menolak Permohonan Pemohon Keberatandikarenakan Pemohon Keberatan tidak mempunyai dasar menurut hukumuntuk menghitung besaran dan/atau menetapkan nilai ganti kerugian,dengan alasan hukum dan sekaligus mohon atensi Majelis Hakim, yaitusebagai berikut:a) Berdasarkan ketentuan dalam UndangUndang No. 2 tahun 2012Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum (Undangundang Nomor 12 Tahun 2012) pada intinyamenyatakan bahwa kewenangan penghitungan nilai harga tanah adapada appraisal / penilai

Secara De Facto :1) Terdakwa1 sudah mengetahui tentang masalah gula yang tidak dilengkapidokumen dari Saksi4 Lettu Cpm Purwantoro karena Saksi4 pernahmenjelaskan kepada Terdakwa1 pada tanggal 24 Oktober 2012 diSanggau Gula dari Malaysia sekarang menjadi Atensi atau sorotan dariberbagai pihak pemerintah daerah maupun pemerintah pusat begitu jugaTerdakwa2 sebagai anggota Pomdam XII/Tpr pernah melaksanakanperintah Satuan melakukan Razia di daerah Tajur Entikong namun waktuitu saat Terdakwa2 melaksanakan

sebagai berikut:1) Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplinmaupun pidana.2) Tenaga Terdakwa masih sangat dibutuhkan oleh dinassebagai operator BMN sehingga atasan langsung Terdakwadalam hal ini Kepala Dinas Perbekalan Angkatan Laut(Kadisbekal) membuat surat permohonan keringanan hukumandengan surat Nomor: B/1091/IX/2016 tanggal 27 September2016.3) Atasan Terdakwa dalam hal ini Saksi Letkol Laut (S) SoniDigdo Waluyo NRP 12162/P dan Saksi Letkol Laut (S) SuhartoNRP 12526/P sangat memberikan atensi

Hal ini sebagaimana keteranganAHMAD MARZUQI sebagaimana tercatat dalam Putusan Nomor 55/Pid.SusTPK/2019/PN Smg (vide putusan halaman 79),2) Bahwa setelah pertemuan dengan AHMAD MARZUQI, kemudian Ketua PNSemarang mulai menaruh atensi atas rencana praperadilan yang diajukan olehHal 22 dari 39 hal, Put No. 10/PID SUSTPK/2019/PT SMG.AHMAD MARZUQI ke Pengadilan Negeri Semarang, hal tersebut terbukti dalampersidangan sebagaimana Keterangan Terdakwa dan diterima sebagai faktapersidangan dalam putusan halaman

jawaban ataspertanyaan ADIPURNA SUKARTI tentang SP2HPBARESKRIM POLRI ;Fotocopy Surat Bareskrim POLRI Direktorat Tindak PidanaEkonomi dan Khusus no:B/87/IX/2015/Dittipideksus, tanggal8 September 2015 perihal Pemberitahuan PerkembanganHasil Penyidikan (P2HP) yang ditujukan kepada ADIPURNASUKARTI selaku Pelapor ;Fotocopy Surat KOMPOLNAS (Komisi Kepolisian Nasional)no: B/1535/Kompolnas/9/2015, tanggal 14 September 2015yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia ,perihal:Permohonan atensi

Bahwa perbuatan Tergugat yang melanggar prinsipprinsip dasar Koperasisebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,sehingga hal ini mendapat atensi dari Pemerintah Indonesia melalui KoperasiIndonesia dengan mengeluarkan Surat Berharga Kedaulatan KeuanganNegara (SBKKN/Paper Banking) No. 1001.05.06/7437.01/10.16/NKRItertanggal 19 Oktober 2016 yang intinya bahwa Hutang Penggugat kepadaTergugat telah LUNAS dan Tindakan Tergugat adalah BATAL DEMI HUKUM;5.

Sedangkan kontribusiuntuk kepentinganCSR/TJSL, Tergugattergugat sejak lama sudahmemberikan atensi pada kewajiban TJSL/CSR, denganmemberikandukungan finansial secara rutin melaluiLPM, sebagai Lembaga Masyarakatyang dikukuhkanoleh Pemerintah Kota. Selanjutnya, LPMmewujudkanprogram CSR = dalam bentuk pemeliharaan lingkungandanpembangunan fasiltas umum untuk dimanfaatkan bagi kepentinganmasyarakat setempat. Disamping itu,para penggugat keliru menarikketentuan pasal 108 PP No.23 Tahun 2010.

Bahwa terkait kontribusi untuk kepentingan CSR/TJSL,TergugatTergugat sejak lama sudah memberikan atensi pada kewajiban CSR/TJSLini dengan memberikan dukungan finansial secara rutin melalui LPM (LembagaPemberdayaan Masyarakat), dimana LPM lalu mewujudkan program CSR dalambentuk pemeliharaan lingkungan dan pembangunan fasilitas umum untuk kemudiandimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat setempat.

Fotokopi surat Laporan Atensi dan i Pomal Lantamal V Nomor:R/09/Lapat/I/2019 tentang Tuduhan Tindak Pidana KDRT yang didugadilakukan oleh Mayor Laut (P) Shodikin, S.E., M. Tr. Opsla. (Pemohon) tidakterbukti tanggal 29 Januari 2019 bermeterai cukup cocok dengan aslinya (buktiP5);6. Fotokopi surat laporan Khusus dan i Danpuspomal tentangPenggerebekan Sdri.

Asli surat atensi temuan hasil operasional audit program pembangunan kawasan transmigrasi (PKT) Ditjen P2KT pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Utara tahun 2013 Nomor: 278/IJ/ AHP/II/2014 tanggal 5 Februari kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Utara.27.

Dipa 026.06.4.179036/2013 tanggal 5 Desember 2012 kepada Dirjen P2KTKemenakertrans;Ash surat atensi temuan hasil operasional audit program pembangunan kawasantransmigrasi (PKT) Ditjen P2KT pada Dinas Sosial Tenaga Kerja DanTransmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Utara tahun 2013Nomor: 278/IJ/ AHP/II/2014 tanggal 5 Februari kepada Kepala Dinas SosialTenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi SulawesiUtara;Ash dokumen perjanjian kontrak Nomor: 566/135/DSTKT/

Dipa 026.06.4.179036/2013 tanggal 5 Desember 2012 kepada Dirjen P2KTKemenakertrans.Asli surat atensi temuan hasil operasional audit program pembangunan kawasantransmigrasi (PKT) Ditjen P2KT pada Dinas Sosial Tenaga Kerja DanTransmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Utara tahun 2013Nomor: 278/IJ/ AHP/II/2014 tanggal 5 Februari kepada Kepala Dinas SosialTenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi SulawesiUtara.Ash dokumen perjanjian kontrak Nomor: 566/135/DSTKT

,M.M. tentang orang minta atensi dijawab siap PakMenteri oleh Sdr Jaya(Fotokopi dari fotokopi);Bukti WhastsApp. Tanggal 2 Mei 2019 Bpk. Sofyan Jalil meneleponkepada sdr. Jaya, S.H.,M.M. namun tidak terangkat karena sinyalkurang bagus .(Fotokopi dari fotokopi);Bukti WhastsApp. Tanggal 11 Desember 2020 Bpk. Sofyan Jalilmemberikan foto surat seseorang yang meminta atensi danmeminta kepada kepada sdr. Jaya, S.H.,M.M.(Fotokopi darifotokopi);Bukti WhastsApp. Tanggal 12 Desember 2020 Bpk.

Fotokopi surat Laporan Atensi dan i Pomal Lantamal V Nomor:R/09/Lapat/I/2019 tentang Tuduhan Tindak Pidana KDRT yang didugadilakukan oleh Mayor Laut (P) Shodikin, S.E., M. Tr. Opsla. (Pemohon) tidakterbukti tanggal 29 Januari 2019 bermeterai cukup cocok dengan aslinya (buktiP5);6. Fotokopi surat laporan Khusus dan i Danpuspomal tentangPenggerebekan Sdri.

Apabila suatu kerugian Negara dinyatakan terlebin dahulubaru kemudian diminta melakukan penghitungan terhadap kerugianNegara tersebut, maka secara yuridis formal telah terjadi maladministrasi;Sehingga penghitungan tersebut dapat dikatakan batal mutlak(absolute nietig) atau batal demi hukum (absolute nietig van rechtwege);Disamping itu apabila Pemeriksa melalaikan asas atensi dalammelakukan pemeriksaannya, menurut Undangundang Nomor 15Tahun 2004 dapat dipidana 5 (lima) tahun dan secara etika jugamelanggar

SukhawatiLoka Funeral, tetapi selama+ 2 (Dua) bulan tidak mendapat respon,sementara atensi dari pemeriksaan BPK RI dan Itjen Kemhan perluuntuk segeraditindaklanjuti. Sehingga dilakukan langkahlangkahberupa memberikan peringatan dan melakukan pemutusan kerjasamapemanfaatan Rumah Duka RSPAD Gatot Subroto, yaitu :Puts.

Bahwa Tergugatll telah memberitahukan kepada Penggugat perihalperjanjian kerjasama Nomor SPK/087/XIV2006 tanggal 1 Desember2006 harus diperbaiki dengan membuat addendum perjanjiansebagaimana surat Pangdam Jaya/Jayakarta Nomor B/1546/V/2015tanggal 21 Mei 2015 tentang temuan pemeriksaan BPK RI ataspemanfaatan BMN di lingkungan TNI AD, ftetapi selama + 2 (Dua) bulantidakmendapat respon, sementara atensi dari pemeriksaan BPK RIdanItien Kemhanperluuntuk segeraditindaklanjuti.

SukhawatiLoka Funeral, tetapi selama+ 2 (Dua) bulan tidak mendapat respon,sementara atensi dari pemeriksaan BPKRI dan Itjen Kemhan perluuntuksegeraditindaklanjuti.

Pada saatdikonfirmasi, nasabah menyanggah percobaan transaksi yang terjadi padatanggal 21 dan 22 Juli 2019 di wilayah Kota Mataram, Provinsi NusaTenggara Barat; kejadian tersebut kemudian menjadi atensi Pihak BankMandiri sehingga akhirnya dilakukan analisa oleh tim Bank Mandiri kantorpusat, dan kemudian ditemukan adanya dugaan pencurian data nasabahdi ID ATM S1AW16UVKantor Pos Labuan Bajo; kemudian, pada hariJumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 wita saksi ACOMAN selakuHalaman 11 dari 80

Pada saatdikonfirmasi, nasabah menyanggah percobaan transaksi yang terjadipada tanggal 21 dan 22 Juli 2019 di wilayah Kota Mataram, Provinsi NusaHalaman 37 dari 80 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN LbjTenggara Barat; kejadian tersebut kemudian menjadi atensi Pihak BankMandiri sehingga akhirnya dilakukan analisa oleh tim Bank Mandiri kantorpusat, dan kemudian ditemukan adanya dugaan pencurian data nasabahdi ID ATM S1AW16UVKantor Pos Labuan Bajo; kemudian, pada hariJumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar

Menteri dan/atauproduk yang dibuat oleh Ka.kanwil, itulah Kewenangan yang dimiliki Menteri;Kemudian ada kewenangan yang di berikan kepada Ka.Kanwil yaitu produkproduk SK hak atas tanah dan sertifikat yang diterbitkan, apakah pengakuan,konversi atau penegasan hak, yang diterbitkan olen Kepala Kantor Pertanahan.Tetapi dengan catatan bahwa dapat saja Menteri melaksanakan pembatalanatas kewenangan yang ada di Kanwil, yaitu terhadap halhal khusus yangdijelaskan oleh Peraturan No.11 Tahun 2016: Pertama, atensi

Jadi persoalan tanah itu menjadi atensi publik; Kedua, ada perintah dari aparat Kepolisian atau Kejaksaan supaya itu dibatalkan oleh Menteri; Ketiga, faktor nilai, biasanya di lapangan semakin mahal maka semakinpotensi bermasalah;Jadi, tiga kriteria ini sebagai hal knusus, sebagai karakterkarakter khusus yangmembuat Menteri dapat membatalkan sebuah sertifikat;Tetapi pada dasarnya didalam pemberian hak ada batasanbatasankewenangan Kantor Pertanahan, baik pertanian non pertanian.

Justru seharusnya PEMOHON sebagaisuami yang mempunyai atensi untuk menyelesaikan masalahrumah tangga dan bukan memperlama menggantung status istrinyasehingga menyebabkan jauhnya keberkahan hidup. RasanyaTERMOHON justru yang perlu mempertanyakan kepada PEMOHONkenapa tidak segera mengurus perceraian jika dirasa sudah tidak adakesepahaman lagi. Justru Termohon harusnya yang bertanyamengapa pemohon yang. tidak segera menyelesaikanpermasaahan rumah tangga jika memang sudah tidak adakecocokan.9.

Pertimbangan ini merupakan pertimbanganyang bertentangan antara Majelis Hakim pemeriksa perkara ini di mana salah satuHakim anggota menyampaikan adanya kesalahan yang dapat dikategorikansebagai sebuah kejanggalan dalam pemeriksaan atau penyidikan dalam perkara inidan hal tersebut seharusnya menjadi atensi/perhatian khusus bagi Jaksa PenuntutHal. 25 dari 39 hal. Put.

danselain Terdakwa dipress ada yang lain ,ferdakwa melihat sendiri saksiEpok, saksi Deni,saksi Rikma linat memar;.Bahwa, Terdakwa lihat sendiri saksi Epok digencet dan digebuki dankakinya dipukul dengan menggunakan sopbleker trus diestrum dan yanglainnya tidak hanya dipukuli saja;Bahwa, Terdakwa di BAP selama 1 (satu) minggu dan selama 1 (satu)minggu diperlakukan seperti itu;Bahwa, Terdakwa tidak lapor diperlakukan seperti itu Karena selama 1(satu) bulan tidak boleh dijenguk atau dibesuk karena Atensi

indemniteitsprincipe), Ada di Inggris, dengan sebutan indemnity principle; Ada di Indonesia, asalnya dari Belanda (dengan menerapkansistim analogi qiyas, diantaranya adalah dalam pasalpasalKUHPerdata, yang diperuntukan buat Perikatan/Perjanjian, akantetapi diambil analoginya, dapat dipakai sebagai azasazas gantirugi), yaitu Pasal: ps. 1239, ps. 1244 dan seterusnyaKUHPerdata/B.W;: Dan tersebar juga dalam UndangUndang: KUHD, Rbg, Rv, IR; Berdasarkan uraian kami (Penggugat) tersebut di atas, mohon MARl memberikan atensi

Bahkan penilaian bukti yangPemohon Peninjauan Kembali ajukan cenderung di abaikan tanpa dilihatsama sekali dan terkesan cara penilaian dalam perkara ini cenderung adatitipoan atau atensi tersembunyi:Bahwa telah jelas dan terang benderang baik secara fakta: SuratPengakuan Hutang yang dijadikan rujukan gugatan oleh TermohonPeninjaun Kembali sangat bertentangan dengan KUHPerdata Pasal 1320dan Pasal 46 ayat (1) juncto Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Nomor 10Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang