ditentukan para pemohondatang menghadap sendiri di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pemohon, telah diketahuibahwa pemohon dan pemohon II telah melangsungkan pernikahannya di DesaBersujud pada tanggal 16 April 2005;Menimbang, bahwa menurut Hiikum islam, suatu perkawinan baru dianggap sahapabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang antara lain harus adanya walinikah yang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa di persidangan pemohon II menyatakan bahwamempunyai wali namun wali nasabnya

tentang Wali Hakim dijelaskan :"WaliHakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yangditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon mempelaiHalaman 3 dari 5 halaman Penetapan No. 170/Pdt.P/2018/PA.JBwanita yang tidak mempunyai wali dan pasal tersebut dipertegas denganpasal 2 ayat (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah diwilayahIndonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra teritorial Indonesia ternyata tidakmempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya

Ketetapan tersebut juga sebagai kepastianhukum bagi suami Pemohon II yang terdahulu tentang tidak adanyahubungan nasab antara dia dengan anak yang bernama Darril MalikAditya, serta sekaligus sebagai perlindungan hukum bagi anak tersebuttentang kejelasan garis nasabnya ;Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 111/ Pdt.P/ 2019/ PA DpsMenimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitabAl Fighu Al Islami Wa Adillatuhu

Dan begitu jugasetiap hubungan badan yang dia yakini tidak haram, padahal sebenarnyaharam (maka nasabnya tetap diikutkan kepadanya) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasmaka berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat ( 2 ) Undang undang Nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, junto pasal 103 ayat ( 2 ) KompilasiHukum Islam, permohonan Para pemohon dapat dikabulkan sebagaimanatertera dalam amar penetapan perkara ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 UndangUndang Nomor7 Tahun 1989

Dan pada Pasal 2ayat (1) berbunyi: bagi calon mempelai wanita yang akan menikah diwilayah Indonesia atau di luar negeri/di wilayah territorial Indonesia, tidakmempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhisyarat atau mafqud atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannyadilangsungkan oleh wali hakim; Putusan Nomor 1702/Pdt.G/2019/PA.Bpp 4 dari 6Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon secara tegasmenerangkan bahwa yang menikahkan (bertindak sebagai wali) adalahMahmud bukan sebagai

Bahwa Pemohon dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahanPemohon dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2016,di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, KotaSamarinda, yang menikahkan adalah wali nasabnya yakni AyahPemohon II yang bernama bapak Mashor Kemudian Ayah Pemohon Il1mewakilkan kepada imam kampung yang bernama H.

sebagai berikut:Menimbang, bahwa Pemohon yang telah melakukan perbuatan parudheko (lari ikut), yakni perempuan meninggalkan rumah orang tuanya dan ikuttinggal di rumah lakilaki bernama CALON SUAMI sebagai calon suamiPemohon, yang menurut kebiasaan masyakarat di lingkungan Pemohon bahwatindakan tersebut dimaksudkan agar dirinya dinikahi oleh lakilaki pilihannyaHalaman 13 Dari 16 Penetapan Nomor 43/Padt.P/2019/PA.Eddalam hal ini oleh lakilaki bernama CALON SUAMI, meski pernikahannya tanpamelalui wali nasabnya

lamaran atau peminangan atau dalam istilah fighIslam disebut khitbah, dimaksudkan untuk menyampaikan kehendak seoranglakilaki dalam hal ini lakilaki bernama CALON SUAMI, untuk menjadikanseorang perempuan dalam hal ini adalah Pemohon sebagai istri, kKehendaktersebut disampaikan kepada wali nasab permpuan tersebut;Menimbang, bahwa proses khitbah atau meminang atau melamar selainbermaksud sebagai perkenalan keluarga, mengenal calon pasangan masingmasing, yang terutama adalah untuk meminta kerelaan wali nasabnya

Mlg.yang tidakdapat dijumpai, masafatul qasri/jarak yang jauh yang sulit dihubungidan sebagainya;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat wali nasab dalam pernikahan dapat berpindahkepada wali hakim, manakala wali dalam keadaan wali nasabnya tidakmemenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal;Menimbang bahwa telah ternyata kondisi ayah kandung Pemohon tidaktermasuk kondisi wali nikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut,yaitu

wali diluar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai walinasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud,atau berhalangan, atau adhal;Menimbang bahwa dalam perkara ini pula Majelis Hakim berpendapatseseorang yang melakukan nikah sirri dalam pandangan Majelis Hakim bukanberarti pernikahan tersebut tidak sah, sah tidaknya pernikahan seseorang harusdibuktikan didepan persidangan, dan pernikahan sirri secara eksepsional dapatdisahkan sepanjang terpenuhi syarat

No 48/Pdt.P/2019/PA.SdwMenimbang, bahwa esensi dari pengakuan anak adalah pernyataanbahwa anak yang diakuinya itu adalah sebagai nasabnya atau ikrar adanyapertalian nasab dari diri si anak kepada orang yang mengakuinya;Menimbang, bahwa ternyata dalam peraturan perundangundanganpengaturan teknis tentang pengakuan anak sangat terbatas, dan belum adaketentuan khusus yang mengatur secara rinci dan tersendiri, oleh karenanyaHakim berpendapat perlu mengetengahkan doktrin hukum terkait dengan pokokperkara

Anak itu tidak jelas nasabnya;2. Pengakuan itu logis. Maksudnya, seseorang yang mengakui ayahdari anak tersebut usianya berbeda jauh dari anak yang diakui sebagainasabnya;Hal 12 dari 16 Pen. No 48/Pdt.P/2019/PA.Sdw3. Apabila anak itu telah balig dan berakal (menurut jumhur ulama)atau telah mumayiz (menurut ulama Mazhab Hanafi) maka anak tersebutmembenarkan pengakuan lakilaki tersebut;4.

angka (1) dan firman Allah dalam AlQuransurah AtTaubah ayat 71 :Cake Hla gl geeks Clb all 5 Opie all 5Artinya : Dan orangorang yang beriman lakilaki dan perempuan, sebagianmereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.Menimbang, bahwa dalam pasal 2 angka (1) Peraturan Menteri Agama RepublikIndonesia Nomor 30 tahun 2005 bahwa Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah diwilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mem punyaiwali nasab yang berhak atau wali nasabnya

Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut wali nasabnya adalahayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Didi Sumarna dan saksinikahnya bernama:2.1 Bapak Erdianto (Paman Pemohon 1)2.2 Bapak Sutedi (Paman Pemohon II)dengan Mahar berupa cincin emas seberat 2 gram, Dalam pernikahantersebut Tidak ada perjanjian perkawinan.3.

pasal 2 Peraturan Menteri Agama nomor 2 Tahun 1987;Memperhatikan pendapat ahli figin dalam kitab Qolyubi = juz Il halaman 225;Artinya : Untuk menetapkan sikap adlol dari wali agar dia dapatmengawnkan, hendaklah wali yang bersangkutan menolakmengawnkan di muka hakim, setelah hakim memintanya untuk itu,sedang pihak wanita dan pria pelamarhadir dalam majlis tersebut; Memperhatikan pendapat ahli figin dalam Mughnil Muhtaj Ill yang berbunyi : Artinya : Demikian pula dikawinkan oleh Hakim, bila wali nasabnya

Penetapan No.303/Pat.P/2020/PA.BIksaksi adik kandung Pemohon II masih anakanak, oleh sebab itu HakimAnggota berpendapat bahwa Adik kandung Pemohon II tidak memenuhi syaratuntuk dijadikan wali dalam pernikahan, yang mana salah satu syarat untukmenjadi wali adalah baligh atau telah dewasa;Menimbang, bahwa dalam hukum islam urutan yang berhak menjadiwali adalah dari nasabnya yang terdekat, namun jika sudah tidak ada lagi yangmemenuhi syarat maka wali berpindah kepada wali hakim, sebagaimana hadistyang

tersebut tidak dapat diketahui secara pasti imam tersebut adalahperpanjangan tangan Kantor Urusan Agama atau bukan, karena sepanjangpengetahuan Hakim ada beberapa perkara bahkan cenderung tidak sedikit,imam yang merupakan perpanjangan tangan dari pegawai pencatat nikahKantor Urusan Agama tidak melaporkan adanya pernikahan entah karenakelalaian imam tersebut atau alasan lain, dan dengan mempertimbangkantidak adanya indikasi adanya Itikad buruk dari Para Pemohon untuk menikahdengan tanpa restu wali nasabnya

Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tanggal 28 Oktober1987, antara lain menentukan sebagai berikut:Pasal 1 huruf (b) berbunyi:Wali Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama ataupejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagicalon mempelai wanita yang tidak mempunyai wall.Pasal 2 ayat (1) berbunyi:Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah d wilayah Indonesiaatau di luar negeri/wilayah ekstrateritorial Indonesia ternyata tidakmempunyal Wali Nasab yang berhak atau Wali Nasabnya

Penetapan No.157/Pdt.P/2020/PA.DpkWai Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita yang tidakmemiliki wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syaratatau mafqud atau berhalangan atau adhal;Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim menemukan dalil ParaPemohon yang menyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidaktercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT.

tua angkat tidakterpenuhi oleh Pemohon dan Pemohon II karena faktor lanjut usia;Halaman 15 dari 28 Salinan Penetapan Adopsi Anak Nomor 109/Pdt.P/2019/PA.Mtp@ Bahwa setelah Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya, makaorang tua angkat memiliki kewajiban untuk melaporkan secara berkalaperkembangan mengenai pengasuhan anak yang bernama Bayu Pratamabin Fendi tersebut kepada pihak Dinas Sosial Kabupaten Banjar;@ Bahwa mengenai Pemohon dan Pemohon Il yang menghilangkanidentitas orang tua kandung atau nasabnya

Pertimbangan Izin PengangkatanAnak), karena salah satu syarat dari syarat calon orang tua angkat tidakterpenuhi oleh Pemohon dan Pemohon II karena faktor lanjut usia;@ Bahwa setelah Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya, makaorang tua angkat memiliki kewajiban untuk melaporkan secara berkalaperkembangan mengenai pengasuhan anak yang bernama Bayu Pratamabin Fendi tersebut kepada pihak Dinas Sosial Kabupaten Banjar;@ Bahwa mengenai Pemohon dan Pemohon II yang menghilangkanidentitas orang tua kandung atau nasabnya

Adopsi yang seperti ini yangdilarang oleh hukum Islam karena mengubah nasabnya kepada ayahangkatnya dan itu bertentangan dengan AIQS. AlAhzab ayat 4:Halaman 23 dari 28 Salinan Penetapan Adopsi Anak Nomor 109/Padt.P/2019/PA.Mtp..Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu(sendiri)....yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja.Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan(yang benar.

No. 0646/Pdt.P/2015/PA.BklsPasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 39 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa Pemohon Il tidak mengenal kedua orang tuakandungnya, baik nama dan keberadaannya, oleh karena sejak kecilPemohon II diasuh oleh orang lain dan tidak diberi informasi yang jelas danpasti mengenai orang tua kandungnya, sehingga oleh karena itu Pemohon IItidak mengetahui siapa wali nasabnya.

Pemohon Il tidak mengalami kesulitan untuk memenuhikelengkapan administrasi pencatatan perkawinan;Menimbang, Pemohon II mengalami kesulitan untuk memenuhikelengkapan administrasi pencatatan perkawinan disebabkan administrasikependudukan Pemohon II tidak jelas (tidak diketahui siapa orang tuanya),namun Pemohon II telah berusaha secara maksimal untuk mencari keberadaanorang tuanya;Bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak mengetahui ketentuanmengenai wali nikah bagi orang yang tidak dapat menghadirkan wali nasabnya

Dan pada Pasal 2ayat (1) berbunyi: bagi calon mempelai wanita yang akan menikah diwilayah Indonesia atau di luar negeri/di wilayah territorial Indonesia, tidakmempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhisyarat atau mafqud atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannyadilangsungkan oleh wali hakim;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon' secara tegasmenerangkan bahwa yang menikahkan (bertindak sebagai wali) adalahbernama Mahmud bukan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama / walihakim

angkat oleh Para Pemohon;Menimbang, bahwa ayahanda dari Muhammad Sulthan Khasyi'ullah lbrahimyang bernama Achmad Syaifudin tidak keberatan Muhammad Sulthan Khasyi'ullahlbrahim diasuh dan dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon;Menimbang, bahwa Muhammad Sulthan Khasyi'ullah lbrahim sejak diasuholeh Para Pemohon kondisinya dalam keadaan baik dan tidak ada masalah secarahukum;Menimbang, bahwa di dalam Islam pengangkatan anak merupakan perbuatanyang dibolehkan dengan tidak menghilangkan identitas dari nasabnya

;Menimbang, bahwa apabila dalam hal wali nasab seorangperempuan tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidakdiketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal, maka pernikahantersebut dilaksanakan oleh Wali Hakim sebagaimana ketentuan Pasal 23Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 ayat (4) Peraturan MenteriAgama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dinyatakanbahwa Kepala KUA Kecamatan ditunjuk sebagai wali hakim apabila calonistri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya

wali hakim dalam pernikahan tersebut tidaksesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005Pasal 1 Ayat 2 berbunyi :Wali hakim,adalan Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikahbagi calon memperlai wanita yang tidak mempunyai wali;Pasal 2 Ayat 1 berbunyi : Bagi calon wanita yang akan menikah di Wilayah Indonesiaatau diluar negeri/luar wilayah teritorial Indonesia,tidak mempunyai wali nasab yangberhak atau wali nasabnya