kenderaan Bermotor: Nomor Polisi BK 5519 ID, merk/type Yamaha / 14D AL 115/MIO Soul, G, jenis model SPD Motor, TahunPembuatan 2010, Tahun Perakitan 2008 Warna Biru, Nomor rangkaMA314D0018103822, tanpa surat asli di persidangan (T.5);Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Xxxxxxxx Nomor: 007/P2K TL Tahun 2008 tanggal 8 Desember 2008, yang dikeluarkan olehKepala Panitia Pemilihan

Ulang Kecamatan Kepada pemohon/kuasanya,surat asli diperlihatkan di persidangan (T.6);Surat Undangan Nomor 36/WPDS tanggal 13 Nopember 2008 PelatihanAuditor pada Yayasan Pijer Podi kepada Sdr.

JAMALUDDIN dan ULIL AMRI;Bahwa, bersama dengan mantan Reje Kampung Kuala , jabatan JAMALUDDINDAN ULIL AMRI adalah Kaur Pemerintahan dan Kaur Ekonomi Pembangunan;Bahwa, pada saat unjuk rasa, JAMALUDDIN DAN ULIL AMRI sudah berhentisebagai kaur;Bahwa, Bedel adalah pejabat sementara atau PLT;Bahwa, saksi tidak tahu, bahwa JAMALUDDIN ini yang ingin menguasaiPemerintahan di Kampung Kuala ;Bahwa, tuntutan masyarakat itu untuk memberhentikan Reje Kampung Kuala danpemilinan ulang;Bahwa, belum dilakukan pemilihan

ulang;Bahwa, Demonstrasi terjadi 2 (dua) kali;Bahwa, demonstrasi tersebut tentang pemberhentian Reje;Bahwa, Demonstrasi pertama tanggal 3 Juni 2020, sedangkan demonstrasi keduatanggal 4 Juni 2020;Bahwa, yang berdemonstrasi pada hari pertama lebih kurang 100 (Seratus) orang,dan pada hari kedua jumlah yang berdemonstrasi hampir sama seperti hari pertama;Bahwa, Demonstrasi itu mengatasnamakan masyarakat;Bahwa, pertimbangan Camat sehingga menyimpulkan bahwa itu adalah krisiskepercayaan, yaitu dari LHP

diberikan kepada pemilihyang tidak sah dan berhak dalam pemilihan a quo yang merupakan pelanggaranterhadap Peraturan Perundang undangan yang berlaku, Penggugat bersama samadengan Calon Kepala Desa bernomor urut 2 dan nomor urut 3 sesaat setelah selesaipenghitungan suara mengajukan protes yang menyatakan keberatan dan menolakhasil pemungutan suara tersebut kepada Panitia 11 dan meminta kepada BadanPermusyawaratan Desa Bengle untuk menyatakan batal hasil a quo danmemerintahkan Panitia 11 untuk mengadakan pemilihan

ulang ;16.

;Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiLabuhanbatu Utara Nomor 141/650/DPMD/2018 tentang PemberhentianDengan Hormat Penjabat Kepala Desa Serta Pengangkatan Kepala DesaTerpilinh pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak KabupatenLabuhanbatu Utara Tahun 2018, tertanggal 20 Desember 2018 khusus ataspengangkatan Indra Sugiharto, SH sebagai Kepala Desa Batu Tunggal,Kecamatan NA IXX, Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2018 ;Mewajibkan kepada Tergugat untuk melaksanakan pemilihan

ulang terhadapPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa untuk Desa Batu Tunggal, Kecamatan NAIXX, Kabupaten Labuhanbatu Utara.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telahmengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 11 Maret 2019 yang padapokoknya berbunyi sebagai berikut :DALAM EKSEPSI1.Tentang Gugatan PrematurBahwa pada bagian Kewenangan Mengadili halaman 3 gugatan, Penggugatmenyatakan bahwa juga upaya administratif

halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019 Saksi disuruhmusyawarah, saksi lalu memanggil adit, Ikhsan, semua panitia, BPD,Kepala Seksi Pemerintahan, Babinsa dan Babinkamtibmas; Bahwa ada kesepakatan Adit dan Ikhsan akan menerimaapapun yang akan diputuskan oleh Camat; Bahwa Camat belum pernah mengundang secara resmi untukbermusyawarah tetapi sudan ada keputusan Camat yaitu menolakmemberikan rekomendasi kepada salah satu calon danmemerintahkan seleksi atau pemilihan

ulang; Bahwa dalam sosialisasi telah disampaikan secara lengkaphalhal yang perlu diketahui oleh peserta sesuai ketentuan dalamPerda; Bahwa keputusan kepala Desa terkait proses pemilihanperangkat ini adalah dengan terbitnya SK Panitia; Bahwa Ikhsan aktif di Karang Taruna dan dalam kepengurusantahun 2009 sampai 2014 Ikhsan menjabat sebagai seksi organisasi; Bahwa Ikhsan mengajukan SK kepengurusan Karang Taruna; Bahwa setelah musyawarah tidak pernah ada lagi pertemuandengan Camat dan tidak ada arahan

demikian ObjekSengketa II mengandung cacat yuridis secara substansi;Menimbang, bahwa dengan terbukti secara hukum adanya cacatyuridis pada penerbitan Objek Sengketa II dari aspek substansi, maka ObjekSengketa sebagai Tindak Lanjut Rekomendasi Camat Pakem tentangPengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun (Objek Sengketa II) jugamengandung cacat yuridis secara substansi, dengan demikian perintahTergugat kepada Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat DesaHarjobinangun Kecamatan Pakem untuk melakukan pemilihan

ulang tidakHalaman 145 dari 156 halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.YKberalasan hukum, dan lebih lanjut menurut Majelis Hakim tindakan untukmelakukan pemilinan ulang tersebut merupakan suatu tindakan yang tidakefektif dan efisien mengingat proses penjaringan dan penyaringan perangkatDesa yang membutuhkan anggaran dan memakan waktu dan juga dapatmenghambat jalannya penyelenggaraan pemerintahan Desa karena adanyakekosongan jabatan Sekretaris Desa di Desa Harjobinangun (vide Bukti T.I1);Menimbang

., halaman 80 dari halaman 98bahwa terkait dengan selisih 16 surat suara terjadi sebelum adanyapenghitungan yaitu perbedaan antara daftar hadir dengan surat suara yangada di dalam kotak surat;bahwa terhadap keberatan tadi dan minta pemilihan ulang tidak dituangkansecara tertulis dalam berita acara;bahwa terkait dengan Pak Sariman yang disampaikan saksi kepada Panitiaitu bukan keberatan tetapi menanyakan kepada panitia kenapa nama PakSariman sudah tercentang;bahwa saksi tidak mengetahui adanya keberatan

Husnul ;Putusan Nomor : 50/G/2020/PTUN.Sby., halaman 83 dari halaman 98bahwa pada saat terjadi keributan panitia belum membaca hasil rekap dipapan plano kelima;bahwa yang menginginkan dilakukan pemilihan ulang bukan dari koordinatorsaksi tapi segerombolan orang;bahwa Pilkades Desa Subo yang menang adalah Yani Romyatun (Calon 01);bahwa seingat saksi pada saat pencoblosan tidak ada yang bernama Sarimamencoblos dua kali. saksi tidak mengenal sariman tetapi saksi hanya sekedartahu saja;bahwa saksi kenal

Memerintahkan Tergugat untuk melakukan Pemilihan ulang KepalaDesa Sungai Bakung pada Panitia Pemilihan Kepala Desa SungaiBakung...5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam sengketa ini.Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut di atas,pihak Tergugattelah menyampaikan eksepsi dan Jawaban tertanggal 09Februari 2017 yang pada pokoknya mengemukakan dalildalil sebagai berikut:l. DALAM EKSEPSI ;A.

membatasi ketentuan yang berlaku ;Bahwa yang membedakan antara desa yang satu dengan desa lain desabalangpesoang dan desa balangtaroang dengan desa yang lain tergantungpada kesepakatan desa masingmasing dari pihak PPK dengan PMD ;Bahwa saksi tahu di Kabupaten Bulukumba diadakan pemilihan kepala desayang ikut pemilinan ada 64 desa secara serentak ;Bahwa saksi tahu yang terjadi draw (sama) pemilihan kepala desa adalah DesaBalangtaroang dan Desa Caramming ;Bahwa saksi tidak tahu di Desa Caramming ada pemilihan

ulang atau tidak ;Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugatmengajukan 1 (satu) orang saksi bernama H.

Dilihat dari asas Patut ini ahli berkesimpulanbahwa pemilihan ulang lah yang sesuai dengan asas Patut itu.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk memerintahkan kepada BPD danPanitia Pilkades Desa Kampung Kelor Kecamatan Sepatan TimurKabupaten Tangerang, untuk melakukan pemilihan ulang PemilihanKepala Desa Kampung Kelor Kecamatan Sepatan Timur KabupatenTangerang Periode Tahun 2013 2019;Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;Atau apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berpendapat lainmaka kami mohon putusan yang seadiladilnya (ex aquo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat

OKU Timur, Kepala Dinas PMDOKU Timur, Camat Madang Suku II, dan Ketua Panitia Pemilinan Kepala DesaHalaman 58 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLGPandan Agung yang pada pokoknya menyatakan penolakan dan permintaanpenangguhan penetapan pemenang atas pemilihnan kepala desa pandan agungserta berharap untuk dilakukan pemilihan ulang (vide bukti P10);Menimbang, bahwa terhadap surat keberatan Penggugat tersebut,Tim Penyelesaian Sengketa Pilkades telah mengeluarkan Berita Acara HasilPenyelesaian Perselisihan

SSALLY, SH sebagai Kepala Desa terpilin desa Eka Jaya Kecamatan PantarTengah Kabupaten Alor Periode 20192025. 4) Memerintahkan Tergugat untuk melakukan proses pemilihan ulang KepalaDesa Eka Jaya periode 20192025 sesuai ketentuan yang berlaku.5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamsengketaMenimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggap!