SE09/BC/2006.Jadi kesalahankesalahan tersebut terletak kepada pejabat negara bukan kesalahankami, masakan akibat dari kesalahan tersebut dibebankan kepada kami, hal inilahrasanya kurang memenuhi keadilan yang hakiki.Yang kami persoalkan yaitu : Bagaimana kalau barangbarang import tersebut sudahterjual dimana Bea Masuk Tindakan Pengamanan tidak terhitungkan dalam hargapokok barang?

Hakim tingkat banding terlebih dahulumempertimbangkan keberatan Pembanding terhadap keberadaan kuasahukum yang mewakili Turut Terbanding yang mana di dalam persidanganperkara ini Turut Terbanding telah menunjuk kuasanya kepada salah satustaf pegawainya, Oleh karena hal tersebut bertentangan denganketentuan HIR serta UndangUndang Nomor 18 tahun 2003 tentangADVOKAT, Oleh Majelis Hakim tingkat banding bahwa sesuai denganpenjelasan Pasal 3 ayat (1) hurup C yang dimaksud dengan pegawainegeri sipil dan pejabat

Negara adalah pegawai negeri sebagaimanadimaksud pada Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 43 tahun 1999tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 8 tahun 1974 tentangpokokpokok kepegawaian yang dalam hal ini tidak termasuk staf pegawaidari Turut Terbanding sebagai kuasanya, dengan demikian keberatanPembanding dikesampingkan;DALAM KONVENSIDalam Provisi;Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan Provisimengenai penangguhan seluruh proses eksekusi lelang baik yang akanataupun yang sudah dilaksanakan

Badandar/atau Pejabat/Pemerintahan dilingkungan fungsi yudikatifdan eksekutif, yaitu tidak berdasarkan UU Nomor : 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor : 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara UU Nomor : 15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan UU Nomor : 30Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ; Asas Perlindungan Terhadap Hak Asasi ManusiaBahwa Tindakan KPK dan BPKP dalam menerbitkan ObjekPermohonan Aquo, telah melanggar hakhak dasar sebagaibadan dan atau pejabat

Negara, dalam hal ini adalah hakhakdari Pemohon, sebagaimana dijamin dalam UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 D ayatHalaman 26 dari 57 halaman, Putusan Nomor :257/P/PW/2015/PTUNJKT.(1) yakni hak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukumyang adil.

Inspektorat Kabupaten / Kota ;Bahwa kedudukan KPK dan BPKP, dalam hal ini KPK sebagai lembaganegara dibidang Fungsi Yudikatif dan KPKI sebagai institusi pemerintahyaitu. aparat pengawas intern pemerintah dibidang fungsi eksekutifsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor : 28 tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme, menyatakan sebagai berikut : Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsieksekutif, legislatif, atau

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara ; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara ; 3. Menteri ; 4. Gubernur ;5. Hakim; Halaman 33 dari 57 halaman, Putusan Nomor :257/P/PW/2015/PTUNJKT.6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku ; 7.

Bahwa alasan Penggugat menuntut sita jaminan atas asset pribadiTergugat II tidak berdasarkan hukum, terlebih lagi gugatan Penggugatditujukan kepada Tergugat dalam kapasitas sebagai Pejabat Negara, bukanatas nama pribadi;17.

negara, bukan mewakili negara sebagaiindividu/pribadi.

Semua keputusan yang dikeluarkan pada proses inimerupakan keputusan pejabat negara atau publik; Hukum Perdata, mengatur hubungan hukum antara pengguna denganpenyedia yang terjadi pada saat proses penandatanganan kontrakpengadaan barang dan jasa sampai dengan proses berakhirnyakontrak.Bahwa gugatan Para Penggugat, meliputi rangkaian pelaksanaanpengadaan barang dan jasa yang terjadi mulai dari proses persiapanpengadaan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan penyediabarang dan jasa instansi

pemerintah;Bahwa proses tersebut telah sesuai dengan Pasal 50 Peraturan PresidenRepublik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah dan merupakan hubungan hukum administrasi negara atau tatausaha Negara.Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (KPA/PPK)(Tergugat II) bertindak sebagai pejabat negara atau bukan mewakili negarasebagai individu atau pribadi.

Sehingga semua keputusan yang dikeluarkanpada proses a quo merupakan keputusan pejabat negara atau publik;Bahwa dengan tidak adanya suatu perikatan secara perdata antara ParaPenggugat dengan Tergugat Il, dan tindakan dari Tergugat dan II dalampengadaan barang dan jasa paket pekerjaan Pembangunan Asrama SantriPutri Dayah Perbatasan Manarul Islam Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 0201/06BAHP/POKJAXIV/I/2020, TA 2020 atas nama Pejabat Negara, makasegala tindakan atau keputusan pejabat negara atau publik

Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara,advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yangoleh undangundang dilarang untuk dirangkap denganjabatan notaris;Bahwa Pasal 3 huruf g UndangUndang Jabatan Notaris diatas mengatur salah satu syarat seseorang untuk menjadinotaris yaitu orang yang bersangkutan bukan pegawai negeridan juga bukan pejabat negara, yang artinya seorang notarisbukanlah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka terbuktibahwa

Putusan Nomor 51 PK/TUN/2013a.Pasal 3 huruf g UU Jabatan Notaris (vide BuktiT.II.Int2) berbunyi:Syarat untuk dapat diangkat menjadi notarissebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:emo aon pTidak berstatus sebagai pegawai negeri,pejabat negara, advokat, atau tidak sedangmemangku jabatan lain yang oleh undangundang dilarang untuk dirangkap denganjabatan Notaris;Oleh karena syarat seseorang untuk menjadiNotaris sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 3 huruf g UndangUndang Jabatan Notarisdi atas adalah

orang yang bersangkutan bukanpegawai negeri dan juga bukan pejabat negara,maka jelas dapat disimpulkan bahwa NotarisBukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Dalam sejarah Peradilan Tata Usaha Negarabelum pernah notaris digugat di Pengadilan TataUsaha Negara sebagai Pejabat Negara dansemua pembatalan akta atau surat yang dibuatoleh Notaris selalu melalui Peradilan Umum;Berdasarkan buktibukti tersebut di atas, maka terbuktibahwa Hakim Pemeriksa dan Pemutus di MPPN(Majelis Pengawas Pusat Notaris)

SALEHMARASABESSY (FAMSAH) berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atasUndang Undang Nomor i tahun 2015 Tentang penetapan peraturanpemerintah pengganti Undang undang nomor 1 tahun 2014 Tentangpemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota yaitu Pejabat negara,pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI,dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuatkeputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikansalah satu pasangan

Para Permohon mengenai penetapanperubahan biodata (identitas) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang PencatatanNikah;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan kepastian akanperubahan biodata untuk keperluan mengurus Administrasi Pembuatan AktaKelahiran anak dan ljazah anak Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan baik administratifmaupun hukum (yaminul isthidhar), sehingga permohonan Pemohon patutdikabulkan

Negara, Pegawai Negeri Sipildan Pegawai Tidak Tetap, namun dalam pelaksanaannya saksi Bachtiar oo...15Bachtiar Efendi Marpaung telah menyetujui pembayaran biayaperjalanan dinas yang meliputi biaya transport penginapan danmakan, angkutan setempat dan uang saku, ternyata saksiBachtiar Efendi Marpaung juga telah menyetujui pembayaranbiaya operasional kepada para pegawai pelaksana kegiatantersebut bersama dengan Terdakwa selaku PPK.

negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.46pasal 22 (3) selama pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belumditetapkan, perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara ,pegawai negeri dan pegawai tidak tetap dapat dilaksanakan denganperpedoman pada Keputusan Menteri keuangan nomor : 7/KMK.02/2003 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabatnegara, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetapKeputusan Menteri Keuangan Nomor : 7 /KMK.02/2003 tentangperjalanan dinas dalam negeri

bagi pejabat negara, pegawai negerisipil dan pegawai tidak tetap; Pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap dilarangmemberikan biaya perjalanan dinas rangkap (2 kali atau lebih) untukperjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama pasal 23 (3)Pejabat yang berwenang, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetapyang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya ataskerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan,kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan

Bahwa saksi Bachtiar Efendi Marpaung selaku Kuasa PenggunaAnggaran pada saat menandatangani SPM untuk pembayarankegiatan tersebut diatas kepada Pegawai Pelaksana seharusnyamendasarkan kepada keputusan Menteri Keuangan RI NO.7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003 Tentang PerjalananDinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipildan Pegawai Tidak Tetap, namun dalam pelaksanaannya saksiBachtiar Efendi Marpaung telah menyetujui pembayaran biayaperjalanan dinas yang meliputi biaya transport

Negara, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap, pasal 1 ayat 4 yang menyatakan bahwaLumsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya.Hal tersebut juga tidak sesuai dengan Lampiran 4 KeputusanMenteri Keuangan yang menyebutkan bahwa uangharianperjalanan dinas dalam negeriterdiri dari penginapan dan makan,angkutan setempat dan uang saku.3.

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;2.

Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;Halaman 80 dari 110 Putusan Nomor 90/Pid.Sus.TPK/2016/PN.MksMenteri;Gubernur;Hakim;Pejabat negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, danPejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitan denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku;Menimbang, menurut Pasal 1 angka 4 Undangundang Republik IndonesiaNomor 43 Tahun 1999 Perubahan Atas Undangundang Nomor 8 Tahun 1974Tentang PokokPokok

Kepegawaian, Pejabat Negara adalah pimpinan dananggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Dasar 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh undangundang;Menimbang, Pasal 11 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor43 Tahun 1999 Perubahan Atas Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 TentangPokokPokok Kepegawaian, menentukan Pejabat Negara terdiri atas:a.Presiden dan Wakil Presiden;Ketua Wakil Ketua dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;Ketua, Wakil Ketua dan

Negara lainnya yang ditentukan oleh undangundang;Halaman 81 dari 110 Putusan Nomor 90/Pid.Sus.TPK/2016/PN.MksMenimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih danBebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, penyelenggara negara meliputi:1.

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;3. Menteri;4. Gubernur;5. Hakim;6. Pejabat negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan7.

SE09/BC/2006.Jadi kesalahankesalahan tersebut terletak kepada pejabat negara bukan kesalahankami, masakan akibat dari kesalahan tersebut dibebankan kepada kami, hal inilahrasanya kurang memenuhi keadilan yang hakiki.Yang kami persoalkan yaitu : Bagaimana kalau barangbarang import tersebut sudahterjual dimana Bea Masuk Tindakan Pengamanan tidak terhitungkan dalam hargapokok barang?

Penggugat tidaktercantum sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil GubernurProvinsi Papua karena dianggap tidak memenuhi = syaratsebagaimana disebutkan pada Obyek Sengketa tersebut di atas ;Selanjutnya dari alasan dan dasar pengambilan keputusan Tergugatsebagaimana Obyek Sengketa, Para Penggugat menyampaiakanuraian yang terkait dengan pelanggaran peraturan perundangundangan dan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik, knususnyaAsas Tidak Boleh Bertindak Sewenangwenang (Principle ofWillikeur), yakni Pejabat

Negara/Badan Tata Usaha Negara tidakboleh bertindak sewenangwenang dalam mengeluarkan suatukeputusan, juga pelanggaran terhadap Asas Kecermatan (Principle ofCarefulnis), yakni Pejabat/Badan Tata Usaha Negara harus terlebihdahulu meneliti keputusankeputusan apa yang perlu dikeluarkanuntuk mengatasi suatu keadaan.

SE09/BC/2006.Jadi kesalahankesalahan tersebut terletak kepada pejabat negara bukan kesalahankami, masakan akibat dari kesalahan tersebut dibebankan kepada kami, hal inilahrasanya kurang memenuhi keadilan yang hakiki.Yang kami persoalkan yaitu : Bagaimana kalau barangbarang import tersebut sudahterjual dimana Bea Masuk Tindakan Pengamanan tidak terhitungkan dalam hargapokok barang?

Yang termasuk pejabat Negara menurut undangundang No.5tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara. Adalah : 1. Presiden dan WakilPresiden; 2. Ketua, wakil ketua dan anggota majelis permusyawaratanrakyat; 3. Ketua , wakil ketua dan anggota dewan perwakilan rakyat; 4.Ketua , wakil ketua dan anggota dewan perwakilan daerah; 5. Ketua , wakilketua , Ketua muda dan hakim agung pada Mahakama agung serta ketua,wakil ketua dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim adhoc;6.

PejabatNegara lainnya yang ditentukan oleh undangundang.Yang dimaksud dengan pejabat Negara dan aparatur sipil Negara yangdimaksud dalam pasal tersebut pasal 188 RI No.1 tahun 2015 tentangpenetapan peraturan pengganti undang undang No.1 tahun 2014 tentangpemilinan gubernur, bupati dan wailkota menjadi undangundang yangtelah diubah dengan undangundang no. 10 tahun 2016 tentangperubahan kedua atas undangundang no. 1 tahun 2015 adalah semuayang disebutkan dalam undangundang no. 5 tahun 2014 tentang

Unsur Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dankepala desa atau sebutan lain lurah ;2. Menggunakan kewenangan, program, kegiatan dalam waktu 6 (enam)bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai pasangancalon terpilih;3. Menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik didaerah sendiri maupun di daerah lain;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Halaman 90 dari 103 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN PreAd.1.

Unsur Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negaradan Kepala Desa atau sebutan lain Lurah ;Menimbang, bahwa yang berdasarkan Undangundang No 5 tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara pasal 122, Aparatur Sipil Negara yang menjadiPejabat Negara yaitu :a) Presiden dan Wakil Presiden;b) Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;Ccde) Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah)) Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;) Ketua, wakil ketua,

Gubernur dan wakil gubernur;m) Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dann) Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh UndangUndangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Negara dalamperkara aquo Walikota yang dalam hal ini adalah Walikota Parepare ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkapdipersidangan dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum adalah TerdakwaDr. H. Muhammad Taufan Pawe, S.H.,M.H.

Hukum Pemohon sampai saat ini mengakumasih aktif sebagai PNS di BAPERMAS PP PA KB KABUPATEN CILACAP danmasih menjalankan profesinya sebagai PNS serta masih terima gaji sebagaiMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan Kuasa HukumPemohon untuk bersikap Profesional, karena berdasarkan pasal 3 ayat (1)huruf 3 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa untukdapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi pernyaratan yang salahsatunya tidak berstatus sebagai Pegawai negeri Sipil atau Pejabat

Negara,namun Kuasa Hukum tetap bermohon untuk dapat diterima beracara danRAGLANUIKAN PST Keay sseenseennemce sss nmr nemmemenneernnemeeR RMR RnRRRS ERE RH RSS RMMRMenimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka ditunjukhalhal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yanguntuk seperlunya harus dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagianyang tak terpisalhikan atas PULUSAN INI ~~~===nnn nen nnn annemMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagalinana

Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara dan kepala desa atausebutan lain/lurah;2. Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkanatau merugikan salah satu calon selama masa kampanye;Ad. 1.

Setiap OrangMenimbang, bahwa dalam Undangundang No. 10 tahun 2016 tidakmenguraikan apa yang dimaksud dengan pejabat negara maupun pejabat aparatur sipilnegara, akan tetapi dalam Undangundang No. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipilnegara disebutkan pengertian aparatur sipil negara (ASN) adalah profesi bagi pegawainegeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja padainstansi pemerintah, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, diserahi tugas dalamsuatu jabatan pemerintahan

Nomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor 1 tahun 2014 tentangPemilihan Gubernur, Bupati dan Walikotamenjadi undangundangtidak dipaparkan apayang dimaksud dengan membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkanatau merugikan salah satu calon selama masa kampanye, akan tetapi apabiladihubungkan dengan unsur kesatu dalam dakwaan Penuntut Umum, maka dapatdimaknai jika kalimat dalam unsur kedua tersebut adalah berupa tindakan maupunkeputusan dari seorang pejabat

negara, pejabat aparatur sipil negara dan kepala desaatau sebutan lain/lurah yang pada akhirnya bersifat menguntungkan atau merugikansalah satu calon selama masa kampanye ;Menimbang, bahwa sebagaimana telah diurai dalam fakta dipersidangan diatas,pada pokoknya Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dugaan postingan tulisanpada grup chating Line yang bernama Grup Bajeng Barat yang dianggap telahmenguntungkan salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur SulawesiSelatan pada pemilihan gubernur

Tindakantersebut sebagai bentuk kesemenamenaan dan kesewenangwenangan dari Terdakwa kepada seorang isteri.Bahwa tindakan Terdakwa begitu mudah menceraikanSaksi1 dengan menggunakan syariat islam dijadikan sebagaialat mempermudah melakukan perceraian yang dilakukansecara sepihak untuk kepentingan pribadi Terdakwa padahalmenurut agama islam untuk bisa perceraian harus ada alasandan dasar yang kuat serta pertimbangan yang bisadipertanggungjawabkan dan itu harus dilakukan dihadapanpejabat agama dan dihadapan pejabat

negara yang berwenang(pengadilan agama).Bahwa dengan cara menceraikan yang demikian ituTerdakwa menganggap seakan dibenarkan dan dibolehkanuntuk tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batinkepada Saksi1 dan beranggapan bisa menggugurkankewajiban hukum bagi terhadap Saksi1 karena Terdakwamerasa telah menceraikan Saksi1, yaitu. kewajiban tidakmemberikan perhatian berupa kasih sayang layaknya hubungansuami isteri maupun hak perlindungan, pengayoman,penghidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada

PMT.III/BDG/AD/V/20 17Menimbangdengan Saksi1 diantaranya harus ada ijin tertulis dari satuan(Ankum) dan harus dilakukan di hadapan pejabat agama danpejabat negara yang berwenang tetapi yang dilakukan olehTerdakwa pada saat menceraikan Saksi1 justeru sebaliknyayaitu hanya tindakan sepihak dari Terdakwa yang denganbegitu mudah Terdakwa menyatakan cerai terhadap Saksi1tanpa ada alasan dan dasar yang kuat serta pertimbangan yangbisa dipertanggungjawabkan yang dilakukan tidak di hadapanpejabat agama dan pejabat

negara yang berwenang(pengadilan agama).

Terdakwa Il yang bersamasama telahbersekongkol yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotikaHalaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2021/PT PTKGolongan jenis Metamfetamin sebanyak 1 (satu) paket plastik bening berklipberisikan shabu dengan total netto + 0,16 g (nol Koma satu enam gram) tersebuttanpa izin dan tanpa rekomendasi dari Menteri Kesehatan RI, Kepala BadanPengawasan Obat dan Makanan RI ataupun Pejabat

Negara yang berwenangmengeluarkannya serta Para Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatanmaupun pengembangan ilmu pengetahuan;Perbuatan Para Terdakwa itu sebagaimana diatur sesuai Pasal 114 Ayat(1) Jo.

jenis shabu;Berat Bruto : 0,39 g (nol koma tiga sembilan gram);Berat Netto : 0,16 g (nol koma satu enam gram);Perbuatan Terdakwa dan Terdakwa Il yang bersamasama telahbersekongkol memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotikaGolongan jenis Metamfetamin sebanyak 1 (satu) paket plastik bening berklipberisikan shabu dengan total netto + 0,16 g (nol Koma satu enam gram) tersebuttanpa izin dan tanpa rekomendasi dari Menteri Kesehatan RI, Kepala BadanPengawasan Obat dan Makanan RI ataupun Pejabat

Negara yang berwenangmengeluarkannya serta Para Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatanmaupun pengembangan ilmu pengetahuan;Perbuatan Para Terdakwa itu sebagaimana diatur sesuai Pasal 112 Ayat(1) Jo.

Belum Sekolah menjadi 04 Januari 1996 dan Pendidikan SLTA (Sederajat)serta penegasan bahwa khususnya tahun dan pendidikan Pemohon yang benar dan salahadalah 04 Januari 1996 dan Pendidikan SLTA (Sederajat), hal ini menurut Hukum tidakbisa dikabulkan dikarenakan Permohonan Pemohon agar diubah Tahun lahir maupunketerangan Pendidikan dalam Kart Keluarga atas nama Kepala Keluarga NURUATIHALAWA merupakan dokumen Negara, maka yang boleh mengubah data dalam KartuKeluarga (Dokumen Negara) harus dilakukan Pejabat

Negara yang berwenang untuk ituiatu.

Hal ini sesungguhnya telah biasa dalam praktekrekruitmen Pejabat Negara, dimana praktek seperti ini sering terjadidalam Proses Seleksi Calon Hakim Agung oleh Komisi Yudisial;Bahwa telah menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa sejaklahirnya UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia lumpernah an Komisioner Komnas HAM RImencapai jumlah 35 (tiga puluh lima) orang. bahkan KomisionerKomnas HAM Periode 200720012 jumlah Anggota Komisionerhanya berjumlah 11 (sebelas orang) termasuk PENGGUGAT

PN.JKT.PST Tgl. 2 Oktober 2012dalam menyelenggarakan urusan KOMNAS HAM yang diperoleh ataspenetapan sidang Paripurna Komnas Ham, yang dibiayai dari dana APBN,dan diberi tugas dan wewenang oleh Komnas HAM sesuai Peraturan KomisiNasional Hak Asasi Manusia tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak AzasiManusia untuk memilin dan menetapkan Calon Anggota Komnas HAM gunaselanjutnya dilaporkan dan diserahkan ke sidang Paripurna Komnas HAM ; Menimbang, bahwa kedudukan Ketua dan Sekjen Komnas HAM adalahsebagai Pejabat

negara karena Komnas HAM adalah Lembaga Mandiri yangkedudukannya setingkat dengan lembaga Negara Lainnya sebagaimana diaturdalam pasal 1 Peraturan Komnas HAM tentang Tata Tertib Komnas HAMNo.11/KOMNAS HAM/IV/2008 jo UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dengandemikian Ketua Komnas HAM dan Sekjen Komnas HAM adalah penyelenggaranegara yang mempunyai tugas dan wewenang yang diperoleh secara atribusi(karena undangundang) yang dibiayai dari dana APBN dan berwenangmenerbitkan Surat Keputusan(Beschikking)

perorangan atau individutErtENtU 5n non nnn nnn nnn nnn nnn ncn nnn nnn cnn ncn ncn ne nen nnn nnnMenimbang, bahwa Tergugat VIII dan Turut Tergugat sebagai PejabatNegara pada lembaga yang menyelenggarakan fungsi urusan atau administrasipemerintahan, maka perbuatan melawan hukum yang didalilkan olehPenggugat bukanlah merupakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukanoleh orang perseorangan ( onrechtsmatigedaad ) melainkan merupakanperbuatan melanggar hukum (PMH) yang diduga dilakukan oleh Komnas HAMatau Pejabat

Negara pada suatu lembaga mandiri yang kedudukannyasetingkat dengan lembaga negara lainnya dalam mengambil kebijakan publikdan berdampak pula terhadap publik ;Halaman 39 dari 40 halaman Putusan No. 297/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST Tgl. 2 Oktober 2012Menimbang, bahwa karena perbuatan melawan hukum gugatanPenggugat adalah perbuatan melawan hukum oleh Pejabat Negara atau Badanpublik yang menyangkut kebijakan publik maka objek perkara ini tidaklahtermasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri; Menimbang, bahwa