Tergugat serta besarnya ganti rugi atas biaya perbaikanmobil, sehingga karenanya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannyasebagai berikut : n= nnn nnn nn nnn nnn nnn ons nn nen nner nen nne cnn nnn neMenimbang, bahwa sekalipun dalam petitum gugatan Penggugat semulasekarang Terbanding tidak termuat adanya pernyataan kesalahan Tergugatsemula sekarang Pembanding, dengan adanya tuntutan subsidair dari Penggugatsemula sekarang Terbanding yang memohon keadilan, sehingga perluditambahkan sebagai ultra petita

pokoknya menegaskan melarang Hakim memberikanputusan sesuatu yang tidak dituntut dalam gugatan;b Pasal 178 ayat (3) HIR: Hakim tidak diijinkan menjatuhkan putusan atas perkarayang tidak digugat dalam gugatannya;c Pasal 189 ayat (3) RBg: Melarang Hakim memberikan putusan tentang halhalyang tidak dimohon dalam gugatan;4 Bahwa demikian juga Hakim tidak boleh atau dilarang untuk memberikan Putusanyang melebihi dari apa yang dituntut, yaitu Hakim dilarang melanggar prinsipPetitum Partium atau Ultra Petita

Hal tersebut selain Mempedomani Yurisprudensi,dan pasalpasal tersebut diatas, juga menurut Frances Russel dan Christian Lochemenyatakan: Meskipun Pelanggaran Ultra Petita itu dilakukan Hakim denganiktikad baik, maupun sesuai dengan kepentingan umum, tindakan hakim ini tetapsama dengan perbuatan ilegal;5 Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, adalah beralasan untuk membatalkanPutusan Mahkamah Agung RI, Nomor 45 K/PDT/2010, tanggal 23 Februari 2011;Ad. 3.

pada pokoknya menegaskan melarang Hakim memberikanputusan sesuatu yang tidak dituntut dalam gugatan;b Pasal 178 ayat (3) HIR : Hakim tidak diijinkan menjatuhkan putusan atas perkarayang tidak digugat dalam gugatannya;c Pasal 189 ayat (3) RBg : Melarang Hakim memberikan putusan tentang halhalyang tidak dimohon dalam gugatan;d Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, Nomor 3420 K/Pdt/1983, tanggal13Februari 1985;e Pendapat Ahli: Frances Russel dan Christian Loche menyatakan: MeskipunPelanggaran Ultra Petita

KPPU memutus melebihi tuntutan (tuduhan) tim investigator (ultra petita);1. Bahwa hukum acara yang dikenal dan berlaku di Indonesia terdapatazas larangan ultra petita. Berdasarkan azas larangan ultra petita,Majelis Komisi KPPU tidak boleh memberikan putusan lebih dari apayang diminta dan/atau dituntut oleh Tim Investigator KPPU;2. Bahwa dalam perkara Nomor 09/KPPUL/2013, yang bertindak/berperan sebagai penuntut/penggugat adalah Tim Investigator dariKPPU.

petita.

Tidak ada satupun uraian tentang Transparansi DalamProses Tender baik dalam Posita maupun Petitum LDP TimInvestigator, sehingga secara hukum KPPU tidak dapat memutusberdasarkan pertimbangan Transparansi Dalam Proses Tender;Bahwa adanya pertimbangan KPPU tentang Transparansi DalamProses tender menyebabkan Putusan Nomor 09/KPPUL/2013melanggar azas larangan ultra petita, maka secara hukum wajib ditolak;6.

KPPU sebagai Judex Facti TingkatPertama dalam perkara a quo juga terikat pada azas larangan ultra petita(ultra petita partium) ini, maka pelanggaran atas azas ini menyebabkanPutusan Judex Facti Tingkat Pertama dapat dibatalkan oleh MahkamahAgung;Hal. 74 dari 77 hal Put. Nomor 430 K/Pdt.SusKPPU/20155.

Bahwa tindakan Judex Facti Tingkat Pertama yang memutus tidakberdasarkan tuntutan yang didukung posita secara hukum dapat diartikanbahwasanya Judex Facti Tingkat Pertama telah melanggar azas laranganultra petita sebagaimana telah diuraikan di atas.

Bandung tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja kepadaPara Penggugat maka sebagaimana petitum subsidair dari Para Penggugatyang memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutusseadiladilnya (asas ex aequo et bono) maka pertimbangan dan putusanJudex Facti dengan menyatakan putus hubungan kerja serta menghukumTergugat untuk membayar hakhak Para Penggugat adalah pertimbanganyang tidak termasuk dalam katagori ultra petita

(non ultra petita);Bahwa pekerja/burun yang bekerja pada bagian produksi yangmerupakan bagian dari kegiatan utama (core business) tidak dapatdipekerjakan berdasarkan PKWT (vide Pasal 59 ayat (2) Undang UndangNomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan);Bahwa Para Penggugat bekerja di bagian produksi yang dipekerjakandengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maka hubungankerja Para Penggugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu TidakTertentu (PKWTT) (vide Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor

sesuatu apapun dan mohon segera dibacakan penepannya;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepadahalhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakansatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut diatas;Menimbang, bahwa sebelum dalam sidang kuasa hukum Penggugat menyatakanmencabut perkara yang diajukannya dengan alasan dalam posita dan Petita

G/2020/PA.JnpArtinya : Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapanhakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat)atau. pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yangmenjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkanketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, makahakim boleh memutuskan dengan talak satu bain ;Menimbang terhadap petita nomor 3 perihal nafkah anak, oleh

karenadalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut petita a quo, maka olehMajelis tidak lagi dipertimbangkan;Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akantetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sahdan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasanhukum maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datangmenghadap di persidangan, oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, danberdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan

Namun pada amarputusan yang dibuat oleh Judex Facti pada Pengadilan Negeri JakartaSelatan, Pemohon Kasasi diwajibkan untuk membayar sebesar USD230,546.72 (dua ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh enam komatujuh puluh dua dollar Amerika) yang nyatanyata nilainya lebih besar darijumlah yang dituntut pada gugatan dari Termohon Kasasi;Putusan a quo senyatanya merupakan putusan Ultra Petita karena putusanJudex Facti melebihi daripada yang dituntut oleh Termohon Kasasi (semulaPenggugat/Terbanding

Hal demikian telah melanggarketentuan Non Ultra Petita sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan(3) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR). Judex Facti seharusnyahanya menimbang halhal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukumyang didasarkan kepadanya (/udex non ultra petita).

Menghukum Pemohonuntuk membayarmelalui Termohon nafkah anak yang tersebut pada petita nomor 3 sejumlahRp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak umur 21 tahun atau mandiri dengan tambahan 10% setiap tahun;

5. Menghukum Pemohonuntuk membayar kepadaTermohon sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan:

5.1. Mutah sejumlah sejumlah Rp.1000.000,- (satu juta rupiah);

5.2.

Terkait Pasal 91 (c) dan 91 (e) UndangUndang Pengadilan Pajak ,Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan hal yang tidakdiminta (ultra petita) serta tidak mencerminkan keadilan dan tidak sesuaidengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku dengandidasarkan pada faktafakta yang tidak sesuai dengan kenyataan yangsebenarnya (salah menentukan permasalahan sengketa);4.

Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan hal yang tidak diminta(ultra petita)Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) di dalam SuratUraian Banding (Lampiran 3) tidak pernah mengajukan keberatan ataspenggunaan tandatangan stempel dalam permohonan banding yangdiajukan oleh JMB.

Selama proses persidangan DJP juga tidak pernahmengajukan keberatan atas penggunaan tandatangan stempel tersebut;Suatu putusan yang mengabulkan hal yang tidak diminta atau lebihdaripada yang dimintakan lazim dikenal sebagai Ultra Petita atau UltraPetitum.

Adapun suatu putusan dapat dikatakan Ultra Petita/UltraPetitum putusan tidak terbatas pada suatu putusan yang mengabulkanhal yang tidak dituntutkan, melainkan juga terhadap putusan yangdidasarkan pada pertimbangan yang berlainan dengan posita;Hanafiah Ponggawa & Partners dalam pendapatnya (Lampiran 7)menyimpulkan bahwa Pengadilan Pajak telah menjatuhkan Putusan65509 secara Ultra Petita/Ultra Petitum karena (a) mengabulkan hal yangtidak dituntut oleh para pihak yang berperkara serta (b) didasari olehdasar

Kembali (semula Pemohon Banding)mengajukan banding hanya dengan alasan materi dan tidak adaalasan formal penerbitan, namun Majelis Hakim berkesimpulanmemutuskan bahwa Keputusan Keberatan Terbanding Nomor KEP584/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 29 Maret 2011 harus dibatalkan,sehingga putusan Majelis Hakim tersebut nyatanyata tidak sesuaidengan yang diminta atau dimohonkan oleh Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding);Bahwa berdasarkan hal tersebut, nyatanyata Majelis Hakim telahmelakukan "ultra petita

" karena nyatanyata Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) mengajukan banding hanyadengan alasan materi dan tidak ada alasan formal penerbitan,apalagi permohonan pembatalan atas Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP584/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 29Maret 2011 tersebut:Bahwa ultra petita adalah penjatunan putusan oleh hakim atasperkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi dari pada yangdiminta.

Ketentuan ultra petita diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan(3) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) serta padanannyadalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seoranghakim memutus melebihi apa yang dituntut (petitum). KetentuanHIR merupakan hukum acara yang berlaku di pengadilan perdata diIndonesia. Bahwa ultra petita dilarang, Majelis Hakim hanyaHalaman 19 dari 26 halaman.

., telah salah menerapkan atau melanggar hukumyang berlaku sehingga putusan tersebut haruslah dinyatakan batal;Judex Facti lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusanyang bersangkutan, Judex Facti telah mengabulkan bunga yang tidak dimintaoleh Penggugat pada petitum Penggugat (ultra petita);1.Judex Facti telah melampaui batas wewenang sebagaimana dalamPutusan Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 10 Juli 2013 Nomor24

/Pdt.G/2013/PT.DKI jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusattertanggal 8 Desember 2010 Nomor 36/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst, dalampertimbangan hukum halaman 34 alinea 4 dan halaman 35 alinea 1 dan 2,Judex Facti telah memberikan pertimbangan hukum dan kemudianmengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi melebihidari yang dimintakan oleh Penggugat/Termohon Kasasi (ultra petita),sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri dalam pokok perkara angka2: menghukum Para Tergugat I, Il dan Ill secara

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusattersebut menurut Pemohon Kasasi adalah sangat keliru, Judex Facti telahlalai dalam penerapan syarat formil suatu gugatan, karena di dalampertimbangannya tersebut Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusattelah melampaui batas wewenang dengan mengabulkan gugatanPenggugat melebihi apa yang dimintakan oleh Penggugat (ultra petita).Penggugat tidak sama sekali dalam petitum (petita) memohon kepadaMajelis Hakim untuk dikabulkannya bunga

sebesar Rp812.200.000,00 dan Prive (pada Akun Kas) sebesar Rp17.715.000,00 yang telah diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding), akan tetapi diabaikan oleh Majelis Hakim PengadilanPajak;Bahwa tidak diperhitungkannya penarikan Prive (pada rekening Bank BRIsebesar Rp 812.200.000,00 dan Prive (pada Akun Kas) sebesar Rp17.715.000,00; sedangkan penarikan prive tersebut faktanya telah diakuiTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), menyebabkanPutusan Majelis menjadi ultra petita

;Bahwa ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh Hakim atas perkarayang tidak dituntut atau mememutus melebihi dari pada yang diminta;Bahwa Majelis telah memprosessidang dan memutus atas suatu hal yangtidak diajukan keberatan sebelumnya oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) atau Ultra Petita.

Penjualan yang dilakukan Majelis, denganmengabaikan saldo awal persedian dan saldo akhir persediaan tidak sesuaidengan peraturan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 14tentang Persediaan;Bahwa dengan tidak diperhitungkannya saldo awal persedian dan saldo akhirpersediaan dalam putusan Majelis, sedangkan saldo awal persedian dan saldoakhir persediaan tersebut faktanya telah disetujui oleh Termohon Peninjauankembali (semula Pemohon Banding), menyebabkan putusan Majelis menjadisalah dan ultra petita

(Surat pernyataan terlampir).Bahwa penjatuhan Putusan Tambahan Pemecatan daridinas militer oleh Majelis Hakim Militer IIIl19 Jayapuraterhadap perkara Terdakwa melebihi tuntutan Oditur Militer(Ultra Petita) yang mana tidak diminta oleh Oditur Militeratas pemecatan dari dinas TNI AD terhadap diri Terdakwa.Bahwa pada bagian akhir Memori Bandingnya Terdakwa memohonkehadapan Yang Mulia Majelis Hakim Banding Pengadilan MiliterTinggi Ill Surabaya, suatu permohonan yang sangat mendasar danazasi bagi diri

tanggal 16 Maret2021 Nomor : 23K/PM.III19/AD/I/2021, dengan menghilangkanpidana tambahan dipecatnya Terdakwa dari dinas Militer TNIAD.Bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam MemoriBandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakanpendapatnya sebagai berikut:Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya padapokoknya menyatakan keberatan atas pidana yang dijatuhkan,terutama pidana tambahan pemecatan yang menurut PenasihatHukum Terdakwa melebihi tuntutan Oditur Militer (Ultra Petita

Penggugat dalam petitum nomor 7 (tujuh) menurutMajelis Hakim Banding tidak berdasarkan alasan hukum yang sah;Menimbang, bahwa sesuai dengan petitum, telah ternyata Penggugattidak memohon penetapan harta bersama maupun pembagiannya, oleh karenaitu menurut Pengadilan Tinggi Agama Semarang diktum putusan nomor 7, 8dan 9 sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kebumentanggal 27 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1436Hijriyah nomor 0373/Pdt.G/2015/PA.Kom melebihi tuntutan (ultra petita

karena memang tidakdiminta oleh Penggugat;Menimbang, bahwa sesuai dengan petitum, telah ternyata Penggugattidak memohon penetapan harta bersama maupun pembagiannya, oleh karenaHal. 11 dari 17 Salinan Putusan Nomor 229/Pdt.G/2015/PTA.Smg.itu menurut Pengadilan Tinggi Agama Semarang diktum putusan nomor 7, 8dan 9 sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kebumentanggal 27 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal1436 Hijriyah nomor 0373/Pdt.G/2015/PA.Kbm. melebihi tuntutan (ultra petita

Prudential dan dalam Paspor, dapat dirubah yaitudari yang tercantum bernama Ade Nurdini dirubah menjadi nama Icin;Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tersebut, menurut Hakimtidak menyelesaikan permasalahan permohonan ini secara tuntas, karena padaprinsipnya Kutipan Akta Kelahiran , Kartu Keluarga, tidak akan dapat diterbitkansebelum ada dokumen awal setiap penduduk yaitu dokumen yang menyatakankapan seorang penduduk tersebut lahir, sehingga dengan demikian makamengenyampingkan prinsip larangan ultra petita

atau larangan mengabulkandiluar yang diminta dalam Permohonan Pemohon, dan dengan memperhatikanasas Peradilan yang murah, sederhana dan biaya ringan, selanjutnya Hakimmenambahkan dalam Petita Pemohon, agar memerintahkan Pegawai CatatanSipil agar menerbitkan Akta Kelahiran pemohon dan selanjutnya memperbaikidan atau menerbitkan Kartu Keluarga atas nama Pemohon sesuai dengan AktaKelahiran Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menilai selurun bukti yangdiajukan oleh Pemohon, Pengadilan

Karena itu, menurut Majelis Hakim bahwa petita 2selayaknya untuk dikabulkan;Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 1363/Pdt.G/2021/PA.JUMenimbang, bahwa sementara dari keterangan saksi kedua dan ketigaPenggugat mengenai sejak tahun 2016 rumah tangga antara Penggugatdengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran, karenaTergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, sertaTergugat sering mengucapkan katakata kasar.

Sehinggamenurut Majelis Hakim bahwa petita 3 patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapatdikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepadaPenggugat;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas UU Nomor 7 Tahun

Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Panmencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan prosespersidangan;Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasidiawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi danmaksudnya ada penambahan keterangan dalam posita 4 bahwa Tergugatpernah memukul Tergugat, dan pada posita 7 dan 8, Petita 3 dan 4 dicabut;Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak

Penggugat mencakup kumulasi gugatan,selain perceraian sebagai pokok perkara, Penggugat juga menuntut hak asuhanak (hadhanah) dan nafkah anak;Menimbang, bahwa kumulasi gugatan Penggugat telan sesuai denganPasal 86 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah danditambah terakhir dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenaitu kumulasi gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan dapat diterima;Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan mencabutposita 7 (tujuh) dan 8 (delapan), petita

Pemohon KeberatanMenerbitkan Informasi Yang Dimohonkan Merupakan Putusan Yang Ultra PetitaBahwa Amar Putusan Ajudikasi Majelis Komosioner Komisi Informasi PusatNomor : 040/IV/KIPPSA/2013, yang menyatakan : (8) Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan informasi a quodan/atau penjelasan tertulis atas informasi a quo, selambatlambatnya14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon ; Halaman 6 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2014/PTUNJKT.Adalah putusan yang bersifat ultra petita

Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat seharusnyahanya mempertimbangkan halhal yang diajukan Termohon Keberatandan tuntutan hukum yang didasarkan kepada (iudex non ultra petitaatau ultra petita non cognoscitur) dan hanuya menentukan adakahhalhalyang diajukan dan dibuktikan Termohon Keberatan itu dapat membenarkan tuntutan hukum Termohon Keberatan ;4.

Bahwa atas putusan tersebut, Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusattelah melanggar Pasal 178 ayat (2) dan ayat (8) HIR, serta Pasal 189 ayat (2)dan ayat (3) Rbg, karena memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan (ultra petita) ;Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR, mengatur sebagai berikut (Bukti PK6) : (2) Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan ; Halaman 7 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 23/G/2014/PTUNJKT.(3) la tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat

Bahwa putusan yang sifatnya ultra petita dianggap sebagai tindakanyang melampaui kewenangan, karena majelis Komisioner Komisi Informasi Pusatmemutus tidak sesuai dengan apa yang dimohon Termohon Keberatan,terhadap putusan tersebut Pemohon Keberatan meminta kepada Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutussengketa a quo untuk membatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 040/IV/KIPPSA/2013 ;C.

Bahwa Putusan Ajudikasi Majelis Komisioner Komisi Informasi PusatNomor >: 040/IVKIPPSA/2013, telah melampaui batas kewenanganKomisi Informasi Pusat dan telah melanggar Pasal 46 Ayat (1) UndangundangNomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik ; 2.Bahwa Putusan Ajudikasi Majelis Komisioner Komisi Informasi PusatNomor : 040/IV/KIPPSA/2013, yang memerintahkan Pemohon Keberatanmenerbitkan informasi yang dimohonkan merupakan putusan yang Ultra Petita ; 3.

lain untuk tidak melakukan perbuatanserupa,Dalam putusan Judex Facti ini seyogyanya juga mempertimbangkanPutusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 555/Pid.Sus/2013/PN Mlgtanggal 26 Maret 2014 dengan Ketua Majelis yang sama dengan perkara inibahwa Terdakwa Bambang Tjahjana sebelumnya juga telah dinyatakanterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan bukan tanaman (Residivis);Dalam praktek yang berkembang, ultra petita

Selain itu dalamundangundang juga disebutkan bahwa Hakim dalam memutus berdasarkanhukum juga diberi kebebasan untuk menggali, mengikuti dan memakai nilainilai hukum yang hidup dalam masyarakat, memang dirasa tepat untukditerapbkan, namun dalam perkara a quo, putusan Judex Facti justrumenimbulkan kontra produktif dalam penegakan hukum pidana khsusnyapemberantasan tindak pidana narkotika;Ultra Petita dapat diterapkan apabila Pertama, Pengadilan menjatuhkanpidana melebihi lamanya tuntutan pidana yang

Terkait Pasal 91(c) dan 91(e) UU PP, Majelis Hakim Pengadilan Pajaktelah memutuskan hal yang tidak diminta (ultra petita) serta tidakmencerminkan keadilan dan tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku dengan didasarkan pada faktafaktayang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya (salahmenentukan permasalahan sengketa);4.

tidak ada peristiwa yang dipersengketakanantara Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) dan Termohon PK(dahulu Terbanding) mengenai keabsahan tanda tangan stempel dalamSurat Banding Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding), termasukkeabsahannya, Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak perlumempersoalkan mengenai tanda tangan stempel dalam Surat Bandingagar pemeriksaan dan penyelesaian perkara dapat dilakukan denganefisien dan efektif;Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan hal yang tidakdiminta (ultra petita

Selama proses persidangan DJP juga tidak pernah mengajukankeberatan atas penggunaan tandatangan stempel tersebut;Suatu putusan yang mengabulkan hal yang tidak diminta atau lebihdaripada yang dimintakan lazim dikenal sebagai Ultra Petita atau UltraPetitum.

Adapun suatu putusan dapat dikatakan Ultra Petita/UltraPetitum putusan tidak terbatas pada suatu putusan yang mengabulkanhal yang tidak dituntutkan, melainkan juga terhadap putusan yangdidasarkan pada pertimbangan yang berlainan dengan posita;Hanafiah Ponggawa & Partners dalam pendapatnya (Lampiran 7)menyimpulkan bahwa Pengadilan Pajak telah menjatuhkan Putusan65494 secara Ultra Petita/Ultra Petitum karena (a) mengabulkan hal yangtidak dituntut oleh para pihak yang berperkara serta (b) didasari olehdasar