Triwulan 2014 sebesar Rp. 16.125.000, (enam belas jutaseratus dua puluh lima ribu rupiah) meliputi ;1) Kodal sebesar Rp. 7.250.000.2) Latorsar sebesar Rp. 2.238.000,3) Latbak jatri sebesar Rp. 1.250.000.4) UTP umum sebesar Rp. 2.500.000.5) Minggu Miiter sebesar Rp. 625.000,6) Dalwaslat sebesar Rp. 750.000,7) Binsiapsat sebesar Rp. 1.000.000.8) Serpas Latbak sebesar Rp. 250.000,b.

Triwulan Il 2014 sebesar Rp.18.125.000, (delapan belas jutaseratus dua puluh lima ribu rupiah) meliputi :1) Latorjab sebesar Rp. 2.500.000,2) UTP Jabatan sebesar Rp. 2.500.000.3) Latbak jatri sebesar Rp. 1.250.000.4) Serpas Latbak sebesar Rp. 250.000,5) Minggu Miiter sebesar Rp. 625.000,6) USJMP sebesar Rp. 1.500.000.7) Dalwaslat sebesar Rp. 750.000,8) Binsat sebesar Rp. 1.000.000.9) Hartapsat sebesar Rp. 500.000,10) Kodal sebesar Rp. 7.250.000.c.

Triwulan Ill 2014 sebesar Rp. 63.855.000, (enam puluh tigajuta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).1) Dalwaslat sebesar Rp. 750.000,2) Latnis taktis sebesar Rp. 5.000.000,3) Latbak jatri sebesar Rp. 1.250.000,4) Serpas Latbak sebesar Rp. 250.000.5) Minggu Miiter sebesar Rp. 625.000,6) Uang saku latposko Rp. 750.000,7) Uang makan Latposko Rp. 2.100.000.8) latposko sebesar Rp. 4.000.000,9) Binsiapsat sebesar Rp. 1.000.000.10) Kodal sebesar Rp. 7.250.000.11) Latnister sebesar Rp. 6.300.000.12

Terdakwamenyatakan sudah mengerti dan jelas atas dakwaan Oditur Militertersebut .Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa2 secara pribadi menyatakaningin mengajukan eksepsi atau keberatan, kemudian Terdakwa 2membacakan eksepsi atau keberatan tertanggal 27 April 2011.Menimbang, bahwa atas eksepsi atau keberatan dari Terdakwa 2tersebut Oditur Militer mengajukan jawaban atau tanggapantertanggal 27 April 2011.Menimbang, bahwa setelah menerima eksepsi dari Terdakwa2 danmenerima jawaban atas eksepsi dari Oditur Miiter

Membebankan biaya perkara kepada negara.Demikian diputuskan pada hari ini, senin tanggal 26 Oktober 2020 dalammusyawarah Majelis Hakim Pengadian Miiter IlO9 Bandung oleh PanjaitanHMT,S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11000022761076 sebagai Hakim Ketua, sertaSurya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 dan Hadiriyanto,S.IP., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030043370581 masingmasing sebagaiHakim Anggota dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dantanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam

.: Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaafmaupun alasan pembenar atas perbuatannya untukdapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Miiter.: Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah,maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhirdalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilaisifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatanTerdakwa serta halhal yang mempengaruhi sebagaiberikut:1.

Tuntutannyadengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat denganOditur Militer tentang pembuktian unsurunsur tindak pidanasebagaiman yang didakwakan oleh Oditur Militer baik mengenaipengertian dari tiaptiap unsur maupun faktafakta hukumnya sertatentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yangdidakwakan Oditur Militer sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut,namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkansebagaimana dimohonkan Oditur Miiter

Putusan Nomor 33K/PM.1I02/AD/II/2018MenimbangMenimbangtidak dapat disangkal oleh Terdakwa melakukanpenganiayaan terhadap Saksi1.Atas argumen dari Oditur Miiter tersebut Majelis Hakim padapokoknya sependapat, oleh karena itu Majelis Hakim akanmempertimbangkannya dalam putusan ini.: Bahwa Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan secara tertulispada pokoknya sebagai berikut:1.

sertapenegakan hukum dalam kehidupan prajurit, dengan demikian Majelishakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalamkedinasannya melalui TNI, sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM yangberdasarkan kejahatan yang dilakukan Terdakwa tersebut , makadipandang tidak layak lagi Terdakwa tetap dalam kalangan militer olehkarenanya harus dipecat dari dinas militer, maka dengan demikianpermohonan Terdakwa untuk tetap berdinas dan mengabdi di TNI AD,ditolak, namun demikian tuntutan Oditur Miiter

menyertai pada diri Terdakwa tersebut,yang juga telah dinyatakan sebagai halhal yang meringankan danmemberatkan serta sifat, hakikat, akibat dan halhal lain yangmempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut di atas setelahdihubungkan dengan salah satu tujuan hukum yaitu kemanfaatan,maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih adil dan seimbangserta akan lebih membawa manfaat bagi kesatuan maupun bagidiri Terdakwa jika pidana yang dijatuhnkan kepada tidak harusdijalani di dalam Lembaga Pemasyarakatan Miiter

Bahwa mengenai permohonan dari Oditur Miiter dalamtuntutannya agar Terdakwa tetap ditahan sertapenentuan status barang bukti dan perintah untukmembayar biaya perkara, seluruhnya akandipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini.beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukumdalam Nota Pembelaannya (Pleidooi) denganmengemukakan pendapatnya sebagai berikut:1.

Nur dan Kapten Arm AnasSalamuddin telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuaiketentuan yang berlaku namun para Saksi tersebut tidak dapathadir di persidangan dan oleh karena Oditur Miiter menyatakantidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut dan OditurMiliter memohon agar keterangan para Saksi tersebut yang adadalam berkas perkara dibacakan dengan alasan para Saksi Sudahmemberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksaditingkat penyidikan.

hukum dansetiap malam Jumat melaksanakan acara Yasinan dan Komandan Batalyon selalumenekankan agar anggota tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba baik sebagaipemakai maupun sebagai pengedar.Atas keterangan Saksi3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.Bahwa Saksi yang tidak hadir yaitu saksi 4 ( Kapten Inf Feri Ardian), saksi5 ( Lettu infSurahmat ), dan Saksi 6 ( Geriyansyah ) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sahsesuai ketentuan yang berlaku namun tidak hadir dan Oditur Miiter

tanpa hak memperoleh, membawa,mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata api dan munisi.sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 1 UU No. 12Drt Tahun 1951 tentang senjata apiDanKedua : Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 127 ayat (1)huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasanpembenar atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa darituntutan Oditur Miiter

sebagaimana diatur dan diancamdengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.DanKedua : Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukummenghancurkan, merusakkan dan membikin takdapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnyaadalah kepunyaan orang lain, sebagaimana diaturMenimbangMenimbangMenimbangdan diancam dengan pidana dalam pasal 406 ayat(1) KUHP.Bahwa pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaafmaupun alasan pembenar atas perbuatannya untuk dapat melepaskanTerdakwa dari tuntutan Oditur Miiter

.2019tanggal 11 September 2019.Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :Bahwa para Saksi tidak hadir dipersidangan yaitu StevanusRenelat (Saksi1) , Prada Dheo Juli Pangestuti (Saksi2), PrakaNanang Aziz Rifai ( Saksi3) Pratu Wawan Yudha Prasetya (Saksi4) Romanus Keibulan alias Roy (Saksi5), Nicolas Renelat (Saksi6), dan Briptu Zainudin Tajudin (Saksi 7) telah dipanggil olehOditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namuntidak hadir dan Oditur Miiter

diuraikan di atas merupakan faktafakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapatterdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalahtelah melakukan tindak pidana :Barangsiapa dengan ancaman kekerasan memaksa seseoranguntuk melakukan perbuatan cabul".Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 289KUHP.Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan suatu' tindak pidanasebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Miiter

pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepadapenguasa yang berhak, sebagaimana diatur dandiancam dengan pidana menurut Pasal 121 ayat (1)KUHPM.Bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Pertama telahterbukti, Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikandakwaan Alternatif Kedua atau Ketiga.Bahwa selama pemeriksaan di persidangan MajelisHakim tidak menemukan adanya halhal yang dapatdijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar padadiri Terdakwa atas perbuatannya untuk dapatmelepaskan dari tuntutan Oditur Miiter

Terdakwa menikmati keuntungan secara pribadi sebesarRp.5.950.000, (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenaihal hal yang mempengaruhi penjatuhan pidana tersebut di ataskhususnya hal hal yang meringankan maka pidana yang akandijatuhkan sebagaimana tuntutan pidana Oditur Miiter perlu lebihdiperingan lagi sebagaimana tercantum dalam amar di bawah ini.Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal haltersebut di atas, maka

Permohonan Penasehat Hukum para terdakwayaituBahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa atastuntutan Oditur Miiter tersebut di tas tidakmenyangkal atas terbuktinya unsur unsur tindakpidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, tetapimengajukan permohonan' secara tertulis yang padapokoknya mohon keringanan hukuman denganpertimbangannya sebagai berikut:Bahwa ide perampokan = adalah dari Saksi 4,dikarenakan ketiadaan uang untuk melanjutkanperjalanan pulang ke Pematang siantar bukan untukmemperkaya diri atau

mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat denganOditur Militer tentang pembuktian unsurunsur tindak pidanasebagaiman yang didakwakan oleh Oditur Militer baik mengenaipengertian dari tiaptiap unsur maupun faktafakta hukumnya sertatentang terbuktinya para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidanayang didakwakan Oditur Militer sebagaimana akan diuraikan lebihlanjut, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkansebagaimana dimohonkan Oditur Miiter

Mengenai permohonan pemidanaannyaserta permohonan lainnya dari Oditur Miiter, Majelis Hakimjuga akan memberikan pertimbangan sendiri sebagaimanadiuraikan lebih lanjut di dalam putusan ini.: Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum yang telahdiajukan secara tertulis dan telah dibacakan di persidangan,Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalampertimbangan tersendiri dalam putusan ini.