Ditemukan 3077 data
- Tentang : PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
tambahan sampai hari/tanggalpemungutan suara.(2) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud padaayat (1) terdiri atas data pemilih yang telah terdaftardalam daftar pemilih tetap di suatu TPSLN, tetapi karenakeadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknyauntuk memilih di TPSLN tempat yang bersangkutanterdaftar.Bagian KetujuhRekapitulasi Daftar Pemilih TetapPasal 47(1) KPU kabupaten/kota melakukan rekapitulasi daftarpemilih tetap di kabupaten/kota.(2) KPU provinsi melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetapdi
91 — 39
insentiftersebut, DPPKAD hanya memeriksa bukti kuitansinya saja,sedangkan pemeriksaan bukti fisik adalah tugas SKPD DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lingga;17.IRMA RUQAYYAH Binti MUHAMMAD TAHIRBahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga.Bahwa saksi adalah Pegawai Tata Usaha SMP Negeri 3 SingkepBarat Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga diangkatberdasarkan Keputusan Bupati Lingga Nomor : 814/KPTSBKD/11/2012/163 tentang Penetapan dan penugasan Pegawai Tidak Tetapdi
135 — 65
merupakan dalil ulangan saja, adapun pada sekitar akhirtahun 2015 lalu oleh Lalu taat bersama Penggugat masuk danmenguasai secara paksa (ilegal) atau dengan cara melawan hak orangHalaman 20 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sellain yaitu hak Tergugat.1 serta sampai tidak mau keluar dari tanah objeksengketa milik Tergugat.1 dengan berbagai cara kekerasan danintimidasi dengan membayar orang dan sampai Lalu Taat orang tuaPenggugat meninggal dunia pada tahun 2018 lalu yang kemudian tetapdi
63 — 32
putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palangka Raya Tanggal 11 Juni 2012 Nomor: 08/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.PL.R yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagidan harus dibatalkan yang selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkaraini, seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan kota dan tidakada alasan apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus tetapdi
110 — 57
Bentuknya berupa keputusan tahun1997 yang tidak boleh diganggu gugat dan itu kesepakatan keduabelahpihak;Mengenai poin keputusan bahwa Tongkonan yang akan dibangun tetapdi atas lokasi Tongkonan yang sekarang, memang bukan Tongkonan,tapi rumah biasa berupa rumah panggung, tapi dinamai Tongkonan.Saksi masih sempat melihat itu, tapi sudah agak tua;Mengenai poin keputusan bahwa bila ada halhal yang dibicarakandikemudian hari tidak boleh libatkan hal yang telah diputuskan padahari ini tanggal 18 April
158 — 34
.= induk tersebut tidak melibatkanP2T,karena Terdakwa tidak tahu prosedurnya apakah harusmelalui P2T atau tidak,karena pada saat pembebasan tanahterjadi,terdakwa belum menjadi Camat dan tidak pernahdilibatkan dan ketika terdakwa sudah menjadi Camat tidakpernah menanyakan hal tersebut;Bahwa terdakwa mau menandatangani suratSurat pentingdan kwitansinya karena menurut Pak.Budiman dan Sri Utamisebelumnya suratSuratnya belum lengkap tetapi harus tetapdi tindak lanjuti dan ketika suratsuratnya telah lengkappas
175 — 90
Putusan No. 1575/Padt.G/PA.Slwayat 2 yaitu 7 hari tapi baru didaftarkan pada tanggal 5 Juni 2014berjarak 12 bulan kurang tetapi terlihat Kenakalan TERGUGAT.III tetapdi terima dengan alasan sudah sesuai 7 Hari SHT di terbit kan dengandasar dibayar kanya PNBP.
816 — 903
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEVI YULIANA dengan pidana penjaraselama 18 (delapan belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa beradadalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu miliar rupiah)subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara, dengan perintah agar terdakwa tetapdi tahan3. Menyatakan barang bukti berupa : Nomor 1 s/d 47 DIRAMPAS UNTUK NEGARA. Nomor 48 s/d 52 DIRAMPAS UNTUK NEGARA. Nomor 53 s/d 68 DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
1.SURADI
2.PARDI
3.WAKIYO
4.SITI
5.DARYONO
6.RUSLI. M.
7.SUYANI
8.SURYADI
9.WAGIMAN
10.EDI OKTA
11.WARDI
12.ZAH ROZI
13.SARWOTO
14.BAKRI
15.PARTIKUN
16.DAMIRI
17.WARNO
18.ROHMAN
19.SARDI
20.IWAN
21.HOLILI
22.JAINAL
23.SUPANGAT
24.KARYANTO
25.ALIMUDIN
26.SAMTOMI
27.JOHANI
28.EDI SUYANTO
29.MUKRI
30.SUNARMI
31.TASRIFAH
32.DAL DIRI
33.SAKIMAN
34.BUYUNG
35.SUNYOTO
36.EKO SUNOTO
37.ROJIN
38.MURSALIM
39.MEMET
40.SUPRIYONO
41.LEGIMIN
42.SARJONO
43.IFIN SABANI
44.WARTINI
45.WARSI
46.HENDRA SAPUTRA
47.MAS HENDRO
48.MISMAN EFENDI
49.SITI KHADIJAH
50.AHMAD MUSLIM
51.NENGAH ADI SUKIRNO
52.BAHRUDIN
Tergugat:
1.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Cq. Balai Pemantapan Kawasan Hutan
2.Pejabat Pembuat Komitmen PPK Pengdaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera JTTS Bakauheni Terbanggi Besar I
76 — 4
Bahwa pemberian izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untukPembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) BakauheniTerbanggi Besar Atas Nama Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat seluas 173,26 (Seratus tujuh puluh tiga duaHalaman 54 dari 127 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2017/PN Klapuluh enam perseratus) Hektar pada Kawasan Hutan Produksi tetapdi Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung oleh KepalaBadan Koordinasi Penanaman Modal telah sesuai ketentuanperundangundangan karena objek pinjam pakai merupakankawasan
112 — 294
dimaksud dalam ayat (1) hanyadapat dilakukan untuk jenis pekerjaan pada musim tertentu , Pasal 5 ayat(1) Pekerjaan pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesananatau target tertentu dapat dilakukan dengan PKWT dan ayat (2) "PKWTyang dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)hanya = diberlakukan untuk pekerja/ouruh yang melakukan pekerjaan186tambahan dan telah terbukti pekerjaan yang dilakukan oleh parapenggugat adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus dan bersifat tetapdi
167 — 771
Apabila dihitung sejak saat ditetapkannya (diumumkannya) KeputusanMenteri Kehutanan tentang jin Pinjam Pakai Kawasan Hutan UntukKegiatan Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT.Beringin Jaya Abadi Seluas 314,58 Ha Pada Kawasan Hutan Produksi Tetapdi Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yaitu tanggal11 Juni 2012 sampai diajukannya gugatan oleh Para Penggugat yaitu tanggal2 September 2015 maka gugatan tersebut diajukan dalam tenggang waktulebih dari 90 hari, sehingga
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan
Intervensi:
1.ALFRED WIJAYA
1.PT. PERTAMINA EP
338 — 615
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo.Halaman 49 dari 179 halaman, Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMDHal ini juga sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Peraturan MenteriNegara Agraria (PMNA) No. 9 tahun 1999, yang berbunyi:pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusanpemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat hak atastanah karena keputusan tersebut mengandung cacathukum administrasi dalam penerbitannya atau untukmelaksanakan putusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetapDi
1.SARI BINTI IDI
2.IPAR BINTI IDI
3.ANISAH BINTI IDI
4.HJ.EUIS
5.SOLIHIN BIN IDI
6.SULAEMAN
7.RATNASIH
8.ROKAYAH
9.SITI MARIAH
10.AHMAD SARIPUDIN
Tergugat:
1.DEDDY SETIAWAN
2.ASEP SODIKIN
3.WATI WARTINI
4.ASEP SAEPUDIN
5.JUNAEDI
6.SULAEMAN
7.IMAS EMMA S
8.LITA DAHLIA
Turut Tergugat:
1.CAMAT KECAMATAN DAYEUHKOLOT KABUPATEN BANDUNG
2.KEPALA DESA CANGKUANG WETAN
3.DR. YENNI YUNITHAWATI RUKMANA, S.H.
4.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
65 — 14
Penggugat mendapatkan informasi bahwaperalinan hak atas tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli antara Tergugat IIIdengan Tergugat yang dilakukan dihadapan Turut Tergugat III pada tahun 2005yaitu dengan Akta Jual Beli No 19 / 2005 untuk Sertifikat Hak Milik No. 406tertanggal 6 April 2005 dan Akta Jual Beli No. 20/2005 untuk Sertifikat Hak MilikNo. 407 tertanggal 6 April 2005, akan tetapi sampai Ssekarangpun Tergugat III tidakpernah menguasai Fisik / lanan tersebut karena tanah / lahan tersebut masih tetapdi
226 — 229
Desember 2014dan tanggal 03 Desember 2014 mengenai pelimpahan aset dariYayasan Darusalam kepada Yayasan Darusalam Maluku;Bahwa saksi juga membuat surat pernyataan penguduran diri dariYayasan Pendidikan Darussalam maupun Yayasan Darussalam Malukubiarkan mereka bertengkat saksi tidak mau lagi mencampuri hal itu, tapidengan adanya peraturan Nomor 2 tahun 2013 mereka dari YayasanPendidikan Darussalam mengatakan bahwa pengunduran diri saksi itutidak sah karena membuat surat itu dengan emosional dan masih tetapdi
924 — 151
(vide bukti T.ll& IIk5, 6, 7);Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum tersebut di atas,maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menyatakangugatan Para Pembanding/Para Pengggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaara)Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim PengadilanNegeri Tangerang Nomor : 370/ Pdt.G/ 2017/PN.TNG. tanggal 6 Februari 2018harus dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding/Para Penggugat tetapdi pihak yang kalah, maka
98 — 16
DIR/II/20011 tanggal 24 Februari2011 terdakwa diberhentikan dengan tidak hormat sebagai94Pegawai PD BPR BKK Karanganyar. dan semenjak terdakwamenjadi pegawai honorer hingga diangkat menjadi pegawai tetapdi PD BPR BKK Wonopringgo terdakwa selalu menjabat sebagaiseksi danaBahwa berdasarkan Pasal 41 Surat Keputusan Gubernur Nomor 116Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 20 Tahun2002 Tentang PD BPR BKK Propinsi Jawa Tengah, terdakwa sebagaipetugas seksi dana mempunyai tugas melakukan usaha
201 — 37
Bin SUDIRMANberupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetapdi tahan di Rumah Tahanan Negara ;3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa FUAD DARMAWAN, S.E. BinSUDIRMAN sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dengan PutusanNo.53/Pid.SusTPK/2015/PN.Smr Page 2 3ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama 6 (enam) bulan ;4.
85 — 27
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TerdakwaPHILIPUS MANEK DA SILVA, ST berupa pidanapenjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulandikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalamtahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetapdi tahan dan denda sebesar Rp 50.000.000, (limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama6 (enam) Bulan.3. Menyatakan barang bukti berupa :1.
73 — 26
Memang terdakwa memerintahkan untuk membayar tetapitidak meminta dengan paksa, hal ini terbukti bahwa ada warga yang membayarsesuail dengan perintah terdakwa namun ada juga yang tidak membayar tetapi tetapdi ikut sertakan dalam proses pembuatan sertifikat, dan semuanya sudah selesaidengan terbitnya buku sertifikat sebanyak 85 (delapan puluh lima) bidang dari BPNKab. Pekalongan.
81 — 21
Memang terdakwa memerintahkan untuk membayar tetapi tidak meminta dengan paksa, hal ini terbukti bahwa ada warga yang membayarsesuai dengan perintah terdakwa namun ada juga yang tidak membayar tetapi tetapdi ikut sertakan dalam proses pembuatan sertifikat, dan semuanya sudah selesaidengan terbitnya buku sertifikat sebanyak 85 (delapan puluh lima) bidang dari BPNKab. Pekalongan.