Ditemukan 3977 data
96 — 10
dikategorikan sebagai perbuatan pidanasebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Para Terdakwa tersebut telah diajukan kedepanpersidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggarPasal 170 ayat (1) KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) ke 1KUHPidana;Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa di dakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum di persidanganyaitu dakwaan Kesatu melangar
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
ARBANI Bin RAMLISYAH
64 — 14
Samarinda dapat diketahui bahwa sample yang di kirimoleh Polres Kutai Barat berupa sample serbuk kristal berwarnabening termasuk dalam Golongan Narkotika bukan tanaman jenisShabushabu karena mengandung ZAT METHAMPHETAMINE ; Bahwa obat tersebut biasa di gunakan dalam dunia Kesehatan,dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas , danapa bila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpakuasanya atau Hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahappengobatan maka orang tersebut telah melangar
22 — 21
Terbading pernah dihukum selama 2bulan dalam sengketa tanah terperkara dalam putusan No. 83/Pid.B/2010/PNTB, tanggal 16 Juni 2010;Bahwa gugatan yang diajukan oleh Terbanding secara sembunyisembunyidengan tidak mengikutsertakan Pembanding, dengan tujuan agar gugatantersebut berjalan dengan mulus atau lancer tanpa ada halangan dariPembanding yang mengusai tanah terperkara adalah gugatan yang direkayasaagar Tergugat dapat mengajukan eksekusi terhadap tanah terperkara,gugatan demikian dapat dikatagorikan melangar
296 — 221 — Berkekuatan Hukum Tetap
/Terbanding /Terlawan Penyita telah sahsecara hukum dan Para Pihak dalam perkara a quo tidak pernahmembantah dan atau membuktikan dengan bukti lawan yangmenyatakan akta pelimpahan hak tanggal 6 Maret 1991 (vide buktiTP6) tidak sah, berdasarkan hal tersebut Judex Facti PengadilanTinggi Denpasar telah salah dalam menerapkan hukum, makaputusan tersebut harus dibatalkan;Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor75/PDT/2015/PT.DPS tanggal 9 Juli 2015 telah salah menerapkan hukumatau. melangar
61 — 4
sehingga memperlancar proses persidangan; e Terdakwa belum pernah dihukum; Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan halhal tersebut di atas menurut MajelisHakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amarputusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan; Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 83 UndangUndang Republik IndonesiaNomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkanbahwa apabila melangar
139 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1295 K/Pdt/2017Bahwa pada dasarnya Pengadilan Tinggi Semarang dalam pertimbanganputusannya telah salah dalam menerapkan hukum atau melangar hukumyang berlaku dan telah lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan olehperaturan perundangundangan , yang mengancam kelalaian itu denganbatalnya putusan yang bersangkutan atas Pengadilan Tinggi SemarangNomor 317/PDT/2016/PT.SMG., tersebut haruslah dibatalkan, namunberbeda dengan putusan Pengadilan Negeri Kudus No mor64/Pdt.G/2015/PN.Kds., tersebut
FATMAWATY S.KHALI, SH
Terdakwa:
1.ARIFIN LADIKU Alias IFIN
2.FITER MAYULU Alias ANGKI
97 — 16
tanggal 22April 2020; Bahwa benar judi togel diadakan tanpa adanya jjin dari pihak yangberwenang; Bahwa benar tempat pemasangan itu berpindah pidah tetapi dapat diaksesoleh khalayak umum;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan PRIMAIR para terdakwa didakwa melangar
Putu Gede Sedana
Tergugat:
1.Made Widana,SE
2.Putu Suadnyana
3.Ni Ketut Ayu Eka Canti Arini
128 — 72
Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dinyatakan Tiaptiap perbuatan melangar hukum yang membawa kerugian kepadaorang lain, mewajibkan orang yang karena salah menerbitkan kerugianitu, m,enggantin kerugian tersebut1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 1366 KUPerdata dinyatakan setiaporang yang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yangdisebabkan karena perbuatannya,tetapi juga kerugian yangdisebabkan karena kelalaian atau kekurang hatihatiannya11.3.
20 — 4
Seharusnya Tergugat sebagai seorang PNS merasa malukarena telah lebih dari 5 tahun telah pindah dari rumah kontrakan tidakmengurus surat pindah dan masih memakai alamat tersebut, apalagidengan jelas Tergugat sebagai PNS telah melangar UndangUndangtentang administrasi kKependudukan yaitu memakai alamat fiktif.Menolak dengan tegas jawaban Tergugat dalam eksepsi nomor 4dengan alasan yang dinamakan kabur adalah pokok perkara,sedangkan alamat dan indentitas merupakan kompentensi pengadilandan kompentensi
Pembanding/Penggugat II : HAPIZ BAHARSAH M. ARGHUBI Diwakili Oleh : SUKMA BAMBANG SUSILO, SH. dan REKAN
Pembanding/Penggugat III : RIZA BADARSAH Diwakili Oleh : SUKMA BAMBANG SUSILO, SH. dan REKAN
Pembanding/Penggugat IV : FAHMI KADARSAH Diwakili Oleh : SUKMA BAMBANG SUSILO, SH. dan REKAN
Pembanding/Penggugat V : NOVIA ISFANDIARI Diwakili Oleh : SUKMA BAMBANG SUSILO, SH. dan REKAN
Pembanding/Penggugat VI : RENA ASTRIANI Diwakili Oleh : SUKMA BAMBANG SUSILO, SH. dan REKAN
Terbanding/Tergugat I : Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pemalang
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang
131 — 126
Bahwa karena penerbitan Hak Pakai Nomor 77 tahun 1991 atasnama Tergugat (Pemerintah daerah Kabupaten Pemalang) adalah cacathukum, yakni karena salah prosedur dan/atau salah penerapanPeraturan Perundangundangan dan/atau salah subjeknya, hal iniberakibat hukum bahwa penguasaan tanah OBJEK SENGKETA olehTergugat (Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang) adalah tidak sahdan melangar hukum.
119 — 20
Menyatakan Terdakwa KODIR BIN (ALM) OMO Telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimanadalam dakwaan alternatif melangar pasal 368 ayat (1) KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalamTahanan serta menetapkan agar Terfdakwa tetap berada dalam tahanan;3.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AJIS SAIDO alias AJIS
103 — 82
pipetkaca dan 1 (satu) pcs sedotan warna putih yang juga diakui milik Terdakwa;Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) sachet plastik berisibutiran kristal bening tersebut sesuai hasil pengujian Laboratorium adalahnarkotika Golongan jenis Metamfetamin (shabu) sesuai UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli, memiliki dan membawanarkotika tersebut adalah untuk dikonsumsinya, maka perbuatan Terdakwatersebut bertentangan dan melangar
45 — 3
Penggugat dengan Tergugat I) dan tidak mengikat sama sekalidengan Pihak Ketiga yang membeli dengan itikad baik (Tergugat ID);GIl.134Gugatan Kabur (Exceptio Obscuri Libelli)Bahwa pada pokoknya dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat adalahkabur dan tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:Bahwa disatu sisi Para Penggugat mengakui, membenarkan dan tidak menuntutpembatalan atau tidak dinyatakan tidak sah terhadap adanya Perjanjian Kreditdengan Tergugat I yang telah dibuatnya, namun ia melangar
41 — 3
Wirajaya melalui bagian administrasipiutang dengan disertai nota faktur/nota tagihan ;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap dipersidangan selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhisemua unsurunsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum,sehingga kepada Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atasperbuatannya ;Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara inidisusun secara alternatif yaitu melangar
HERMAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
ARMI ARKAN BIN NANDI SOPANDI
31 — 6
pihak yang berwenang.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan jenis dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar ketentuan pasal 197Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan atau keduamelanggar ketentuan pasal 196 Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan atau ketiga melangar
ROY TUA HAKIM, SH
Terdakwa:
JUHRO Als JARWO KOPLING Bin HAMID
368 — 266
Bahwa gambar yang dikirimkan pemilik akunHalaman 16 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN RkbFaceboook messenger atas nama JARWO KOPLING kepada akunteman korban ada menampilkan alat kelamin atau alat genital korbanyang termasuk melangar Kesusilaan, dimana batasan larangan diaturdalam UU Pornografi;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanyaperkara tindak pidana informasi dan transaksi
32 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yulius Hendrydalam perkara ini, tidaklah melangar asasasas umumpemerintahan yang baik, sebagaimana pertimbangan hukumMajelis Hakim Tinggi (Judex Facti) pada PengadilanTinggi Palembang ;Peran Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan KuasaPengguna Anggaran hanyalah meneruskan pembayaranlangsung, apabila telah dipenuhinya semua syarat syaratadminstrasi yang diperlukan untuk itu.
YOYOK SATRIO, SH
Terdakwa:
PARJAN alias PARJAN Bin Alm SUKIMIN
361 — 11
Bahwa perbutan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berperan sebagaiorang yang mengangkut dan menguasai kayu olahan tersebut tidakdiperbolehkan atau melangar undangundang RI Nomor 18 Tahun 2013tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Bahwa berdasarkan Permen LHK Nomor:P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak, pengangkutan kayuyang berasal dari kawasan hutan wajib disertai dengan dokumensahnya hasil hutan.
402 — 180
Bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan melangar Pasal 158UU No.4 Tahun 2009, karena melakukan usaha pertambangan tanpaIUP/IP R/IUPK; Bahwa sesuai keterangan Terdakwa mengenai status tanah yang dilakukanpenambangan tanpa ijin IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalampasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara yang diduga dilakukan oleh tersangka Terdakwa tersebut di atasbahwa Terdakwa mempunyai hak terhadap wilayah yang ditambang, namunsesuai Hak atas tanah
122 — 17
Tjkpernyataan lugu dan natural akan dipertimbangkan bersamaan denganpembuktian unsurunsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap diriTerdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan kesatu telah didakwaPenuntut Umum melangar Pasal 93 ayat (1) Undangundang Nomor 45 Tahun2009 perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Setiap orang;2. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbenderaIndonesia;3.