Fotocopy KTP penerima kuasa pengurusan; dan10.Risalah pertimbangan tekhnis dari BPN yang berisi informasi tataruang dari:a. Sebelum tanggal 01 Januari 2015 dikeluarkan BadanPerencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);b.

maupun terdakwaYUANITA PUSPITASARI, SH,.MKN pada bidang tanah sertifikat SHM no.222/Harjobinangun 1.130 m2 dan SHM No. 3204/Umbulhartini seluas 1227 m2.Selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi NURUL KARTIKA ANDIYANI,SH Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada BPN KabupatenSleman menyatakan bahwa BPN Sleman dalam kurun waktu tahun 2014sampai 2015 belum pernah mengeluarkan dan belum ada permohonanHalaman 5 dari 31 Putusan Nomor : 80/Pid.B/2016/PN.Smnpermintaan risalah pertimbangan tekhnis

YAYANSUPRIYANTO maupun terdakwa YUANITA PUSPITASARI, SH,MKN.pada bidang tanah sertifikat SHM no. 222/Harjobinangun 1.130 m2 danSHM No. 3204/Umbulhartini seluas 1227 m2;Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi NURUL KARTIKAANDIYANI, SH Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahanpada BPN Kabupaten Sleman menyatakan bahwa BPN Sleman dalamkurun waktu tahun 2014 sampai 2015 belum pernah mengeluarkan danbelum ada permohonan permintaan risalah pertimbangan tekhnis dengansertifikat SHM no.

Barang bukti berupa point 1 sampai dengan point 39 dipergunakan untuktersangka lain yaitu Konsultan pengawas, pengelola tekhnis maupun timPHO dkk;ATAU, bilamanaMajelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasehat Hukumterdakwa maka dengan ini memohon :e Untuk memberikan putusan yang seringanringannya;e Dihapuskan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh jutarupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;e) Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknyatetap

Dinamika Konsultan menjadi konsultan pengawas melalui penunjukkanlangsung;Bahwa perjanjian/kontrak kerja Perencanaan dari 25 Juni 2013 hingga 08Agustus 2013 dengan nilai Rp.135.320.000, (seratus tiga puluh lima juta tigaratus dua puluh ribu rupiah), dan sudah diterima seluruhnya;Bahwa produk perencanaan : Gambar Kerja/dokumen perencanaan, rencanaKerja dan RAB/EE;Bahwa spesifikasi tekhnis konsultan perencana sesuai dengan RAB/EE;Bahwa saksi bukan pemilik CV.

Rey Konstruksi dimana saksi SariPebriyanti Direktur dan saksi Amran Suandi sebagai Pelaksanan Lapangan;Bahwa jangka waktu pengawasan dari tanggal 16 September 2013 hingga 14Desember 2013, dengan tugas membuat laporan mingguan, bulanan, akhir dandokumentasi;Bahwa laporan kemajuan fisik mingguan dan bulanan ditandatangani olehterdakwa selaku PPTK, konsultan pengawas dan pengelola tekhnis;Bahwa pedoman saksi dalam melakukan pengawasan adalah Bestek danKontrak kerja yang memuat RAB;Bahwa pekerjaan pada

Rasyid HT sebagai Bendahara Kegiatan, saksi Ahmadi Tono, ST sebagaiKetua Pengelola Tekhnis dan Tim PHO dengan sekretarisnya saksi Tusman Haid1;Bahwa selanjutnya Gubernur Propinsi Bengkulu menetapkan Panitia Pengadaanuntuk kegiatan tersebut dengan saksi Faizal Roji sebagai Ketua, saksi Kurniwanselaku Sekretaris dan saksi Rainer Atu Anggota, dimana Panitia melalui metodepemilihan langsung sistem gugur telah menetapkan pemenang lelang adalah CV.Rey Konstruksidengan nilai penawaran Rp.1.087.296.000,

Mawardi, ST.MT., dihadiri oleh terdakwa selaku PPTK,pengelola tekhnis (saksi Ahmadi Tono), CV. Rey Konstruksi (oleh saksi AmranSuandi), dan Penyidik Kejaksaan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara CekLokasi;17.

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahalikhwalsebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalidalil permohonannyaPemohon Idan Pemohon IJ telah mengajukan alat bukti Pl, P2 dan P3 yangtelah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan AsliSurat Keterangan dari KUA Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo denganNomor:KK.15.7.6

Bahwa dalam penatausahaan hasil hutan, tidak terlepas dariperan Tenaga Tekhnis (Ganis) dan Pengawas Tenaga Teknis (Wasganis).Pengertian dan jenisjenis Ganis dan Wasganis yang diatur dalamPeraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 58/MenhutII/2008 danPeraturan Menteri KehutananNomor: P.20/MenhutII/2010.

Bahwa untuk menjadi Tenaga Tekhnis Pengelola Hutan Produksi Lestari(GANISPHPL) harus mempunyai Kartu Tenaga Tekhnis, sedangkanKartu Tenaga Tekhnis yang Ahli punya adalah :Kartu GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba (GANISPHPLPKBR)adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatanpengukuran kayu bulat rimba, kayu bulat mewah/indah, bilet danpacakan yang berbentuk kayu bulat dari hutan alam maupun hutantanaman.

Bahwa Ahli Pernah mengikuti Diklat Pengujian pada 1999 di Madiun,dan ada Sertifikat, dan sebagai penguji Ahli pernah mengikuti pelatinanpenyegaran Tenaga Tekhnis Pengelola Hutan Produksi Lestari(GANISPHPL) pada setiap Pergantian kartu Ganis yaitu dalam wajktu 3tahun sekali yang terakhir pada tahun 2018 di Surakarta. Bahwa jenis Kelas Hutan yang berada di dalam petak 373 RPHGebang BKPH Wonogiri alamat Desa / Kel. Pondok sari , Kec.Nguntoronadi , Kab.

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuaan Permohonan Pemohon danPemohon Il pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bangil tanggal 15Nopember 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku Il edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon Il telah mengajukan alat bukti P1, P2, P3,P4 dan P5yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta 2 (dua) orangsaksi masingmasing bernama MUHAMMAD NUR HOZIN bin H.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalampenetapan ini, maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acarapersidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 15Nopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasaHalaman 5 dari 10 halaman,Penetapan Nomor 0077/Padt.P/2017/PA.Srogdirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Menimbang

ini, maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acarapersidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon Il adalah sebagaimana diuraikan di atas;Halaman 5 dari 10 halaman,Penetapan Nomor 0078/Padt.P/2017/PA.SrogMenimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 15Nopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dan Pemohon Iladalah bahwa Pemohon

DAN WAKIL KEPALA DAERAH;5 Bahwa tindakan Tergugat dalam menetapkan Surat Keputusan Ketua KomisiPemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 13/Kpts/KPUProv.033/PKWK/2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil GubernurPada Pemilihan Umum Kepala Daerah Sulawesi Barat Tahun 2011 tertanggal 22Agustus 2011 adalah suatu keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan denganaturan Badan itu sendiri in casu KPU yakni Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor : 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Tekhnis

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 2 huruf b dan d serta i yangberbunyi Penyelenggara Pemilihan Umum berpedoman kepada ASAS JUJUR,KEPASTIAN HUKUM, PROFESIONALITAS, Oleh karena itu :1 Tindakan Tergugat sebagai Badan Penyelenggara Pemilu dalam menerima, meneliti,memverifikasi syaratsyarat kelengkapan berkas kandidat Calon Gubernur dan WakilGubernur Sulawesi Barat Periode 20112016 tidak sesuai dengan aturan yang telahdiatur Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010 TentangPedoman Tekhnis

keputusan tersebut mengandung cacat yuridis dan merugikan calon kandidatlain yang telah memenuhi prosedur, aturan dan syaratsyarat Calon Gubernur danWakil Gubernur pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahProvinsi Sulawesi Barat Periode 20112016;Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalildalil posita tersebut diatas, maka tindakanTergugat dalam menetapkan Surat Keputusan obyectum litis telah nyatabertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010Tentang Pedoman Tekhnis

Dan jugabertentangan dengan azas Pedoman Penyelenggaraan Pemilu khususnya azas Jujur,Kepastian Hukum dan Profesionalitas Pasal 2 huruf b dan d serta i, sebagaimanadimaksud pada peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010 TentangPedoman Tekhnis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Pasal 2 huruf b dan d serta I dan oleh karenanya SuratKeputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor :13/Kpts/KPUProv.033/PKWK/2011 Tentang Penetapan

2003, agarditambahkan nama CHANDRA supaya menjadi LILIANE CHANDRA ; danc. nama Anak ERIKO (lahir di Makassar pada tanggal 10 Maret 2005), sebagaitertulis dalam Akte Kelahiran Nomor. 239/UM/A/MKS/KCS/2005, agarditambahakan nama CHANDRA supaya menjadi ERIKO CHANDRA;Menimbang, bahwa sebelum meninjau isi (pokok) permohonan Pemohonuntuk formilnya Pengadilan memandang terhadap jenis dan sifat permohonanPemohon adalah jelas dan sesuai sebagaimana diatur menurut ketentuan Bukull Edisi 2007 tentang Pedoman Tekhnis

UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No.23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Buku Il Edisi 2007tentang Pedoman Tekhnis Adminitrasi dan Teknis Peradilan dan segalaketentuan dalam Peraturan PerundangUndangan lain yang berkaitan denganperkara inl ;MENETAPKAN :1. Mengabulkan permohon Pemohon untuk seluruhnya ;2. Menetapkan Penambahan nama anakanak Pemohon dalam Akte Kelahiranatas nama :a.

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari KUA Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondodengan Nomor : KK

Memiliki sikap mental yang baik, jujur, bertanggung jawab, dan dapatdipercaya;Pendidikan minimal SLTA;Memiliki kemampuan dibidang administrasi dan kKeuangan;Dapat diterima oleh masyarakat;Bukan Pegawai Negeri, staf kKecamatan atau aparat desa;~o9 29 5Mempunyai cukup waktu dan kesungguhan.Halaman 4 dari 61, Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2015/PT GTO.Bahwa berdasarkan Penjelasan V dalam buku Petunjuk Tekhnis Operasional(PTO) PNPMM.Pd., pada point 5.2.3 bahwa tugas dan tanggung jawab UPKadalah Unit Pengelola

rupiah);Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kas SPKP UPK PNPM ManadiriPerdesaan Kecamatan Kwandang menjadi tidak mencukupi untuk dilakukanpencairan dana perguliran SPKP, yang seharusnya dilakukan pada akhir bulanMei 2014, sehingga tidak bisa menggulirkan dana SPKP kepada kelompokperempuan yang proposal pinjamannya telah disetujui, yang berakibatkepentingan masyarakat menjadi tidak terlayani;Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar Petunjuk Teknis OperasionalPenjelasan V dalam buku Petunjuk Tekhnis

,pada point 5.2.3 tentang kriteria pengurus UPK bahwa Terdakwa harus Memilikisikap mental yang baik, jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya;Bahwa Selain itu perbuatan Terdakwa juga telah melanggar Petunjuk TeknisOperasional Penjelasan V dalam buku Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO)PNPMM.Pd., pada point 5.2.3 tentang tugas dan tanggung jawab UPK adalahUnit Pengelola Kegiatan yang dijabarkan dalam Standar Operasional danProsedur (SOP) UPK Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, damaBAB

,pada point 5.2.3 tentang kriteria pengurus UPK bahwa Terdakwa harus Memilikisikap mental yang baik, jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya;Bahwa Selain itu perbuatan Terdakwa juga telah melanggar Petunjuk TeknisOperasional Penjelasan V dalam buku Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO)Halaman 28 dari 61, Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2015/PT GTO.PNPMM.Pd., pada point 5.2.3 tentang tugas dan tanggung jawab UPK adalahUnit Pengelola Kegiatan yang dijabarkan dalam Standar Operasional danProsedur (SOP

ini, maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acarapersidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 15Halaman 5 dari 10 halaman,Penetapan Nomor 0074/Padt.P/2017/PA.SrogNopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dan Pemohon Iladalah bahwa Pemohon

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang wakiu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 20138 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1, P2 dan P3 yangtelah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan AsliSurat Keterangan dari KUA Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondodengan Nomor KK

Bungo ;Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh penambang dari golongan mineral logamadalah mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan administrasi,tekhnis serta data pendukung lainnya yang ditujukan kepada Bupati selaku KepalaDaerah ;Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin pertambangan dariBupati adalah bukti penguasaan lahan/kepemilikan lahan, surat dukungan darimasyarakat setempat/Rio (Kepala Desa), Rekomendasi dari Camat setempat, danAbalisa mengenai UKLUPL/AMDAL/Rekomendasi

Lingkungan ;Bahwa untuk Usaha penambangan yang dilakukan oleh Badan Usaha, harusmemenuhi syarat Administrasi, Tekhnis, dan Finansial ;Bahwa selanjutnya para penambang harus mematuhi peraturan dan perundangundangan di bidang K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja) lingkungan dan membayariuran tetap dan Royalty ;Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 04 Tahun 2009, yang berhak mendapatkan ijinpenambangan rakyat adalah Perseorangan, Koperasi dan Kelompok Masyarakat ;Bahwa yang dimaksud dengan IUP adalah izin untuk

Centrifugal Pump dan 1(satu) pentolan emas dibalut plastik warna hitam dan dibungkus uang kertas Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) ;Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin pertambangan dari Bupatiadalah bukti penguasaan lahan/kepemilikan lahan, surat dukungan dari masyarakatsetempat/Rio (Kepala Desa), Rekomendasi dari Camat setempat, dan Abalisa mengenaiUKLUPL/AMDAL/Rekomendasi Lingkungan ;Bahwa untuk Usaha penambangan yang dilakukan oleh Badan Usaha, harus memenuhisyarat Administrasi, Tekhnis

Lanny Jaya(Divisi Tekhnis Penyelenggara Pemilu) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya,pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2010 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Tiom Kabupaten Lanny Jaya atau ditempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura,terdakwa bertindak sendirisendiri atau bersamasama dengan AIBENIUS WENDA, S.Sos,BAITEN WENDA, SE.M.Si, YORPINA WAKERKWA, YOSIAS RADJABAYCOLLE,S.Sos, JOHNY

Lanny Jaya sejaktahun 2010 s/d sekarang;Bahwa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) saksiadalah : e Masalah keuangan saksi tidak tahu sama sekali; Bahwa terdakwa adalah Ketua Komisi Tekhnis PenyelenggaraPemilu KPU Kab. Lanny Jaya, tugasnya adalah menyusunjadwal pemilukada Kabupaten Lanny Jaya;Bahwa ada 3 jadwal KPU untuk penyelenggaraan PemilukadaKab.

Lanny Jaya;Bahwa jabatan terdakwa adalah Divisi Tekhnis PenyelenggaraPemilu pada KPU Kab. LannyJaya; Bahwa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) terdakwa adalahmenyusun jadwal pemilukada Kabupaten LannyJaya;Bahwa dana hibah dari Pemda Kab. Lanny Jaya kepada KPU Kab.

Lanny Jaya;Bahwa jabatan terdakwa adalah Divisi Tekhnis PenyelenggaraPemilu KPU Kab. Lanny Jaya;Bahwa saksi mendengar sumber dana hibah KPU Kab. LannyJaya berasal dari APBD Kab.

Lanny Jayasebagai devisi tekhnis penyelenggara Pemilu;e Bahwa terdakwa mempunyai tugas membuat atau menyusunjadwal kegiatan dan tahapan pemilukada KPU Kab. Lanny Jaya;e Bahwa sumber dana KPU Kab. Lanny Jaya bersumber daridana hibah APBD Kab.

Sawit Program K2I dan Gubernur Riau telahmenetapkan Lokasi Lahan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit berdasarkanKeputusannya Nomor : Kpts. 535.a/XI/2006 tanggal 3 Nopember 2006tentang, Penetapan Lokasi Lahan Pembangunan Perkebunan Kelapa SawitProgram K2I di Provinsi Riau.Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 2Tahun 2006 tanggal 8 Mei 2006 dan Keputusan Gubernur Riau Nomor :Kpts. 535.a/X1I/2006 tanggal 3 Nopember 2006, maka Kepala DinasPerkebunan Provinsi Riau membentuk Tim Tekhnis

berdasarkanKeputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 800.05/DisbunKS/889 tanggal 26 September 2006 tentang Pembentukan TimTeknis Pelaksana Program K2I Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun2006, dan Tim Tekhnis Menetapkan :a Term Of Reference (TOR) Pelaksanaan Pembangunan danPengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan UsahaPatungan Berkelanjutan Dalam Pengentasan Kemiskinan ProgramK2I di Propinsi Riau Bulan November 2006.b Peraturan Gubernur Riau Nomor : 32 Tahun 2006 tentang

MARJOHAN YUSUF selaku PenggunaAnggaran Tahun 2007 hanya mencairkan uang muka sebesar 20% darinilat Kontrak Anak Tahun 2007 yakni sebesar Rp.14.643.135.660,00(empat belas milyar enam ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluhlima ribu enam ratus enam puluh rupiah).Bahwa pada Tahun 2007 antara Dinas Perkebunan Provinsi Riau denganPusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan mengadakan suatukesepakatan untuk melakukan Supervisi Tekhnis, namun karenabanyaknya permasalahan yang dijumpai PPKS Medan dalam

Kegiatan (PPTK)dengan pejabat baru berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasPerkebunan Propinsi Riau Nomor : 814/DisbunKP/619 tanggal 24September 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) Pembangunan dan Supervisi Kebun Kelapa Sawit Program K2IPropinsi Riau dengan memberhentikan Ir.

Put.No.01/PID.SUSTPK/2016/PT.PBR24Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2Tahun 2006 tanggal 8 Mei 2006 dan Keputusan Gubernur Riau Nomor :Kpts.535.a/ XI/2006 tanggal 3 Nopember 2006, maka Kepala DinasPerkebunan Provinsi Riau membentuk Tim Tekhnis berdasarkanKeputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 800.05/DisbunKS/889 tanggal 26 September 2006 tentang Pembentukan TimTeknis Pelaksana Program K2I Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun2006, dan Tim Tekhnis Menetapkan

Selanjutnya TerdakwaMUHAMAD SIDIK dan Saksi HART NATALIS mengikuti proses lelangmulai dari Evaluasi Administrasi, Tekhnis dan Harga sampai denganPembuktian Kualifikasi, hingga akhirnya PT.

Barito Utara TA. 2016 tidak adamenentukan Tenaga Tekhnis yang harus ditunjuk sebagai pihakyang melaksanakan paket tersebut dilapangan dikarenakan halHalaman 64 dari 423 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2019/PN PIktersebut sudah masuk di Tekhnis Pelaksanaan yang ditentukanlebih lanjut oleh SAYUDI selaku PPK.

Spesifikasi tekhnis barang/jasa.2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS).3). Rancangan kontrak.c.

Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya TenagaTekhnis yang melaksanakan pekerjaan dilapangan berbedadengan Tenaga Tekhnis yang ditawarkan PT.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO. 15 TAHUN 2009,TANGGAL 16 MARET 2009 TENTANG PEDOMAN TEKHNISPENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN UMUM,TATA CARA PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, PENETAPANCALON TERPILIH DAN PENGGANTIAN CALON TERPILIHDALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRDPROVISINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009 ; ZAENAL MA'ARIF,SH., Dkk ; KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang wakiu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari KUA Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo denganNomor:KK.15.07.12

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalampenetapan ini, maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acarapersidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 15Nopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Halaman 5 dari 10 halaman,Penetapan Nomor 0071/Padt.P/2017/PA.SrogMenimbang