tanggal 24 Nopember 2014 s/d13 Desember 2014.Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 1 Desember 2014 s/dtanggal 30 Desember 2014Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 31 Desember2014 s/d tanggal 28 Februari 2015;Terdakwa diampingi oleh Mohamad Yusup, SH,LLM, Detri Badiron, SH, MH, SaptoNugroho Wusono, SH, Wandy Marseli, SH, Nelson AP Panjaitan, SH, Budi Wandani,SH, Parningotan Tua Marbun, SH.kesemuanya Advokad dan/atau Pembela Umum padaKantor Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan

Publik (LBH SIKAP) beralamatdi JalanRingroad Utara No 5B RT 02 RW 55 Gandok, Condongcatur, Sleman,Yogyakarta, sebagai Penasihat hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 18 Desember 2015Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca suratsurat dan berkas perkara yang bersangkutan;Setelah memperhatikan;Surat Sura yang berhubungan dengan Berkas Perkara;Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tentang Penunjukan Majelis Hakimuntuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;Penetapan Majelis

hanya mengulur ulur waktuuntuk memberikan Dokumen yang di mohonkan termohonkeberatan .7) Bahwa akibat Gugatan Keberatan ini berdampakkerugian bagi Masyarakat dalam hal ini PKN karena akanmengeluarkan biaya biaya untuk mengikuti persidangan ,padahal tujuan PKN adalah bukan kepentingan pribadi namumkepentingan masyarakat banyak dalam hal ini pemberantasandan pencegahan korupsi .8) Bahwa Tujuan Undang Undang 14 Tahun 2008 antaralain adalah b. mendorong partisipasi masyarakat dalam prosespengambilan kebijakan

publik;sehingga semestinya Pemohonkeberatan tidak mempersulit dan merugikan masyarakat yangberniat berperan serta dalam program pemerintah antara lainHalaman 23 Putusan Perkara Nomor 21/G/KI/2021/PTUN.PLKpemberantasan dan pencegahan korupsi seperti amanat PP 43tahun 2018 tentang Tata cara masyarakat dalam pembratasandan pencegahan korupsib.

menghalangiPembangunan dan tidak menyebabkan timbulnya konflik kepentinganUmum dalam penundaan ini;Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim, Badan Pemerintah yang bertugassebagai pelaksana dari Jaminan Sosial Nasional (JSN) adalah BadanPelayanan Publik, yang memberikan Pelayanan Kepada Warga Negaramaka setiap Kekurangan pembayaran luran Badan PenyelenggaraJaminan Sosial (Badan Publik) dapat di kategorikan tindak PidanaKorupsi, apabila terjadi kerugian (Kurang dari Ketentuan perundangundangan) akibat Perencanaan kebijakan

publik mengakibatkanKerugian Negara.

Bahwa kompentensi untuk mengadili perkara ini berada pada Peradilan TataUsaha Negara bukan kompentensi absolut Pengadilan Perdata, mengingatPihak Tergugat dan Turut Tergugat adalah lembaga pemerintah dantindakan diambil merupakan kebijakan publik, hal ini dimaksud olehPenggugat pada huruf i halaman 5 dan 6 sebagai berikut:i.

No. 15 P/HUM/2012Implementasi Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nomor PER 28/KABNP2TKI/VII/2007tentang Bursa Kerja Luar Negeri merupakan pelanggaran terhadap demokrasi(deliberatif) yang memiliki makna melibatkan kepentingan semua pihak danmenghindari penyerahan keputusan kepada individu atau kelompok tertentu.Dalam demokrasi deliberatif bukan hanya kepentingan umum, kepentinganindividu, dan kepentingan kelompok yang dijadikan legitimasi kebijakan

publik,tetapi proses kebijakan harus berjalan secara deliberatif dan argumentatifsebagai sumber legitimasi kebijakan.B.

Achmad Zulfahmi bertandatangan serta bercap stempel PusatKajian Konstitusi dan Kebijakan Publik ( PK3P ).C. 1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dariBendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.000.000, ( Empat Juta Rupiah ) untuk Pembayaran Biaya Kontribusian.

Achmad Zulfahmi bertandatangan serta bercapstempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik ( PK3P )C. 1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dariBendaharawan DPRD Kab.

Drs.Achmad Zulfahmi bertandatangan serta bercap stempel Pusat KajianKonstitusi dan Kebijakan Publik ( PK3P ).b. 1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dariBendaharawan DPRD Kab.

Drs.Achmad Zulfahmi bertandatangan serta bercap stempel Pusat KajianKonstitusi dan Kebijakan Publik ( PK3P ).c. 1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRDKab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000, ( Empat Juta Rupiah )untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. Al Ermon.

Drs.Achmad Zulfahmi bertandatangan serta bercap stempel Pusat KajianKonstitusi dan Kebijakan Publik ( PK3P )c. 1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRDKab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000, ( Empat Juta Rupiah )Halaman 466 dari 556 Putusan Nomor 25/TIPIKOR/2015/PT.PDGuntuk Pembayaran Biaya Kontribusi an.

Foto copy Surat Gugatan yang dibuat oleh : Ridwan Purwanto(Penggugat ), Muhammad Ridha (Penggugat 2), Siti Massitoh(Penggugat 3), Surat Gugatan tersebut dikuasakansecarakhusus pada tanggal 14 Juli 2014 kepada Majelis Hukum, Hamdan Kajian Kebijakan Publik Pimpinan Deerah MuhammadiyahKota Surakarta yang mana diajukan oleh Kuasa HukumPenggugat yaitu : secara Khusus pada tanggal 14 Juli 2014kepada Majelis Hakim, Ham dan Kajian Kebijakan PublikPimpinan Daerah Muhamadiyah Kota Surakarta, yang manadiajukan

Hal ini senafas pula dengantujuan dibentuknya Undangundang Keterbukaan Informasi Publik sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 huruf a UndangUndang Keterbukaan Informasi Publikyaitu untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatankebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusanpublik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik dan huruf d untukmewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektifdan efisien, akuntabel serta dapat

TIMBUL JAYA S.H.Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung padaPerkumpulan Advokat Kebijakan Publik Untuk MasyarakatIndonesia (PAKU BUMI), yang berkedudukan hukum (domisill)di Jalan Rawa Kepa Raya Nomor 22 C, Tomang Jakarta(11440);Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 009/SKKPKBM/MAP/VIII/2017tanggal 15 September 2017;Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;melawan:GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAberkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 89Jakarta Pusat.Selanjutnya memberi kuasa

Pembelajaran dan sharing knowledge kebijakan publik PemerintahDaerah bagi organisasi masyarakat sipil untuk membantu ketercapaiandan mewujudkan pemerintah yang baik (good government);Bahwa permohonan Pemohon Informasi/sekarang Pemohon Keberatanyang diajukan kepada Termohon Informasi/sekarang TermohonKeberatan bukan terkait rahasia saldo pribadi Manajer PT.

Forum Mahasiswa Peduli Kebijakan Publik (FMPKP) Jateng, 22. HIMAGRIN (Himpunan Mahasiswa Agro Industri), 23. Centre of democrasy and low Studies (CDLS) Jateng, 24. Assosiasi Mahasiswa Cipta Lingkungan, 25. Forum Pemuda Mandiri Kemuning Jateng, 26. Serikat Pemuda dan Mahasiswa Islam (SPMI) Jawa Tengah, 27. Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Jawa Tengah, 28. Perhimpunan Mahasiswa Pemerhati Pendidikan (PMPP) Jawa Tengah, 29. Persatuan Masyarakat Agamis (PERMAGA), 30.

Forum Mahasiswa Peduli Kebijakan Publik (FMPKP) Jateng,22. HIMAGRIN (Himpunan Mahasiswa Agro Industri),23. Centre of democrasy and low Studies (CDLS) Jateng,24. Assosiasi Mahasiswa Cipta Lingkungan,25. Forum Pemuda Mandiri Kemuning Jateng,26. Serikat Pemuda dan Mahasiswa Islam (SPMI) Jawa Tengah,27.

Publik (FMPKP)Forum Silaturahmi Pemuda Jateng (FSPJT)Centre of democracy and low Studies (CDLS) JatengKelompok Studi Mahasisva Islam (KSMI)Surat Permohonan dan proposal dari lembaga kemasyarakatan yang diketuaioleh AJ!

Publik (FMPKP) Jateng, permohonanbantuan untuk kegiatan: Penyuluhan & Pelatinan Perawatan Gigi bagi SiswaSekolah Dasar Demi Tercapainya Generasi Yang Lebih Sehat, telahditransfer ke rekening AGUS KHANIF di Bank Jateng Cabang IAINWalisongo Nomor 2056050674 tg!

Akan tetapi setelah saksi ditetapkansebagai tersangka dalam perkara bansos untuk berkas saksi sendiri, saksimengatakan yang sebenarnya.Bahwa, pada tahun 2011 saksi tidak pernah aktif di OrganisasiKemasyarakatan.Bahwa, saksi baru mengetahui organisasi kemasyarakatan Asosiasi MahasiswaCipta Lingkungan (AMCL) Jawa Tengah, Lembaga Pengabdian Masyarakat(LPM) Jawa Tengah, Forum Mahasiswa Peduli Kebijakan Publik (FMPKP) JawaTengah, Perhimpunan Masyarakat Pemerhati Pendidikan (PMPP) JawaTengah, Persatuan

Proposal Penyuluhan dan Pelatinan Perawatan Gigi bagi Siswa SekolahDasar Demi Tercapainya Generasi Yang Lebin Sehat dari ForumMahasiswa Peduli Kebijakan Publik (FMPKP) Jawa Tengah.3. Proposal Kegiatan Sikap Pesimistis Pemuda Untuk MendalamiPendidikan Olahraga dari Perhimpunan Masyarakat PeduliPendidikan (PMPP) Jawa Tengah.4. Proposal Kegiatan Gerakan Swadaya Lokal dari Forum PemudaMandiri Kemuning Jawa Tengah.5.

Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencanapembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, danproses pengambilan keputusan publik, serta alasanpengambilan suatu keputusan publik;b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilankebijakan publik;c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilankebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;d.

Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajathidup Orang banyak;f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskankehidupan bangsa; dan/ ataug.

Etnis Cina Perantauan di Aceh 95.000 12 1.140.00082 Disintegrasi Pasca Ored Baru 55.000 12 660.00083 Politik Lingkungan 88.000 12 1.056.00084 Konflik Sosial Nelayan 30.000 8 240.00085 Jaringan Sosial Dalam Organisasi 57.500 12 690.00086 Sosiologi Politik 82.000 12 984.00087 Kapitalis Rakyat 45.000 12 540.00088 Sosiologi Suatu Pengantar 99.200 12 1.190.40089 Sosiologi Kontemporer 75.000 12 900.00090 Pengantar Analisis Kebijakan Publik 92.000 12 1.104.00091 Otonomi & Pembangunan Daerah 136.700 12 1.640.40092

Antropologi Budaya 30.000 12 360.00080 Sosiologi Organisasi 62.000 12 744.00081 Etnis Cina Perantauan di Aceh 95.000 12 1.140.00082 Disintegrasi Pasca Ored Baru 55.000 12 660.00083 Politik Lingkungan 88.000 12 1.056.00084 Konflik Sosial Nelayan 30.000 8 240.00085 Jaringan Sosial Dalam Organisasi 57.500 12 690.00086 Sosiologi Politik 82.000 12 984.00087 Kapitalis Rakyat 45.000 12 540.00088 Sosiologi Suatu Pengantar 99.200 12 1.190.40089 Sosiologi Kontemporer 75.000 12 900.00090 Pengantar Analisis Kebijakan

Publik 92.000 12 1.104.00091 Otonomi & Pembangunan Daerah 136.700 12 1.640.40092 Hukum Administrasi Negara 40.000 10 400.00093 Kebijakan Ekonomi Politik & Hilangnya 80.000 12 960.00096 Analisis Laporan Keuangan 48.000 12 576.00097 Reformasi Pelayanan Publik 35.000 10 350.00098 Administrasi Pembangunan 39.000 10 390.00099 Catatan Harian Sandera GAM 72.000 12 864.000100 =/Transisi Menuju Indonesia Baru 55.000 12 660.000101 Manajemen Kepegawaian Sipil Cet3 54.000 10 540.000102 Manajemen Kepegawaian

Bahwa atas uraian di atas, PARA TERGUGAT adalah pemegangwewenang dalam hal pelaksana kebijakan publik dan pelayanan publik.Hal tersebut tercantum pada Pasal 10 huruf a dan b UU 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara yang berbuny!

:Pegawal ASN berfungsi sebagai: a. pelaksana kebijakan publik; b.pelayan publik; Dengan demikian PARA TERGUGAT adalah pihak yang tepat untuk dijadikanpihakpihak dalam gugatan a quo sehingga majelis hakim patut untukmenerimanya.Halaman 5 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2020/PN Jkt. SelDASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN10.

yaitu:Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 838 K/Sip/1970 tanggal 3Maret 1971 pada intinya menyebutkan bahwa perbuatankebijakan (dalam hal ini Kejaksaan RI) tidak termasuk kompetensiPengadilan untuk menilainya;him 3.1 dari 42 him Put.No.86/PDT/2012/PT.PLG322.42m2.6Isi Putusan Mahkamah Agung R.I sebagaimana dimaksud diatasmerupakan yurisprudensi yang harus diterapbkan dalam perkaraini dengan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima,karena Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa danmengadili kebijakan

publik;Selain itu berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah AgungRI Nomor: MA/Pem/0159/77/ tanggal 25 Pebruari 1997 yangditujukan kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi, PengadilanNegeri, dan Hakim di seluruh Indonesia memberikan petunjuk :Bahwa kebijakan penguasa tidak termasuk kompetensiPengadilan untuk memeriksanya;Uraian di atas menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Sekayutidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatanPenggugat, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untukmenyatakan gugatan

., dalam bukunya Dasar HukumMengadili Kebijakan Publik (Penerbit Alumni, 2007, hal.222) menyatakan unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :e Unsur ini telah merumuskan suatu tindakan sebagai tindak pidana yangtelah menimbulkan akibat konkret yaitu memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, yang diakibatkan oleh adanya perbuatanmelawan hukum.

Kaligis,SH., MH. dalam bukunya Dasar Hukum Mengadili Kebijakan Publik (PenerbitAlumni,2007, hal. 224), adalah sebagai berikut :e menurut Kamus Bahasa Indonesia, menyalahgunakan berarti melakukansesuatu tidak sebagaimana mestinya.e Pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasimenurut Prof. Jean Rivero & Prof.

H.Gugatan Penggugat bertentangan dengan metode penyelesaian sengketayang telah disepakati bersama menurut Perjanjian Detail Open AccessNomor 001/IGASMUIBIG/OAA/VII/2004 tanggal 15 Juni 2004 sekaligusmelanggar kebijakan publik yang dianut oleh Undang Undang ArbitraseIndonesia50.

Jika Majelis Hakim yang terhormat setuju dengan gugatanPenggugat, maka hal ini dapat diartikan bahwa Majelis Hakimbertindak menentang kebijakan Publik Negara Republik Indonesiayang telah sepakat dengan dunia Internasional mengenaiKesepakatan di dalam perjanjian Arbitrase;c. Jika Majelis Hakim yang terhormat setuju dengan gugatana quo untuk diperiksa, maka hal ini dapat diartikan bahwa MajelisHalaman 58 dari 68 hal. Put.

Pasal 3 huruf a UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi yang telah mencantumkan tentang tujuan dari dibentuknya undangUndangtentang Keterbukaan Informasi yakni "menjamin hak warga negara untuk mengetahuirencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan prosespengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik";b.

selaku kuasa hukum/mewakili konsumen ) beracara diPengadilan Negeri sehingga gugatan yang diajukan dalam perkara ini harus dinyatakantidak dapat diterima dikarenakan bukan advokat yangpunya kewenangan mewakili klien dalam beracara di muka Pengadilan.11d YLKI Gorontalo tidak dapat menggunakan ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen sebagai dasar untuk bertindak selaku Advokat/mewakiliuntuk beracara di Pengadilan dalam kapasitas sebagai penerima kuasa dari klien;Bahwa apabila ada kebijakan

publik yang merugikan konsumen dan perlu advokasimelalui prosedur litigasi, maka pihak YLKI dapat dan seharusnya bertindak untukdirinya sendiri, sejauh YLKI yang bersangkutan sudah merupakan badan hukum sertamemenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan danperundangundangan.Berkenaan dengan hal tersebut diatas, peraturan dan perundangundangan yang adaberkaitan dengan keberadaan YLKI serta Perlindungan Konsumen yaitu UU No. 8Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan

NELSON A.PPANJAITAN, SH ;Advokat atau Pembela Umum pada Kantor Lembaga BantuanHukum & Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP) beralamat diJl.Ringroad Utara No.5.B, Rt/Rw : 02/55 Gandok, Condongcatur,Sleman, Yogyakarta ; someweenneae Pengadilan Negeri tersebut ; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan NegeriYogyakarta tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini Nomor : 54 / Pid.Sus/ 2014 / PN Yk.tertanggal : 11 Februari 2014 Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara danSurat