Ditemukan 3077 data

Urut Berdasarkan
 
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tahun 2008
424149
  • Tentang : PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
  • tambahan sampai hari/tanggalpemungutan suara.(2) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud padaayat (1) terdiri atas data pemilih yang telah terdaftardalam daftar pemilih tetap di suatu TPSLN, tetapi karenakeadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknyauntuk memilih di TPSLN tempat yang bersangkutanterdaftar.Bagian KetujuhRekapitulasi Daftar Pemilih TetapPasal 47(1) KPU kabupaten/kota melakukan rekapitulasi daftarpemilih tetap di kabupaten/kota.(2) KPU provinsi melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetapdi
Putus : 26-06-2014 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 2/PID.SUS/TPK/2014/PN.TPI
Tanggal 26 Juni 2014 — -RUDIANTO. SPd. SD Bin AHMAD KARMIDI (Terdakwa) -Edy PRabudi (JPU)
9139
  • insentiftersebut, DPPKAD hanya memeriksa bukti kuitansinya saja,sedangkan pemeriksaan bukti fisik adalah tugas SKPD DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lingga;17.IRMA RUQAYYAH Binti MUHAMMAD TAHIRBahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga.Bahwa saksi adalah Pegawai Tata Usaha SMP Negeri 3 SingkepBarat Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga diangkatberdasarkan Keputusan Bupati Lingga Nomor : 814/KPTSBKD/11/2012/163 tentang Penetapan dan penugasan Pegawai Tidak Tetapdi
Register : 12-03-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PN SELONG Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Sel
Tanggal 12 Agustus 2020 — - LALU HAIRUDIN melawan - H. LALU MAHYUN, S.Ag., dk
13565
  • merupakan dalil ulangan saja, adapun pada sekitar akhirtahun 2015 lalu oleh Lalu taat bersama Penggugat masuk danmenguasai secara paksa (ilegal) atau dengan cara melawan hak orangHalaman 20 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor30/Pdt.G/2020/PN Sellain yaitu hak Tergugat.1 serta sampai tidak mau keluar dari tanah objeksengketa milik Tergugat.1 dengan berbagai cara kekerasan danintimidasi dengan membayar orang dan sampai Lalu Taat orang tuaPenggugat meninggal dunia pada tahun 2018 lalu yang kemudian tetapdi
Register : 31-07-2012 — Putus : 07-09-2012 — Upload : 11-06-2013
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 05/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR
Tanggal 7 September 2012 — GIGIH BUDI SETIAWAN BIN MATHEUS SANDY
6332
  • putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palangka Raya Tanggal 11 Juni 2012 Nomor: 08/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.PL.R yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagidan harus dibatalkan yang selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkaraini, seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan kota dan tidakada alasan apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus tetapdi
Register : 01-07-2014 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 25-05-2016
Putusan PN MAKALE Nomor 50/PDT.G/2014/PN.MKL
Tanggal 30 Juni 2015 — DANGGO’, ADOLFINA BANNE (PENGGUGAT) VS DRS MATIUS TANGKE, AHAF MORRA, RANNU DOPING, DKK (TERGUGAT)
11057
  • Bentuknya berupa keputusan tahun1997 yang tidak boleh diganggu gugat dan itu kesepakatan keduabelahpihak;Mengenai poin keputusan bahwa Tongkonan yang akan dibangun tetapdi atas lokasi Tongkonan yang sekarang, memang bukan Tongkonan,tapi rumah biasa berupa rumah panggung, tapi dinamai Tongkonan.Saksi masih sempat melihat itu, tapi sudah agak tua;Mengenai poin keputusan bahwa bila ada halhal yang dibicarakandikemudian hari tidak boleh libatkan hal yang telah diputuskan padahari ini tanggal 18 April
Putus : 30-03-2011 — Upload : 28-09-2012
Putusan PN SIDOARJO Nomor 751/Pid.B/2010/Pn.Sda
Tanggal 30 Maret 2011 — ABDUL HALIM,SE.MSi
15834
  • .= induk tersebut tidak melibatkanP2T,karena Terdakwa tidak tahu prosedurnya apakah harusmelalui P2T atau tidak,karena pada saat pembebasan tanahterjadi,terdakwa belum menjadi Camat dan tidak pernahdilibatkan dan ketika terdakwa sudah menjadi Camat tidakpernah menanyakan hal tersebut;Bahwa terdakwa mau menandatangani suratSurat pentingdan kwitansinya karena menurut Pak.Budiman dan Sri Utamisebelumnya suratSuratnya belum lengkap tetapi harus tetapdi tindak lanjuti dan ketika suratsuratnya telah lengkappas
Register : 06-06-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 1575/Pdt.G/2018/PA.Slw
Tanggal 28 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
17590
  • Putusan No. 1575/Padt.G/PA.Slwayat 2 yaitu 7 hari tapi baru didaftarkan pada tanggal 5 Juni 2014berjarak 12 bulan kurang tetapi terlihat Kenakalan TERGUGAT.III tetapdi terima dengan alasan sudah sesuai 7 Hari SHT di terbit kan dengandasar dibayar kanya PNBP.
Register : 11-02-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 07-05-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 57/PID.SUS/2019/PT.DKI
Tanggal 10 April 2019 — DEVY YULIANA
816903
  • Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEVI YULIANA dengan pidana penjaraselama 18 (delapan belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa beradadalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu miliar rupiah)subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara, dengan perintah agar terdakwa tetapdi tahan3. Menyatakan barang bukti berupa : Nomor 1 s/d 47 DIRAMPAS UNTUK NEGARA. Nomor 48 s/d 52 DIRAMPAS UNTUK NEGARA. Nomor 53 s/d 68 DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
Register : 14-11-2017 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 70/Pdt.G/2017/PN Kla
Tanggal 30 Mei 2018 — Penggugat:
1.SURADI
2.PARDI
3.WAKIYO
4.SITI
5.DARYONO
6.RUSLI. M.
7.SUYANI
8.SURYADI
9.WAGIMAN
10.EDI OKTA
11.WARDI
12.ZAH ROZI
13.SARWOTO
14.BAKRI
15.PARTIKUN
16.DAMIRI
17.WARNO
18.ROHMAN
19.SARDI
20.IWAN
21.HOLILI
22.JAINAL
23.SUPANGAT
24.KARYANTO
25.ALIMUDIN
26.SAMTOMI
27.JOHANI
28.EDI SUYANTO
29.MUKRI
30.SUNARMI
31.TASRIFAH
32.DAL DIRI
33.SAKIMAN
34.BUYUNG
35.SUNYOTO
36.EKO SUNOTO
37.ROJIN
38.MURSALIM
39.MEMET
40.SUPRIYONO
41.LEGIMIN
42.SARJONO
43.IFIN SABANI
44.WARTINI
45.WARSI
46.HENDRA SAPUTRA
47.MAS HENDRO
48.MISMAN EFENDI
49.SITI KHADIJAH
50.AHMAD MUSLIM
51.NENGAH ADI SUKIRNO
52.BAHRUDIN
Tergugat:
1.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Cq. Balai Pemantapan Kawasan Hutan
2.Pejabat Pembuat Komitmen PPK Pengdaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera JTTS Bakauheni Terbanggi Besar I
764
  • Bahwa pemberian izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untukPembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) BakauheniTerbanggi Besar Atas Nama Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat seluas 173,26 (Seratus tujuh puluh tiga duaHalaman 54 dari 127 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2017/PN Klapuluh enam perseratus) Hektar pada Kawasan Hutan Produksi tetapdi Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung oleh KepalaBadan Koordinasi Penanaman Modal telah sesuai ketentuanperundangundangan karena objek pinjam pakai merupakankawasan
Register : 04-12-2014 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 188/PDT.SUS.PHI/2014/PN BDG
Tanggal 30 Juni 2015 — ABDURROHIM AHSAN; AGUNG MAULANA; AGUNG PUJI ; RAHAYU; AGUS RAMDANI,; AHMAD BUKHORI, DKK; LAWAN; PT. INDONESIA EPSON INDUSTRY
112294
  • dimaksud dalam ayat (1) hanyadapat dilakukan untuk jenis pekerjaan pada musim tertentu , Pasal 5 ayat(1) Pekerjaan pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesananatau target tertentu dapat dilakukan dengan PKWT dan ayat (2) "PKWTyang dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)hanya = diberlakukan untuk pekerja/ouruh yang melakukan pekerjaan186tambahan dan telah terbukti pekerjaan yang dilakukan oleh parapenggugat adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus dan bersifat tetapdi
Register : 02-09-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 24/G/2015/PTUN-SMD
Tanggal 10 Maret 2016 — 1. NANANG; 2. JAMRAN/LON; 3. H U S I N; 4. SYAHRIL Alias SAHRIL; 5. BUSTANI Alias BUSTANI AMIN; 6. M A U N; 7. B I U N; 8. SAMSUL; 9. TONIANSYAH; 10. NORSIAH; 11. JUNAIDI Alias JUNAIDI F; 12. HERLINA; 13. MUSRAN; 14. SAHIRUDIN; 15. ISNAWATI; 16. SYAMSIAR Alias SAMSIR; 17. ASNAN Alias ASNAN. N; 18. J U M; 19. A S N A H; 20. RUKAYAH; 21. YUSNI; 22. SYAHRUL; 23. A.W. CUNIANSYAH; 24. EMILIANA; 25. EDISON; 26. AGUS DENI; melawan 1. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA; 2. BUPATI KUTAI KARTANEGARA; 3. PT. BERINGIN JAYA ABADI (Tergugat II Intervensi);
167771
  • Apabila dihitung sejak saat ditetapkannya (diumumkannya) KeputusanMenteri Kehutanan tentang jin Pinjam Pakai Kawasan Hutan UntukKegiatan Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT.Beringin Jaya Abadi Seluas 314,58 Ha Pada Kawasan Hutan Produksi Tetapdi Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yaitu tanggal11 Juni 2012 sampai diajukannya gugatan oleh Para Penggugat yaitu tanggal2 September 2015 maka gugatan tersebut diajukan dalam tenggang waktulebih dari 90 hari, sehingga
Register : 16-08-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 02-04-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 29/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 20 Desember 2018 — Penggugat:
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan
Intervensi:
1.ALFRED WIJAYA
1.PT. PERTAMINA EP
338615
  • Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo.Halaman 49 dari 179 halaman, Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMDHal ini juga sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Peraturan MenteriNegara Agraria (PMNA) No. 9 tahun 1999, yang berbunyi:pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusanpemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat hak atastanah karena keputusan tersebut mengandung cacathukum administrasi dalam penerbitannya atau untukmelaksanakan putusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetapDi
Register : 06-10-2020 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 207/Pdt.G/2020/PN Blb
Tanggal 4 Mei 2021 — Penggugat:
1.SARI BINTI IDI
2.IPAR BINTI IDI
3.ANISAH BINTI IDI
4.HJ.EUIS
5.SOLIHIN BIN IDI
6.SULAEMAN
7.RATNASIH
8.ROKAYAH
9.SITI MARIAH
10.AHMAD SARIPUDIN
Tergugat:
1.DEDDY SETIAWAN
2.ASEP SODIKIN
3.WATI WARTINI
4.ASEP SAEPUDIN
5.JUNAEDI
6.SULAEMAN
7.IMAS EMMA S
8.LITA DAHLIA
Turut Tergugat:
1.CAMAT KECAMATAN DAYEUHKOLOT KABUPATEN BANDUNG
2.KEPALA DESA CANGKUANG WETAN
3.DR. YENNI YUNITHAWATI RUKMANA, S.H.
4.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
6514
  • Penggugat mendapatkan informasi bahwaperalinan hak atas tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli antara Tergugat IIIdengan Tergugat yang dilakukan dihadapan Turut Tergugat III pada tahun 2005yaitu dengan Akta Jual Beli No 19 / 2005 untuk Sertifikat Hak Milik No. 406tertanggal 6 April 2005 dan Akta Jual Beli No. 20/2005 untuk Sertifikat Hak MilikNo. 407 tertanggal 6 April 2005, akan tetapi sampai Ssekarangpun Tergugat III tidakpernah menguasai Fisik / lanan tersebut karena tanah / lahan tersebut masih tetapdi
Register : 19-01-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 21-02-2018
Putusan PN AMBON Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Amb
Tanggal 29 Oktober 2015 — YAYASAN DARUSSALAM MALUKU, Yayasan Berbadan Hukum Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor: AHU, 5635.01.04 thaun 2011 tanggal 19 Agustus 2011, berkedudukan di jalan Sultan Babullah No. 2, Kelurahan Honipopu RT. 02 RW. 04 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M e l a w a n : 1. YAYASAN PENDIDIKAN DARUSSALAM MALUKU, Berkedudukan di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------ TERGUGAT I ; 2. NOTARIS M. HUSAIN TUASIKAL, SH. MKn., Beralamat di Jalan Jl. Sam Ratulangi No. 35 Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------------------------------TERGUGAT II; 3. KEMENTERIAN HUKUM & HAM RI, Cq. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, selanjutnya disebut sebagai -----------------------------------------------------------------------------------TERGUGAT IIl;
226229
  • Desember 2014dan tanggal 03 Desember 2014 mengenai pelimpahan aset dariYayasan Darusalam kepada Yayasan Darusalam Maluku;Bahwa saksi juga membuat surat pernyataan penguduran diri dariYayasan Pendidikan Darussalam maupun Yayasan Darussalam Malukubiarkan mereka bertengkat saksi tidak mau lagi mencampuri hal itu, tapidengan adanya peraturan Nomor 2 tahun 2013 mereka dari YayasanPendidikan Darussalam mengatakan bahwa pengunduran diri saksi itutidak sah karena membuat surat itu dengan emosional dan masih tetapdi
Register : 16-10-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 16-10-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 113/PDT/2018/PT.BTN
Tanggal 3 Oktober 2018 — I. NATYA AYU CANDRIKA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Pondok Labu I-B/18 RT.004 RW.007 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta; II. LITYA AYU KANYA ANINDYA, Kewarganegaran Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Pondok Labu I –B/18 RT.004 RW. 007, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta; III. SUDIMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal di Jalan Mortil RT. 003, RW. 09, Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta ; Ketiganya dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Afrizal,S.H., Advokat, beralamat di Jalan Semangka III Blok L 2 No. 14, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT; L A W A N I. 1. H. ADITIAWARMAN, S.E., 2. HIDAYATULLAH, 3. NURWAHIDIN, S.T., 4. DJAMALUDIN, S.I.P., 5. NASRULLAH, S.T., 6. AHMAD ZARKASIH, S.Si., 7. FITIR AMALIA; Kesemuanya Ahli Waris Almarhum H. NADJIH, beralamat di Kampung Perigi Baru RT. 02 RW.05, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING I semula PARA TERGUGAT I ; II. PT. PERMADANI INTERLAND, beralamat di Jalan Nusa Jaya RT. 003 RW.06 Pondok Ranji, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II; III. PT. REAL JAYA PROPERTY, beralamat di CBD Emerald Blok CE/A No.1 Boulevard Bintaro Jaya 15227, Kelurahan Pondok, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili oleh IR. GATOT SETYOWALUYO selaku Direktur dan kuasa Direktur Utama berdasarkan Surat Kuasa No. 007/JRP-DIR/HKM-SK/I/18 tertanggal 22 Januari 2018, dalam hal ini memberi Kuasa Hukum kepada 1. ENDANG HADRIAN, S.H., M.H. 2. DHANANTA A. WIBAWA, S.H., 3. SITI ROHMAN, S.H. 4. ABDUL SALAM, S.H., para Advokat, berkantor di Komplek Perkantoran Golden Madrid 2 Blok I No. 05 Jalan Letnan Sutopo BSD City, Kota Tangerang 15310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 087/JPR-DIR/HKM-SK/V/17 tanggal 3 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III; IV. 1. H. ACHMAD YUSUF ASHARI, beralamat di Jalan Porenta II No. 8 RT. 16 RW. 03, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan; 2. SANI, beralamat di Kampung Pondok Aren RT. 02/01, Kelurahan Pon- dok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan; 3. ROCHYAN SENAN, Kebon Kopi RT. 01/04, Keurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan; 4. NURYATI, beralamat di Pondok Betung No.15 RT. 16/03 Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan; Kesemuanya Ahli Waris Almarhum H. SENAN bin RASIMIN, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada 1. FAHMI ASSEGAF, S.H., M.H., 2. RAFSANJANI, S.H., 3. GIBRALTAR MARASABESSY, S.H., Para Advokat, berkantor di DIPO Business Center Lt.11, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51-52 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 032/SK/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING IV semula PARA TERGUGAT IV; D A N I. 1. H. NUR HASAN; 2. UUM UMEROH; 3. AKROMANI; 4. ROHMAT; Kesemuanya Ahli Waris Almarhum H. NOIN bin MENON beralamat di Kam- pung Pladen No. 8 RT. 002 RW.05 Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia, selan- jutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGU- GAT I ; II. 1. IBRAHIM; 2. PAHRUROJIK; Kesemuanya Ahli Waris Almarhum SILUN bin SIDAN, beralamat di Kam- pung Pondok Ranji, RT. 001 RW. 05, Kelurahan Pondok, Kecamatan Pon- dok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II; III. LURAH PONDOK KARYA, beralamat di Jalan Bonjol, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III; IV. LURAH PONDOK BETUNG, beralamat di Jalan Pondok Betung Raya No. 1 Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia 15221, selanjtnya disebut sebagai TURUT TERBANDING IV semula TURUT TERGUGAT IV; V. CAMAT PONDOK AREN, beralamat di Jalan Graha Raya No.1 Bintaro, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia 15224, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING V semula TURUT TERGUGAT V; VI. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN, beralamat di Ruko Golden Road Blok C 27 No. 59-61, BSD, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING VI semula TURUT TERGUGAT VI;
924151
  • (vide bukti T.ll& IIk5, 6, 7);Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum tersebut di atas,maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menyatakangugatan Para Pembanding/Para Pengggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaara)Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim PengadilanNegeri Tangerang Nomor : 370/ Pdt.G/ 2017/PN.TNG. tanggal 6 Februari 2018harus dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding/Para Penggugat tetapdi pihak yang kalah, maka
Putus : 17-07-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 17 Juli 2013 — ENDANG SUSWANTI binti SUKENDAR
9816
  • DIR/II/20011 tanggal 24 Februari2011 terdakwa diberhentikan dengan tidak hormat sebagai94Pegawai PD BPR BKK Karanganyar. dan semenjak terdakwamenjadi pegawai honorer hingga diangkat menjadi pegawai tetapdi PD BPR BKK Wonopringgo terdakwa selalu menjabat sebagaiseksi danaBahwa berdasarkan Pasal 41 Surat Keputusan Gubernur Nomor 116Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 20 Tahun2002 Tentang PD BPR BKK Propinsi Jawa Tengah, terdakwa sebagaipetugas seksi dana mempunyai tugas melakukan usaha
Putus : 21-04-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SAMARINDA Nomor 53/PID.SUS-TPK/2015/PN.Smr
Tanggal 21 April 2016 — FUAD DARMAWAN BIN SUDIRMAN
20137
  • Bin SUDIRMANberupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetapdi tahan di Rumah Tahanan Negara ;3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa FUAD DARMAWAN, S.E. BinSUDIRMAN sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dengan PutusanNo.53/Pid.SusTPK/2015/PN.Smr Page 2 3ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama 6 (enam) bulan ;4.
Putus : 10-09-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg
Tanggal 10 September 2014 — - PHILIPUS MANAEK DA SILVA, ST
8527
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TerdakwaPHILIPUS MANEK DA SILVA, ST berupa pidanapenjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulandikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalamtahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetapdi tahan dan denda sebesar Rp 50.000.000, (limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama6 (enam) Bulan.3. Menyatakan barang bukti berupa :1.
Putus : 27-04-2016 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN.Smg
Tanggal 27 April 2016 — ILYAS KALIRI Bin KALIRI
7326
  • Memang terdakwa memerintahkan untuk membayar tetapitidak meminta dengan paksa, hal ini terbukti bahwa ada warga yang membayarsesuail dengan perintah terdakwa namun ada juga yang tidak membayar tetapi tetapdi ikut sertakan dalam proses pembuatan sertifikat, dan semuanya sudah selesaidengan terbitnya buku sertifikat sebanyak 85 (delapan puluh lima) bidang dari BPNKab. Pekalongan.
Register : 27-01-2017 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 27 April 2016 — ILYAS KALIRI Bin Alm. KALIRI
8121
  • Memang terdakwa memerintahkan untuk membayar tetapi tidak meminta dengan paksa, hal ini terbukti bahwa ada warga yang membayarsesuai dengan perintah terdakwa namun ada juga yang tidak membayar tetapi tetapdi ikut sertakan dalam proses pembuatan sertifikat, dan semuanya sudah selesaidengan terbitnya buku sertifikat sebanyak 85 (delapan puluh lima) bidang dari BPNKab. Pekalongan.