gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA Jo. Pasal154 R.Bg Jo.

kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti Pl berupa Sarat Keterangan Domisili mengenaiKewenangan Relatif Pengadilan Agama Kotabumi, dan oleh karena tidak ada eksespidari Tergugat mengenai hal tersebut, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkannya;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Kutipan Buku Nikah mengenaikedudukan hukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebutdi atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuai ketentuanPasal 76 ayat (1) UUPA

menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai dan dalam keadaan bada dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf(c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu Bain SughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA

gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tenang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

No. 477/Pdt.G/2013/PA.KtbmKotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan AgamaKotabum1;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istriataukuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat...dst.

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judiciodalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukunrukun namun setelah itu sudah tidakrukun

Pasal 27 ayat (4) PP No. 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UUP;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa Pl, P2, dan P3 yang menurut Majelis telahmemenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

Oleh karena itu terhadap tuntutanPenggugat mengenai nafkah/biaya hak asuh anak patut dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

Dengan cara penutupan akseskeluar masuk dengan disertai tekanan psikis, akhirnya PemohonKasasi, Pembanding/Penggugat dengan terpaksa harus meninggalkanrumah tinggal beserta anak istri untuk mencari tempat berteduhseadanya dan telah melakukan tindakan memaksa Pemohon Kasasimengosongkan Tanah dan Bangunan Sengketa a quo, padahalTermohon Kasasi tidak memiliki tanda bukti hak atas tanah sesuaidengan perundangundangan pertanahan yang berlaku di Republik RI,yakni:Pasal 27 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 huruf

Eigendom Pervondingdikonversi menjadi Hak Milik Nomor 13 tanggal 1 Agustus 1962 ( hanyafoto copy dari foto copy), Oleh karena berdasarkan ada aturan Undangundang yang mengatur merujuk Pasal 27 UUPA Nomor 5 Tahun 1960huruf a angka 4 sudah Hapusnnya Hak Milik Termohon Kasasiselanjutnya tanahnya jatuh kepada Negara dasar hukumnya ketentuanPasal 21 ayat (3),dan 26 ayat (2) UUPA Nomor 5 Tahun 1960;Bahwa Termohon Kasasi tidak akan mungkin menurut logika hukumserta hukum yang berlaku di Indonesia akan diberikan

atau diterbitkanTanda Bukti Hak atas Tanah berdasarkan peralinan Hak nya yangdiperoleh melalui Causa yang bertentangan dengan peraturanperundangundangan khusus di bidang pertanahan,oleh karenaTermohon Kasasi bukan sebagai Subjek Kepemilikan atas Objek TanahSengketa a quo dengan adanya dasar hukum Pasal 27 UUPA Nomor 5Tahun 1960 huruf a angka 4 sudah Hapusnya Hak Milik TermohonKasasi selanjutnya tanahnya jatuh kepada Negara dasar hukumnyaketentuan Pasal 21 ayat (8),dan 26 ayat (2) UUPA Nomor 5 Tahun1960

Nomor 178 K/Pdt/2015Badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik Atas Tanahtanggal 19 Juni 1963;e P25 adalah fotocopy Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun1960/UUPA;e Pasal26 adalah fotocopy Pasal 27 UU Nomor 5 Tahun1960/UUPA;e Pasal27 adalah fotocopy Pasal 32 UU Nomor 5 Tahun1960/UUPA;Bahwa oleh Judex Facti buktibukti dari Pemohon Kasasi tersebutditolak oleh Judex Facti dengan alasan karena buktibukti tersebuthanya berupa fotocopy dan tidak ditunjukkan aslinya.

Sebagai Perusahaan Milik Negara (BUMN), hal ini jelasmelanggar asas good governance, karena Termohon Kasasi tidaksebagai BUMN yang dapat memiliki tanah dengan status Hak Miliksebagaimana ditetapkan dalam Ps. 26 (2) UUPA, dengan demikianTermohon Kasasi telah melakukan kebohongan public;Bahwa oleh karena itu Judex Facti telah salah dan keliru dalammenerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalampenerapan hukum pembuktian mengunakan alat bukti Causa yangtidak diperbolehkan Undangundang dan atau

Bahwa sebaliknya apabila Judex Facti menerapkan Pasal 19 Ayat (2)huruf c UUPA dalam pemeriksaan perkara a quo, maka justru JudexFacti memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukumterhadap kepemilikan hak Pemohon Kasasi atas bidang tanah dimaksudkarena bukti hak tersebut belum pernah dibatalkan dan/atau batal demihukum, sebagaimana ditegaskan Pasal 4 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah ;.

Judex Facti telah lalai untuk menerapkan hukum yaitu Pasal 19 ayat 2 hurufC UUPA dan Pasal 35 UUPA jo.

Bahwa sangat nyata Judex Facti lalai menerapkan hukumyaituketentuan Pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA yang menegaskan sertifikatmerupakan bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat,sebaliknya Surat Pernyataan Pelepasan Hak bukanlah bukti hakmelainkan dokumen yang menerangkan tentang hapusnya Hak GunaUsaha (HGU) melalui pelepasan hak oleh pemegang haknyasebagaimana diatur pada Pasal 35 UUPA, jo. Pasal 17 PP No.40 Tahun1996 ;.

Bahwa seandainya Judex Facti tidak lalai dalam menerapkan Pasal 19Ayat (2) huruf c UUPA dan Pasal 35 UUPA jo. Pasal 17 PP No. 40 Tahun1996, maka sudah tentu pula Judex Facti akan memutus sebaliknyakarena Surat Pernyataan Pelepasan Hak bukanlah bukti hak dan hanyapernyataan dari pemegang hak asal ex.

Bahwa seandainya Judex Facti secara cermat dan teliti menerapkanPasal 27 UUPA dan Pasal 12 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPNNo.3 Tahun 1999, maka sudah tentu Judex Facti tidak akan pernahmenyatakan Sertifikat Hak Milik Pemohon Kasasi tidak mempunyaikekuatan hukum, karena faktanya bukti hak yang dimiliki PemohonKasasi dimaksud tidak pernah dibatalkan atau pernah dimohonkanpembatalannya oleh pihakpihak yang merasa dirugikan;.

dengan demikian majelisberpendapat bahwa antara pemohon dengan termohon cukup sulitdisatukan dalam sebuah rumahtangga yang tentram seperti maksudayat 21 surat Arrum;Hal 2 of 3 hal.Pts.No.1056/Pdt.G/2008/PA.TA.karena itu pemohon dinilai telah cukup alasan untuk bercerai dengantermohon sesuai maksud pasal 19 a PP No. 9/1975 joncto Pasal 116a KHI;berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka permohonanpemohon dapat dikabulkan dengan keharusan memenuhi kewajibantersebut diatas;sesuai pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No.3/2006 dan PeraturanPemerintah No.53/2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, biaya perkara ini dibebankanpada pemohon;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 > UU No.3/2006 & ketentuanhukum lain yang berkaitan;MENGADILIMengabulkan permohonan pemohon;Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'lterhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;Membebankan

gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

XXXX/Pdt.G/2015/PA.KtbmMenimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabumi,oleh karena perkara a quo tidak ada eksepsi dari Tergugat, maka Majelis Hakim tidakperlu mempertimbangkannya;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat

otentik, bermaterai cukup dancocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga dapatdinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebutmempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah yang menerangkanmengenai kedudukan hukum dalam perkara aguo dan telah dipertimbangkansebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuai ketentuanPasal 76 ayat (1) UUPA

menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai dan dalam keadaan bada dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf(c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu Bain SughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA

No. 0134/Pdt.G/2014/PA.KtbmMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agamadan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan

bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Dan sesuai bukti Pl, Penggugat telah berdomiusili di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaKotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif PengadilanAgama Kotabumi;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istriatau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat...dst.Maka sesuai bukti P2, Penggugat merupakan seorang istri dari Tergugat yangmempunyai

No. 0134/Pdt.G/2014/PA.KtbmPokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat melaluiKuasanya agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalikan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukunrukun saja selama tahun, namunsetelah itu sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkarandisebabkan oleh

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa Pl dan P2 yang menurut majelis telahmemenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkansebagaimana di atas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

Jadi dua subjek hukum yang berbeda;Ketentuan Diktum Keempat UUPA, berbunyi:Hakhak dan kewenangankewenangan atas bumi dan air dariSwapraja atau bekas Swapraja yang masih ada, pada waktu mulaiberlakunya undangundang ini hapus dan beralih kepada NegaraNovum ini Membuktikan tanahtanah milik Swapraja demi hukum telahhapus dan jatuh menjadi tanah Negara sejak berlakunya UUPA NomorTahun 1960 berdasarkan ketentuan Diktum Ke Empat UUPA tersebut;PP 224 Tahun 1961 : Tanah Swapraja hapus:Novum ini lebih mempertegas

lagi bahwa sejak UUPA berlaku, makatanahtanah Swapraja sudah hapus dan menjadi tanah Negara;Bukti PK07 :Surat BPN kepada Sultan Kasepuhan Cirebon Nomor 4001581tanggal 24 Juni 2003,Novum ini membuktikan bahwa tanah Swapraja dan bekasSwapraja sudah hapus.

Bahwa dari Novum Kelompok B (Bukti PK04, 05, 06 dan 07), ditemukan faktahukum : Bahwa hak dan wewenang Kesultanan Deli atas tanah sudah hapussejak berlakunya UUPA Nomor 5 Tahun 1960, dengan alasan sbb:2.1.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pada Diktum Keempat dari UndangUndang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 (vide : Bukti PK 05) ,tanahtanah Swapraja dan bekas Swapraja telah hapus dan beralih menjadiTanah Negara sejak berlakunya UUPA tanggal 24 September 1960.Selengkapnya Diktum Keempat UUPA itu berbunyi sebagai berikut:Hakhak dan wenanganwenangan atas bumi dan air dari Swapraja ataubekas Swapraja yang masih ada, pada waktu mulai berlakunya undangundang ini hapus dan beralin kepada Negara(vide :

Putusan Nomor 341 PK/Pdt/2017sejak berlakunya Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun1960 pada tanggal 24 September 1960:2.9.

perbuatan yang melanggar hukum dan melampaui bataskewenangan Tergugat IV, maka dengan demikian pengumuman data fisikdan data yuridis terhadap tanah yang dikuasai ( bukan dimiliki ) adalahpengumuman yang tidak sah, cacat yuridis dan melawan hukum, olehHalaman 9 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Pya13.karena Hak atas tanah adalah melekat pada tanah yang bersangkutandan akan menjadi hapus sebagai akibat adanya : Pencabutan hak berdasarkan pasal 18 Undang Undang No.5 tahun1960 ( UUPA

Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43,Undang Undang No. 5 tahun 1960 ( UUPA) jo.Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 jo. Peraturan KepalaBadan Pertanahan No. 3 tahun 1997 dan jo.

, yaitu hak hak yang pernah tunduk kepada hukumbarat maupun hukum adat yang kesemuanya akan masuk melaluilembaga konversi kedalam sistem dari UUPA;Penyesuaian pada ketentuan konversi sesuai dengan Pasal 2 dariketentuan konversi maupun Surat Keputusan Menteri Agraria maupundari edaran edaran yang diterbitkan, maka hak hak atas tanah yangpernah tunduk kepada hukum barat dan hukum adat harus disesuaikandengan hak hak yang diatur oleh UUPA;Status guo hak hak tanah terdahulu dengan berlakunya UUPA, makatidak

hak hakHalaman 36 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Padt.G/2020/PN Pyasebelum adanya UUPA menjadi hak hak baru atas tanah sebagaimanadimaksud dalam rumusan UUPA, khususnya sebagaimana diatur dalam pasal16 ayat (1) antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hakpakai;Menimbang, bahwa landasan hukum konversi terhadap hak atas tanahyang berasal dari tanah hak barat, sebagaimana diuraikan dalam ketentuankonversi UUPA seperti:(1) Hak Eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya

Konsekuensi dari berlakunya ketentuan konversi (UUPA)mengharuskan semua bukti kepemilikan sebelum berlakunya UUPA harusdiubah status hak atas tanah menurut ketentuan konversi yang diatur dalamUUPA.

Menurut UUPA, satusatunya instansi yang berwenangmenetapkan status hak atas tanah dan menerbitkan bukti sertipikat hak atastanah adalah Badan Pertanahan Nasional. Tindakan Tergugat dan Tergugat yang telah menetapkan secara sepihak bahwa tanah tanah sengketaseolaholah sebagai tanah milik yang dikuasaildikelola sebagai asset olehPemerintah Kota Surabaya adalah merupakan tindakan yang melampauiwewenang.Menurut Pasal 19 ayat (2) huruf "c* UUPA No. 5 Tahun 1960 jo.

Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UUPA jo. Pasal 1 PeraturanPemerintah No. 38 Tahun 1963. Karena Pemerintah i.c. PemerintahKota Surabaya bukanlah subyek atas hak milik atas tanah.Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA, hak milik adalah hakturun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6.

Pasal 44 ayat (1) UUPA tidakberhak untuk menyewakan tanah kepada para Penggugar, disertal denganpenarikan uang sewa meskipun dalam hal ini telah dikamuflese denganpenggunaan istilah "uang retribusi;14.

Menurut UUPA, satusatunya instansi yang berwenang menetapkan status hak atas tanah danmenerbitkan bukti sertipikat hak atas tanah adalah Badan Pertanahan Nasional(Vide kesimpulan angka IV, angka 1, huruf a s/d i di atas).

Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UUPA jo. Pasal 1 Peraturan PemerintahNo. 38 Tahun 1963. Karena Pemerintah .c, Pemerintan Kota Surabayabukanlah subyek atas hak milik atas tanah;C. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA, hak milik adalahhak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah,dengan mengingat ketentuan Pasal 6.

HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (egal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a.perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h.shadagah; dan i. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Dansesuai bukti P1, Penggugat telah berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaKotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan AgamaKotabumi;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat...dst.

pertengkaran yangterus menerus tetapi menolak mengenai alasan perceraian sebagaimana dalam positapoin 4, maka sesuai ketentuan Pasal 311 Rbg dalildalil yang telah diakui tersebutdinyatakan telah terbukti;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa P1, dan P2 yang menurut majelis telah memenuhipersyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

Oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai dan dalam keadaan bada dukhul (telah berhubungan layaknya suami istri),maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, MajelisHakim menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektf mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandafanda i'ikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan T arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada para penggugat:Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain yangberkaitan dengan perkara ini;Hal 2 dari 3 hal.Pts.No.0277/Pdt.G/2009/PA.TAMENGADILIe Menyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;e Mengabulkan

.* Bahwa tanah yang diakui sebagai miliknya tersebut semula tanahyang tunduk dan diatur menurut hukum barat (Eropa) yangkemudian dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) telah dikonversi.

Bahwa terhadap pemegang hak eks/bekas tanah hak Barat(Eropa) menurut Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1960 jo.Peraturan Menteri Agraria No. 5/1960 WAJIB~HUKUMNYAUNTUK MENDAFTARKAN DAN MENCATATKAN HAKNYAKEPADA KEPALA KANTOR PENDAFTARAN TANAH (KKPT)untuk DIKONVERSI HAKNYA SESUAI KETENTUAN KONVERSIMENURUT UUPA.

Bahwa tanah yang diakui sebagai milik Para Penggugat tersebutsampai sekarang belum bahkan tidak pernah didaftarkan menjadihak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 UU No. 5Halaman 6, Putusan No. 287/Pdt/2016/PT SMGTahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria(UUPA).Bahwa meskipun Para Penggugat mengakui sebagai pemilik tanahdengan menyebut nomor Akta (No. 322) dan nomor Verponding(No. 4258), oleh karena Para Penggugat TIDAK PERNAHDATANG UNTUK MENDAFTAR DAN MENCATATKANHAKNYA, MAKA

Dimana Para Penggugat yang mengaku pemiliktanah selama ini tidak pernah mendaftarkan dan mencatatkanhaknya tersebut sesuai ketentuan UUPA, terlebih lagi ParaPenggugat sudah tidak pernah lagi menguasai secara fisiktanah yang diakui sebagai miliknya tersebut. Maka menurut hukumberkenaan dengan tanah dimaksud, Para Penggugat sudah tidakmempunyai alas hak lagi (legal standing) untuk mengajukangugatan ke Pengadilan.

Jomblang Barat No. 565 secara turun temurun sejakkakeknenek, orang tua DENGAN ITIKAD BAIK sehingga TIDAK ADAALASAN MENURUT HUKUM Para Tergugat harus mengosongkandan meninggalkan rumahtanah yang sekarang ditempati/dikuasainyatersebut.Bahwa mengingat akan ketentuan sebagaimana dimaksud dan diaturdalam UU No. 5 Tahun 1960 Tentang UUPA jo. Peraturan MenteriAgraria No. 2 Tahun 1960 jo. Peraturan Menteri Agraria No. 5 Tahun1960 jo. Keppres No. 32 Tahun 1979 jo.

tidak segeradinikahkan;Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai &berpendapat bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebutharus secepatnya diakad nikahkan dengan berpedoman Kaidah Figih yaitumudlorot / bahaya itu harus dihindarkan terjadinya : Jl. pallMenimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut makapermohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama.... yang masihumur 15 tahun 8 bulan tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No.3/2006 dan PP No. 53/2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara ini dibebankankepada pemohon;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 & ketentuanhukum lain yang berkaitan;MENETAPKANMengabulkan permohonan pemohon;Memberikan dispensasi kepada anak pemohon bernama .... untukmenikah dengan tunangannya bernama ....;= Membebankan biaya perkara pada pemohon

Hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksuddalam peraturan pasal 16 UndangUndang Nomer 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dagar PokokPokokAgraria selanjutnya disebut UUPA.6. Data fisik adalah keterangan mengenai letak,batas dan luas bidang tanah dan satuan rumahsusun yang didaftar, termasuk keterangan mengenaiadanya bangunan atas bagian bangunan diatasnya.4.

Bahwa gugatan Penggugat pada butir 13 halaman4, meminta kejelasan kepada Tergugat I s/d Vkapan obyek sengketa diserahkan kepadaPengugat, perlu diketahui bahwa Tergugat I s/d V tidak menguasai obyek sengketa dan batasbatas yang diperjual belikan/dialihkan menurutketentuan dalam UUPA yang menyatakan hapusnyahak atas tanah karena diterlantarkan (pasal27, 34 dan 40 UUPA no. 5 tahun 1960)..

Bahwa pasal 1481 KUH Perdata tidak berlakukarena obyek sengketa telah hapus haknyakarena UUPA pasal 27, 34 dan 40 tidak dikuasaioleh Tergugat I s/d Tergugat V ditelantarkanselama + 40 tahun karena obyek sengketa adalahmilik PT. Semen Gresik (Persero) Tbk bukanmilik Munir atau para ahli warisnya.6.

Bahwa gugatan Penggugat butir 3 halaman 3,yang mendasarkan Pasal 584 KUH Perdata tidakberalasan/berlaku atas obyek sengekta danTergugat VI tolak, dikarenakan telah hapushaknya sesuai Pasal 27, 34 dan 40 UUPA No.5Tahun 1960.8.

Bahwa Tergugat VI menolak = dalildalilgugatan Penggugat butir 9 sid butir 16 padahalaman 4 karena tidak mengandung kebenaranbahwa obyek sengketa yang mendasarkan petokno. 677 persil 2 klas d III telah hapusnya hakatas tanah karena diterlantarkan sesuai pasal27, 34 dan 40 UUPA no.5 tahun 1960.12.

adalah sepertidiuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan PengadilanAgama dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan;b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomisyari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat danTergugat berkualitas legitima persona standi in judicio dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokok Penggugat mendalilkan bahwa rumah tanggaPenggugat dan Tergugat awalnya rukunrukun saja selama 3 tahun namun setelah

Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 yang menurut majelis telahmemenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkansebagaimana di atas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA

No. 77/Pdt.G/2013/PA.KtbmMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan

bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat dan Tergugatberkualitas legitima persona standi in judicio dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukunrukun saja selama 1 tahun, namunsetelah

diputusdengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 yang menurut majelis telah memenuhipersyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagaimana diatas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA

Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapatdikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughro;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya jo.

demikian majelisberpendapat bahwa antara pemohon dengan termohon cukup sulitHal 2 dari 3 hal.Pts.No1161/Pdt.G/2009/PA.TA.disatukan dalam sebuah rumahtangga yang tenteram seperti maksudayat 21 surat Arrum;e karena itu pemohon dinilai telah cukup alasan untuk bercerai dengantermohon sesuai maksud pasal 19 b PP No. 9/1975 joncto Pasal 116 bKHI;e berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka permohonanpemohon dapat dikabulkan dengan keharusan memenuhi kewajibantersebut diatas;e sesuai pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No.3/2006 dan PeraturanPemerintah No.53/2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak joncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor02/2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Biaya Proses PenyelesaianPerkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, biaya perkara ini dibebankankepada pemohon;e Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 > UU No.3/2006 & ketentuanhukum lain yang berkaitan;MENGADILIe Menyatakan termohon telah dipanggil patut

disebut hakhakatas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 (1) ialah Hak Milik, HGU,HGB, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil dan hakhakyang tidak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undangundang serta hakhak yang sifatnya sementara sebagai yang disebut dalam Pasal 53 Undang UndangNomor 5 Tahun 1960;Bahwa dengan mengkonstatir peristiwa dan fakta serta keadaan tanah maka sangattepat digunakan metode Rechtstoepassing (penerapan hukum), sehingga menurutPasal 16 (1) UUPA

Nomor 5/1960 hak membuka tanah atau sering disebut hakgarap, merupakan izin membuka tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, yaituhak primeir atas tanah, yang diberikan oleh Negara (Kepala Desa);Bahwa dari pengertian tanah dengan pembatasan yang tersebut di Pasal 4 yaitusekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunatanah yang bersangkutan yakni Pemohon Kasasi dalam batasbatas menurut UUPA;Bahwa untuk menselaraskan tata susunan hak atas tanah dalam hukum adat, di

Pasal16 UUPA Nomor 5/1960 disebutkan hak membuka tanah dan hak memungut hasilhutan dalam rangkaian hakhak atas tanah yang dimaksud oleh Pasal 4 (1) UUPANomor 5/1960 yang pada dasarnya merupakan bentuk pengejawantahan hak ulayatdalam hubungan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengantanah hak ulayatnya;Bahwa yang mengatur hakhak ini dalam pemerintahan skala kecil adalah KepalaDesa, hal ini sangat tepat dan dapat kita lihat Pasal 46 UUPA Nomor 5/1960 dandalam penjelasannya;Bahwa dari

Undang Undang Nomor 5/1960 tentang peraturan pokok agraria dan peraturanpelaksanaan lainnya, tidak ditemukan istilah surat keterangan menggarap;b Berdasarkan metode rechtstoepassing (penerapan hukum), maka menuruthukum izin membuka tanah sebagaimana peristiwa hukum yang telahpemohon lakukan atas objek perkara, dan hal ini sesuai Pasal 16 (1) UUNomor 5/1960 tentang hakhak atas tanah;c Hak membuka tanah/hak garap merupakan hakhak lama yang masihtetap berlaku dan digunakan, kemudian sejak berlakunya UUPA

Sundoro, Desa/Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, kotaBanjarbaru, dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 1040 atas nama GustiMuhammad Aini (Tergugat I), sah menurut hukum sebagaimana petitum ke2;woneneenneeene Menimbang, bahwa adapun jualbeli tanah di Indonesia berdasarkan UU No. 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) harus dilakukan secaraterang dan tunai ;wn2= Menimbang, bahwa sifat terang dan tunai merupakan sifat jualbeli tanahmenurut hukum

adat yang diakui berdasarkan pasal 5 UUPA yang berbunyi, Hukumagraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidakbertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuanbangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturanperaturan yang tercantumdalam Undangundang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatudengan mengindahkan unsurunsur yang bersandar pada hukum agama ;won nnn n= == Menimbang, bahwa terang artinya

Menurut UUPA yang dapat mempunyai hakmilik atas tanah hanya warga Negara Indonesia Tunggal dan Badan Hukum yangditetapkan oleh pemerintah ( Pasal 21 UUPA).

Jika pembeli mempunyaikewarganegaraan asing disamping kewarganegaraan Indonesianya atau suatu badanhukum yang tidak dikecualikan oleh pemerintah, maka jual beli tersebut batalkarena hukum dan tanah jatuh pada Negara ( Pasal 26 ayat (2) UUPA);Penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan, artinya yang berhak menjualsuatu bidang tanah tentu saja si pemegang yang sah dari hak atas tanah tersebutyang di sebut pemilik;3.