menjabat sebagai Sekretaris Majelis Desa Pekraman Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem ;Bahwa saksi pernah membaca bukti surat P.9 dan Desa Pekraman terdiri dari diantaranya Desa Pekraman;Bahwa ada 3 (tiga) jenis warga Krama, yaitu Krama Desa Murwa, Krama Desa Gumi, Krama Desa Tamiyu;Dilihat dari stuktur ketiga jenis Krama Desa tersebut memiliki hak yang hampir sama;Jika dikaitkan dengan penyewaan tanah Laba Pura seharusnya melibatkan MDPberdasarkan hasil Pesamuhan Agung tahun 2010; Bahwa MDP dan PHDI

PHDINomor:11/1994, tanggal 25 Januari 1994 tertuang bagaimana PHDI harus menjaga kesucian Pura termasuk didalamnya Pelaba Pura;42e Bahwa penyewaan Pelaba Pura seharusnya atas izin dari MDP dan PHDI jika tidakmaka proses perjanjiannya bermasalah dan kurang lengkap; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Para Penggugat, KuasaTergugat I dan Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah diberikan kesempatan

telah menikah dengan NiKetut Arimini di Kabupaten Klungkung, tanggal 30 Maret 1996 yang dipuput olehPemuka Agama Hindu bernama Ida Pedanda Gede Ngurah, yang mana KetutKaler berkedudukan sebagai Purusa dan samasama beragama Hindu,sehingga berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan maka untuk dapat dinyatakan sah makaPerkawinan Pemohon haruslah sah secara agama Hindu;Menimbang, bahwa menurut Keputusankeputusan dan Ketetapanketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI

No. 178 PK/Pdt/2006 Kerama Subak Mekecatur = subak yakni Subak Umadesa, SubakTambahan, Subak Babakan, Subak Tukad Dalem; Unsur kelembagaan umat Hindu Parisada Hindu Dharma Indonesia(PHDI) Desa Kubutambahan; Unsur Kerama Desa Negak Kubutambahan;Bahwa para Tergugat/Pemohon PK sama sekali tidak pernah menguasaitanah sengketa objek perkara;Bahkan penguasaan/pemilikan tanah oleh Pura Desa Kubutambahansudah berlangsung cukup lama sejak tahun 1970 hingga saat ini.Perhatikan foto copy Sertifikat terlampir

Oleh karena telah terjadi perpisahan terpaksa antara Penggugat denganTergugat membuat surat pernyataan Cerai dan telah menadatangani surattersebut bersama saksisaksi dan diketahui oleh Kelian Desa PakramanBanyualit, Kelian Banjar Dinas Banyualit, Ketua PHDI desa Kalibukbukserta Prebekel Kalibukbuk. 0nnencc nonoBahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugatdengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kePengadilanNegeriSingaraja.

Tergugat yangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 25 Juni2013, selanjutnya diberi tanda P1;2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1705LT210620110001 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkanoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 21 Juni 2011,selanjutnya diberi tanda P2;3. 1 (Satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Cerai Nomor 012/PHDISL/IV/2021 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan olehParisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI

Bahwa Rudolf Marinus Van Ginkel (Almarhum) telah melakukan UpacaraSuddhiWadani (memeluk Agama Hindu Dharma) berdasarkan permohonansendiri) pada tanggal 26 Juni 2009, hal ini berdasarkan Sertifikat SuddhiWadani Nomor : 05/PHDI/Krbt/VII/2009 yang diterbitkan oleh Parisada HinduDharma Indonesia (Majelis Tertinggi Agama Hindu) Kabupaten Tabanantertanggal 3 Juli 2009;3.

aequo et bono).Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, pihakPenggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 28 Mei 2020sedangkan Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik tertanggal 4Juni 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang menjadi bagianyang tidak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti buktisurat di persidangan, masing masing berupa :P1 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat SuddhiWadani Nomor05/PHDI

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah membuat surat pernyataancerai tanggal 19 Agustus 2020 yang disaksikan oleh Kelian DesaPakraman, Ketua PHDI Desa Penglatan, dan Perbekel Penglatan;. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin rasanyauntuk dipersatukan lagi, rasanya untuk bisa rujuk Kembali sebagai suami istritidak mungkin lagi, untuk itu dengan segala pertimbangan Penggugat inginmengakhiri perkawinan ini dengan jalan cerai melalui Pengadilan Negeri;10.

Foto copy Piagam tanggal 10 Juli 2001No.35/VII/SWGAM/PHDI KD/2001, diberi tanda PMenimbang, bahwa kuasa penggugat selain mengajukanbukti surat, juga mengajukan 2 orang saksi , = yangmemberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut18Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugatkarena bertetangga, tapi tidak ada hubungankeluarga dan saksi pernah menjadi pembantu dirumahmereka lebih kurang ada 8bulan.

CendrawasihNo.7 Cakranegara dan bertemu seorang tokoh/panutan dan sekaligus Ketua PHDI IHal. 1 dari 25 hal. Put. No. 550 PK/Pdt/2009Provinsi Nusa Tenggara Barat (bidang agama) yang bernama I KETUT DRANA, SH,yang pada pertemuan tersebut orangtua Penggugat memberikan mandat penuh untukrencana investasinya di Lombok kepada Bapak I Ketut Drana, SH di hadapan saksi saksi : 1. I Wayan Sudarma, anggota Kepolisian yang bertugas di Polda NTB ; 2.

sejak gugatan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Mataram sampai uang tersebut dibayar lunas kepadaPenggugat;Pertimbangan hukum tersebut sungguh jauh dari kata layak apalagi rasa adil, dansangat kontradiktif dengan fakta hukum maupun saksisaksi Penggugat yang sangatmenentukan, oleh karena:1.1.1.2.1.3,1.4.Bahwa sesuai mandat yang diberikan oleh orang tua Pemohon (almarhum IKETUT SUKARATA alias SRI SUKRAT/Guru Spiritual Bali saat itu) kepadaSaksi I KETUT DRANA,SH (yang saat itu selaku Ketua PHDI

tinggalsecara bergantian, di pagi hari bersama Tergugat kemudian malamnyabersama Penggugat; Bahwa Penggugat pergi/minggat dari rumah kediaman bersama, sekirasejak pertengahan tahun 2020 dan sejak saat itu sepengetahuan Saksi,para pihak sudah tidak tidur seranjang layaknya suamiistri; Bahwa yang memberitahu Saksi bahwa Tergugat sebelumnya sudahpernah melangsungkan perkawinan adalah Kelian Dusun yang yangHalaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Padt.G/2020/PN Srpmembawa surat perceraian PHDI

ke Banyuwangi untuk menengok anak pernikahan pertama Tergugatnamun Tergugat mengaku tidak pernah kesana; Bahwa selain itu, saksi mengetahui bahwa Tergugat sudah pernahmenikah sebelumnya tahu dari Kelian Dusun yang membawa suratperceraian PHDI yang dikirim dari Banyuwangi; Bahwa Penggugat tidak mengetahui Tergugat sudah pernah menikahsebelumnya sehingga memicu pertengkaran; Bahwa Tergugat tidak pernah meminta izin untuk menengok mantanistridan anaknya di BanyuwangI; Bahwa Penggugat pernah menitipkan

Tergugat sebagai Istri/Pihak Kedua perihal kesepakatan untukmengakhiri permasalahan rumah tangga diantara keduanya serta komitmenuntuk saling menjaga keharmonisan dalam rumah tangga; Bahwa Penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat adalah akibatmasa lalu Tergugat, yaitu Tergugat yang ditenggarai sudah pernah menikahsebelumnya dan memiliki seorang anak dalam perkawinan tersebut.Informasi Tergugat yang pernah melangsungkan perkawinan sebelumnyadidapat dari Kelian Dusun yang membawa surat perceraian PHDI

Gusti begitu juga mengenai hakhak keahliwarisan lainnya dankewajiban secara purusa; Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak ada alatbukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian gelar atau pemberian hakmenggunakan gelar Gusti dari otoritas yang berwenang secara adat sepertiberbentuk surat pernyataan pemberian/memulihkan gelar dari raja/oangsawanyang berwenang atau sertifikat dari kerajaan tertentu, dan lainsebagainya, begitu juga perlu diketahul oleh otoritas agamayaitu PHDI

meminta uang kepadaPenggugat untuk main judi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal saturumah sejak bulan April 2019 sampai sekarang;Menimbang, bahwa percekcokan antara Penggugat dengan Tergugatsudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil.Puncaknya pada tanggal 28 Mei 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisahsecara adat dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan dua orang saksi,serta diketahui oleh Kelian Desa Pakraman Banyualit, Kelian Banjar DinasCelukbuluh, Ketua PHDI

PHDI(Parisadha Hindu Dharma Indonesia) dan Kantor Catatan Sipil sebagai otoritasNegara kepada Pemohon;Menimbang, bahwa lebih lanjut dipertimbangkan apakah Hakim bisamemberikan ijin mengubah nama Pemohon yang sedemikian;Menimbang bahwa dalam Ketentuan Pasal 52 ayat (1) UndangundangNomor: 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan menentukan tentangganti nama seseorang dan yang dimaksud oleh ketentuan tersebut adalahpenggantian nama biasa atau pada umumnya yang menjadi wewenang PengadilanNegeri

berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29September 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Bekasi pada tanggal 04 Oktober 2016 dalam Register Nomor521/Pdt.G/2016/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.Bahwa kami adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 Juli 2009, dihadapan Pegawai Parisadha Hindu Dharma Desa Sidowaluyo,Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, tercatat dalamSurat Keterangan Nikah No.517/PHDI

Fotokopi Wiwaha Patra Surat Perkawinan Nomor IX tanggal 01 Juli 2014atas nama BAUL dan TUUH yang dikeluarkan oleh PHDI Dayak PitapKabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, diberi tanda P4;5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6311LT151220160003 tanggal23 Desember 2016 atas nama YANTO, yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberitanda P5;6.

Gede Kediri Putra Keniten,yang mana Wayan Sila Adnyanaberkedudukan sebagai Purusa dan samasama beragama Hindu, dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di KantorDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ,sehinggaberdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan maka untuk dapat dinyatakan sah maka Perkawinan ParaPemohon haruslah sah secara agama Hindu; Menimbang, bahwa menurut Keputusankeputusan dan Ketetapanketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI

dankepercayaannya itu;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakahperkawinan Para Pemohon adalah sah secara hukum;Menimbang, bahwa Para Pemohon Ketut Suyasa dengan Ni NengahSuketi Samasama beragama Hindu, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 2ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka untukdapat dinyatakan sah maka Perkawinan Para Pemohon haruslah sah secaraagama Hindu;Menimbang, bahwa menurut Keputusankeputusan dan Ketetapanketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI

Ida Made Gianyar yangditandatangani oleh semua ahli waris, Kepala Dusun Sengkongo, KepalaDesa Kuranji, Camat Labuapi dan PHDI Kec.

Bukti T18 : Silsilah Keluarga, yang dibuat olehIda Bagus Manoara, yang diketahui oleh Kepala DusunSengkongo, Kepala Desa Kuranji, Camat Labuapi dan Kepala PHDI Kec. Labuapi (Sesuai DenganAsli) ;19. Bukti T19 =: Surat Permohonan PermohonanPendaftaran Peralihan Hak oleh Jero Mekel Sikirana, tertanggal 30 Juli 2005 (Sesuai Dengan Asli)20. Bukti T20 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atasnama Jero Mekel Sikirana (copy daricopy) ;21.

WayanSujana berkedudukan sebagai Purusa dan atas pernikahan tersebut telahdicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten KlungkungNomor : 87/Capil.NP/2004 tertanggal 23 Juli 2004 dan samasama beragamaHindu, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka untuk dapat dinyatakan sahmaka Perkawinan orang tua Pemohon haruslah sah secara agama Hindu;Menimbang, bahwa menurut Keputusankeputusan dan ketetapanketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI