Lainlain (biaya pengiriman surat delegasi) :Rp. 17.550,4. Meterai :Rp. 6.000.5. Redaksi :Rp. 5.000,Jumlah : Rp. 305.550,(Tiga ratus lima ribu lima ratus lima puluh rupiah)

Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar biayaperkara;SUBSIDAIREAtau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnyabagi PENGGUGAT:Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untukPenggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan dan Tergugat IItelah datang menghadap kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidakdatang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,meskipun berdasarkan relaas panggilan delegasi

tanggal 2 Maret 2020, relaaspanggilan delegasi tanggal 2 April 2020, relaas panggilan delegasi tanggal 18 Mei2020, dan relaas panggilan delegasi tanggal 24 Agustus 2020 telah dipanggildengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkanoleh sesuatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantaraPenggugat dan Tergugat II melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PermaNomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjukChristo

Delegasi pemberitahuan dan penyerahan kontra memori kasasi kepada KuasaPemohon kasasi tanggal 20 November 202011. Salinan resmi putusan Pengadilan Hubungan Industrial Semarang Nomor. 2/Pdt.SusPHI/2020/PN.Smg, tanggal 8 Oktober 2020.12.

VINSENSIUS PEDOR GOBANG ke rumah Tergugat di Lagokaguruntuk membicarakan lebih lanjut rencana pernikahan Penggugat dan Tergugatyang telah disepakti;Bahwa, dalam pembicaraan antara ke4 utusan keluarga Penggugat danTergugat, kedua belah pihak tetap komitmen dengan kesepakatan awal, yaitubahwa PERNIKAHAN DILANGSUNGKAN pada bulan JULI 2018, didahuluidengan TATAP MUKA KELUARGA kedua belah pihak pada tanggal 10 MEI2018 bertempat di rumah orangtua Penggugat;Bahwa, hari Selasa, 08 Mei 2018, 3 (tiga) orang delegasi

Ataskeberatan tersebut, delegasi keluarga Tergugat pamit pulang dan berjanji akankonfirmasi kembali dengan Tergugat dan keluarga besarnya;Putusan Nomor 8/Pat.G/2019/PN Mme, Hal.5 dari 72 hal.17.18.19.20.Bahwa, hari Kamis, 10 Mei 2018, Penggugat bersama keluarga besar menunggukedatangan Tergugat bersama keluarganya, akan tetapi hingga soreh hari Tergugatbersama keluarga tidak kunjung datang, karena itu sekitar pukul 17.00 Wita keluargabesar Penggugat mengantar Penggugat ke rumah Tergugat didampingi

Bahwa benar pada hari Selasa, 08 Mei 2018, 3 (tiga) orag delegasi dari keluargaTergugat datang di rumah orang tua Penggugat meminta Tatap Muka Keluargayang telah disepakati tanggal 10 Mei 2018 di rumah orang tua Penggugat diManunai dialinkan ke rumah Tergugat di Lagokagur, akan tetapi keluargaPenggugat berkeberatan dan meminta Tatap Muka Keluarga sesuai kesepatanawal, apalagi waktu tinggal 2 (dua) hari saja dimana keluarga Penggugat sudahmempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk acara dimaksud

Ataskeberatan tersebut, delegasi keluarga Tergugat pamit pulang dan berjanji akankonfirmasi kembali dengan Tergugat dan keluarga besarnya, akan tetapi 3 (tiga)orang delegasi tersebut bukan dari keluarga Tergugat melainkan dari Tergugatsendiri serta tidak pernah ada kesepakatan tatap muka pada tanggal 10 Mei2018 di rumah orang tua Penggugat. Dalil ini adalah dalil Penggugat yangterkesan mengadaada sehingga haruslah ditolak;18.

Bahwa dari keluarga Penggugat ada delegasi namun namanya Saksi tidaktahu;Putusan Nomor 8/Pat.G/2019/PN Mme, Hal.49 dari 72 hal.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi; Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmembayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga hariini dihitung sebesar Rp699.000,00 (enam ratus sembilan puluhsembilan ribu rupiah);Penetapan Eksekusi Bertentangan Dengan Ketentuan Hukum;3.Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014, Panitera/ Sekretaris PengadilanNegeri Bengkalis selaku delegasi Pengadilan Negeri Pekanbarumelakukan Sita Eksekusi terhadap lahan perkebunan sawit Pembantahberdasarkan Penetapan Ketua

luasan lahan dicantumkan berbeda seluas 1.299 ha;Sehingga Penetapan Sita Eksekusi atas lahan kebun kelapa sawit yangmerupakan Hak Keperdataan Pembantah berdasarkan Sertifikat Hak GunaUsaha Nomor 16, bertentangan dengan asasasas eksekusi, oleh karenaitu Penetapan Sita Eksekusi cacat hukum dan/atau tidak sah menuruthukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;Pelaksanaan Sita Eksekusi Gagal Karena Dilakukan Jauh Di Luar ObjekEksekusi;2:Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014, Pengadilan Negeri Bengkalisselaku delegasi

pihak ketiga (Pasal 1917 BW), artinya Pembantah bukanlahpihak ketiga atau perlawanan pihak ketiga/derden verzet) melainkan bahwaPembantah adalah Para Pihak dalam perkara ini sehingga Pembantah tidakmempunyai hak dan kapasitas, maka dengan demikian Bantahan yangdiajukan oleh Pembantah haruslah dinyatakan ditolak;Ekesepsi Obscuur Libel;Bahwa Pembantah dalam Bantahannya mengajukan Bantahan(Perlawanan/ Verzet) atas Sita Eksekusi yang telah dilakukan oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru delegasi

Maka Perlawanan/Verzet yangdiajukan Pambantah atas Sita Eksekusi yang telah dilakukan oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru delegasi Panitera/SekretarisPengadilan Negeri Bengkalis hanya dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga(Pasal 379 Rv) yang disebut Perlawanan Pihak Ketiga (derden verzet),sehingga dengan demikian Bantahan yang diajukan Pembantah tidak jelasdan tidak tertentu (eenduidelijke en bepaalde conclusie) yangmengakibatkan Bantahan tidak sah dan oleh sebab itu maka BantahanPembantahan

Pasal 128 ayat (7) dan ayat (8) UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017tentang Pemilihan Umum tidak memberikan atribusi, delegasi, ataupunmandat kepada Bawaslu RI untuk menerbitkan Peraturan Bawaslutentang persyaratan calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, ataupuntentang tahapan kegiatan tim seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota, sertatidak memberikan wewenang kepada Bawaslu Provinsi untuk melakukansendiri seleksi terhadap calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Kabupaten/Kota berdasarkanUndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 tentang PenyelenggaraPemilinan Umum tidak mengikuti tes tertulis dan tes wawancarayang dilakukan oleh Tim Seleksi;Ayat (4):Bagi Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud dalamayat (3) dilakukan evaluasi melalui uji kelayakan dan kepatutan yangdilakukan oleh Bawaslu Provinsi;Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) yang dimuat dalam Pasal Angka 7Perbawaslu RI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atasPerbawaslu RI Nomor 19 Tahun 2017 tanpa delegasi

Putusan Nomor 18 P/HUM/201810.11,menimbulkan ketidakobyektifan, ketidaksetaraan, diskriminasi, danketidakadilan bagi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yangsaat ini tidak menjabat sebagai anggota Panwaslu Kabupaten/Kota;UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umumtidak memberikan wewenang atribusi, delegasi, ataupun mandatkepada Bawaslu RI untuk menambah atau mengurangi persyaratancalon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan tidak memberikanwewenang untuk mengurangi atau menambah tahapan

Peraturan Bawaslu RI telah mengandung materi muatanyang berada diluar delegasi wewenang yang diberikan olehUndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;Pasal 128 ayat (7) dan (8) UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017tentang Pemilihan Umum tidak memberikan delegasi wewenangkepada Bawaslu RI untuk menerbitkan Peraturan Bawaslu tentangpersyaratan dalam melakukan seleksi calon anggota BawasluKabupaten/Kota, ataupun tentang tahapan kegiatan tim seleksiBawaslu Kabupaten Kota, serta tidak memberikan

Padahaldahulu dalam sistem seleksi Panwaslu Kabupaten/Kota menurutUndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 tentang PenyelenggaraPemilu tidak ada ketentuan tentang tes psikologi;Pasal 128 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tidakmemberikan delegasi wewenang kepada Bawaslu RI untukmembuat Peraturan Bawaslu tentang tahapan kegiatan timseleksi. Bawaslu RI hanya diberi wewenang untuk membuatHalaman 27 dari 37 halaman.

diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebuttelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 13Maret 2006 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawabanyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Semarang pada tanggal 20Maret 2006;Menimbang, bahwa terlebin dahulu akan dipertimbangkan apakahterhadap putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara sengketa Pilkada sebagaipenerima delegasi

penyelenggaraanperadilan apabila terdapat halhal yang belum cukup diatur dalam UndangUndang ini.. berdasarkan pasal 6 PERMA No.02 tahun 2005 hukum acara yang berlakudalam memeriksa dan mengadili sengketa Pilkada adalah hukum acaraperdata yang berlaku (untuk Jawa Madura adalah hukum HIR dan untuk luarJawa Madura adalah Rbg), kecuali yang secara tegas diatur dalam Peraturantersebut, dan dalam Peraturan tersebut tidak diatur upaya hukum terhadapputusan Mahkamah Agung ataupun putusan Pengadilan Tinggi sebagaipenerima delegasi

2020 yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan yang menyatakan bahwapada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020,Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding , II semula PenggugatI, Il tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah kepada Terbanding semulaTergugat sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2/Pdt.G/2020/PNMrh yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 juli 2020 atasperintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut guna memenuhi permintaan delegasi

melalui Kuasanya tertanggal 24 Juli 2020 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 24 Juli 2020 danSalinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepadaTerbanding semula Tergugat, pada tanggal 29 Juli 2020 sesuai Relaas Pemberitahuanpenyerahan Memori Banding Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Mrh kepada Kuasa Terbandingsemula Tergugat, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, atas perintahKetua Pengadilan Negeri tersebut guna memenuhi permintaan delegasi

Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal3 September 2020 ;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke PengadilanTinggi, Kepada para pihak telah diberi Kesempatan untuk memeriksa dan mempelajariberkas perkara (inzage) sesuai Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas PerkaraBanding (inzage) Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Mrh., masing masing tertanggal 28 Juli2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, atasperintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut guna memenuhi permintaan delegasi

Jo No.123/Srt.Pdt.Bdg/2017/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Jakarta Barat (delegasi), yang menerangkan bahwa padatanggal 20 April 2018 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;Relaas pemberitahuan banding Nomor 176/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst.

DKI(delegasi), yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Maret 2018, kepadapihak Terbanding semula Tergugat dan Terbanding II semula Tergugat Il,masingmasing melalui kuasa hukumnya telah diberitahukan dan diserahkanmemori banding tersebut;Surat penyerahan memori banding Nomor : 176/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst.Jo Nomor 123/Srt.Pdt.Bdg/2017/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat (delegasi), yang menerangkanbahwa pada tanggal 20 April 2018, kepada pihak Turut Terbanding

Jo No. 176/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst.yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan(delegasi), yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 April 2018, kepadapihak Pembanding semula Penggugat, melalui kuasa hukumnya telahdiberitahukan dan diserahkan kontra memori banding tersebut;. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage) Nomor123/Srt.Pdt.Bdg/2017/PN.Jkt.Pst.

Jo Nomor 176/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst.yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan(delegasi), yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2018,kepada pihak Pembanding semula Penggugat, melalui kuasa hukumnyatelah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;Relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage) Nomor123/Srt.Pdt.Bdg/2017/PN.Jkt.Pst.

Jo Nomor 123/Srt.Pdt.Bdg/2017/PN.Jkt.Pst.yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat(delegasi), yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 April 2018, kepadapihak Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberitahukan untukmempelajari berkas perkara tersebut;Relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage) Nomor176/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst.

Banjar XIIUJUNG TANJUNGEmail : pn.rohil@gmail.comEmail Delegasi : delegasi.pnrokanhilir@gmail.com PETIKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGANNomor /Pid.C/2020/PN RhlDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkaraperkara pidanadiperiksa secara cepat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalamperkara Terdakwa :Nama lengkap . LUALOIMEMT?

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telahmenyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisaupada tanggal 10 Desember 2018, sebagaimana ternyata dari akta permintaanbanding Nomor 1/Akta.Pid/2018/PN Pps dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Terdakwa melalui delegasi Pengadilan Negeri KualaKapuas dengan surat tanggal 11 Desember 2018;Menimbang, bahwa sehubungan

dengan pernyataan banding tersebut,Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 13 Desember2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan NegeriPulang Pisau keliru karena terlalu ringan, tidak memberikan efek jera bagipelaku dan memori tersebut telah diserahkan dikepaniteraan Pengadilan NegeriPulang Pisau pada tanggal 13 Desember 2018;Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum telah disampaikankepada Terdakwa melalui delegasi Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dengansurat

PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIRJalan Lintas Riau Sumut KM. 167 Banjar XIIUJUNG TANJUNGEmail: px.rohil@gmail.comEmail Delegasi: delegasi.pnrokanhilir@gmail.com PETIKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGANNOMOR 49 /Pid.C/2021/PN RhiDEM!

ADRIAN ISHAK NAMA ASLI ALFIAN GINSU & RAHMAN NAMA ASLI DELLA AHMAD;

11) 1 (Satu) Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Loan Nomor R. 04/KC-XII/ADK/02/2019 Tanggal 18 Februari 2019 a.n SUGENG YATMONO;

12) 1 (Satu) Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor: R.143/KC-XII/ADK/01/2020 Tanggal 02 Januari 2020 a.n HARLEY MOHAMAD;

13) 1 (Satu) Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Non Performing Loan Nomor R. 05/KC-XII

RAUF Tanggal 02 Maret 2020;

19) 1 (Satu) Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Loan Nomor R. 22/KC-XII/ADK/01/2020 Tanggal 16 Januari 2020 a.n RAFLIN KUNU;

20) 1 (Satu) Surat Keputusan Nokep: S.19.e/KW-XII/HCP/01/2020 Tentang Rotasi Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Ketua Pengadifan Agamadi Seluruh IndonesiaSURAT EDARANNomor : 01 Tahun 2010TentangPermintaan Bantuan Eksekusi.Untuk adanya sinkronisasi antara hasil Rakernas tahun 26089 di Palembangdengan Pedoman yang dirumuskan dalam Buku II Edisi 2007 terbitan 2009 tentangpermintaan bantuan eksekusi putusan perkara perdata atau yang lazim disebuteksekusi delegasi sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (2) s/d ayat (7) HIR atauPasal 206 ayat (2) s/d ayat (7) RBg, Mahkamah Agung memandang perlu memberikanpetunjukpetunjuk

PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIRJalan Lintas Riau Sumut KM. 167 Banjar XIIUJUNG TANJUNGEmail: pn.rohil@gmail.comEmail Delegasi: delegasi.pnrokanhilir@gmail.com PETIKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGANNOMOR A /Pid.C/2021/PN RhiDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkaraperkara pidana diperiksasecara cepat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :Namatengkap NE MN a usssenssesssessnessneensecsssnseeTempatiahir = LTARUTUN

Gpr hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021 yangdibuat oleh GITA PERMANA SANTOSO Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Malang, berdasarkan Surat Delegasi Ketua Pengadilan NegeriHalaman 32 dari 40 Putusan Nomor 111/PDT/2021/PT. SBY10.11.12.Kabupaten Kediri, telah memberitahukan dan menyerahkan kepadaKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)MALANG, beralamat di Jl. S.

Gpr pada hari Rabu,tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat oleh SUKARTI RATNA PURI,Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Kediri, sebagai delegasi dariPengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah menyerahkan Kontra MemoriBanding dari Terbanding II kepada PT. Permodalan Nasional Madani(Persero) sebagai Terbanding dahulu Tergugat ;RELAAS PEMBERITAHUAN PENYERAHAN KONTRA MEMORIBANDING Perkara Nomor: 90/Pdt.G/2020/PN.

Gpr pada hari Rabu,tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat oleh SUKARTI RATNA PURI,Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Kediri, sebagai delegasi dariPengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah menyerahkan Kontra MemoriBanding dari Terbanding Il kepada KANTOR BADAN PERTANAHANNASIONAL (BPN) KOTA KEDIRI, beralamat di Mojoroto, KecamatanMojoroto, Kota Kediri, sebagai Turut Terbanding, dahulu Turut Tergugat ;RELAAS PEMBERITAHUAN UNTUK MEMPELAJARI BERKASPERKARA (INZAGE) Nomor: 90/Pdt.G/2020/PN.

Gpr yang dibuat hari Rabu, tanggal 22 Desember2020 oleh SUKARTI RATNA PURI, Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriKota Kediri, sebagai delegasi dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri,yang memberitahukan kepada PT. PERMODALAN NASIONAL MADANIHalaman 34 dari 40 Putusan Nomor 111/PDT/2021/PT. SBY17.18.

Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Malang, guna memenuhi Surat delegasi dari KetuaPengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah memberitahukan kepadaKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)MALANG, beralamat di Jl. S.

DALAM REKONVENSI.Menolak gugatan para Penggugat/rekonvensi untuk seluruhnya.Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Nomor:03/Pdt.G/2015/ PN.AdI yang menerangkan bahwa pada hari Kamistanggal 10 Desember 2015 Jurusita Pengganti delegasi pada PengadilanNegeri Kendari telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum ParaTerbanding semula Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II tentang isiputusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 02 Desember 2015 Nomor :03/Pdt.G/2015/PN.AdI ;Membaca Akta pernyataan permohonan banding

Putusan No. 46/PDT/2015/PT.KDIPara Penggugat sesuai dengan dengan Relas Pemberitahuan danPenyerahan memori banding tanggal 28 Desember 2015 ;Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas PerkaraNomor: 03/Pdt.G/2015/PN.Adl masing masing tertanggal 05 Januari 2016yang dibuat oleh Jurusita Pengganti delegasi pada Pengadilan NegeriAndoolo yang menerangkan bahwa kepada para pihak yang bersengketatelah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di KepaniteraanPengadilan Negeri Andoolo dalam tenggang waktu

Oleh karenaitu jika suatu Lembaga atau Pejabat publik tertentu (staat organ, publicoffice, public oficial) hendak mengatur, mengurangi hak, dan ataumembebankan sesuatu kewajiban tertentu kepada subyek hukumwarga negara dalam lalu lintas hukum, maka satusatunya bentukhukum yang diperbolehkan untuk mengatur hal itu adalah dalam bentukundangundang, atau dengan kata lain bahwa bentuk peraturan yangbersifat mengikat hanya diperkenankan apabila peraturan itu secaraeksplisit mendapatkan delegasi kKewenangan

Adanya perintah yang tegas mengenai subjek lembaga pelaksanayang diberi delegasi Kewenangan, dan bentuk peraturan pelaksanauntuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan;b. Adanya perintah yang tegas mengenai bentuk peraturan pelaksanauntuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan; atauc.

Adanya Perintah yang tegas mengenai pendelegasian kewenangandari UndangUndang atau Lembaga pembentuk undangundangKepada Lembaga penerima delegasi kewenangan, tanpapenyebutan bentuk peraturan yang mendapat delegasi, dengandemikian jelas bahwa Lembaga pelaksana undangundang, barudapat memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu peraturan yangmengikat umum jika oleh Undangundang sebagi primary legislationmemang memerintahkan atau memberi kewenangan untuk itu.

OLehkarena itu syarat utama pendelegasian kewenangan pengaturan ituadalah harus ada perintah atau pendelegasian yang resmi dariundangundang;Bahwa keabsahan proses pembentukan peraturan perundangundangan dibawah undangundang haruslah didasarkan ataslegislative delegation of rule making power dari pembentuk undangundang kepada penerima delegation of rule making power ataupenerima delegasi untuk membuat peraturan perundangundangandibawahnya (KPU RI/ TERMOHON);Bahwa Kewenangan yang sudah didelegasikan

kepada Lembaga lainitu tidak dapat lagi ditarik kembali oleh Lembaga pemberi delegasi,mengingat delegasi adalah merupakan pemberian, pelimpahan, ataupengalihan kewenangan oleh suatu organ pemerintahan kepada pihaklain untuk mengambil keputusan atas tanggung jawab sendiri;Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk mengadiliperkara pengujian dan pengujian legalitas dari:Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) RI Nomor 9 Tahun 2015tentang Pencalonan Pemilihnan Gubernur dan Wakil Gubernur,

seperti yang diuraikandalam Sertipikat Hak Milik Nomor 465/Kel.Keputin Kota Surabaya,Gambar Situasi tanggal 771995 Nomor 7525/1995, tertulis atas namaPemegang Haknya Diah Siti Aisyah Amrina Rosada diterbitkan tanggal22 Agustus 1995, dikenal atau terletak di Kelurahan Keputih, KecamatanSukolilo, Kota Surabaya, dan berikut dengan delegasi sita atas objeksita yang berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, berupa:b. Sebidang tanah tambak seluas + 30.000 m?

Nomor 1209 K/Pdt/2013Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dan Sita Delegasi olehPengadilan Negeri Sidoarjo, terhadap:b. Sebidang tanah tambak seluas + 30.000 m* Petok D Nomor 953 atasnama Mistini Persil TN klas IV, seperti yang diuraikan dalam DaftarKeterangan Objek Dan Subjek Untuk Ketetapan Pajak Bumi DanBangunan Bidang Persawahan/Perladangan dan Perumahan denganbatasbatas: Sebelah Utara : Curah / Aliran tambak; Sebelah Timur : Curah / Aliran tambak; Sebelah Selatan : Tanah tambak H.

Nomor 1209 K/Pdt/2013Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya dan Sita Delegasi oleh PengadilanNegeri Sidoarjo, terhadap:b. Sebidang tanah tambak seluas + 30.000 m?

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan olehPengadilan Negeri Surabaya dari sita delegasi Pengadilan Negeri Sidoarjoterhadap:a.

Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwapada tanggal 08 Februari 2018, kepada pihak Terbanding semulaPenggugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;Relaas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Semarang (delegasi), yang menerangkan bahwa padatanggal 06 Maret 2018, kepada pihak Turut Terbanding semula Tergugat Il,telah diberitahukan adanya permohonan banding

Jo Nomor 414/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh JurusitaPengadilan Negeri Semarang (delegasi), yang menerangkan bahwa padatanggal 03 April 2018, kepada pihak Turut Terbanding semula Tergugat Il,telah diserahkan memori banding tersebut akan tetapi tidak bertemu yangbersangkutan sehingga diteruskan ke Kelurahan setempat;.

Nomor 414/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst.yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan(delegasi), yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Mei 2018, kepadaHalaman 20 Putusan No. 348/PDT/2018/PT. DKIpihak Pembanding semula Tergugat , melalui kuasa hukumnya telahdiberitahukan dan diserahkan kontra memori banding tersebut;. Surat pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage) Nomor003/Srt.Pdt.Bdg/2018/PN.Jkt.Pst. Jo.

Nomor 414/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst.yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan(delegasi) kepada Pembanding semula Tergugat , yang menerangkanbahwa pada tanggal 21 Februari 2018 kepada pihak Pembanding semulaTergugat melalui kKuasa hukumnya telah diberitahukan untuk mempelajariberkas perkara tersebut;Relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage) Nomor003/Srt.Pdt.Bdg/2018/PN.Jkt.Pst. Jo.

Jo Nomor 414/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst.yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang (delegasi) kepadaTurut Terbanding semula Tergugat Il, yang menerangkan bahwa padatanggal 06 Maret 2018 kepada pihak Turut Terbanding semula Tergugat Iltelah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut akan tetapitidak bertemu yang bersangkutan sehingga diteruskan ke Kelurahansetempat;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor414/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst. yang