TJITAJAM No. 129tanggal 16 Desember 2003 yang dibuat dihadapan NotarisBUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakartayang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM NoC02729 HT.01.04 TH.2004 tertanggal 5 Februari 2004.Bahwa alas hak dari pihak PONTEN SURBAKTI, Cs / CIPTO SULISTIO /TAMAMI IMAM SANTOSO (pelapor) telah terdaftar kepengurusandireksinya di Dirjen Adminstrasi Hukum Umum Kemenkum HAM RI sejaktahun 2005 yaitu dengan alas hak Akta Nomor : 46 tanggal 19 April 2005yang dibuat

JAHJA KOMAR HIDAJAT akandidaftarkan/dilaporkan dan dilakukan perubahan data persereoanDITOLAK oleh Kemenkum HAM RI karena pada tahun 2005 sudah adaperubahan terhadap akta sebelumnya dari pihak PONTEN SURBAKTI,Cs / CIPTO SULISTIO / TAMAMI IMAM SANTOSO (pelapor).Bahwa dalam proses keperdataan pihak PONTEN SURBAKTI, Cs / CIPTOSULISTIO / TAMAMI IMAM SANTOSO (pelapor) telah mengetahui adanyaperbuatanperbuatan tindak pidana memberikan keterangan palsu diatasSsumpah dan atau penipuan sebagaimana dimaksud

Gugatan Perdata PTUN Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. : 124 /G / 2009 / PTUN Jkt tanggal 24 November 2011 antara JAHJAKOMAR HIDAJAT selaku Komisaris PT Tjitajam (Penggugat) lawanDitjen AHU Kemenkum HAM RI (Tergugat) dan hasil Putusan yaituGugatan Tidak Dapat Diterima (NO), ditingkat banding PengadilanHal. 61 dari 144 hal. PUTUSAN No.59/Pid.Pra/2021/PN.

. --------------------------------5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Penolakan Sertifikat Merek dari Kantor Kemenkum dan HAM R.l.

Menetapkan barang bukti berupa:e 7 (satu) lembar foto copy legalisir sertifikat desain industri bakmandi yang terdaftar di dirjen HKI Kemenkum dan HAM RIatas nama Adianta Tanudirjo;e 7 (satu) lembar bukti nota pembelian barang berupa 1 (satu)bak mandi di duga hasil tindak pidana desain industri daritoko ramai jaya alamat di Damawangsa rampujamni Jember;e 7 (satu) lembar copy asli nota penjualan tanggal 2 mei 2018dari CV Surya Santoso kepada CV Ramai Jaya ataspembelian 23 dos Baby Bath Swarovski yang

Akta tersebut telah memperoleh Pengesahan dari Kemenkum. DanHAM. Nomor C16919.HT.01.TH.2002 tanggal 4 September 2002. Dan aktatersebut telah mengalami perubahan, yang disesuaikan dengan UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu: Akta Notaris Nomor 6 tanggal 15 September 2008 yang dibuat oleh BoyBudiman Iskandar, S.H.

Perusahaan Pembangunan dan PerkebunanKarangayu tersebut telah didaftarkan di Kemenkum dan HAM RI berdasarkan buktiP3 sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perubahan namadari NV. Bouw & Cultuur Mastchappij Karangaju menjadi PT.

SAHABAT MITRA SAMUDRA YANG DIKELUARKAN OLEH KANTOR KEMENKUM HAM RI TANGGAL 08 MARET 2022.

SAHABAT MITRA SAMUDRA YANG DIKELUARKAN OLEH KANTOR KEMENKUM HAM RI TANGGAL 10 MEI 2022.

tanda P.4 ; Foto copy Akta Kelahiran No. 248/DT/1971 yang dikeluarkan Tjatatan SipilJakarta Timur tanggal 25 April 1971 (yang diralat), diberi tanda P.5 ; Foto copy Akta Kelahiran No. 44/JT/1974 yang dikeluarkan Tjatatan Sipil JakartaTimur tanggal 26 Januari 1974, diberi tanda P.6 ; Foto copy Kutipan Akta Kematian Pencatatan Sipil WNI No. 1693/KMU/JP/2011yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotip JakartaPusat tanggal 21 Oktober 2011, diberi tanda P7 :Foto copy Surat dari Kemenkum

,berdasarkan Surat Ditjen Administrasi Hukum Umum KemenKum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHUAH.01.030937735tanggal 08 Juni 2015 tentang Penerimaan Pemberitahuan PerubahanAnggaran Dasar PT. TBL Tbk., telah diterima dan dicatat di dalam SistemAdministrasi Badan Hukum.. Bahwa PT. Tunas Baru Lampung mendapat Areal Pencadangan tanah dariGubernur Kepala Daerah Provinsi Lampung seluruhnya seluas 5.500 Hasebagaimana terurai dalam :1. Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. Lampung No.

PPRN Sutan Ella PPRN 1792012 /1832013 Ketua DPP 1.004 TMSBustami Marlya, SE No.047 adalah Amelia/A.1/ masa Yani, tidakDPP sesuai denganPPRN/ pendaftaran cxSK KemenkumhaDKPP/ m M.HH17.AHIX/201 11.01 122 Oktober 20123 Partai Iwan Herry 0148 2782012 1832013 Ketum : 927 TMSBARNAS Setiawan Kurniawan Wi/ William WijayaSKEP/ masa RusliDPPP.BARN pendaftaran sekjendAS/DPC/ Fernando E.Myi20 Sitorus S.Sos,Msi, PengurusDPP tidak Halaman 12 dari 158 halaman Putusan Perkara No.18/G/2013/PTUNPLG sesuai denganSK Kemenkum

Perusahaan Pembangunan dan PerkebunanKarangayu tersebut telah didaftarkan di Kemenkum dan HAM RIberdasarkan bukti P3 sehingga dengan demikian Majelis Hakimberkesimpulan bahwa perubahan nama dari NV. Bouw & CultuurMastchappij Karangaju menjadi PT.

Kuasa Direktur PT.Sabarjaya Karyatama;1.1 (satu) lembar fotocopy surat Kemenkum Ham R.I. DirjenAdministrasi Hukum Umum Nomor : AHUAH.01.03.0081597tanggal 20 September 2016 perihal Penerimaan PemberitahuanPerubahan Data Perseroan PT. Sabar Jaya Karyatama;1 (satu) bundel fotocopy Pernyataan MUHAMMAD HUSIN tanggal10 September 2016 untuk melaksanakan PekerjaanPembangunan Drainase Soekarno Hatta Pekanbaru Paket A(Simpang jalan Riau Simpang SKA);1 (Satu) bundel fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat PT.

telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Mentok dengan register No. 8/SK/I/2021/PN Mtk tertanggal 28 Januari 2021;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2020 tentangAdministrasi dan Persidangan perkara pidana di Pengadilan secara elektronik;Telah membaca surat Dirjen Badilum No. 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference;Telah membaca Perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung RI, KejaksaanRI dan Kemenkum

Tergugat , Il dan lllmenyatakan almarhum Tuan Soenarko Kentjono alias Kwan Mong Min denganalmarhum Nyonya Lila Puspaningsih alias Liem Giok Lie adalah suami istri dankeduanya sudah meninggal dunia, mempunyai ahli waris Penggugat dan ParaTergugat.3) Dalam Jawaban tentang Pokok Perkara angka 4, Tergugat , Il dan illmenyatakan bahwa semasa hidupnya almarhum Tuan Soenarko Kentjono aliasKwan Mong Min telah membuat surat wasiat, Akta Nomor 7 tanggal 9 Agustus2002 dan sesuai dengan Reportorium No.2218 di Kemenkum

Maret 2017, Perihal: PemberitahuanHalaman 55 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUNJKT16.17.18.19.20.21.22.23.24.P16P17P18P19P20P21P22P23P24Pemblokiran Specimen, yang ditujukan kepada Kepala CabangBSM Jatinegara (Fotokopi dari fotokopi);Surat dari DPP ASPHURINDO (Asosiasi Penyelenggara HajiUmrah dan Inbound Indonesia) Nomor: 24/DPP/ASPHURINDO/IIV2017, tanggal 16 Maret 2017, Perihal: Permohonan Sanggahan,yang ditujukan kepada Direktur Merek Dan Indikasi Geografis DirjenKekayaan Intelektual Kemenkum

Golongan Keturunan Tionghoa, oleh Notaris; Golongan Timur Asing bukan Tionghoa, oleh Balai HartaPeninggalan.Bahwa jenis kedudukan Turut Tergugat IV terkait dengan perkarea aquotidaklah menyalahi aturan dan ketentuan hukum yang masih berlakuberkaitan dengan Penerbitan Akta Keterangan Waris yang didaftarkan keKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUM HAM Rl)yang kemudian terbit Surat Keterangan wasiat atas nama MARIA IRENEWIDIASTARI sah secara hukum.Bahwa sesuai keterangan dari Para penghadap

Harian Ekonomi Neraca tanggal 10 Agustus 2017 pada halaman 10pula pembubaran dimaksud telah diterima dan dicatat dalam sistemadministrasi Badan Hukum Kemenkum HAM. RI. Sesuai dengan suratnya No.AHUAH.01.100004691 tanggal 15 Agustus 2017 yang dicetak tanggal 10Oktober 2017 ;Il.

Foto copy Surat permintaan tanda bukti pemblokiran kepada Dirjen AHU,Kemenkum HAM, diberi tanda bukti P18;Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P1 sampai dengan P15merupakan foto copy dari foto copy yang tidak dapat diperlinatkan keasliannya didepan persidangan, bukti surat bertanda P16 dan P17 adalah hasil Print Out dariInternet dan Handphone, serta bukti surat bertanda P.18 telah disesuaikan denganaslinya, dimana keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi materaisecukupnya;Hal. 21 dari 50

(BB No. 645) 628.7 (tujuah ) lembar foto copy Surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umumpada Kemenkum HAM tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahandata Perseroan PT.ADORA INTEGRASI SOLUSI dengan Nomor : AHUAH.01.1010410 tanggal 02 Mei 2008 beserta dengan Akta NotarisNomor : 01 Tanggal 06 Maret 2008 tentang Berita Acara Rapat UmumLuar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.AdoraIntegrasi Solusi yang berkedudukan di Jakarta.

(BB No. 646) 629.7 (tujuah ) lembar foto copy Surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umumpada Kemenkum HAM tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahandata Perseroan PT.ADORA INTEGRASI SOLUSI dengan Nomor : AHUAH.01.1042175 tanggal 23 Desember 2011 beserta dengan AktaNotaris Nomor : 32 Tanggal 18 November 2011 tentang PernyataanKepetusan Rapat PT.Adora Integrasi Solusi.

(BB No. 647) 630.6 (Enam ) lembar foto copy Surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umumpada Kemenkum HAM tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahandata Perseroan PT.ADORA INTEGRASI SOLUSI dengan Nomor : AHUAH.01.1003598 tanggal 02 Februari 2012 beserta dengan Akta NotarisNomor : 13 Tanggal 12 Januari 2012 tentang pernyataan KeputusanRapat PT.Adora Integrasi Solusi.

(Barang Bukti No. 646) 647. 7 ( tujuah ) lembar foto copy Surat dari Dirjen Administrasi Hukum 708 Umum pada Kemenkum HAM tentang Penerimaan PemberitahuanPerubahan data Perseroan PT.ADORA INTEGRASI SOLUS!dengan Nomor : AHUAH.01.1042175 tanggal 23 Desember 2011beserta dengan Akta Notaris Nomor : 32 Tanggal 18 November2011 tentang Pernyataan Kepetusan Rapat PT.Adora IntegrasiSolusi.

(Barang Bukti No. 647) 648.6 ( Enam ) lembar foto copy Surat dari Dirjen Administrasi HukumUmum pada Kemenkum HAM tentang Penerimaan PemberitahuanPerubahan data Perseroan PT.ADORA INTEGRASI SOLUS!dengan Nomor : AHUAH.01.1003598 tanggal 02 Februari 2012beserta dengan Akta Notaris Nomor : 13 Tanggal 12 Januari 2012tentang pernyataan Keputusan Rapat PT.Adora Integrasi Solusi.

Pstberikan pada saat itu;Bahwa Saksi bekerja di Direktorat Sistem dan Teknologi InformasiKeimigrasian pada Dirjen Imigrasi sejak Tahun 2006, menjabatsebagai Kasubsi Statuskim di Kantor Imigrasi Kias Jakarta Pusatsejak Tahun 2014 s.d. 2016, kemudian sebagai Kasi PengelolaanData dan Pelaporan Perlintasan, sebagai Kasi PDP Perlintasan padaSubdit Pengelolaan Data dan Pelaporan Direktorat Sistem danTeknologi Informasi Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kemenkum HAMRI. sejak Tahun 2016 s.d. sekarang;Bahwa Saksi

sebagai Kasi Tempat Pemeriksaan Imigrasi Udarapada Subdit Tempat Pemeriksaan Imigrasi Direktorat Lalu LintasKeimigrasian Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM R.I. berdasarkan SuratKeputusan Kemenkum HAM R.I.

Sistem ini bisa diaksesoleh Petugas TPI dan pihak dari Dirjen Imigrasi;Bahwa orang yang melintas dari dan menuju ke Indonesiadiwajibkan orang tersebut memiliki paspor dan jika tidak memilikipaspor maka orang tersebut tidak dapat melintas dari dan menuju keIndonesia;Bahwa berkaitan dengan tugas Saksi sebagai Kasi PengelolaanData dan Pelaporan Perlintasan pada Subdit Pengelolaan Data danPelaporan Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi KeimigrasianDitjen Imigrasi Kemenkum HAM R.I., mengenai data

Kemenkum & HAM R.I. Nomor AHU499.AH.01.04 Tahun 2011 jo. Surat Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Repubiik Indonesia Nomor M.HH.01.HN.03.03Tahun 2016 jo. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 16 tahun2011 tentang Bantuan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khususyang masingmasing tertanggal 11 November 2016, selanjutnyasecara bersamaSama IS@DUt ...............cccee eee PARA PENGGUGAT ;MELAWAN :1.