Surat Penunjukan Panitera Pengganti, tanggal 07 Januari 2020, Nomor1/Pdt.G/2020/PN Psb.;3. Surat Penetapan Hakim, tanggal 07 Januari 2020, Nomor 1/Pdt.G/2020/PNPsb., tentang penetapan hari sidang;4.

., dengan surattanggal 02 Maret 2020;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 RV, bahwapencabutan surat gugatan tidak perlu adanya persetujuan dari pihak lawansebelum adanya jawaban;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka cukupberalasan apabila permohonan penggugat untuk mencabut perkara Nomor1/Pdt.G/2020/PN Psb., tersebut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut atas permohonanpenggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;Memperhatikan pasal

TOEPAK, tempat tanggal lahir : , 23 Juli 1938, jeniskelamin : Lakilaki, tempat tinggal : Jalan Jepang Kelurahan/Desa PulauTelo Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah,pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;Selanjutnya diSebut SCEDAGAL ..............cccceceeeeeeeeeesaeseeeeeeeeeeeeeeeeaes TERGUGAT;PENGADILAN NEGERI tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor1/Pdt.G.S/2019/PN KIk tentang Penunjukan Majelis Hakim;Telah membaca dan mempelajari berkas

perkara dan Gugatan dariPenggugat;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan/gugatan sederhanatertanggal 4 Juli 2019, yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Kuala Kapuas pada tanggal 5 Juli 2019, dalam Register Nomor1/Pdt.G.S/2019/PN, maka Pengadilan akan mempedomani tentang halhalsebagaimana yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015,

TergugatNama : Zainuddin LtTempat/Tanggal Lahir : Gampong Baro/8 Januari 1972Alamat : Dusun Sayeung Desa Gampong Baro KecamatanSetia Bakti Kabupaten Aceh JayaJenis Kelamin > LakiLakiPekerjaan : MekanikPengadilan Negeri tersebutTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor1/Pdt.G.S/2019/PN.Cag. tanggal 22 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untukmengadili perkara Aquo;Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Calang Nomor1/Pdt.G.S/2019/PN.Cag. tanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan

Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan dipandang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan(4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006terakhir diutbah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiapsidang pemeriksaan Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat danTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1

berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik telahmemenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksudPasal 285 RBg. yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna danmengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masihterikat dalam pernikahan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalahpihak yang berkepentingan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1

Majelisberkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telahterjadi perselisihnan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telahberpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun lamanya dan tidak pernahbersama lagi (scheiding van tafel en bed), hal ini menunjukkan keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sulit untukdirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tanggayang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 UndangUndang Nomor1

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September2003 yang menyatakan suami istri yang telah pisah rumah dan tidak salingmemperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaransehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dengan demikianMajelis berpendapat bahwa fakta pisah rumah tersebut juga telah memenuhialasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun

Penetapan Hari Sidang Pertama tanggal 26 Februari 2019 Nomor1/Pdt.G/2019/PN Trk.;4. Berita Acara Sidang perkara Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Trk.

jawaban Tergugat, karena Majelis berpendapat denganketidakhadiran Tergugat, Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya.Dengan demikian ketika Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dipersidangan, sesual yang disyaratkan oleh Pasal 271 jo 272 RV, pencabutangugatan oleh Penggugat tidak harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat,karena Tergugat belum pernah memberikan jawaban atas gugatanPenggugat, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan Nomor1

disebut TERGUGAT Il;Selanjutnya Tergugat dan Tergugat Il disebut sebagai Para Tergugat;Yang menerangkan bahwa antara Pengugat dan Para Tergugat menyatakan telahbersedia dan setuju untuk mengakhiri sengketa perkara mereka seperti yang termuat dalamsurat gugatan Penggugat tanggal 5 September 2017, yang terdaftar dalam register PengadilanHalaman dari 4 Akta PerdamaianPerkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2017/PN.Snj.Negeri Sinjai Kelas II pada tanggal 27 September 2017 dengan register Nomor1

AMIN AR, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai Kelas Il, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor1/Pdt.G.S/2017/PN.Snj. tanggal 27 September 2017, putusan tersebut diucapkandalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakimtersebut dengan dibantu olen MENRIATI TARRO, SH. Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri tersebut, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat.Panitera Pengganti, Hakim Tunggal,MENRIATI TARRO, SH.

Risalah pemberithuan putusan kepada Penggugat, Nomor1/Pdt.G/2015/PN.Tul, tanggal 23 September 2015 ;B. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor1/Pdt.G/2015/PN.Tul, tanggal 28 September 2015 yang diajukan olehKuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II yang bernama DEBBIE PJ.BUNGA,SH. Bagian Hukum dan HAM Setda.Maluku Tenggara ;C.

Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor1/Pdt.G/2015/PN.Tul, tanggal 20 Oktober 2015 ;I. Risalah Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori BandingNomor : 1/Pdt.G/2015/PN.Tul. tanggal 26 Oktober 2015 yangdilaksanakan oleh JOHANIS MATURBONGS Juru Sita PengadilanNegeri Tual, kepada PB. ROY. RAJAAN,SH.M.Si. Kepala BagianHukum dan HAM. Setda.

Kabupaten Mluku Tenggara sebagai KuasaHukum Tergugat dan Tergugat II ;ol: Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas Nomor1/Pdt.G/2015/PN.Tul. tanggal 6 Nopember 2015 yang dilaksanakan olehJOHANIS MATURBONGS Juru Sita Pengadilan Negeri Tual, kepadaLOPIANUS Y. NGABALIN,SH. Kuasa Hukum Penggugat.K.

Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor1/Pdt.G/2015/PN.Tul. tanggal O07 Oktober 2015, yang diajukan olehKuasa Penggugat yang bernama LOPIANUS Y. NGBALIN ,SH ;C. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor :1/Pdt.G/2015/PN.Tul, tanggal 09 Oktober 2015 yang dilaksanakan olehJOHANIS MATURBONGS Juru sita Pengadilan Negeri Tual kepada P.B.ROY. RAJAAN,SH.M.Si. Kepala Bagian Hukum dan HAM. Setda.Kabupaten Mluku Tenggara sebagai Kuasa Hukum Tergugat danTergugat II ;D.

Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor1/Pdt.G/2015/PN.Tul, tanggal 10 Nopember 2015, yang diserahkn olehGREGORIUS RENRUSUN,SH. Bagian Hukum = dan HAM.Setda.Kab.Maluku Tenggara;I. Risalah Pemberitahuan dan Penyerhan Kontra Memori BandingNomor : 1/Pdt.G/2015/PN.Tul, tanggal 11 Nopember 2015 yangdilaksanakan oleh JOHANIS MATURBONGS Juru Sita PengadilanNegeri Tual, kepada LOPIANUS Y. NGABALIN,SH. Kuasa HukumPenggugat ;J.

Subang, Pekerjaan: Pekerja Pabrik,selanjutnya disebut TERGUGAT II;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor1/Pdt.G.S/2019/PN.Sng tanggal 4 April 2019 tentang penunjukan HakimTunggal yang memeriksa perkara ini dan telah membaca berkas perkaraserta Semua Surat terlampir;Telah membaca surat Gugatan Sederhana yang diajukan Pengugattentang ingkar janji/wanprestasi, yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanHalaman 2 dari 5 Penetapan No.1 /Pdt.G.S/2019/PN.SngNegeri

Subang tanggal 4 April 2019 dalam register perkara Nomor1/Pdt.G.S/2019/PN.Sng;Telah membaca Berita Acara Sidang Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN.Sngtanggal 30 April 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan baik PihakPenggugat dan Pihak Tergugat telah mengakui bahwa Pihak Tergugat telahmelakukan pelunasan pembayaran hutang sebesar Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) kepada Pihak Penggugat pada hari Senin tanggal 29 April2019;Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat pada persidangan tanggal 30April

Nomor1 743/Pdt.P/2018/PA.JrBukti Saksi :1.

Nomor1 743/Pdt.P/2018/PA.Jr Saksi tahu saat itu Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon Il berstatusperawan ; Antara Pemohon dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungankeluarga ; Setelah menikah Pemohon dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istridan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama sudah mempunyai anak PutriWulandari dan Muhammad Riyan Saputra; Saksi tahu selama ini Pemohon hanya mempunyai seorang istri yaituPemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon

Nomor1 743/Pdt.P/2018/PA.JrMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Nomor22 Tahun 1946, tentang Pencatatan Nikah beserta Pasal 1 penjelasan umumUndangUndang tersebut, dan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 KompilasiHukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dengan Pemohon IIuntuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember,

PALI, Sumatera Selatan, sebagai Tergugat II;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara EnimNomor 1/Pdt.G.S/2021/PN.Mre, tanggal 28 Januari 2021, tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca Penetapan Hakim perkara Nomor1/Pdt.G.S/2021/PN.Mre., tanggal 28 Januari 2021, tentang Penetapan HariSidang;Telah membaca Berita Acara Sidang pertama tanggal 4 Pebruari 2021dimana pihak Penggugat hadir kuasanya dan para Tergugat

Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Muara Enim, dalam register perkara perdata Nomor1/Pdt.G.S/2021 PN Mre, dicabut;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mencoretperkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021 PN Mre., dari dalam buku registerperkara;3.

Oleh karenanya permohonan tersebutdapat diterima karena telah sesuai dengan maksud pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakimtelah berusaha mendamaikan Pemohon agar tidak meneruskanpermohonannya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yangdikehendaki pasal 154 RBg jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 dan pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

mengabulkan atau tidak permohonan tersebut,maka dalil dalil Pemohon harus dibuktikan.Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon danketerangan saksi saksi di persidangan serta dikuatkan pula denganalat bukti (P) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon denganTermohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannyatentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohondan Termohon, adalah sesuai menurut pasal 39 (2) Undang Undang Nomor1

Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah sekitar 4 tahunlamanya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelisberpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidakterdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apayang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membinarumah tangga yang penuh ketenteraman (sakinah), frasa kasih(mawaddah) dan sayang (rahmah) dan tidak dapat pula mewujudkantujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor1

Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalampemeriksaan permohonan ini:Menimbang, bahwa permohonan tersebut ditolak oleh PengadilanTata Usaha Negara Kendari dengan Putusan Nomor1/P/FP/2018/P.TUN.Kdi, tanggal 28 Desember 2018;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan denganhadirnya Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Desember 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali disertai dengan alasanalasannya yangditerima

seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 20 Maret 2019 yang pada intinya agar menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauankembali atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor1

Khusus NomorB.128/KCX/MKR/02/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan Nomor WI8U/62/HK.02.2/1II/2021 pada tanggal O09 Maret 2021, menurut suratgugatan dalam perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Sdw sebagaiPenggugat;Dan BUDI PURWANTO, Pekerjaan Wiraswasta, Pemegang KartuTanda Penduduk Nomor 6407070803580002, bertempat tinggal diKelurahan Barong Tongkok RT 001, Kecamatan Barong Tongkok,Kabupaten Kutai Barat, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor1

/Pdt.G.S/2021/PN Sdw sebagai Tergugat ; SOLIKAH, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pemegang KartuTanda Penduduk Nomor : 6407074604740001, bertempat tinggal diKelurahan Barong Tongkok RT 001, Kecamatan Barong Tongkok,Kabupaten Kutai Barat, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor1/Pdt.G.S/2021/PN Sdw sebagai Tergugat II;yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiripersengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatansederhana tersebut, dengan jalan perdamaian yang telah

melunasi sisa tunggakan/sisa kewajibanPIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 30(tiga puluh) hari terhitung sejak agunan dimaksud terjual.Pasal 8Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menyampaikan Kesepakatan Perdamaianini kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa danmengadili Perkara Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN.Sdw ini agarmenguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian.Pasal 9Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara gugatan sederhana nomor1

tidak pernah berceraiMenimbang, bahwa dengan Kutipan Akta Nikah tersebut Pemohon danPemohon II tidak dapat memperoleh Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipilkarena status anak lahir sebelum dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tersebut, demistatus hukum dari anak tersebut, Pemohon dan Pemohon Il mohon agar anakyang lahir tanggal 09 Agustus 2012 dinyatakan sebagai anak sah dari Pemohon dan Pemohon Il;Hal.6 dari 9 halm.Putusan Nomor 02 11/Pdt.G/2015/PA.MlgMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 42 UndangUndang Nomor1

Panti Nirmala KotaMalang, maka berdasarkan pasal 42 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut adalah anak sah daripasangan Pemohon Idan Pemohon Il;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa apabila akta kelahiran tersebut tidak ada,maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal usul anak, oleh karena itupermohonan Pemohon!

dan Pemohon II patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (3) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa berdasarkan penetapan pengadilantersebut, maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada di wilayah pengadilan yangbersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang dimaksud, maka dariitu kepada Pemohon dan Pemohon Il diperintahkan untuk mencatatkanpenetapan ini pada Kantor Catatan Sipil Kota Malang;Hal.7 dari 9 halm.Putusan Nomor 02 11/Padt.G/2015/PA.MlgMenimbang bahwa

Putusan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.PIpPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 tentang perkawinan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidakdisebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu harusdinyatakan Termohon mengetahui adanya permohonan cerai dari Pemohondengan segala dalildalilnya, maka Majelis Hakim berketetapan untukmemeriksa perkara a quo tanpa hadirnya Termohon dengan

tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karenasering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karenaTermohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon dan sering berutangkepada orang lain tanpa sepengethuan Pemohon; Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama tigatahun tanpa saling memedulikan; Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Pemohon agarkembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon namun tidakberhasilMenimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 UndangUndang Nomor1

Putusan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.PIpMenimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa perkawinan adalahikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istridengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dankekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebuttelah terbukti rumah tangga

mengusahakankehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial darisebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudharat dan memperpanjangpenderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankanikatan perkawinannya, hal tersebut sejalan dengan kaidah fight:dlasuls ole 2588 awlaall 253Artinya: Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka permohonanPemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1

Menolak gugatan Penggugat;Be Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp.1.456.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan banding Nomor1/Pdt.G/2020/PN Sdr. tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menyatakan bahwa kuasaHukum Pembanding semula Penggugat menyatakan banding pada tanggal 14Mei 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor1/Pdt.G/2020/PN Sdr tanggal 6 Mei

Penggugat sekarang Pembanding untuk membayar semuabiaya yang timbul dalam perkara ini.Dan Atau :(et aequo et Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yangseadil adilnya bono );Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari kuasa hukumTerbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat telahdiberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada kuasa hukumPembanding semula Penggugat pada tanggal 15 Juni 2020 sesuai RelasPemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor1

/Pdt.G/2020/PN Sdr tanggal 15 Juni 2020;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan bandingtersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kedua belah pihak telahdiberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggangwaktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelan pemberitahuan, sesuai risalahpemberitahuan memeriksa berkas perkara masingmasing Nomor1/Pdt.G/2020/PN Sdr kepada kuasa Pembanding semula Penggugat danKuasa Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor1/Pdt.G/2020/PN Sdr tanggal 6 Mei 2020 yang dimohonkan bandingtersebut;3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biayaperkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00(seratus limapuluh ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 17 September 2020oleh kami Corry Sahusilawane, S.H.

Oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterimakarena telah sesuai dengan maksud pasal 66 Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakimtelah berusaha mendamaikan Pemohon agar tidak meneruskanpermohonannya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yangdikehendaki pasal 154 RBg jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 dan pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

permohonan tersebut tidak melawan hukumdan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir danpermohonan dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149R.Bg dan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab AlAnwar Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikutHal dari 9 No. 262/Pdt.G/2011/PA Mp.Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannyatentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohondan Termohon, adalah sesuai menurut pasal 39 (2) Undang Undang Nomor1

marahdan pernah memukul dan menyakiti Pemohon tanpa alasan yang jelas.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelisberpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidakterdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apayang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membinarumah tangga yang penuh ketenteraman (sakinah), rasa kasih(mawaddah) dan sayang (rahmah) dan tidak dapat pula mewujudkantujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor1

Berkas perkara Nomor 1/Pdt/G/2020/PN.Kwg dan suratsurat lain yangberhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Karawang pada tanggal 9 Januari 2020 dalam Register Nomor1/Pdt.G/2020/PN Kwg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp1.101.000,00 (satu juta seratus satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Para Pembanding/semula Penggugat dan Penggugat II, melalui Kuasa Hukumnya telahmengajukan permohonan banding yang dibuat dan di tandatangani olehPanitera Pengadilan Negeri Karawang berdasarkan Akta PernyataanPermohonan Banding Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Kwg tanggal 14 Agustus 2020,agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Karawang Nomor1

/semula Tergugat, pada 19 Agustus 2020, Turut Terbandingl/semula Turut Tergugat . pada tanggal 19 Agustus 2020, dan kepada TurutTerbanding II/semula Turut Tergugat Il pada tanggal 26 Agustus 2020Menimbang, bahwa atas pernyataan bandingnya tersebut, ParaPembanding/semula Para Penggugat tidak menyerahkan Memori Banding,sedangkan Terbanding/semula Tergugat juga tidak menyerahkan KontraMemori Banding;Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalamrisalahpemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor1

telah ditentukan oleh UndangUndang, olehkarena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa atas permohonan banding tesebut, ternyatabahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat tidak menyampaikanMemori Banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasanmengajukan banding tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelahmemeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkarabeserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor1

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor1/Pdt.G/2020/PN.

Kudus;69. 3 (tiga) lembar print out yang berjudul Daftar Usulan" yangterdiri dari kolom NO; GESER; SEMULA; MENJADI pada nomor1 Akhmad Shofian, dst.;Halaman 12 Penetapan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PT SMG70. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Hasil Rapat TimPenilai Kinerja PNS Kab.

AgusSulistiono;92. 1 (Satu) bundel print out dokumen yang terdiri dari kKolomNO, NAMA, JABATAN LAMA, JABATAN BARU pada nomor1. Jaya Hartono, S.IP;93. 2 (dua) lembar print out dokumen yang terdiri dari kolomNO, NAMA, JABATAN LAMA, JABATAN BARU pada nomor1. Iswahyudi, SPd, M.Pd;94. 2 (dua) lembar print out dengan judul Rabu Malam yangterdiri dari kolom NO, NAMA, JABATAN LAMA, JABATANBARU pada nomor 1.

Agus Widodo, SmHk;96. 1 (Satu) bundel print out dokumen yang terdiri dari kolomNO, NAMA, JABATAN LAMA, JABATAN BARU pada nomor1. Jaya Hartono, S.IP;97. 3 (tiga) lembar print out dokumen dengan judul Promosi(Staf) yang terdiri dari kolom NO, NAMA, JABATAN LAMA,JABATAN BARU pada nomor 1.

Zaenal Arifin, SE;98. 1 (satu) bundel print out dokumen dengan judul Promosi(Staf), Selasa, 28052019, Jam 16.55, yang terdiri dari kolomHalaman 16 Penetapan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PT SMGNO, NAMA, JABATAN LAMA, JABATAN BARU pada nomor1. Zaenal Arifin, SE;99. 3 (tiga) lembar print out dokumen dengan judul Promosi(Staf), Selasa, 28052019, Jam 16.55, yang terdiri dari kolomNO, NAMA, JABATAN LAMA, JABATAN BARU pada nomor1.

500 GB, S/N: 4COMVJUL yangdiperoleh dari Laptop Lenovo Ideapad 10014IBD, S/N:PFOD37Y0, Factory ID: JVHFC1;152. 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomorserial DVDR SN: MAP633VL06082253 5;153. 1 (satu) lembar form permohonan pengiriman uang BCAtertanggal 8 November 2019 dengan Pengirim Soeparlan kenomor rekening 8844201903100015/Rekening PenampunganKPKPerkara Kab.Kudus dengan nilai sebesar Rp.15.000.000,(lima belas juta rupiah);Halaman 23 Penetapan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PT SMGBarang bukti nomor1

Tingkat Atas,tempat kediaman di Ayah Tiri (a.N Bapak Ilun Irsya) Di JalanBinong Jati No.12, Rt.002 Rw.007, Kelurahan Binong, KecamatanBatununggal, Kota Bandung, Jawa Barat sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 27 Desember2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor1

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor1/Pdt.G/2019/PA.Badg dari Penggugat;2. Menyatakan perkara Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Badg selesai karena dicabut;3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 241000( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah, oleh kamioleh kami Dra. Hj.