gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat

No. 0173/Pdt.G/2014/PA.KtbmMenimbang, bahwa bukti P2 berupa Kutipan Buku Nikah mengenaikedudukan hukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebutdi atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuai ketentuanPasal 76 ayat (1) UUPA Jo. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 Jo.

menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai dan dalam keadaan bada dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf(c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu Bain SughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA

Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agamadan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan;b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomisyari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Dansesuai bukti P.1 berupa KTP, Penggugat telah berdomisili di wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Kotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenanganrelatif Pengadilan Agama Kotabumi;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat...dst.Maka sesuai bukti P.2, Penggugat merupakan seorang istri dari Tergugat

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, menurutMajelis Penggugat berkualitas /egitima persona standi in judicio dalam perkara aquo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukunrukun saja selama 3

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndangPerkawinan;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 yang menurut majelis telahmemenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA

No. 0045/Pdt.G/2014/PA.KtbmKewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a)Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnyadisebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan;b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq

No. 0045/Pdt.G/2014/PA.KtbmPokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohonagar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwarumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukunrukun saja selama 6tahun namun setelah itu sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihandan pertengkaran disebabkan oleh halhal yang telah dikemukakan

Pasal 76 UUPA, Majelis Hakim perlumendengar keterangan saksisaksi yang berasal dari keluarga atau orangHal. 7 dari 11 Put.

Oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untukmenjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 3 UUPA untukkepentingan sidang penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon,Majelis Hakim akan menentukan hari sidang berikutnya setelah putusan inimempunyai kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84UUPA dengan segala perubahannya Jo.

Pasal 35 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan yang isinyamemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untukmengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada PegawaiPencatat Nikah Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohonatau tempat di mana pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkansebagaimana maksud Pasal tersebut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA,

KonvensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, olehkarena itu, menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas legitima persona standi injudicio (pihak yang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalam perkaraa quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA Jo. Pasal154 R.Bg Jo.

oleh karena tidak ada eksepsi dari Termohonmengenai hal tersebut, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkannya;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Kutipan Akta Nikah mengenai kedudukanhukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon telahdewasa, sudah disumpah dan merupakan unsur keluarga atau orang dekat, sehinggamemenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat angka 4 R.Bg Jo.Pasal 76 ayat (1) UUPA

sedapatmungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT,namum apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankanperkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas dikhawatirkan justru akanmenimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 3 UUPA

No. 0241/Pdt.G/2014/PA.Ktbmmenentukan hari sidang berikutnya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukumtetap;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo. Pasal 35 PP.

Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah;e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadagah; dan i. ekonomi syari'ah;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang mengadilidan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Putusan Nomor 457/Pdt.G/2013/PA.Amt.Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst. dan sesuaiidentitasnya, Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Amuntai,maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Amuntai;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat

Pasal 7 ayat (1) KompilasiHukum Islam, oleh karena itu menurut Majelis, Penggugat berkualitas legitima personastandi in judicio (pihak yang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalamperkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, jo.Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, jo.

berpisah tempat tinggal lebih dari 5 tahun, Tergugat tidakmemberi nafkah dan Tergugat telah menikah lagi, telah diakui dan dibenarkan olehTergugat, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat posita 4 telahterbukti;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa P., yang menurut majelis telah memenuhi persyaratanmateril dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

mediator tertanggal 16 Februari 2015mediasi agar keduanya rukun kembali tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu,menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas legitima persona standi in judicio (pihakyang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalam perkaraa quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar mempertahankankeutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tanggaPemohon dan

P merupakan akta otentik, bermaterai cukup dancocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga dapatdinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebutmempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P berupa Foto copy Akta Nikah mengenaikedudukan hukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkansebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sesuai ketentuanPasal 76 ayat (1) UUPA

XXXX/Pdt.G/2015/PA.Ktbmperkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas dikhawatirkan justru akanmenimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 3 UUPA untuk kepentingansidang penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon, Majelis Hakim akanmenentukan hari sidang berikutnya setelah

putusan ini mempunyai kekuatan hukumtetap;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

Bahwa meskipun pendaftaran tanah menurut UUPA adalah menganutsistem publikasi negatif, tetapi dengan mengingat azas kepastian hukumdan sebagai alat pembuktian yang kuat, sistem publikasi negatif tersebuttidak diterapbkan sistem publikasi negatif secara murni, sebagaimanadisebutkan dalam penjelasan pasal 32 ayat (2) PP.

Bahwa sebenarnya YLPTP adalah sebagai badan sosial, menurutketentuan pasal 21 ayat (2) UUPA dapat mempunyai hak milik dengansyaratsyarat sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (8) PP. No. 38Tahun 1963, tentang Penunjukkan BadanBadan Hukum Yang DapatMempunyai Hak Milik Atas Tanah, yaitu YPLP harus memperoleh ijin dariMenteri Pertanian/Agraria sebagaimana diatur dalam Permen Agraria No.14 Tahun 1961.

BANK MUAMALA T Surakarta,Koperasi Sabar Artha Surakarta, dan menjualnya kepada SugengUtomo, tanpa ijin YLPTP, karena sertipikat tersebut atas namaTerdakwa jadi sertipikat tanah tersebut adalah milik Terdakwasecara sah menurut hukum, yang dilindungi dan dijamin kepastianhukumnya oleh UUPA dan PP.

Sumber keseluruhan adalah milik Terdakwa secara sahdan berdasarkan bukti yang sah menurut hukum, dan menurutketentuan pasal 20 dan 51 UUPA bahwa hak milik adalah merupakanhak turuntemurun, terkuatdan terpenuh, dapat beralih dan dialinkankepada pihak lain, serta dapat dibebani hak tanggungan ataudijaminkan oleh pemiliknya.j.

Bahwamenurut UUPA "pinjam nama" merupakan penyelundupan danpelanggaran hukum, karena bertentangan dengan pasal 19 ayat (1)dan ayat (2) huruf c UUPA serta pasal 3 huruf a, b, dan c dan 32 ayat(2) PP. No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitumengenai kepastian hukum, penyediaan informasi, danterselenggaranya tertib administrasi pertanahan, sebab pemilikandengan "pinjam nama" tidak dikenal tidak diatur dalam pasal 16 ayat(1) dan pasal 53 ayat (1) UUPA.f.

Apakah benar tanah Obyek Sengketa adalah tanahpeninggalan Kesultanan Koetai yang ternyata telah dikuasai olehNegara Republik Indonesia setidaknya sejak lahirnya UUPA Nomor 5Tahun 1960 dan Negara Republik Indonesia telah memberikan Hak Milikkepada masyarakat Kota Balikpapan yang salah satunya Terlawan danTerlawan Il yang dalam hal ini Alm. M.

Ali bukan para Pelawan Intervensi;Bahwa dalil para Pelawan yang mengaku sebagai pemilik ObyekSengketa berdasarkan Surat Hibah Nomor 08/KKKN/1902 tanggal 9Juli 1902, jika benar quodnon ada tanah Grand Sultan di KotaBalikpapan, maka dengan terbitnya UUPA Nomor 5 Tahun 1960, seluruhtanah Kesultanan telah dikonversi menjadi Tanah Milik Negara.

, jika yang mempunyai pada tanggal 24September 1960 tidak memenuhi syarat untuk mempunyai hakmilik dan tanahnya merupakan tanah perumahan;3) Hak Guna Usaha dengan jangka waktu 20 tahun sejakberlakunya UUPA, jika yang mempunyai hak milik dan tanahnyaadalah tanah pertanian;Dan di dalam Pasal 8 diuraikan bahwa apabila tidak dimintakanpenegasan konversi maka hak yang bersangkutan menjadi hakpakai dengan jangka waktu 5 tahun sejak berlakunya UUPA dansesudah jangka waktu tersebut terlampaui maka tanahnya

Pasal 20 UUPA 1960 dan telah lunaspajak/opeti sebelum tanggal 24 September 1960; Terkait dengan HUKUM ADAT sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat3, dikuatkan oleh Peraturan Menteri Pertanahan dan Agraria Nomor 03Tahun 1962 jo.

Pasal 20 UUPA 1960 dan telahlunas pajak/opeti sebelum tanggal 24 September 1960;e Kemudian dapat dilihat juga dalam Peraturan Menteri Agraria(PMA) Nomor 2/1960 Pasal 6 Junto UUPA Nomor 5 Tahun1960 Pasal 20 Ayat (1) menjadi Tanah Hak Milik HibahWarisan turun temurun yang terpenuhi sebagaimanaditegaskan dalam Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 KutaiNomor Huk.09/c4Agr.080/1960 tanggal 7 Desember 1961dan Surat Nomor Huk.80016/c4/Agr080/1971 dan SuratNomor Huk898/c4/Agr080/1973 tanggal 8 Juli 1973 tentangPenetapan

dengan batas usia menurut ketentuanKUHPerdata (Burgelijk Wetboek), yang dalam pasal 330 BW menentukan,bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap duapuluh satu tahun, dan belum pernah kawin;Menimbang, selanjutnya yang perlu dipertimbangkan, batas usia dewasayang manakah yang digunakan dalam hal ijin jual tanah atau jual beli tanah;Menimbang, bahwa mengenai jual beli tanah diatur dalam UndangUndang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria ataulazim juga disebut UUPA

yo Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah; Dimana sekalipun UUPA berasaskan kepada hukum adat(vide pasal 5 UUPA), tetapi praktek jual beli tanah diliputi oleh aspek hukumperjanjian dengan berpedoman kepada ketentuan BW, dimana dalam menilaisahnya perjanjian berpedoman pada ketentuan pasal 1320 BW, antara lain :kecakapan melakukan membuat suatu perjanjian, dimana kecakapan melakukanperjanjian antara lain haruslah telah berusia dewasa, yaitu telah mencapai umur 21(dua puluh

menurut ketentuanPasal 309 BW, pasal 393 BW serta Staatblaad No. 54 Tahun 1931, menentukan,bahwa orang tua tidak boleh memindah tangankan barangbarang tidak bergerakanakanaknya yang masih dibawah umur 21 (dua puluh satu) tahun; kecualimemperoleh ijin atau kuasa dari pengadilan negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut diatas, ijinmenjual dibolehkan apabila kepentingan anak menghendakinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 6 berupa Sertifikat Hak Milik,yang menurut perspektif UUPA

Bahwa Judex facti secara keliru telan mengabulkan permohonan SitaJaminan yang dimohonkan oleh para Penggugat tanpa alas hukum danpertimbangan hukum yang benar, sehingga telah melampaui bataswewenangnya, karena berdasarkan ketentuan Pasal 54 UUPA hukumacara yang berlaku pada Pengadilan Agama adalah hukum acaraperdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilanumum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undangundangPengadilan Agama;Bahwa secara limitatif, kewenangan Pengadilan Agama

untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara waris, telah dibatasidengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) UUPA yangmenentukan sebagai berikut:(1) Pengadilan Agama bertugas memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang: b.

Perak BoruLubis, maka berdasarkan ketentuan yurisprudensi MARI No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 adalah patut apabila putusan Judex Facti atasperkara a quo dibatalkan karena gugatan mengandung error in personadalam bentuk Plurium Consorsium, karena dalam hal terjadi sengketapembagian harta warisan haruslah seluruh ahli waris ikut terlibat sebagaipihak;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 UUPA yang menyatakanbahwa segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuatpasalpasal tertentu

Sita Jaminan hanya dapat diterapbkan pada perkaragugatan perceraian, dan permohonan perlindungan terhadap hartabersama;Bahwa karena UUPA tidak menentukan dan mengatur secara khususmengenai sita jaminan kecuali di dalam Pasal 78 huruf c, maka halhalmengenai sita jaminan yang dimohonkan kepada Pengadilan Agamaharuslah juga memenuhi syaratsyarat sita yang diatur di dalam HIR.sebagaimana ketentuan Pasal 51 UUPA dimana ditentukan bahwahukum acara yang berlaku pada Pengadilan Agama selama tidak diatursecara

khusus dalam UUPA maka diterapkan hukum acara yang berlakupada Pengadilan dalam lingkup peradilan umum;Bahwa HIR. telah menentukan syaratsyarat yang diberlakukan dalampenerapan lembaga sita jaminan berdasarkan Pasal 197, 226 dan 227;Bahwa berdasarkan ketentuanketentuan dalam pasalpasal tersebut diatas, pada assasnya syaratsyarat untuk dapat dimohonkan dandikabulkannya sita jaminan (Hukum Acara Perdata, M.Yahya Harahap,SH., Sinar Grafika, 2005) adalah sebagai berikut :1.

HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara,Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenanganPengadilan Agama dan kedudukan hukum (/egal/ standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a)Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnyadisebut UUPA

Pasal 7 ayat (1) KHI, oleh karena itu,menurut Majelis Penggugat berkualitas /egitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkaraa quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehatiPenggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganyatetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwarumah tangga Penggugat dan Tergugat

PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkaraini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepadaPenggugat tetap dibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa P1 dan P2 yang menurut Majelistelah memenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapatdipertimbangkan sebagaimana di atas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

Pemerintah No.9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan yang isinyamemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untukmengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediamanPenggugat dan Tergugat dan tempat di mana pernikahan Penggugat danTergugat dilangsungkan sebagaimana maksud Pasal tersebut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA

Menurut UUPA,yang dapat mempunyai hak milik atas tanah hanya warganegaraIndonesia tunggal dan badanbadan hukum yang ditetapkan olehpemerintah (Pasal 21 UUPA).

Jika pembeli mempunyai kewarganegaraanasing disamping kewarganegaraan Indonesianya atau kepada suatubadan hukum yang tidak dikecualikan oleh pemerintah, maka Jualbelitersebut batal karena hukum dan tanah jatuh pada Negara (Pasal 26 Ayat(2) UUPA).b.Penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan yang berhak menjualsuatu bidang tanah tentu saja si pemegang yang syah dari hak atastanah tersebut yang disebut pemilik.

Tidak boleh seorang saja yangbertindak sebagai penjual.c.Tanah hak yang bersangkutan boleh diperjualbelikan dan tidak sedangdalam sengketa.Mengenai tanahtanah hak apa yang boleh diperjualbelikan telahditentukan dalam UUPA yaitu hak milik (Pasal 20), hak guna usaha(Pasal 28), hak guna bangunan (Pasal 35), hak pakai (Pasal 41).

Menurut UUPA,yang dapat mempunyai hak milik atas tanah hanya warganegaraIndonesia tunggal dan badanbadan hukum yang ditetapkan olehpemerintah (Pasal 21 UUPA). Jika pembeli mempunyaikewarganegaraan asing disamping kewarganegaraan Indonesianyaatau kepada suatu badan hukum yang tidak dikecualikan olehpemerintah, maka Jualbeli tersebut batal karena hukum dan tanahjatuh pada Negara (Pasal 26 Ayat (2) UUPA).b.

Tanah hak yang bersangkutan boleh diperjualbelikan dan tidaksedang dalam sengketa.Mengenai tanahtanah hak apa yang boleh diperjualbelikan telahditentukan dalam UUPA yaitu hak milik (Pasal 20), hak guna usaha(Pasal 28), hak guna bangunan (Pasal 35), hak pakai (Pasal 41).

Hak Milik, hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (pasal21 UUPA).2. Hak Guna Usaha, hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesiadan Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia (pasal30 UUPA).3. Hak Guna Bangunan, hanya dapat dimiliki oleh Warga NegaraIndonesia dan Badanbadan Hukum yang didirikan menurut HukumIndonesia (pasal 36 UUPA).4.

Hak Pakai, dapat dipunyai oleh orang asing penduduk Indonesiamaupun Warga Negara Indonesia, demikian pula Badan Hukum yangdidirikan berdasarkan Hukum Indonesia dan berkedudukan diIndonesia serta Badan Hukum Asing yang mempunyai Perwakilan diIndonesia (Pasal 24 UUPA), juga perwakilan Negaranegara asing,Badan Sosial dan Keagamaan.

Sedangkan menurut komentar UUPA No. 5 Tahun 1960, bahwa hak atastanah terdiri dari:Hak Milik (pasal 21 UUPA)Hak Guna Usaha (pasal 30 UUPA)Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Padt.G/2017/PN LboHak Guna Bangunan (pasal 36 UUPA) Hak Pakai (pasal 24 UUPA) ;b. Mengenai Subjek Hukumnya, yaitu1. Namanama ahli waris maupun para pihak terdapat kekeliruan antaralain : Pada Poin 2 posita gugatan anak dari Alm.

Tindakan pembuatan pagar dan menggembokjalan hak servituut PENGGUGAT adalah perbuatan melanggarhukum pasal 664 BW dan UUPA tentang ketentuan ketentuanHal 8 dari 57 Hal Putusan No. 738/Pdt.G/2015/PN.Jkt.

tentang Bumi,air,....diatur dalam buku Il BW tidak berlaku, tapi timbul lagi karenaUndangUndang, telah dicover dalam UUPA ketentuan tentangKonversi.

Hak Servituut dalam ketentuan Konversi pasal ayat 6substansial melekat pasal 6 UUPA. DalamPP No.40 tahun 1996tentang HGU, HGB, Hak Pakai, Hak Servituut diadopsi kembalimenjadi hak pakai atas jalan yang membebani tanah hak milik,sebagai pelaksanaan aturan Konversi dalam Bagian Kedua UUPAPasal butir 6, Ketentuan Ketentuan Konversi UUPA pasal butir 6Hal 31 dari 57 Hal Putusan No. 738/Pdt.G/2015/PN.Jkt. SelUUPA.

Dalam suasana Eigendom (Buku Il BW) ada hakservituut, dalam suasana UUPA hak milik mutlak tidak dikenal,karena ada fungsi sosial, jadi hak servituut ini berlanjut selagi masihada yang membutuhkannya atau bisa dikonversi menjadi hak pakaiatas pekarangan dan benda orang lain yang bertetangga.Bahwa Pasal angka 6; Hak Servituut tetap diakomodir UUPA dantetap melekat pada hak milik yang dibebaninya;Bahwa Hak Servituut atas Eigendomrecht tetap berlanjut denganaturan konversi Pasal butir 6Bahwa Hak eigendoom

SelMenimbang, ahli lebih lanjut menerangkan bahwa dalam PP No.40 tahun 1996 tentang HGU, HGB, Hak Pakai, Hak Servituut diadopsikembali menjadi hak pakai atas jalan yang membebani tanah hak milik,sebagai pelaksanaan aturan Konversi dalam Bagian Kedua UUPA Pasal butir 6, Ketentuan Ketentuan Konversi UUPA pasal butir 6 UUPA.Pengertian hak Servituut untuk memberi akses jalan diatur dalam pasal 51dan 52 PP 40 tahun 1996 tersebut dengan konversi hak Pakai, yaitu untukkeperluan tertentu dalam hal ini jalan

Bahwa mengenai PP Nomor 24/1997 yang merupakan peraturanpelaksana dari UUPA dapat dilihat dari fungsi PP Nomor 24/1997yang dibuat untuk menjalankan undangundang sebagaimanasemestinya.

Bahwa Pasal 32 PP Nomor 24/1997 yang menyatakan mengenaidaluarsa pada dasarnya merupakan peraturan pelaksana dariPasal 19 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 UUPA, dimana pasalpasal dalam UUPA tersebut berbunyi sebagai berikut:Halaman 57 dari 96 hal.Put.

, selengkapnya pasalpasal tersebut berbunyisebagai berikut:Pasal 23 UUPA(1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnyadan pembebannya dengan hakhak lain harusHalaman 78 dari 96 hal.Put.

Bahwa kemudian, dalam Pasal 26 UUPA, diatur mengenaipemindahan hak atas tanah hanya dapat dilakukan melalui jualbeli, tukar menukar, hibah, wasiat, pemberian menurut adat danperbuatan hukum pemindahan hak lainnya, yang dilakukan olehPemilik dan Pemegang hak atas tanah;Bahwa ketentuan Pasal 26 UUPA tersebut di atas, merupakanpenegasan dari ketentuan Pasal 584 KUHPerdata, yang padapokoknya menyatakan bahwa hak milik dapat dipindah haknyakepada pihak lain (dialinkan) melalui perbuatan perdata dengancara

Tindakan Pemohon Kasasi yangmeminta agar pemindahan hak atas tanah objek sengketa dariPemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi dilakukan dengan jualbeli, telan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,khususnya Pasal 26 ayat (1) UUPA;Halaman 82 dari 96 hal.Put. Nomor 997 K/Pdt/20173.

kepadahakim, namun tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektf mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'ikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan T arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat:Mengingatpasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;MENGADILIe Mengabulkan gugatan penggugat;e Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat atas penggugat:e Membebankan biaya perkara pada penggugat : Rp.360.000,(tiga

bercerai dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan upaya damaikepada kedua belah pihak, baik secara langsung pada setiapkali persidangan maupun melalui mediasi, namun upaya tersebuttidak berhasil ;Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidangperkawinan maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a UndangUndangNo. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 4Tahun 2006 serta perubahanterakhir dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009(selanjutnya disebut UUPA

) beserta penjelasannya, perkara inimenjadi kewenangan absolut dari Peradilan Agama ; dan olehkarena pihak Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah KotaJambi sebagaimana surat bukti (P.1), maka sesuai dengan Pasal73 ayat 1 UUPA, Pengadilan Agama Jambi berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.2yang secara formal telah memenuhi aturan yang berlaku sebagaialat bukti, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antaraPenggugat dengan Tergugat telah

Majelis tentang ketidakharmonisan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkanoleh Penggugat di dalam surat gugatannya ;Menimbang, bahwa meskipun telah jelas bagi Majelistentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat denganTergugat, mamun oleh karena perkara ini adalah perkaraperceraian, apalagi Tergugat masih ingin mempertahankan rumahtangganya, maka Majelis telah mendengar keterangan saksidari pihak keluarga masingmasing sesuai dengan yangdikehendaki oleh Pasal 76 ayat (2) UUPA

terhadapPenggugat ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatanperceraian dan sesuai pula dengan Pasal 84 ayat (1) UUPAserta Surat Edaran Mahkamah Agung No : 28/Tuada AG/X/2002tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlumemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untukmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukumtetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggalpenggugat serta tergugat dan di tempat perkawinan dicatat;Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, berdasarkanPasal 89 ayat (1) UUPA

UUPA No.5/1960 jo. PMPA. No.2/1962. Gambar Situasi Tgl 4-4-1991 No.1603/1991 Luas 9325 m2 ( sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima meter persegi), Nama Pemegang Hak NY. R.A. KARTINI/NY. R.A. DEWI ASIAH DJUHANA. Pembukuan dan penerbitan sertifikat tgl 15 mei 1991 oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur. Penunjuk Surat Keterangan Riwayat Tanah, tgl. 10-1-1991 No. 34/593/265/II/1991 dari Kepala desa Sindangjaya.

UUPA No.5/1960 jo. PMPA.No.2/1962. Gambar Situasi Tgl. 4-4-1991 No.1604/1991 Luas 3775 m2 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) Nama Pemegang Hak NY. R.A. KARTINI / NY. R.A. DEWI ASIAH DJUHANA. Pembukuan dan penerbitan sertifikat tgl. 18 mei 1991 oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur. Penunjuk Surat Keterangan Riwayat Tanah tgl. 10-1-1991 No. 34/593/265/II/1991 dari Kepala Desa Sindangjaya.

permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA

tidaknya Pengadilan Agama adalah hukumyang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan, dan bukan berdasarkan agamayang dianut pada saat sengketa terjadi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonanPemohon adalah mengenai perceraian yang merupakan bagian dari bidang perkawinan,dimana perkawinan tersebut telah dilangsungkan secara syariat Islam, maka PengadilanAgama berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UUPA

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu,menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas legitima persona standi in judicio (pihakyang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Hal. 9 dari 18 hal. Put.

Selanjutnya, mengenai keterkaitan pengajuan permohoan Pemohonuntuk penyelesaian perkara ini di Pengadilan, hal ini menurut Majelis Hakim sematamata hanya untuk memenuhi kehendak UndangUndang agar bubarnya perkawinantersebut sah secara formil yuridis, memiliki kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

Agama Kotabumimelalui Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkankepada Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mengirimkan satu helai salinanputusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai PencatatNikah Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon atau tempat dimanapernikahan Pemohon dan Terugat dilangsungkan sebagaimana maksud pasal tersebut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuaiketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA

Bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 5771 tercatatatas nama JOICE JUWITA (Tergugat),terletak di Komplek Barata Jalan DewiShinta No 2 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.Bahwa dalam hal ini Penggugat telah membayar harga tanah dan bangunanRp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah ) dan diserahkan tunai kepadaTergugat tersebut;Menimbang, bahwa adapun jualbeli tanah di Indonesia berdasarkanUndangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria (UUPA

) harus dilakukan secara terang dan tunai;Menimbang, bahwa sifat terang dan tunai merupakan sifat jualbeli tanahmenurut hukum adat yang diakui berdasarkan pasal 5 Undangundang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA)yangberbunyi, Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialahhukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional danNegara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialismeIndonesia serta dengan peraturanperaturan

Menurut UUPA yang dapat mempunyai hak milik atastanah hanya warga Negara Indonesia Tunggal dan Badan Hukum yangditetapkan oleh pemerintah (pasal 21 UUPA). Jika pembeli mempunyaikewarganegaraan asing disamping kewarganegaraan Indonesianya atausuatu badan hukum yang tidak dikecualikan oleh pemerintah, maka jualbeli tersebut batal karena hukum dan tanah jatuh pada Negara (pasal 26ayat (2) UUPA);2.