suami isteri yang sah, sehinggaterdapat alas hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini,sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPenggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 82UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sudah ditempuh upayamediasi Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor01

Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, dan sudah ditempuh upayaperdamaian melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat sesuai amanatPasal 130 HIR juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor01

Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin,yang menerangkan bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permintaanbanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor4/Pid.Sus/2018/PN.Bjm, tanggal 15 Pebruari 2018 dan atas permintaanbanding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umumsebagaimana relaas Pemberitahuan Permohonan Banding pada tanggal 19Pebruari 2018, dengan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor01/Akta.Pid/2018/PN Bjm, jo.

Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin,Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 23/PID.SUS/2018/PT BJMyang menerangkan bahwa Penunitut Umum telah mengajukan permintaanbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor4/Pid.Sus/2018/PN.Bjm, tanggal 15 Pebruari 2018 dan atas permintaanbanding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Para Terdakwasebagaimana relaas Pemberitahuan Permohonan Banding pada tanggal 20Pebruari 2018, dengan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor01/Akta.Pid

September 2017;e Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukantanaman berupa 1 (Satu) paket sabusabu dengan berat bersih 100 gramtidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangkaperawatan dan atau pengobatan;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanapada Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum Nomor01

Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul.Apabila Bapak Ketua Pengadilan Cq Majelis hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yangseadiladilnya (Ex Aquo Et Bono).Demikianlah gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan NegeriBukittinggi berkenan mengabulkannya.Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor01/Pen.Pdt.G.S/2018/PN Bkt, tanggal 29 Agustus 2018 tentang PenunjukkanHakim; Telah membaca

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor01/Pen.G.S./2018/PN Bkt, tanggal 29 Agustus 2018 tentang Penetapan HariSidang Pertama; Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Halaman 8 dari 10 hal Penetapan Nomor: 01/Pdt.G.S/2018/PN Bkt.

Dalam hal ini diwakili olehIRFAN LESMANA, Legal Group Head PT Bank SyariahIndonesia, bertindak dalam jabatannya tersebut BerdasarkanSurat Kuasa Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk Nomor01/ O60KUA/DIR tanggal 1 Februari 2021, yang kemudianberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/022 KUA/LGGtanggal 10 Juni 2021 memberi kuasa kepada :BAYU SEPTIYAN dan kawan kawan ( dkk ), Head ofLitigation dan Litigasi Non Pidana Officer pada PT BankSyariah Indonesia; sebagai Terbanding dahulu Terlawan;danBADAN PERTANAHAN

mengikuti prosedur peraturan perundanganyaitu melalui gugatan perdata;Bahwa memori banding Pembanding telah diberitahukan kepadaTerbanding dan Turut Terbanding tanggal 1 Desember 2021:Bahwa sampai saat dikirimkannya berkas banding, Terbanding tidakmenyerahkan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar tanggal 22 Nopember2021, tetapi Kuasa Terbanding atas nama Rendik Eka Purnama telahmembawa langsung Kontra Memori Banding melalui surat tugas Nomor01

RBSJ) padaPemerintah Kabupaten Rembang dengan Nomor 01/LAP/XXV/02/2013;Dalam laporan hasil pemeriksaan perhitungan kerugian Negara Nomor01/LAP/KXV/02/2013 tanggal 6 Pebruari 2013 tersebut, Tergugat llmenyimpulkan bahwa telahterjadi + kerugian Negara sebesarRp4.190.071.100,51 (empat milyar seratus sembilan puluh juta tujuh puluhsatu ribu seratus rupiah lima puluh satu sen);Bahwa masih pada tanggal 6 Pebruari 2013, Tergugat Il menyampaikankepada Tergugat melalui suratnya Nomor 1/S/VIIXIV/02/2013, yang

Jurismemutuskan Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon (dahuluPenggugat);Oleh karenanya, Peradilan Umum tidak berwenang memeriksa objek gugatandalam perkara ini yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan KerugianNegara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan APBDKabupaten Rembang Tahun 20062007 Dalam Pendirian, Pembiayaan danPengelolaan Modal Usaha PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya PadaPemerintah Kabupaten Rembang Nomor 01/LAP/XXV/02/2013 tanggal 6Pebruari 2013 (selanjutnya disebut dengan LHPPKN Nomor01

Berdasarkan Putusan Majelis Hakim PN Semarang No. 187/Pdt.G/2014/PNSMG tanggal 21 Oktober 2014 dalam Perkara antara PT Ampuh Sejahteramelawan Ketua BPK RI cq BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah cqBernadetta Arum Dati, S.E., M.M., Ak. dimana dalam pertimbanganhukumnya pada halaman 79 menyatakan sebagai berikut:oleh karena gugatan Penggugat adalah mempermasalahkan produk dariPejabat Tata Usaha yang sudah final yaitu LHP BPK Nomor01/LHP/BPK/VIII.SMG/2/2014 tanggal 25 Februari 2014 sebagaimanadimaksud

memutuskanmenyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang untuk memeriksaperkara ini.Oleh karenanya Peradilan Umum tidak berwenang memeriksa objek gugatandalam perkara ini yaitu LHPPKN Nomor 01/LAP/XXV/02/2013 tanggal 6Februari 2013;Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat ll memohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berkenan menyatakanbahwa Pengadilan Negeri Semarang secara absolut tidak berwenang untukmengadili perkara a quo, karena objek gugatan berupa LHPPKN Nomor01

:cccccseeeeeeeeees TERGUGAT II.Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor01/Pdt.G.S/2018/PN Sgn tentang Penunjukan Majelis Hakim;Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugattelah hadir JOKO SAPTONO sedangkan Tergugat SUDARTO dan tergugat IlSUHARNI masingmasing hadir dipersidangan.Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Persidangan padahari KAMIS, tanggal 24 Januari 2019 yang pada pokoknya bahwa dimukapersidangan Penggugat menyatakan mencabut perkara

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telahmelangsungkan Perkawinan yaitu nikah Gereja tanggal 30 Desember 2012 yaitudi Desa Watuar Kecamatan Elat Kabupaten Maluku Tengara dan nikah CatatanSipil pada tanggal 13 Maret 2014, berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor01/KO/CS/HU/2014, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Halmahera Utara pada tanggal 13 Maret 2014;2.

Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu nikah Gereja diDesa Watuar Kecamatan Elat Kabupaten Maluku Tengara dan nikah Catatan Sipilpada tanggal 13 Maret 2014, berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor01/KO/CS/HU/2014, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Halmahera Utara pada tanggal 13 Maret 2014, Putus terurai karenaPerceraian;3.

Nomor 2804/Pdt.G/2018/PA.MksKrian, Kabupaten Sidoarjo, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor01/01/IV/1999, tanggal 01 April 1999.2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggalbersama di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, KotaMakassar.3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telahmencapai 19 tahun 9 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknyapasangan suami istri, dan dikaruniai 5 orang anak yang masingmasingbernama:a.

telah dipanggilsecara resmi dan patut serta tidak hadirnya tersebut bukan disebabkansuatu halangan yang sah;Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agarrukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka pemeriksaanpokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalamsidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankanoleh Penggugat.Bahwa, untuk menguatkan dalildalilnya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor01

Kelurahan Ploso,RT.03, RW.008, Kec.Pacitan, Kab.Pacitan, untuk selanjutnya disebutsebagai Terlawan Tersita;Pengadilan Negeri Tersebut;Telah membaca surat surat yang bersangkutan;Telah membaca berkas perkara;Telah mengingat kejadian kejadian di persidangan;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatannya tertanggal11 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriHal 1 dari 7 Putusan Nomor 01/Pdt.PLW/2016/PN.PctPacitan tanggal 11 Januari 2016 dalam Register Nomor01

,M.H. sebagai Mediator sesual dengan Penetapan Nomor01/Pdt.G.Plw/2016/PN.Pct, tertanggal 29 Januari 2016, telah melakukan prosesmediasi tetapi tidak berhasil sebagaimana tersebut dalam laporan hasil mediasitanggal 24 Maret 2016;Menimbang, bahwa Mediator menyatakan dalam hal ini pihak Pelawantidak beritikad baik karena hanya menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapitidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secaraHal 4 dari 7 Putusan Nomor 01/Pdt.PLW/2016/PN.Pctpatut

Termohon Peninjauan Kembalimenyampaikan Surat Kebijakan Perusahaan Nomor01/HRD/GB/I/90 tanggal 1 Januari 1990 tentang Pemberianmakanan pada saat Bekerja di Kawasan perusahaanTermohon Peninjauan Kembali dalam rangka Efisiensi waktudan Makanan yang pernah disajikan Catering, yangmenyebabkan ratusan karyawan mengalami Keracunan,sehingga Pihak Management mengambil kebijakan sebagaiberikut: Makanan akan disajikan oleh Termohon PeninjauanKembali Kantin adalah Tempat Penyajian Makan yang telahdisediakan

Dengandemikian, Surat Kebijakan Perusahaan Nomor01/HRD/GB/I/90 tanggal 1 Januari 1990 belum dapatmembuktikan bahwa bahan makanan/minumantersebutdiberikan atau disediakan kepada seluruh karyawanTermohon Peninjauan Kembali.Berdasarkan faktafakta hukum, alasan dan pertimbanganPemohon Peninjauan Kembali serta ketentuan perpajakantersebut diatas, Putusan Majelis yang membatalkan koreksiBiaya Perlengkapan Pabrik sebesar Rp140.381.464,00Halaman 25 dari 45 halaman.

Dengandemikian, Surat Kebijakan Perusahaan Nomor01/HRD/GB/I/90 tanggal 1 Januari 1990 belum dapatmembuktikan bahwa bahan makanan/minumantersebutdiberikan atau disediakan kepada seluruh karyawanTermohon Peninjauan Kembali.i.

Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali, biayatersebut merupakan kebijakan perusahaan untuk memberimakan di tambak untuk seluruh karyawan TermohonPeninjauan Kembali yang berlokasi di tambak, dan untukmendukung pernyataannya tersebut Termohon PeninjauanKembali menyampaikan Surat Kebijakan Perusahaan Nomor01/HRD/GB/I/90 tanggal 1 Januari 1990 tentang Pemberianmakanan pada saat Bekerja di Kawasan perusahaanTermohon Peninjauan Kembali dalam rangka Efisiensi waktudan Makanan yang pernah disajikan Catering

Dengandemikian, Surat Kebijakan Perusahaan Nomor01/HRD/GB/I/90 tanggal 1 Januari 1990 belum dapatmembuktikan bahwa bahan makanan/minumantersebutdiberikan atau disediakan kepada seluruh karyawanTermohon Peninjauan Kembali.k.

Bahwa, berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Huruf c Permenkumham Nomor01 Tahun 2013, imbalan bagi Kurator dibebankan hanya kepadaPemohon Pailit jika kepailitannya dibatalkan oleh Putusan Kasasi atauPeninjauan Kembali.

Bahwa, dalam Pasal 2 Ayat(1)Huruf c Permenkumham Nomor01 Tahun 2013 khususnya frasa banyaknya imbalanditetapkan oleh Hakim, bertentangan dengan Pasal 17 Ayat 2dan Pasal 76 UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004, denganuraian sebagai berikut:1) Bahwa, Pasal 2 Ayat (1) Huruf c, knususnya pada frasa..banyaknya imbalan ditetapkan oleh Hakim...

Putusan Nomor 52 P/HUM/2013oleh hakim. hakim hanya menetapkan imbalan bagi Kuratorberdasarkan pedoman yang telah ditentukan oleh MenteriHukum dan Ham;Bahwa, kenyataannya materi muatan Permenkumham Nomor01 Tahun 2013 sama sekali tidak ditemukan adanya rumusanatau Lampiran yang mengatur tentang pedoman besaranimbalan jasa bagi Kurator Sementara.

Bahwa ketentuan Pasal 6 Permenkumham Nomor01 Tahun 2013, dikutip sebagai berikut:Selain imbalan sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 dan Pasal 4, Kurator dapat melakukanrapat dengan Kreditur mengenai imbalantambahan, yang diperhitungkan dari hartaDebitor Pailit;Dengan demikian, yang diatur dalam Pasal 6 aquo adalah berkaitan dengan imbalan tambahanbagi Kurator;2.

Bahwa, Ternyata Pasal 6 Permenkumham Nomor01 Tahun 2013 telah keliru dirumuskan. kekeliruantersebut terjadi karena masuknya Pasal 4 dalampengaturan tentang imbalan tambahan bagiKurator, padahal Pasal 4 Permenkumham Nomor01 Tahun 2013 mengatur tentang imbalan bagiPengurus, BUKAN mengatur imbalan bagiKURATOR. Sehingga keberadaan Pasal 4 dalamrumusan Pasal 6 a quo menjadi tidak jelas danmembingungkan;B.2.3. Pasal 2 ayat (3) Permenkumham Nomor 01 Tahun2013 telah keliru menggunakan Pasal Rujukan;1.

Badrun Ismalil sebagai Penggugatmelawan Tergugat IV dahulu sebagai Tergugat , bahwa Penggugat dahuluTergugat II, bahwa Tergugat III dahulu sebagai Tergugat III Perkara Nomor01/Pdt.G/2004/PN.Btg.:Bahwa setelah turun Surat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 346K/Pdt/2006, bahwa Tergugat memberikan fotokopi Surat PenggarapanHalaman 4 dari 28 Hal. Put. Nomor 229 PK/Pdt/2017Tergugat Ill yang terletak di sebelah barat Gunung Terak RT XIV WilayahKanaan, Desa Tg.

Bahwa Penggugat memiliki Surat Penetapan Nomor01/DT.G/2004/PN.Btg., tanggal 16 Februari 2010 sebagai bukti bahwa tanahmilik Penggugat sudah dieksekusi Pengadilan dan diterima oleh Penggugatkarena yang gagal hanyalah pemasangan papan nama dan disamping itu H.Badrun Ismail sengketa tanah milik Penggugat atas nama Husain Iskandarluas = 2 (dua) ha.

Bahwa tanah terperkara milik Penggugattidak dibeli oleh Tergugat IV;Bahwa Tergugat Ill tidak mengajukan peninjauan kembali (PK) kePengadilan karena Tergugat III sudah tau bahwa bukti surat SPPAT milikTergugat III tanggal 23 Januari 1996 di luar lokasi tanah terperkara Nomor01/Pdt.G/2004/PNBTG.;Bahwa tanah milik Penggugat disengketa oleh H. Badrun Ismail Panjangsebelah timur = 6/7 meter.

Nomor 229 PK/Pdt/2017Bontang putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor01/Pdt.G/2004/PN.Btg., tanggal 24 Mei 2004;C.3.

Bukti surat perincian biaya eksekusi perkara Nomor01/Pdt.G/2004/PN.Btg., dari Pengadilan Negeri Bontang tanggal 9 Februari2010.3. Bukti surat untuk membayar (SKUM) biaya panjar eksekusi perkaraperdata Nomor 01/Pdt.G/2004/PN.Btg., dari Pengadilan Negeri Bontangtanggal 9 Februari 2010;4. Bukti surat dari pemohon untuk dilanjutkan eksekusi tanggal 14 Maret2013;5. Bukti surat dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor W/I8U/77/PDT.01 .O5/III/2013 tanggal 26 Maret 2013;6.

Salinan Penetapan terganggal 11 April 2016 Nomor01/Pdt.G/Eks/2016/PA.Grt yang ditanda tangani oleh PaniteraPengadilan Agama Garut Jawa Barat Drs. H. Dadang Zaenal, MM.Setelah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh ketuaMajelis diberitanda P.2.A5.Salinan berita acara melaksanakan Putusan (Eksekusi Riil) Nomor01/Pdt.Eks/2016/PA.Grt tanggal 19 Mei 2016.

Menimbang, bahwa swianjutnya para pemohon mengajukanpermohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Garut yang di tindak lanjutidengan penetapan tertanggal 11 April 2016 Nomor01/Pdt.G/Eks/2016/PA.Grt yang ditanda tangani oleh PaniteraPengadilan Agama Garut (bukti P.2.A) dan berita acara melaksanakanPutusan (Eksekusi Riil) Nomor 01/Pdt.G/Eks/2016 tangal 19 Mei 2016(obukti P.Z.B) bukti ini menunjukan bahwa Eksekusi Riil telahdilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2016, dan pelaksanaan Eksekus RiilTermohon Eksekusi

suami isteri yang sah, sehinggaterdapat alas hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini,sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPenggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 82UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sudah ditempuh upayamediasi Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor01

Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, dan sudah ditempuh upayaperdamaian melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat sesuai amanatPasal 130 HIR juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor01

Melati No.34 Kelurahan Cigasong, Kecamatan Cigasong,KabupatenMajalengka tanggal 21 Oktober 2015 perihal pencabutan perkara perdata nomor01/Pdt.G.S/2015/PN.Mjl.Membaca surat dan berkas perkara yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat secara materiil menyatakan mencabut perkaraNomor 01/Pdt.G.S/2015/PN.Mjl, sebagaimana suratnya tertanggal 21 Oktober 2015;Menimbang,bahwa Herzein Inlandsch Reglement (HIR) tidak mengatur ketentuanmengenai pencabutan gugatan, landasan hukum untuk pencabutan diatu

M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalampersidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh HakimHalaman 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Nomor01/Pdt.G.S/2017/PN.Sda.tersebut dengan dibantu Edi Prayitno, S.H., Panitera Pengganti serta dihadirioleh Penggugat dan Tergugat.Panitera Pengganti,Edi Prayitno, S.H.,Perincian biaya :PendaftaranProses/ATKPanggilanPnbpMateraiRedaksiJumlahHakim,Istining Kadariswati, S.H. M.H.

BPR ARTHA SARI SENTOSA,bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 01 tanggal 1 September2018 dengan hak substitusi, Pemberian kuasa manamerupakan Substitusi dari Surat Keputusan Nomor01/BPR ASS/DIR/IX/2018 tanggal 01 September 2018dari Direksi PT. BPR ARTHA SARI SENTOSA kepadaSusilo selaku Head Marketing Kredit PT. BPR ARTHASARI.

Menyatakan hukum, anak bernama : Ida Bagus Gede Mertayasa, yangmerupakan anak pertama sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor01/IST/1994.BJR dan anak yang bernama : Ida Bagus Kade Mahamulianayang merupakan anak kedua, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor :O2/IST/1994.BUR. diasuh Penggugat ;4.

Menyatakan hukum, anak bernama : dda Bagus Gede Martayasa, yangmerupakan anak pertama sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor01/IST/1994. BUR. diasuh oleh Penggugat dan untuk anak bernama : idaBagus Kade Mahamuliana yang merupakan anak kedua, sesuai KutipanAnak Kelahiran Nomor : 02/IST/1994.BJUR. diasuh oleh Tergugat ;4.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 15 Mei 2012 Nomor01/Pdt.G/2012/PN Tebo yang dimohonkan banding tersebut;3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yangtimbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkansebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 271 K/Pdt/2013 tanggal 28 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:1.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 15 Mei 2012 Nomor01/Pdt.G/2012/PN.Tebo yang amarnya berbunyi:8.MENGADILI. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;Menyatakan Objek sengketa seluas 6.936 m?

271 K/PDT/2013 aquo adanya suatu kekhilafan hukum atau suatu kekeliruanyang nyata terhadap objek sengketa dan bukti bukti dimana menurutTermohon Peninjauan Kembali /Penggugat adalah memilikinya yangdidapat dari Pemberian Sumodiharjo sementara Sumodiharjo hanyasebagai Penggarap atas tanah negara bukan sebagai pemilik dan buktibukti surat Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat baik P1, P2maupun P3 hanya berupa Fhoto Copy yang tidak ada aslinya (dalamputusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 15 Mei 2012 Nomor01

Bahwa Tergugat Ill selaku Termohon atau Debitur dalam perkara Nomor01/Pailit/1998/PN Niaga.Jkt.Pst., di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat oleh PTJaya Obayashi, Cs, selaku Pemohon atau Kreditur telah dimohonkan untukdinyatakan pailit;3.

Bahwa atas permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU) tersebut, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui putusan Nomor01/PKPU/1998/PN Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor 01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 25 Mei 1999, telah mengesahkan (Homologasi)perdamaian yang dibuat antara Tergugat Ill selaku Debitur dengan PT JayaObayashi, Cs selaku Kreditur;5.

;Bahwa Mahkamah Agung R.I. melalui putusannya Nomor 016K/N/1999tersebut telah menyatakan menolak permohonan Pemohon Kasasi yangdiajukan oleh Bank Universal tersebut, dan karenanya maka putusanPengadilan Niaga Nomor 01/PKPU/1998/PN Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor01/Pailit/1998/PN Niaga.Jkt.Pst., tersebut di atas telah mempunyai kekuatanhukum yang tetap (inkracht);Bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/PKPU/1998/PNNiaga.Jkt.Pst., juncto Nomor 01/Pailit/1998/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 25Mei

Nomor 343 PK/Pdt/201619.apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum;Bahwa Para Penggugat adalah Debitur yang beriktikad baik yang inginmemenuhi kewajibannya dengan mematuhi putusan Pengadilan NiagaJakarta Pusat Nomor 01/PKPU/1998/PN Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor01/Paili/1998/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 25 Mei 1999 yang telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht) dengan putusanMahakamah Agung R.I.

Peralihnan hak atas saham milik Para Penggugat pada Tergugat Illmelalui Akta Jual Beli Saham dengan Tergugat dan Tergugat II, yangdidasarkan kepada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor01/PKPU/1998/PN Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor 01/Pailit/ 1998/PNNiaga.Jkt.Pst., tanggal 25 Mei 1999, sebagai putusan homologasi atasPerjanjian Penyelesaian Utang Piutang tanggal 17 Mei 1999, dan;b.