mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksuddalam Al Qur'an Surat ArRum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka tujuan pernikahanmenjadi tidak terwujud;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut di atas telah menunjukkanbahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telah pecah dan telahsampai pada taraf

yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena sudah tidakada kehendak dari Penggugat maupun Tergugat untuk melanjutkanperkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil danbermanfaat bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut di atas telah menunjukkanbahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telah pecah dan telahsampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena sudah tidakada kehendak dari Penggugat maupun Tergugat untuk melanjutkanperkawinannya

seperti termuat dalam Surat Gugatan Nomor08/Pdt.G/2015/PN.KIt dengan jalan perdamaian dan untuk itu telahmengadakan persetujuan atau perdamaian sebagai berikut: Halaman 1 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor : 08/Pdt.G/2015/PN Kin.PASAL Bahwa Pihak KESATU dalam perkara Perdata Nomor8/Pdt.G/2015/PN.KIn.disebut sebagai Pihak PARA =PENGGUGAT,sedangkan Pihak KEDUA disebut sebagai TERGUGAT dan TERGUGAT IIdan Pihak KETIGA adalah TERGUGAT Ill, dimana sampai saat ditandatanganinya Perdamaian ini masih dalam taraf

Bahwa sebagaimana Posita angka 6 (enam) di atas,antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah selama + 4 (empat)tahun, sehingga perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telahsampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan atau dirukunkankembali, oleh karenanya agar masingmasing pihak baik Pemohon maupunTermohon tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama,maka perceraian merupakan penyelesaian atau jalan keluar terbaik untukmengakhiri konflik bagi Pemohon dengan Termohon ;9.

tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahantersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Pemohon dan Termohon benarbenar telah pecah dan telah sampaipada taraf

danAdministrasi Peradilan yang menyebutkan untuk mengatasi permasalahan yangtimbul dalam praktek peradilan khususnya tentang pencabutan perkara dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Rv;Menimbang, bahwa menurut pasal 271 Rv pencabutan suatu perkaraoleh yang mengajukannya dapat dilakukan asal hal itu dilakukan sebelum pihaklawan memberikan jawaban, sedangkan apabila sudah ada jawaban makapencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam taraf

pada hari persidangan yang telah ditetapkan, ParaPelawan hadir kuasanya dan Para Terlawan tidak hadir meski telah dipanggilsecara patut;Menimbang, bahwa berdasarkan surat Kuasa dari Para Pelawantertanggal 2 Oktober 2017 isinya mencabut Perlawananya tertanggal 2 Oktober2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dibawah daftarRegester Perkara No 172/Pdt.Plw/2017/PN.Sda;Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan pemeriksanperkara No. 172/Pdt.Plw/2017/PN.Sda, masih dalam taraf

tidak pernah memberi kabar serta tidak tahukeberadaan alamatTermohon; 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidupharmonis layaknya suami isteri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 2orang anak1 XXXXXXX Umur 19 tahun;2 XXXXXXX Umur 17 tahun;4 Bahwa permikahan Pemohon dan Termohon belum pernah5 Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai thalak terhadapTermohon karena sejak awal tahun 1998 Termohon pergimeninggalkan Pemohon dengan alasan mencari pekerjaan dengantujuan untuk memperbaiki taraf

, Pengadilan Tinggi berpendapatbahwa memang hak setiap Warga Negara untuk melaporkan seseorangkepada Kepolisian apabila diduga melakukan kejahatan atau pelanggarandan menjadi kewajiban hukum pelapor juga untuk memberikan keteranganyang benar kepada pihak penegak hukum, akan tetapi seperti diketahuibahwa disamping Putusan perkara Pidana No.327/Pid.B/2011/PN.Ttdtanggal 18 Januari 2012 atas nama Terdakwa Stevanus Wirantono(Penggugat/ Pembanding) belum mempunyai kekuatan hukum tetap ataumasih dalam taraf

(Terdakwa lain perkara yang sama) dan bukanlahturut serta melakukan sebagaimana yang telah disimpulkan oleh Majelis HakimTingkat Pertama ;Menimbang, bahwa proyek atau kegiatan pembuatan bibit karet yangdidanai oleh APBD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2008 sebesar18Rp. 620.000.000, dan dana DAK sebesar Rp. 180.000.000, tidak lain adalahdengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan rakyatKabupaten Bangka Selatan atau setidak tidaknya untuk rakyat pendudukpetani yang ada di

daerah Kabupaten Bangka Selatan Propinsi KepualaunBangka Belitung, program pemerintah tersebut sangat mendukung upayapeningkatan taraf hidup petani yang adalah sebagian besar rakyat Indonesiayang tergolong tidak mampu dan sebagian besar diantaranya miskin.

Jadi dalam hal ini TerdakwaHENDRA SANJAYA Bin CHOLID SANJAYA bukan hanya tidak mendukungprogram pemerintah dalam upaya meningkatkan taraf hidup rakyat khusunyapetani dan sekaligus upaya pengentasan kemiskinan pada umumnya, ditambahlagi perbuatan Terdakwa adalah termasuk tindak pidana korupsi yang secaraterus menerus harus diberantas oleh kita semua, maka patut dan adil sekiranyahukuman pidana penjara ditambah dari lamanya pidana yang sudah dijatuhkanoleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selam 1 (Satu

Bahwa + pada akhir tahun 2007 Penggugat berangkat bekerja ke Hongkongbermaksud untuk memperbaiki taraf hidup ekonomi keluarga, Namundemikian Tergugat terhitung sudah 3 kali minta modal kepada Penggugatsebesar Rp. 10.000.000, namun demikian modal tersebut selalu habis denganalasan penggunaan yang tidak jelas ; 4.3.

tanpamemberikan alasan yang sah ;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan tersebut KuasaPelawan dengan suratnya tertanggal 07 Oktober 2013 telah mencabut suratPerlawanan tertanggal 16 Juni 2013 , yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Sidoarjo dibawah daftar Register Perkara Nomor: 118/Pdt.Plw/2013/PN.Sda ;Menimbang , bahwa pencabutan perkara oleh Kuasa Pelawandenganalasan karena kepentingan klien dan belum adanya jawaban dari ParaTerlawan , dan dalam perkara ini belum sampai pada taraf

,psikolog dengan hasil kesimpulan:1) Taraf kecerdasan yang dimiliki An.

Anak Korban berfungsi pada taraf ratarata dalam normal kelompoknya (IQ 100,Skala Weschler);2) la mampu mempergunakan taraf kecerdasan yang ada untukmenyelesaikan hambatan yang ada dilingkungan sekolah;3) Fungsi daya ingat baik, mampu ia pergunakan untuk menceritakankejadian yang korban alami;4) Kepribadian yang terbuka, dimana korban mampu melakukan interaksidengan lingkungan sesuai dengan tuntutan dari lingkungan social;5) la dapat berkomunikasi aktif dengan lingkungan dan mampumengembangkan fungsi

Anak Korban berfungsi pada taraf ratarata dalam normal kelompoknya (IQ 100,Skala Weschler);2) la mampu mempergunakan taraf kecerdasan yang ada untukmenyelesaikan hambatan yang ada dilingkungan sekolah;Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Kot3) Fungsi daya ingat baik, mampu ia pergunakan untuk menceritakankejadian yang korban alami;4) Kepribadian yang terbuka, dimana korban mampu melakukan interaksidengan lingkungan sesuai dengan tuntutan dari lingkungan social;5) la dapat berkomunikasi

Putusan No.1638/Pdt.G/2019/PA.Sda.t Bahwa sebagaimana Posita Angka 6 (enam) diatas, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 10 (sepuluh ) bulan, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugatsenyatanya telah pecah atau retak, dan atau da pat dikatakan telah sampalpada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan atau dirukunkan kembali, olehkarenanya agar masingmasing pihak baik Penggugat maupun Tergugattidak lebih jaunh melanggar norma hukum dan norma agama, makaperceraian merupakan

yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahantersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telah pecah dan telah sampalpada taraf

bahkan telah pula diupayakan untuk kembali pulih danrukun, akan tetapi usaha tersebut siasia, bahkan akibat pertengkaran tersebutkeduanya telah berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung kurang lebihsatu tahun sejak bulan April 2019, maka dapat dipastikan keutuhan rumahtelah goncang dan kenyataannya sudah sulit untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa selama hidup berpisah tempat tinggal keduanyatidak lagi upaya untuk perbaikan, bahkan saling berkomunikasi tidak terjalinlagi, bahkan sampai pada taraf

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut,maka tujuan pernikahan tersebut menjadi Sulit untuk bisa dicapai;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut diatas dan menjadi buktibahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telah pecah dantelah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa di damaikan lagi, apalagiPenggugat secara nyata dipersidangan meskipun telah dinasihati agarbersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi Penggugatsudah

Bahwa sebagaimana Posita angka 6 (enam) diatas, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 9 (sembilan ) tahun 9 (sembilan) bulan, sehingga perkawinan antaraPenggugat dengan Tergugat senyatanya telah pecah atau retak, dan ataudapat dikatakan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikanatau dirukunkan kembali, oleh karenanya agar masingmasing pihak baikPenggugat maupun Tergugat tidak lebih jauh melanggar norma hukum dannorma agama, maka perceraian merupakan penyelesaian

yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahantersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut diatas telah menunjukkanbahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telah pecah dan telahsampai pada taraf

DO mendapat tambahan kreditlagi yang digunakan hanya untuk menutupi hutang bunga Bank saja;22.Bahwa Bank telah menyalahi Pasal 1 Nomor 2 UU No. 10 tahun 1998tentang Perbankan dimana penyaluran kredit adalah dalam rangkameningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sedangkan apa yang dilakukanbank dengan memberikan tambahan kredit yang hanya digunakan untukmembayar bunga kredit adalah justru menyengsarakan rakyat yaitu PT.DO dan bertindak bagaikan lintah darat karena tambahan kreditdigunakan untuk membayar

Pemohon Kasasi menolak dengan tegas putusan judex facti PengadilanTinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatankarena judex facti Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tidak memberikanpertimbangan hukum terhadap kesalahan Termohon Kasasi yang telah salahdalam menyalurkan kredit;Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 point 2 UU Nomor 10 tahun 1998 tentangPerbankan dikatakan bahwa menyalurkannya kepada masyarakat dalambentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf

mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensitentang mutah sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah)dalam replik (jawaban atas gugatan rekonvensi) yang disampaikansecara lisan pada sidang tanggal 15 Maret 2018, Tergugat Rekonvensimenyatakan hanya sanggup membayar sebesar Rp 1.000.000,00(Satu juta rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohonbernama Samijan yang menerangkan kalau) Pemohon sebagaiseorang petani yang mempunyai sawah sendiri dengan taraf

pertimbangannya;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensitentang nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah)dalam replik (jawaban atas gugatan rekonvensi) yang disampaikansecara lisan pada sidang tanggal 15 Maret 2018, Tergugat Rekonvensimenyatakan hanya sanggup membayar sebesar Rp 1.000.000,00(Satu juta rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohonbernama Samijan yang menerangkan kalau) Pemohon = sebagaiseorang petani yang mempunyai sawah sendiri dengan taraf

1 tahun 10 bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (Satujuta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dalam replik (jawaban atasgugatan rekonvensi) Tergugat Rekonvensi yang disampaikan secaralisan pada sidang tanggal 15 Maret 2018 menyatakan hanya sanggupmemenuhi tuntutan nafkah anak tersebut sebesar Rp 300.000,00(Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohonbernama Samijan yang menerangkan kalau) Pemohon sebagaiseorang petani yang mempunyai sawah sendiri dengan taraf

anak,demi menjaga keutuhan rumah tangganya, demi perubahan yang positif atas diriTergugat, namun Tergugat tidak ada itikad maupun upayaupaya positif untukmemperbaiki keadaan/hubungan rumah tangga sehingga gugatan ini diajukan kePengadilan Agama Sidoarjo ;Bahwa dengan demikian, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisahtempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan, sehingga perkawinan antaraPenggugat dengan Tergugat senyatanya telah pecah/retak, dan/atau dapatdikatakan telah sampai pada taraf

yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahantersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telah pecah dan telah sampaipada taraf

Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat senyatanya telahpecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi,dengan demikian penyelesaian atau jalan keluar untuk mengakhiri konflikHilm.2 dari 12 him.

Putusan No.1882/Pdt.G/2018/PA.Sda.Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahantersebut menjadi sulit untuk bisa dicapal ;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telah pecah dan telah sampalpada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jeradan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat sudah merasa sangat sabar menanti kabar dariTergugat yang telah meninggalkan selama 3 (tiga) tahun 5 (lima)bulan berturutturut tanpa memberi kabar apapun juga, tanpa izinPenggugat dan tanpa alasan yang sah dengan demikian cukupalasan dan bukti Tergugat sudah menyatakan atau menunjukansikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman untuk hidupbersama.Bahwa untuk menata hidup dan meningkatkan taraf ekonominyaguna membiayai hidup anaknya, sejak Juli 2012 Penggugat pergibekerja di Singapura

Memelihara suasana kerja yang baik dalam seluruh organisasi sertaberusaha mencapai taraf efisiensi dan administrasi yang baik;6. Secara berkala meninjau kembali dan menilai berbagai fungsi perusahaandaerah;7. Mengambil inisiatif dalam penempatan, pemindahan dan pemberhentianpegawai serta menentukan batas ganti rugi Sesuai dengan peraturanberlaku;8. Secara berkala mengadakan penilaian terhadap manfaat dan efisiensi darisystem atau prosedur administrasi yang berlaku di perusahaan daerah;9.

Memelihara suasana kerja yang baik dalam seluruh organisasi sertaberusaha mencapai taraf efisiensi dan administrasi yang baik;6. Secara berkala meninjau kembali dan menilai berbagai fungsi perusahaandaerah;7. Mengambil inisiatif dalam penempatan, pemindahan dan pemberhentianpegawai serta menentukan batas ganti rugi Ssesuai dengan peraturanberlaku;8. Secara berkala mengadakan penilaian terhadap manfaat dan efisiensi darisystem atau prosedur administrasi yang berlaku di perusahaan daerah;9.

Memelihara suasana kerja yang baik dalam seluruh organisasi sertaberusaha mencapai taraf efisiensi dan administrasi yang baik;6. Secara berkala meninjau kembali dan menilai berbagai fungsiperusahaan daerah;7. Mengambil inisiatif dalam penempatan, pemindahan dan pemberhentianpegawai serta menentukan batas ganti rugi sesuai dengan peraturanberlaku;8. Secara berkala mengadakan penilaian terhadap manfaat dan efisiensidari system atau prosedur administrasi yang berlaku di perusahaandaerah;9.

Memelihara suasana kerja yang baik dalam seluruh organisasi sertaberusaha mencapai taraf efisiensi dan administrasi yang baik;6. Secara berkala meninjau kembali dan menilai berbagai fungsiperusahaan daerah;7. Mengambil inisiatif dalam penempatan, pemindahan danpemberhentian pegawai serta menentukan batas ganti rugi sesuaidengan peraturan berlaku;8. Secara berkala mengadakan penilaian terhadap manfaat dan efisiensidari system atau prosedur administrasi yang berlaku di perusahaandaerah;9.