Ditemukan 1401 data
Urut Berdasarkan
Putus : 18-01-2012 — Upload : 26-03-2013
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 6/Pdt.G/2011/PN.PWK Tanggal 18 Januari 2012 — 1. H. Zaenal Mutaqin
2. Heru Rahmat, Amd
MELAWAN
1. Pemerintah Kabupaten Purwakarta, cq. Bupati Purwakarta
2. PT. SURYA HANDA PERKASA
91 — 51
91 — 51
berlaku dan berdasarkanPenjelasan Pasal 1 angka 1 UndangUndang nomor 5 tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan jika yangdimaksud dengan urusan pemerintahan adalah kegiatan yangbersifat eksekutif;Menimbang bahwa Bupati atau Kepala daerah didalammelaksanakan kegiatankegiatan yang terkait dengan pelaksanaanpemerintahan terkadang melahirkan suatu Keputusankeputusanyang merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara (hukumPublik) dan tindakan hukum perdata (Privat);Menimbang bahwa Philipus M Hadjon
(Philipus M Hadjon, PengantarHukum administrasi Indonesia, Gadjah Mada UniversityPress, Yogyakarta, 1997, halaman 139140);Menimbang bahwa lebih lanjut Philipus M Hadjon menyatakandengan perbedaan tersebut, tanggung gugat sehubungan dengansSuatu perbuatan hukum publik adalah pada Pejabat (ambtsdrager),sedangkan tanggung gugat sehubungan suatu perbuatan hukumprivat yang dilakukan pemerintah adalah badan hukum publik,sehingga gugatan sengketa dalam Tata Usaha Negara ditujukankepada Pejabat yang membuat
Putus : 15-12-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1901 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 15 Desember 2011 — Ir. RIZA INDRA RIADI bin DARWIS
SUDIONO
31 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon, SH adalah berdasarkan Pasal 21ayat (3), (4), (5) UndangUndang No.1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara sebagai berikut Pasal 21 UndangUndang No.1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara ayat :(3). Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uangpersediaan yang dikelolanya setelah :a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan olehPengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ;b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalamperintah pembayaran ;c.
Register : 03-04-2017 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 03-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 P/HUM/2017 Tanggal 3 Agustus 2017 — YAYASAN TRANSPARANSI SUMBER DAYA EKSTRAKTIF, DKK VS MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI;
131 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
131 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon (dalam Pengantar HukumAdministrasi Indonesia, 2005), mengatakan bahwa setiap tindakanpemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yangsah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi,delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskanmelalui pembagian kekuasaan negara oleh undangundang dasar,sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenanganyang berasal dari pelimpahan.
Register : 27-11-2017 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 10-04-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 159/PDT/2017/PT.KPG Tanggal 22 Maret 2018 — -. Drs. DAVID HENTJIE JUSTINUS WELKIS vs -. AREND MARKUS MICHAEL NALLE, dkk
78 — 21
78 — 21
yangbelum dibagi, namun dibantah oleh Turut Terbanding V/Tergugat dengan dalilbantahan bahwa tanah sawah ini adalah tanah warisan yang sudah dibagi yangmerupakan bagian dari Turut Terbanding VTergugat ; yang mana untukkepentingan dalil gugatan terkait dengan obyek tanah sawah ini, ParaTerbanding/Para Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi yaitu : Bukti Surat P. 6 a berupa Sertifikat hak Milik No. 3, tertanggal 15 Oktober1977 yang masih tercantum atas nama Henderina Heloana; Saksi Hetty Hadjon
telah menetapkanTergugat sebagai curator/oengampu dari Rudi Arnol Thobias Nalle;Menimbang, bahwa selain dalil gugatan Penggugat intervensi tersebutdiakui oleh Turut Terbanding V/Tergugat didukung dengan bukti surat PT. yang sama dengan T s/d Ill 2 berupa Akta Perdamaian yang telahberkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa selain itu dalil gugatan Penggugat intervensi tersebutdiatas juga didukung oleh keterangan saksisaksi yang diajukan oleh ParaTerbanding/Para Penggugat yang terdiri dari saksi Hetty Hadjon
Saksi Hetty Hadjon Manoe : Bahwa tanah sengketa adalah sebagian dari tanah milik MarkusHeloana dan Hana Heloana Loak (yaitu ayah dan ibu dariHenderina Nalle Heloana dan Mariana Welkis Heloana) yang manasebagian diberikan kepada Mariana Heloana / Mariana WelkisHeloana (sebelah barat), sedangkan tanah sengketa diberikankepada Henderina Heloana / Henderina Nalle Heloana (sebelahtimur);b. Saksi Ameli M.
Register : 19-01-2017 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 PK/TUN/2017 Tanggal 16 Maret 2017 — BUPATI KOTABARU VS I. PT. WALET LINDUNG LESTARI (PT. WALLESTA)., II. ONIY;
58 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon sahnya suatu Ketetapan/KeputusanPejabat Tata Usaha Negara adalah didasarkan adanya kewenangan olehPejabat Tata Usaha Negara tersebut dan tidak ada cacat yuridis terhadapKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, cacat yuridis tersebutterjadi karena adanya tindakan (cacat kehendak) berupa dwang, dwallingatau bedrog, di mana salah satu hal yang dapat membatalkan suatuperizinan adalah adanya tipu muslihat (bedrog), Termohon PeninjauanKembali terbukti telah melakukan tindakan tipu muslihat
Register : 18-05-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 112/G/2016/PTUN.JKT Tanggal 22 Nopember 2016 — MANGASI SITUMEANG, S.H., LL.M ; JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
127 — 71
127 — 71
Hadjon, S.H., dkk GadjahMada University Press, cetakan kesebelas,Yogyakarta, 2011, halaman 55 (fotokopi sesuaidengan fotokopi);Halaman 102 dari 149 halaman. Putusan Nomor : 112/G/2016/PTUN. JKT39. Bukti T 3940. Bukti T 4041. Bukti T 4142. Bukti T 4243. Bukti T 4344. Bukti T 4445.
Hadjon, S.H.
Hadjon(Guru Besar Universitas Trisakti) menjelaskan antara lain:bahwa sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 (Bukti T25)mengatur : (Ahli membaca isi Pasal 25) yakni : ayat (1)Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancamanhukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)Halaman 140 dari 149 halaman. Putusan Nomor : 112/G/2016/PTUN. JKTdan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
Hadjon maka Majelis Hakim menilai bahwasecara prosedural dan substansial telah tepat dan berdasarkanhukum langkahlangkah yang ditempuh Tergugat dalam menerbitkanobyek sengketa Bukti P1 = T1, dan Majelis Hakim menilai tidakterdapat cacat juridis dalam penerbitan obyek sengketa, dengan demikianatas gugatan Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum dan ditolakuntuk seluruhnya.
Putus : 04-01-2012 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1443 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 4 Januari 2012 — H. M. ISMAIL SYARIEF ; Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya
18 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon.
Putus : 25-05-2011 — Upload : 07-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 293 K/PID.SUS/2011 Tanggal 25 Mei 2011 — Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki ; Ir. PIET NORIMARNA, MS. ; Ir. FRANGKY HITIPEUW, M.Si. ;
51 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hukum administrasidapat dikatakan sebagai Hukum Antar" (Philupus M Hadjon,dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Introduction tothe Indonesian Administrative Law, Hal. 456) . MenurutPhilipus M Hadjon, Penerapan sanksi secara bersamasamaantara hukum administrasi dengan hukum lainnya dapat terjadiyakni kumulasi internal dan kumulasi eksternal. KumulasiEksternal merupakan penerapan sanksi administrasi secarabersamasama dengan sanksi lain seperti sanksi pidana atausanksi perdata.
Register : 08-12-2015 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 05-09-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 256/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 22 Juni 2016 — CHUCK SURYOSUMPENO, S.H., MBA ; JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
125 — 73
125 — 73
Hadjon, S.H.Menimbang, bahwa saksi Mei Abeto Harahap, S.H.M.H dipersidangan telahmemberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut :Bahwa pemeriksaan terhadap Penggugat berawal dari adanya temuan dariBPK terhadap audit keuangan di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dariPenanganan asset terpidana Hendra Rahardja;Bahwa Jaksa Agung membentuk Tim Ad Hoc gabungan yang diketuai JaksaAgung Muda Pembinaan untuk menyelesaikan Penanganan asset terpidanaHendra Rahardja;bahwa dalam inspeksi
Philipus Mandiri Hadjon, S.H., dipersidangantelah memberikan pendapat dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut : Bahwa antara saksi dan terlapor berbeda.
Philipus Mandiri Hadjon, S.H.
Register : 02-05-2013 — Putus : 05-09-2013 — Upload : 13-09-2013
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 20/G/2013/PTUN.BJM Tanggal 5 September 2013 — PT. MITRA JAYA ABADI BERSAMA vs KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN TANAH dan CV. BERKAH ANUGERAH ABADI
136 — 37
136 — 37
Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,Gajah Mada University Press, 2005, halaman 274) ;Bahwa dalam penerbitan KEPUTUSAN a quo, Tergugatterbukti tidak memasukan semua kepentingan yangrelevan kedalam pertimbangannya, hal ini terlihat dengandi berikannya kewenangan kepada CV.
Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,Gajah Mada University Press, 2005, halaman 275) ;Bahwa Keputusan TERGUGAT tidak menyebutkan alasanmengapa keputusan tersebut dikeluarkan , Penggugathanya memberikan alasan bahwa KEPUTUSAN tersebutdikeluarkan karena ada Perjanjian Kerjasama Penambangandengan CV. BAA, dan CV.
Register : 26-08-2014 — Putus : 04-02-2015 — Upload : 16-02-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 173/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 4 Februari 2015 — D E V I N O F R I D A;1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,2.DOKTER HEWAN SUBONO WIDOYOKO
66 — 36
66 — 36
Hadjon, et. al., dalam bukuyang berjudul Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Penerbit Gadjah MadaHalaman 5 dari 82 halaman Putusan Nomor : 173/G/2014/PTUNJKTPAGEUniversity Press, tahun 2005, halaman 323324 yang menyatakanBerdasarkan ketentuan pasal 55, tenggang waktu mengajukan gugatanadalah : $= === == === ===a bagi pihak yang dituju dengan sebuah KTUN (pihak II): 90 hari sejaksaat KTUN itu diterima ; b bagi pihak Ill yang berkepentingan: 90 hari sejak saat KTUN itudiumumkan , Yang menjadi masalah
Register : 27-01-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 5/G/2020/PTUN.PL Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
Dr. NISBAH, S.Sos,M.Si
Tergugat:
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO (UNTAD),
433 — 394
Dr. NISBAH, S.Sos,M.Si
Tergugat:
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO (UNTAD),
433 — 394
Hadjon, dkk., Pengantar Hukum AdministrasiIndonesia, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta, cetakan kesembilan, 2015, halaman 316, tidak setiap keputusan tata usahanegara (KTUN) dapat langsung digugat melalui peradilan tata usahanegara;Tentang hal ini dapat dicermati dalam ketentuan Pasal 48 Undang UndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dikutiplengkap sebagai berikut:(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negaradiberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan
Hadjon, dkk, Pengantar Hukum AdministrasiIndonesia, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta, cetakan kesembilan, 2015, halaman 274, asas kecermatan mengandung arti,bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengancermat.
Hadjon,dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada UniversityPress, Jogjakarta, cetakan ke sembilan, 2015, halaman 274) karenaPenggugat saat itu dalam status dosen nonaktif;Maka salah satu pertimbangan dalam Keputusan Rektor yang menjadiobjek sengketa adalah status Penggugat sebagai dosen nonaktif.Terbitnya Keputusan Rektor yang menjadi objek sengketa adalah upayaTergugat untuk kembali pada Dasar Fakta yang Teguh sebagailandasan dalam menerbitkan suatu kKeputusan tata usaha negara yangsudah
Putus : 29-04-2014 — Upload : 30-06-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 87/Pid/B/2014/PN.Sda. Tanggal 29 April 2014 — ASIKIN PURNOMO, SE.
66 — 7
66 — 7
Philipus M Hadjon, SH., dan Prof. Dr. Tatiek SriDjatmiati, SH.Ms. Penerbit Gajah Mada Univeersity Press.
Philipus M Hadjon, SH., dan Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, SH.Ms.Penerbit Gajah Mada Univeersity Press.
Register : 28-10-2015 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 21-04-2016
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 33-G-2015-PTUN-BL Tanggal 29 Februari 2016 — Penggugat : ARFANTORI
Tergugat : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
400 — 278
400 — 278
Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakanpemerintah disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yangsah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi,delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskanmelalui pembagian kekuasaan negara oleh UndangUndangDasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalahkewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian PhilipusM. Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasidan mandat.
Register : 12-02-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 13/G/2019/PTUN.MTR Tanggal 16 Juli 2019 — Penggugat:
HUSNI TAMRIN, S.P.d
Tergugat:
BUPATI LOMBOK BARAT
95 — 52
HUSNI TAMRIN, S.P.d
Tergugat:
BUPATI LOMBOK BARAT
95 — 52
Cermat sebelum Keputusan dan/atauTindakan tersebut ditetapkan dan/ atau dilakukan.Bahwa lebih lanjut terhadap unsurunsur yang terdapat dalam pengertianasas kecermatan tersebut di atas, menurut pendapat Safri Nugraha danPhilipus M Hadjon adalah sebagai berikut :a.
Asas kecermatan (carefulness)sesungguhnya mengandaikan suatu sikap bagi para pengambilkeputusan untuk senantiasa selalu bertindak hatihati, yaitu dengancara mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenapaspek dari materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian bagiwarga masyarakat.Begitupula dalam pandangan Philipus M Hadjon dkk., PengantarHukum Administrasi Negara, Gajahmada University Press, Cet.
Putus : 21-05-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 152 K/TUN/2015 Tanggal 21 Mei 2015 — BUPATI KOTABARU VS PT. WALET LINDUNG LESTARI (PT. MALLESTA) DAN ONIY
64 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon sahnya suatu Ketetapan/KeputusanPejabat Tata Usaha Negara adalah didasarkan adanya kewenangan olehPejabat Tata Usaha Negara tersebut dan tidak ada cacat yuridis terhadapKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, cacat yuridis tersebutterjadi karena adanya tindakan (cacat kehendak) berupa dwang, dwallingatau bedrog; di mana salah satu hal yang dapat membatalkan suatuperizinan adalah adanya tipu muslihat (bedrog), Termohon Kasasi terbuktitelah melakukan tindakan tipu muslihat dengan memasukkan
Register : 01-11-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 200 PK/TUN/2017 Tanggal 4 Desember 2017 — KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PEMERINTAH KOTA SURABAYA VS IMELIA SOEHARSONO;
130 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
130 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon, S.H.) pada persidangan tanggal 27 Juli 2016, gugatan yangdiajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah salah subjek,karena berdasarkan UndangUndang tentang Pemerintahan Daerah,yang berwenang untuk mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilanadalah Kepala Daerah dalam hal ini adalah Walikota Surabaya,sehingga seharusnya yang digugat adalah Walikota Surabaya, bukanPit.
Register : 10-01-2019 — Putus : 12-08-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Sby Tanggal 12 Agustus 2019 — Penggugat:
Ishak Supranata
Tergugat:
1.Simon S. Kwen
2.Agnes Endang Juningsih
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I
69 — 15
Ishak Supranata
Tergugat:
1.Simon S. Kwen
2.Agnes Endang Juningsih
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I
69 — 15
Bahwa karena perpanjangan SHGB No. 1090 pada Kantor BPN Surabaya memerlukan biaya, TERGUGAT meminta kepada PENGGUGAT melalui kuasahukumnya PITER HADJON, SH, MH penambahan uang muka yang akandiperhitungkan pada saat pelunasan sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh jutarupiah).
Putus : 03-08-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 P/HUM/ 2011 Tanggal 3 Agustus 2011 — SLAMET WAHYUDI (Direktur Cv. Putra Jaya) vs MENTERI KEUANGAN
45 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon dkk., 1994 : 284). Tidakdiinformasikannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 56/PMK.011/2011oleh Pejabat Bea dan Cukai kepada Pemohon pada saat pengurusan suratPemberitahuan Impor Barang (PIB) pada Instansi Sea Cukai menimbulkankerugian pada Pemohon, dengan demikian Peraturan Menteri Keuangantersebut pembentukannya tidak memenuhi "asas keterbukaan".
Register : 01-02-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 03-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 K/TUN/2017 Tanggal 4 April 2017 — YUSRAL SUPIT, SE., S.Pd VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK;
60 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon, S.H., dkk dalam bukunya"Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" Penerbit Gajah MadaUniversity Press Yogyakarta Cetakan ke empat Tahun 1995 halaman324 menyebutkan Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata)mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat) apabila ada hubungankausal langsung antara keputusan tata usaha negara yang digugatdengan kerugiannya atau kepentingannya;Bahwa memperhatikan dasar dari penerbitan sertipikat perkara a quo,maka tidak ada lagi kepentingan dari Penggugat untuk