September 1986;Bahwa arti dari harus dengan resep dokter adalah untuk melakukan penjualanobat keras daftar G harus berdasarkan resep dokter dan itu hanya dapat dilakukanoleh sarana berijin seperti apotek, rumah sakit yang mempunyai apotekerpenanggungjawab;e Bahwa Toko Obat Lucky Farma dengan penanggungjawab Terdakwa tidak bolehmelakukan pengadaan, penyimpanan, dan penjualan obat keras daftar G karenatook obat tidak mempunyai kewenangan untuk menjual obat keras daftar Gsesuai dengan Pasal 2 Kep MenKes

RI No. 1331/Menkes/SK/X/2002 yangberbunyi Pedagang eceran obat menjual obat obatan bebas dan obat obatanHalaman7 dari 16 halaman Putusan Nomor 464/2013/Pid.Sus/PN.Slmnbebas terbatas dalam bungkusan dari pabrik yang membuatnya secaraeceran; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;4 Ahli ANI FATIMAH ISFARJANTI, S.Si.Apt., yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa Keahlian yang saya miliki di

pelatihandi bidang pengawasan obat antara lain Pelatihan Cara Distribusi Obat yang baiktahun 2013;e Bahwa Natrium Diklofenak 50 mg, Asam Mefenamat 500 mg, Amoxicilin,Neuralgin RX dan Melanox cream yang ditemukan oleh petugas pada TokoObat Lucky Farma termasuk golongan obat keras daftar G berdasarkan ciri ciri yang terdapat pada label kemasan dan toko obat tidak boleh menjualgolongan obat keras; Bahwa Toko obat tidak boleh menjual obat keras daftar G karena berdasarkanPasal 2 kepmenkes RI No. 1331/Menkes

tablet);Asam Mefenamat 500 mg sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) tablet;Amoxicillin sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) tablet;Neuralgin RX sebanyak 40 (empat puluh) tablet;Melanox cream sebanyak (satu) tube;Bahwa Toko Obat Lucky Farma telah memiliki ijin sebagai Toko Obatberdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 503/6905/DKS/2012tentang Pemberian Izin Toko Obat tertnggal 23Nopember2012;Bahwa Toko obat tidak boleh menjual obat keras daftar G karena berdasarkanPasal 2 Kepmenkes RI No. 1331/Menkes

YAPKESBI ; SK MENDIKNAS No. 191/D/0/2004 Rekomendasi MENKES RINo.HK.08.06.2.1.02.004 ; Syarat Pendaftaran1. Copy Ijazah SMA/SMU/SMK atau sederajat;2. Foto Hitam Putih 2 x 3, 3 x 4 dan 4x 6 (@3lembar) ;33. Membayar uang pendaftaran Rp 150.000, ;4. Test Kesehatan Rp 100.000, ;Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 1551K/Pid.Sus/2009 Biaya Biaya1. Uang pendattaran ulang Rp100.000, ;2. Seragam Rp 550.000, ;3. PPS dan JAS Almamater Rp 450.000, ;4. DPP Rp 6.000.000, ;5. SPP/Bulan Rp 300.000, ;6.

AHMADHARIYANTO, selaku Ketua STIKES Surabaya sebagaimanaditerangkan oleh Ketua yayasan YAPKESBI, danternyata juga Rekomendasi Menkes Rl NomorHK.08.06.2.1.2004 dan SK Mendiknas No. 191/D/0/2004adalah Kepunyaan yayasan YAPKESBI dan Terdakwatidak pernah meminta ijin kepada YAPKESBI untukmencantumkannya dalam Brosur yang dibuat Terdakwa ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 378 KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri

No. 1551K/Pid.Sus/2009 Japanase Employment (Jepang) ; Yapkesbi SK Mendiknas RI No. 191/D/O/ 2004Rekomendasi Menkes RI No. HK, 08.06.2.1.02004 ;Dari keterangan saksi Drs. E Jumhana Chotil, MM, dipersidangan menerangkan Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ; Bahwa surat Keputusan Mendiknas RI No. 191/D/0/2004dan Rekomen dasi Menkes RI No.

TANOM awal mulanya menjadimahasiswa STIKES karena tertarik isi dari brosur yangdiedarkan melalui Kepala Desa, kemudian saksimendaftar sebagai mahasiswa Setkes Surabaya yangdiketuai oleh Terdakwa ; Bahwa benar didalam brosur tertera STIKES Surabayasudah terdaftar dengan SK Mendiknas Rl No.191/D/0/2004 dan rekomendasi Menkes RI No.

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

system fisiologi ataukeadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan,pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi manusian.e Bahwa cirriciri unum Obat Keras Daftar G adalah pada kotak atau kemasan obatbertulis huruf K dalam lingkaran hitam dengan dasar merah, disamping itu tulisanHarus Dengan Resep Dokter dapat juga ditentukan dengan melihat Registrasinyaatau dengan melihat komposisi dari obat tersebut.e Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1331/MENKES

kewenangan untuk melakukan pelayanan ObatKeras Daftar G kepada pasien karena Obat Keras Daftar G hanya dapat diserahkanberdasarkan resep dokter, sedangkan Toko Obat berdasarkan PERMENKES RI No.167/Kab/B.VU/72 pasal 9 dilarang menerima atau melayani resep dokter.Bahwa syarat seseorang untuk dapat melakukan praktik kefarmasian adalahseseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan keahlian kefarmasian yaituApoteker atau Asisten Apoteker, seperti disebutkan dalam peraturan menterikesehatan Nomor : 26/Menkes

atau kemasan obat tercantum tulisan huruf K dalam lingkaran hitamdengan warna dasar merah, disamping itu terdapat tulisan Harus Resep Dokter.e Bahwa benar cirriciri unum Obat Keras Daftar G adalah pada kotak atau kemasan obatbertulis huruf K dalam lingkaran hitam dengan dasar merah, disamping itu tulisanHarus Dengan Resep Dokter dapat juga ditentukan dengan melihat Registrasinya ataudengan melihat komposisi dari obat tersebut.e Bahwa benar berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1331/MENKES

untuk melakukan pelayanan ObatKeras Daftar G kepada pasien karena Obat Keras Daftar G hanya dapat diserahkanberdasarkan resep dokter, sedangkan Toko Obat berdasarkan PERMENKES RI No. 167/Kab/B.VII/72 pasal 9 dilarang menerima atau melayani resep dokter.Bahwa benar syarat seseorang untuk dapat melakukan praktik kefarmasian adalahseseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan keahlian kefarmasian yaituApoteker atau Asisten Apoteker, seperti disebutkan dalam peraturan menteri kesehatanNomor : 26/Menkes

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan Urip Sumohardjo 227 makassar dengan nomor SPK 220-IA00667 tanggal 20 Februari 2015;

3. 1 (satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor: HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor: 031 / MENKES / SK / II / 2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan UripSumohardjo 227 makassar dengan nomor SPK 220IA00667 tanggal 20Februari 2015;3. 1 (Satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia nomor : HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor :031 / MENKES / SK / Il / 2014 tentang Alokasi Anggaran DanaHalaman 2 dari 79 Putusan Nomor 06/Pid.SusTPK/2020/PN Mnk.Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan

DWI SABARDIANA; Bahwa Sumber dana yang digunakan oleh dinas Kesehatan kabupatensorong selatan untuk mengadakan puskemas keliling berasal dari dana bantuankementerian Kesehatan RI kepada dinas Kesehatan kabupaten sorong selatan.Penetapan dinas Kesehatan kabupaten sorong selatan sebagai penerima alokasidana tugas pembantuan diuangkan dalam keputusan Menteri Kesehatan republikIndonesia nomor : HK.02.02/MENKES/235/2014 tentang perubahan kedua ataskeputusan Menteri keehatan nomor : 03/MENKES/SK/II/2014

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan Urip Sumohardjo227 makassar dengan nomor SPK 220IA00667 tanggal 20 Februari 2015;3. 1 (Satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia nomor : HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014 tentangPerubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 031 / MENKES /SK / Il / 2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekosentrasi dan TugasHalaman 41 dari 79 Putusan Nomor 06/Pid.SusTPK/2020/PN Mnk.Pembantuan Pelaksanaan

Bahwa benar pada tahun 2014, Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatanmemperoleh bantuan dana APBN melalui Alokasi Anggaran Tugas PembantuanHalaman 46 dari 79 Putusan Nomor 06/Pid.SusTPK/2020/PN Mnk.Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar Rp4.000.000.000,00(empatmilyar rupiah) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : HK.02.02/MENKES/235/2014 tentang PerubahanKedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 031/MENKES/SK/II/2014tentang Alokasi Anggaran

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan UripSumohardjo 227 makassar dengan nomor SPK 220IA00667 tanggal 20Februari 2015;3. 1 (Satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia nomor : HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 031 /MENKES / SK / II / 2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekosentrasi danTugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan diProvinsi dan Kabupaten /

EKO FERY PRASETYO, S.Si denganKesimpulan sebagai berikut:Barang bukti nomor 652/201 7/NNF milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaansesuai dengan Berita Acara Labkrim No.Lab :302/NNF/2017 tanggal 17 Pebruari2017 berupa 20 (dua puluh) linting rokok berisi irisan daun didapat kandungan ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 87 Peraturan Menkes RINo. 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika; Perbuatan ia terdakwa tersebut

EKO FERY PRASETYO, S.Si denganKesimpulan sebagai berikut:Barang bukti nomor 652/201 7/NNF milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaansesuai dengan Berita Acara Labkrim No.Lab :302/NNF/2017 tanggal 17 Pebruari2017 berupa 20 (dua puluh) linting rokok berisi irisan daun didapat kandungan ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 87 Peraturan Menkes RINo. 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;Perbuatan ia terdakwa tersebut

IBNU SUTARTO, ST 3.EKO FERY PRASETYO, S.Si dengan Kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 652/2017/NNF milik terdakwa setelah dilakukanpemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Labkrim No.Lab : 302/NNF/2017tanggal 17 Pebruari 2017 berupa 20 (dua puluh) linting rokok berisi irisan daundidapat kandungan ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomorurut 87Peraturan Menkes RI No. 2 Tahun 2017 tentang perubahanpenggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tigNarkotika;Menimbang,

EKO FERY PRASETYO, S.Sidengan Kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 652/2017/NNF milik terdakwa setelah dilakukanpemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Labkrim No.Lab302/NNF/2017 tanggal 17 Pebruari 2017 berupa 20 (dua puluh) lintingrokok berisi irisan daun didapat kandungan ABFUBINACA terdaftardalam Golongan (satu) Nomor urut 87Peraturan Menkes RI No. 2 Tahun2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RINo. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;Menimbang, bahwa Penuntut Umum di

EKO FERY PRASETYO, S.Si dengan Kesimpulan sebagaiberikut Barang bukti nomor 652/2017/NNF milik terdakwa setelah dilakukanpemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Labkrim No.Lab : 302/NNF/2017 tanggal 17Pebruari 2017 berupa 20 (dua puluh) linting rokok berisi irisan daun didapatkandungan ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut87Peraturan Menkes RI No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolonganNarkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;Menimbang, bahwa adapun di dalam

Ahli Masduki, M.Kes, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa barang bukti tablet putin berlogo LL tidak termasuk sebagaiNarkotika dan Psikotropika namun merupakan obat yang masuk dalamdaftar G yakni obat keras yang peredarannya harus memiliki jin knusus;Bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK /X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.SusAnak/2019/PN TlIg1448/Menkes/Per/VI/ 2011, yang berhak mendistribusikan, menjual

Bahwa benar tablet putin berlogo LL tidak termasuk sebagai Narkotikadan Psikotropika namun merupakan obat yang masuk dalam daftar Gyakni obat keras yang peredarannya harus memiliki ijin kKhusus;11.Bahwa benar, sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK /X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/ 2011, yang berhak mendistribusikan, menjual danmenyerahkan daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi, Apotik, RumahSakit dan Puskesmas;12.Bahwa benar, mengkonsumsi pil LL sSecara

Pengetahuan danHalaman 9 dari 13 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2019/PN SDAkehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpajin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1)UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 / Menkes/ SK/X/ 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI / 2011 yangdiberi ijin untuk mendistribusikan

Soeharto Heerdjan dan menghasilkan suratkesepakatan bercerai dan selanjutnya telah dikeluarkan Keputusan MenteriKesehatan Nomor KP.04.02/MENKES/164/2018 tentang Izin Untuk MelakukanPerceraian tanggal 6 April 2018(Bukti;9.

berdasar dan tidak melawanhukum, maka gugatan Penggugat patut untuk diterima dan diperiksa;Bahwa, karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil maka berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai harusmendapatkan surat izin dari atasannya maka untuk memenuhi Ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990,Penggugat sudah memperoleh izin atasan KP.04.02/MENKES

Menkes / 164 / 2018 tertanggal 6 April 2018 dan setelah dicocokandengan aslinya ternyata sama serta bermaterai cukup, selanjutnya di beritanda bukti P.6B.Bukti Saksi:1.

yang menggunakan hukum acara perdata khusus yaitu mengenaiperselisihnan dalam rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian ;Halaman 9 dari 15Halaman, Putusan No 1500/Pdt.G/2018/PA.JBMenimbang, Bahwa karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil makaberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai harusmendapatkan surat izin dari atasannya maka, Penggugat sudah memperoleh izinatasan KP.04.02/MENKES

Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpaijin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 / Menkes/ SK / X / 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI/ 2011 yangdiberi ijin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobat khususnyadaftar

kedokterandibidangnya masingmasing yang berdomisili di wilayah Kota Medan yangdalam melaksanakan tugas dan kewenanganya melayani masyarakatpenerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayananHalaman 2 dari 63 Putusan Nomor 360/Padt/2017/PT MDN.kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktek (SIP) yang diberikan oleh DinasKesehatan Kota Medan, sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuanUndangUndang RI No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kodokteran jo.Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 512/Menkes

Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi.Bahwa ketentuan lebih lanjut untuk mendapatkan surat izin praktek tersebuttelah diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan RINomor : 512/Menkes/Per/IV/2007 Tentang Izin Praktik dan pelaksanaanPraktik Kedokteran menyatakan bahwa untuk memperoleh Surat IzinPraktik (SIP) tersebut Penggugat dan Penggugat II harus mengajukanpermohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempatpraktik kedokteran dilaksanakan dengan melampirkan :a.

Bahwa untuk memenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam ketentuanPasal 38 ayat (1) UndangUndang RI No. 29 Tahun 2004 Tentang PraktekKodokteran jo. ketentuan Pasal Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan RINomor : 512/Menkes/Per/IV/2007 Tentang Izin Praktik dan pelaksanaanPraktik Kedokteran diatas, khususnya tentang Surat Rekomendasi dariorganisasi profesi sesuai tempat praktek, maka pada tanggal 27 Oktober2014 Penggugat dan Penggugat II telah mengajukan permohonan kepadaTergugat melalui Tergugat Il selaku

PeraturanMenteri Kesehatan RI No. 2025/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktekdan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;9.

Pasal 15 Peraturan MenteriKesehatan RI No. 2025/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik danPelaksanaan Praktik Kedokteran;Bahwa adapun bunyi Pasal 15 Peraturan Menteri Kesehatan RI No.2025/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan PraktikKedokteran, bahwa :1.

yang berwenang dalammembeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkanHalaman 3, Putusan Nomor 242/PID.SUS/2019/PT SMGnarkotika berupa sabusabu dan tembakau gorilla tersebut, karena NarkotikaGolongan hanya dapat digunakan untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuandan Teknologi bukan untuk diperjualbelikan secara tidak resmi.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika dan Peraturan Menkes

UndangUndang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalammemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman berupa sabu dan tembakau gorilla tersebut, karena NarkotikaGolongan hanya dapat digunakan untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuandan Teknologi.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika dan Peraturan Menkes

. 35tahun 2009 tentang Narkotika.Halaman 5, Putusan Nomor 242/PID.SUS/2019/PT SMGMembaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSukoharjo, Nomor Reg. perkara : PDM37/SUKOH/Euh.2/05/2019 Terdakwatelah dituntut sebagai berikut:1Menyatakan terdakwa DAVID ARIFIN Bin NUR BAKTI NENDRO bersalahmelakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menmiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan bukantanaman, melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 danPeraturan Menkes

Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpain;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1)UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 /Menkes / SK / X / 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI /2011 yang diberi ijin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobatkhususnya daftar

(Bukti T43):Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/108/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Peserta WajibKerja Dokter Spesialis Angkatan Pertama tahun 2017. (Bukti T44);Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/196/2017 tanggal 11 April 2017 tentang Peserta Wajib KerjaDokter Spesialis Angkatan Kedua tahun 2017. (Bukti T45):Halaman 55 dari 68 halaman.

Putusan Nomor 62 P/HUM/20184647484950515253Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/337/2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang Peserta Wajib KerjaDokter Spesialis Angkatan Ketiga tahun 2017. (Bukti T46):Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/409/2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Peserta WajibKerja Dokter Spesialis Angkatan Keempat tahun 2017.

(Bukti T47):Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/601/2017 tanggal 13 November 2017 tentang Peserta WajibKerja Dokter Spesialis Angkatan Kelima tahun 2017. (Bukti T48);Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/50/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Peserta Wajib KerjaDokter Spesialis Angkatan Keenam tahun 2018.

(Bukti T49):Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/135/2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Peserta Wajib KerjaDokter Spesialis Angkatan Ketujuh tahun 2018. (Bukti T50);Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2017 tanggal 24 Mei 2018 tentang Peserta Wajib KerjaDokter Spesialis Angkatan Kedelapan tahun 2018.

(Bukti T51);Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/396/2017 tanggal 23 Juli 2018 tentang Peserta Wajib KerjaDokter Spesialis Angkatan Kesembilan tahun 2018. (Bukti T52):Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07IMENKES/523/2017 tanggal 20 September 2018 tentang Peserta WajibKerja Dokter Spesialis Angkatan Kesepuluh tahun 2017.

443/Pid.Sus/2017/PN kdi 34 Cream Whitening Blue 1 set sda35 Chandni Red Nail Henna 12 pc sda36 Chandni Kajal 12 pc sda37 Naked Urban Decay 9 pc sda38 Magic Lip Tattoo Pack 4 pc sda Bahwa terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjual kepada khalayakumum di Toko ADI CINTA miliknya terhadap sediaan farmasi berupa : 38 (tigapuluh delapan) jenis kosmetik yang tidak memiliki ijin edar tersebut telah pulabertentangan dengan pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan MenteriKesehatan RI No. 1176/MENKES

Light Cream 6 pc sda34 Cream Whitening Blue 1 set sda35 Chandni Red Nail Henna 12 pc sda36 Chandni Kajal 12 pc sda37 Naked Urban Decay 9 pc sda38 Magic Lip Tattoo Pack 4 pc sda Bahwa benar terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjual kepadakhalayak umum di Toko ADI CINTA miliknya terhadap sediaan fannasibempa : 38 (tiga puluh delapan) jenis kosmetik yang tidak memiliki ijin edartersebut telah pula bertentangan dengan pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat(1) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES

Badan Pengawas Obatdan Makanan Kendari;Bahwa benar terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjual kepadamasyarakat umum di Toko ADI CINTA miliknya terhadap sediaan farmasiberupa : 38 (tiga puluh delapan) jenis kosmetik yang tidak memiliki ijin edartersebut telah pula bertentangan dengan pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat(1) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PERNIII/2010;Bahwa benar setiap produk kosmetik yang akan diedarkan atau dijualseharusnya mendapatkan izin edar dari Menteri Kesehatan

Badan Pengawas Obat danMakanan Kendari;Bahwa benar terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjua/l kepadakhalayak umum di Toko ADICINTA miliknya terhadap sediaan farmasiberupa : 38 (tiga puluh delapan) jenis kosmetik yang tidak memiliki jin edarHalaman 9 dari 20 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2017/PN kditersebut telah pula bertentangan dengan pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat(1) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PERNIII/ VIII/2010;Bahwa benar setiap produk kosmetik yang akan diedarkan atau

Badan Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sebagaimanadalam daftar barang bukti perkara ini ; Bahwa benar terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjual kepadakhalayak umum di Toko ADI CINTA miliknya terhadap sediaan farmasi berupa:38 (tiga puluh delapan) jenis kosmetik yang tidak memiliki ijin edar tersebut yangtelah bertentangan dengan pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) PeraturanMenteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PERNIII/2010 ; Bahwa benar setiap produk kosmetik yang akan diedarkan atau dijualseharusnya

BB 2133/2017/NNF dan BB 2136/2017/NNF berupa irisan dauntersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 93(sembilan puluh tiga) dalam Peraturan Menkes RI No. tahun 2017tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.2.

BB 2133/2017/NNF dan BB 2136/2017/NNF berupa irisan dauntersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 93(sembilan puluh tiga) dalam Peraturan Menkes RI No. 2 tahun 2017tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiranUndangUndang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentangNarkotika.2.

BB 2133/2017/NNF dan BB 2136/2017/NNF berupa irisan dauntersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis ABFUBINACAterdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 93 (sembilan puluh tiga)dalam Peraturan Menkes RI No. 2 tahun 2017 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang RepublikIndonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.b.

BB 2133/2017/NNF dan BB 2136/2017/NNF berupa irisan dauntersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis ABFUBINACAterdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 93 (sembilan puluh tiga)dalam Peraturan Menkes RI No. 2 tahun 2017 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang RepublikIndonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.2.

Laboratorium pengujui sampel Narkoba danpsikotropika yang di tujukan sesuai dengan Keputusan Mentri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 1173/Menkes/SK/1998 antara lain Lab. BNN,Lab. BPOM, Labkesda dan Laboratorium Polri.

Putusan No.66 K/MIL/2017Bahwa ditegaskan juga melalui Surat Keputusan Mentri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 522/Menkes/Sk/2008 tentang PenunjukanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psiko Tropika Projustitia,dimana laboratorium yang ditunjuk untuk melaksanakan tes Narkotikaadalah sebagai berikut: Unit Pelaksana Tehnis Laboratorium ForensikCabang, 4 Balai Besar Laboratorium Kesehatan, Rumah Sakit Ketergantungan Obat, 22 Balai Laboratorium Kesehatan dan LaboratoriumKesehatan Daerah Provinsi Derah

Dimana sampel urineyang digunakan adalah sebanyak 25 ml, aturan hukum yang kami maksudadalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk TeknisLaboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustisia.

Putusan No.66 K/MIL/2017ambilan sampel urine atau dengan kata lain tidak mau tahu mengenaibagaimana tata cara pengambilan urine tersebut, aturan hukum yang kamimaksud adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk TeknisLaboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustisia.

Dan JudexFacti menganggap hal ini tidak penting;Padahal Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dijadikan dasar bagi semuaLaboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika termasuk PuslabforPolri Cabang Medan bahkan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalammelaksanakan test urine.

Izin sebagai Apotek yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota(Permenkes No 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan TataHalaman 40 dari 77 Putusan Nomor 1505/Pid.Sus/2016/PN BksCara Pemberian Izin Apotik sebagaimana telah diubah pada KepmenkesNo 1332/MENKES/SK/X/2002).c. lIzin sebagai Pedagang Eceran obat yang dikeluarkan oleh DinasKesehatan Kab/Kota (Permenkes No. 167/Kab/B.VIII/1972 tentangPedagang Eceran Obat sebagaimana telah diubah dengan Kepmenkes1331/Menkes/SK/X/2002).d. lIzin sebagai

Selain melalui PBF, industri farmasi dapatmenyalurkan hasil produksinya langsung kepada apotek, instalasi farmasirumah sakit, pusat Kesehatan masyarakat, klinik dan toko obat sesuai denganPermenkes No. 1799/MENKES/PER/X1V2010 sebagaimana telah diubahdengan Permenkes No. 16 tahun 2013.

Memiliki izin industri farmasi dari Kementerian Kesehatan, sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1799/Menkes/Per/X1V2010 tentang Industri Farmasi sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2013.b.

Bahwa Memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dariBadan Pengawas Obat dan Makanan, sebagai bukti pemenuhanpersyaratan CPOB, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan MenteriKesehatan RI No. 1799/Menkes/per/Xl/2010 tentang Industri Farmasisebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor16 Tahun 2013 dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan RI No.

Persyaratan industri farmasitercantum dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor245//Menkes/SK/V/199.Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peredaran sediaanfarmasi adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran ataupenyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan,bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.

Efraim Suru,Apt,berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.373/Menkes/SK/V/1993 Tanggal 19 Mei 1993 Tentang Penunjukan LaboratoriumPemeriksaan Narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambon telahmelakukan Pengujian terhadap Contoh barang bukti dengan caraReaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis, dan Spektrofotometri, denganhasil pengujian sebagai berikut :Pemerian : Serbuk disertai Potongan Kristal Bening, tidak berbau.Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan ) Positif, sesuaidengan Lampiran

Efraim Suru,Apt,berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.373/Menkes/SK/V/1993 Tanggal 19 Mei 1993 Tentang Penunjukan LaboratoriumPemeriksaan Narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambon telahmelakukan Pengujian terhadap Contoh barang bukti dengan caraReaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis, dan Spektrofotometri, denganhasil pengujian sebagai berikut :Pemerian : Serbuk disertai Potongan Kristal Bening, tidakberbau.Hasil Uji: Metamfetamin (Narkotika golongan ) Positif, sesuaidengan Lampiran

Efraim Suru,Apt,berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.373/Menkes/SK/V/1993 Tanggal 19 Mei 1993 Tentang Penunjukan LaboratoriumPemeriksaan Narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambon telahmelakukan Pengujian terhadap Contoh barang bukti dengan caraReaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis, dan Spektrofotometri, denganhasil pengujian sebagai berikut :Pemeriksaan Serbuk disertai Potongan Kristal Bening, tidakberbau.Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan ) Positif, sesuaidengan Lampiran

Efraim Suru,Apt, berdasarkansurat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.373/Menkes/SK/V/1993 Tanggal 19Mei 1993 Tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika,Laboratorium Balai POM di Ambon telah melakukan Pengujian terhadapContoh barang bukti dengan cara Reaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis,dan Spektrofotometri, dengan hasil pengujian sebagai berikut :Pemerian Serbuk disertai Potongan Kristal Bening, tidakberbau.Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan ) Positif, sesuaidengan Lampiran

Efraim Suru,Apt, berdasarkan suratKeputusan Menteri Kesehatan RI No.373/Menkes/SK/V/1993 Tanggal 19 Mei1993 Tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika,Laboratorium Balai POM di Ambon telah melakukan Pengujian terhadapContoh barang bukti dengan cara Reaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis,dan Spektrofotometri, dengan hasil pengujian sebagai berikut :Pemerian : Serbuk disertai Potongan Kristal Bening, tidak berbau.Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan ) Positif, sesuai denganLampiran

Bahwa obat merk Samcodin tersebut merupakan golongan obatbebas terbatas dan fungsinya sebagai obat batuk dengan kandunganDoxtrometorphan, CTM dan Glyceril Guaiacolat, dimana pedagangbiasa/warung manisan tidak diperbolehkan melakukan penjualan terhadapobat golongan bebas terbatas seperti merek Samcodin; Bahwa yang berhak mengedarkan obat atau obat bebas terbatasadalah toko obat yang telah memeperoleh ijin dari pemerintah dan obatkeras diperoleh di Apotek sebagaimana diatur dalam KEPMENKES No.1331/Menkes

Bahwa obat merek Samcodin tersebut merupakan golongan obatbebas terbatas dan fungsinya sebagai obat batuk dengan kandunganDoxtrometorphan, CTM dan Glyceril Guaiacolat, dimana pedagangbiasa/warung manisan tidak diperbolehkan melakukan penjualan terhadapobat golongan bebas terbatas seperti merek Samcodin; Bahwa yang berhak mengedarkan obat atau obat bebas terbatasadalah toko obat yang telah memeperoleh ijin dari pemerintah dan obatkeras diperoleh di Apotek sebagaimana diatur dalam KEPMENKES No.1331/Menkes

aturan hukum sesuai dengan aturan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan juga telahmelanggar Peraturan Menteri Kesehatan tentang Apotek dan toko obatyang perbuatannya telah menjual obat tanpa kompetensi (bukan sebagaibidang Kefarmasian) dan wewenangnya;Bahwa yang berhak mengedarkan obat atau obat bebas terbatas adalahtoko obat yang telah memeperoleh izin dari pemerintah dan obat kerasdiperoleh di Apotek sebagaimana diatur dalam Keputusan MenteriKesehatan Nomor 1331/Menkes

Samcodin tersebut merupakan golongan obatbebas terbatas dan fungsinya sebagai obat batuk dengan kandunganDoxtrometorphan, CTM dan Glyceril Guaiacolat, dimana pedagangbiasa/warung manisan tidak diperbolenkan melakukan penjualan terhadapobat golongan bebas terbatas seperti merek Samcodin; Bahwa yang berhak mengedarkan obat atau obat bebas terbatasadalah toko obat yang telah memperoleh izin dari pemerintah dan obatkeras diperoleh di Apotek sebagaimana diatur dalam Keputusan MenteriKesehatan Nomor 1331/Menkes

Samcodin tersebut merupakan golonganobat bebas terbatas dan fungsinya sebagai obat batuk dengan kandunganDoxtrometorphan, CTM dan Glyceril Guaiacolat, dimana pedagangbiasa/warung manisan tidak diperbolenkan melakukan penjualan terhadap obatgolongan bebas terbatas seperti merek Samcodin dan yang berhakmengedarkan obat atau obat bebas terbatas adalah toko obat yang telahmemperoleh izin dari pemerintah dan obat keras diperoleh di Apoteksebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor1331/Menkes