2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi: Pasal 8ayat (4) Pemegang izin lokasi tidak mempunyai hak apapun atas tanahyang ditunjuk dalam izin lokasi sebelum tanah tersebut dibebaskannya.Haknya untuk menguasai dan menggunakan tanah itu tidak timbul dariizin lokasi melainkan dari pembebasan tanah olehnya dan ataupemberian hak atas tanah tersebut dari Negara;Bahwa Instruksi Menteri Agraria/Kepala badan pertanahan NasionalNomor 5 tahun 1999 tentang pemberian izin lokasi dalam rangkapenataan penguasaan tanah skala

Padang Lawas maupun PemerintahKabupaten Tapanuli Selatan dulunya tidak pernah beriktikad baik untukmenyelesaikan batas tersebut sejak tahun 1998, setiap turun TimPenegasan Batas Daerah Provinsi Riau dan Provinsi Sumatra Utaraselalu digagalkan dengan pertengkaran, padahal Pemerintah KabupatenRokan Hulu sudah bersedia berkurang wilayahnya yang seharusnyabatas koordinat yang tertera dalam peta Rupa Bumi Indonesia terbitanBadan Koordinasi Survey dan Pemetaan Dasar Nasional (Bakosurtanal)lembar 071731 skala

Setiap turun Tim Penegasan BatasDaerah Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Utara selalu digagalkandengan pertengkaran. padahal pemerintah Kabupaten Rokan Hulusudah bersedia berkurang wilayahnya yang seharusnya bataskoordinat yang tertera dalam peta Rupa Bumi Indonesia terbitanBadan koordinasi survei dan pemetaan dasar Nasional (BakosurtanaL)lembar 071731 skala 1: 50, 000 menjadi batas alam yaitu SungaiMarubi dan Sungai Teratak Tinggi (anak Sungai Mahato), perbuatanPemerintah Kabupaten Padang Lawas

Nomor 1665 K/Pdt/2016hutan dari Menteri kehutanan pada jaman itu dan juga tidak dapatmenunjukkan HGU dari Menteri Agraria kepala BPN RI sebagai alas haknyauntuk mengusahai tanah yang diusahainya sesuai aturan dan peraturanmaupun perundang undangan yang berlaku terhadap perusahaan berbadanhukum mengusahai tanah skala besar, adapun tujuan kami membunyikanhal tersebut dalam gugatan adalah bentuk kepedulian kami terhadap assetkekayaan Negara yang disemenamenakan oleh Tergugat I, namun jikaPemerintah

berbatas dengan Kecamatan Tambusai, KabupatenRokan Hulu, untuk itu karena batasnya secara pisik tidak dijelaskan maka buktiT.Il1 tidak dapat dijadikan menjadi acuan menentukan pisik batas KabupatenPadang Lawas dengan Kabupaten Rokan Hulu, dan sebelum adanyaPenetapan baru dari Mendagri sebagai pihak yang berwenang tentang pisikbatas Kabupaten Rokan hulu dengan Kabupaten Padang lawas, maka bataslamalah yang berlaku yaitu sesuai koordinat yang ada pada Peta Rupa BumiIndonesia terbitan Bakosurtanal skala

Perkebunan;: Halaman 21 dari 29Putusan Nomor 73/Pid.Sus/LH/2017/PN.TjtMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 pada Bab Ketentuan UmumUURI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dimaksud denganPelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaanPerkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Perkebunanadalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesiadan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunandengan skala

tertentu;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekebun adalah orangperseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunandengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu;Menimbang, bahwa dilihat dari redaksi definisidefinisi dalam UURINomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan di atas terdapat perbedaanperbedaan dimana tergambar bahwa kata kunci untuk dapat disebut sebagaiPelaku Usaha Perkebunan adalah kegiatan Pengelolaan Usaha Perkebunandimana dengan demikian setiap Perusahaan Perkebunan

Yunta Gombang Armando, M.S., dimana Membuka Lahanadalah serangkaian kegiatan Pratanam (mengimas, menumbang pohon,merencek, dan memerun), sedangkan Mengolah Lahan adalah kegiatanmenggemburkan tanah secara mekanis maupun manual yang bertujuan untukmemperbaiki struktur tanah;Menimbang, bahwa seorang pekebun tidaklah serta merta menjadiPelaku Usaha Perkebunan sedangkan perusahaan perkebunan pasti menjadiPelaku Usaha Perkebunan dikaitkan dengan frasa tidak mencapai skala tertentupada definisi pekebun

Adapun benih pinang yang telahdisiapkan berada dalam penguasaan Saksi Ambok Acok dan tidak pada lokasiyang sama dengan lahan yang dibuka Terdakwa menurut pandangan MajelisHakim masih terlampau banyak variabel yang tidak pasti secara hukum apakahbibitbibit pinang tersebut akan ditanam di lahan tersebut atau apakah hanyajagung atau dibiarkan tidak ditanam apapun yang merupakan hal yang lumrah dimasyarakat, berbeda apabila usaha perkebunan yang mencapai skala tertentuyang memerlukan instrumen izin usaha

korban DWI DARA AYU seperti orang yang baru selesai menangis,sehingga saksi SIT SARAH menanyakan tentang kecurigaannya, padaakhirnya anak korban menceritakan terdakwa HASANUDDIN telahmengganggunya, sehingga saksi SIT SARAH mengajak anak korbanDWI DARA AYU ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan padabagian kelaminnya, dan hasil pemeriksaannya : Hasil pemeriksaan yang dilakukan di IGD RS PKU MuhammadiyahBima pukul 20.30 Wita, datang pasien dalam keadaan sadar baik dengantingkat kesadaran menurut skala

korban DWI DARA AYU seperti orang yang baru selesai menangis,sehingga saksi SIT SARAH menanyakan tentang kecurigaannya, padaakhirnya anak korban menceritakan terdakwa HASANUDDIN telahmengganggunya, sehingga saksi SIT SARAH mengajak anak korbanDWI DARA AYU ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan padabagian kelaminnya, dan hasil pemeriksaannya : Hasil pemeriksaan yang dilakukan di IGD RS PKUMuhammadiyah Bima pukul 20.30 Wita, datang pasien dalamkeadaan sadar baik dengan tingkat kesadaran menurut skala

Hasil Pemeriksaan yang dilakukan di Instalasi Gawat DaruratRS PKU Muhammadiyah Bima pukul dua puluh liwat tiga puluhmenitWaktu Indonesia Tengah, pasien dating dalam keadaansadar baik dengan tingkat kesadaran menurut Skala KomaGlasgow (GCS): lima belas. Tekanan darah Sembilan puluh perenam puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi Sembilan puluhdelapan kali per menit, frekuensi napas dua puluh kali per menit,suhu tiga puluh enam koma enam derajat selsius;2.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebutdisebabkan, Termohon tidak dapat memaksimalkan uang hasil bekerja Pemohon diGresik, yakni terlalu boros sehingga tidak bisa menabung untuk kebutuhankebutuhanlain yang menyangkut kebutuhan keluarga dalam skala besar;.

/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .Pemohon di Gresik, yakni terlalu boros sehingga tidak bisa menabung untukkebutuhankebutuhan lain yang menyangkut kebutuhan keluarga dalam skala besar,; Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara keduanya sesekali masih ada komunikasimasalah anak tetapi sejak lebih kurang 2 minggu terakhir sudah tidak ada komunikasisama sekali;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telahmemberikan jawaban secara lisan yang pada inti pokoknya sebagai berikut: Bahwa benar Termohn

Nomor 411 K/Pdt/2019massa skala nasional yaitu Harian Kompas dan Harian Metro Riauselama 3 (tiga) hari berturutturut dengan ukuran pemberitahuansekurangkurangnya setengah halaman;7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebin dahulu(uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding dan kasasi dariTergugat Dalam Rekonpensi;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri PasirPengaraian telah memberikan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/PN. Prp.

Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membuat iklanpermohonan maaf kepada Penggugat Dalam Rekonpensi melaluimedia massa skala nasional yaitu Harian Kompas dan Harian MetroRiau selama 3 (tiga) hari berturutturut dengan ukuran pemberitahuansekurangkurangnya setengah halaman;7.

Memerintahkan kepada Tergugat selaku Pimpinan Perusahaan PTAmbhara Tharuna (Ambhara Hotel) agar melaksanakan kewajibanperusahaan untuk segera menyusun Struktur dan Skala Upah sesuaiyang diperjanjikan dalam Pasal 48 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama(PKB);.

,tanggal 7 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 48 ayat (1) Perjanjian KerjaBersama;Memerintahkan Tergugat untuk menyusun Struktur dan Skala Upahsesuai yang diperjanjikan dalam Pasal 48 ayat (1) Perjanjian KerjaBersama;Menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 59 ayat (6) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

ALIAS AULIA BIN KATEKterdakwa langsung menusuk tubuhsaksi korban AULIA RAHMAN ALIAS AULIA BIN KATEKdi bagian leher belakangsebelah kanan dengan menggunakan senjata tajam jenis badik tersebut, setelahitu terdakwa melarikan diri ke rumah terdakwa yang beralamatkan di JalanPemda RW 04 Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Inhil Riau dan sebelum terdakwa sampai dirumah terdakwa, terdakwa terlebih dahulumembuang senjata tajam jenis badik tersebut ke Sungai Indragiri tepat nyadidepan pelabuhan Skala

Inhil Riau dansebelum terdakwa sampai dirumah terdakwa, terdakwa terlebih dahulumembuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ke Sungai Indragiri tepat nyadidepan pelabuhan Skala Desa Tanah Merah.

Inhil Riau dan sebelum terdakwa sampai dirumah terdakwa, terdakwa terlebih dahulumembuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ke Sungai Indragiri tepat nyadidepan pelabuhan Skala Desa Tanah Merah.

No. 1974 K/Pid.Sus/2014Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) dalammenyalurkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan LPG untukpengguna skala kecil, pelanggan kecil transportasi dan rumah tanggawajib menyalurkan melalui penyalur yang ditunjuk Badan Usaha melaluiseleksi.

IstilahPenyalur hanya dikenal di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor: 36Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi,pada: Pasal48 ayat (1), yang berbunyi:Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale)dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas danLPG untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi danrumah tangga wajib menyalurkan melalui penyalur yang ditunjukBadan Usaha melalui seleksi.

No. 1974 K/Pid.Sus/201436 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi,pada:e Pasal 48 ayat (1), yang berbunyi:Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale)dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas danLPG untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasidan rumah tangga wajib menyalurkan melalui penyalur yangditunjuk Badan Usaha melalui seleksi.Pasal 48 ayat (4), yang berbunyi:Penyalur sebagaimana dimaksud ayat (1) wajid memilikiperizinan sesuai dengan

peraturan perundangundangan yangberlaku.Perijinan yang harus dimiliki oleh Penyalur hanya terdapat dandiatur di Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralNomor: 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran BahanBakar Minyak, sebagai berikut:Pasal 1 ayat (1):Kegiatan Usaha Niaga Umum (Wholesale) adalah kegiatanusaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor Bahan BakarMinyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau HasilOlahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyaifasilitas dan sarana

No. 1974 K/Pid.Sus/2014BUPIUNU dapat melakukan pendistribusian melalui Penyalur.e Pasal 2 ayat (2):BUPIUNU dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak untukpengguna skala kecil, pelanggan kecil transportasi dan rumahtangga wajib menyalurkannya melalui Penyalur yang ditunjuk BUPIUNU melalui seleksi.3.

Surat permohonan yang dilampiri dengan peta kawasan hutan yangdimohon pada peta dasar dengan skala minimal 1:50.000;Halaman 21 dari 82 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP/2017/PTUNJKTPAGEb.

Adapun dokumendokumen yang dilampirkan olehPemohon adalah sebagai berikut:a) Surat Direktur No. 18/PT.Kal/Ktg/XII/2016 tertanggal 9 Desember2016 (Asli dan ditandatangani oleh Direktur);b) Peta Permohonan Pelepasan sebagian Kawasan Hutan ProduksiTetap dan Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK) seluas20.000 Ha dengan skala 1 : 50.000;c) Foto Citra Landsat dan Penafsiran Citra.

Dengan skala 1 : 50.000 (vide bukti T20) berdasarkan hasilOverlay disimpulkan Permohonan yang dapat diproses adalah permohonanyang terletak pada KPP dan KPPL.

Proposal dan rencana teknis yang ditandatangani oleh menteri, pejabatsetingkat Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Pimpinan badan usaha/badanhukum atau pimpinan yayasan disertai peta lokasi skala 1 : 50.000 ataulebih besar dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dalambentuk hardcopy dan softcopy format shapefile dengan koordinat sistemgeografis atau UTM Datum WGS 84;c.

Peta Permohonan Pelepasan sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetapdan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas 20.000 Hadengan skala 1 : 50.000 ;c. Foto Citra Landsat dan Penafsiran Citra.

Trijoso Permono, SpBs, pada Rumah SakitRK.CHARITAS dengan hasil pemeriksaan :Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN KagHASIL PEMERIKSAAN :Luka pada dahi dasar tulang, luka pada kepala bagian kiri dasar tulang,Skala kesadaran G TCT Scan: Patah tulang kepala disertai pendarahan otak sebelah kiriKESIMPULAN :* Cedera kepala berat disertai praktur tulaang kepala disertai pendarahan otaksebelah kiri.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310ayat (8) UndangUndang

Triioso Permono, SpBs, pada Rumah Sakit RK.CHARITASdengan hasil pemeriksaan :HASIL PEMERIKSAAN:Luka pada dahi dasar tulang, luka pada kepala bagian kiri dasar tulang,Skala kesadaran GTCT Scan: Patah tulang kepala disertai pendarahan ofak sebelah kiriKESIMPULAN:* Cedera kepala berat disertai praktur tulaang kepala disertai pendarahan otaksebelah kiri.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LaluLintas

TrijosoPermono, SpBs, pada Rumah Sakit RK.CHARITAS dengan hasil pemeriksaan:HASIL PEMERIKSAAN :Luka pada dahi dasar tulang, luka pada kepala bagian kiri dasar tulang,Skala kesadaran G TCT Scan: Patah tulang kepala disertai pendarahan otak sebelah kiriKESIMPULAN :* Cedera kepala berat disertai praktur tulaang kepala disertai pendarahan otaksebelah kiri.

Trijoso Permono,SpBs, pada Rumah Sakit RK.CHARITAS dengan hasil pemeriksaan :HASIL PEMERIKSAAN :Luka pada dahi dasar tulang, luka pada kepala bagian kiri dasar tulang,Skala kesadaran G TCT Scan: Patah tulang kepala disertai pendarahan otak sebelah kiriKESIMPULAN :* Cedera kepala berat disertai praktur tulaang kepala disertai pendarahan otaksebelah kiri.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatasHakim berpendapat Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yangkarena kelalaiannya

BASYAR Bin Alm.DARMOPADI sedang melayanipenjualan BBM skala jurigen kepada saksi SUGITO bin WARIJAN dan masyarakatyang membutuhkan, sedangkan terdakwa WARJITO C.

BASYAR BinAlm.DARMOPADI sedang melayani penjualan BBM skala jurigen.Bahwa saksi melakukan penyitaan uang dari hasil jua beli BBM sebanyak uangtunai Rp. 325.000, (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).Bahwa saksi menerangkan terdakwa WARJITO C. BASYAR Bin Alm.DARMOPADItidak memiiki Surat ijin usaha dari pejabat yang berwenang.Bahwa saksi menerangkan penyimpanan BBM terdakwa berada didalam rumahdibelakang etalase tumpukan ban.Bahwa saksi menerangkan terdakwa WARJITO C.

Bahwa benar saksi GIGIH JOHAN ARIANTO, SH menangkap tangan WARJITO C.BASYAR Bin Alm.DARMOPADI sedang melayani penjualan BBM skala jurigen. Bahwa benar saksi GIGIH JOHAN ARIANTO, SH melakukan penyitaan uang darihasil jual belli BBM sebanyak uang tunai Rp. 325.000, (tiga ratus dua puluh lima riburupiah). Bahwa benar saksi GIGIH JOHAN ARIANTO, SH terdakwa WARJITO C. BASYARBin Alm. DARMOPADI tidak memiiki surat jin usaha dari pejabat yang berwenang.

SUGITO Bin WARIJAN:a. 1 (Satu) buah jurigen Berisi 31.45 liter BBM jenis bensin (gasoline) RON minimum88;1 (Satu) buah Spdm Yamaha Jupiter Nopol tidak tahu;3 (tiga) buah tali karet.Bahwa benar saksi GIGIH JOHAN ARIANTO, SH menangkap tangan WARJITO C.BASYAR Bin Alm.DARMOPADI sedang melayani penjualan BBM skala jurigen.Bahwa benar saksi GIGIH JOHAN ARIANTO, SH melakukan penyitaan uang darihasil jual belli BBM sebanyak uang tunai Rp. 325.000, (tiga ratus dua puluh lima riburupiah).Bahwa benar saksi

Tanah / 2013 tanggal 22 Mei 2013 tentangPelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum YangLuasnya Tidak Lebih Dari 1 (Satu) Hektar (Skala Kecil);Bahwa saksi menerangkan dengan demikian sejak pada tahunanggaran 2013, pelaksanaan pengadaan tanah dalam skala kecilyang ada di Bagian Pertanahan tidak pernah dilaksanakan, karenaberdasarkan ketentuan perundangundangan dan ditambahdikeluarkannya surat edaran tersebut sudah menjadi domain dariOPD yang bersangkutan ;Bahwa saksi menerangkan oleh karena

Tanah / 2013 tanggal 22Mei 2013 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah UntukKepentingan Umum Yang Luasnya Tidak Lebih Dari 1 (Satu) Hektar(Skala Kecil).

Berau ;Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya pagu anggaranpengadaan lahan peningkatan sarana dan prasarana lapangansepak bola Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupatentertampung di dalam DPA Bagian Pertanahan Kabupaten Berau.Namun karena pengadaan tanah terebut adalah skala kecil makasesuai dengan Per Pres Nomor 71 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum maka pengadaan tanah skala kecil yangmelaksanakannya adalah OPD yang membutuhkan.

Namun karenapengadaan tanah terebut adalah skala kecil maka sesuai dengan PerPres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum makapengadaan tanah skala kecil yang melaksanakannya adalah OPDyang membutuhkan. Sehingga pengadaan tanah tersebutdikembalikan kepada Dispora Kab.

T01 Surat Edaran Bupati No:590/139/B.tanah/V/2013 tentangPelaksanaan Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum Yang LuasnyaTidak Lebih Dari 1 (satu) Hektar (Skala Kecil);2. T02 SK Bupati Berau Nomor 752 tahun 2013 tentang Penetapan KuasaPengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Di Lingkungan PemerintahKabupaten Berau TA. 2014;3.

Bukti Turut Terbantah I53 : Cek Plot Peta keseluruhan 17Sertipikat aquo dalam Skala 1:50054. Bukti Turut Terbantah I54 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2037/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50055. Bukti Turut Terbantah I55 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2038/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50056. Bukti Turut Terbantah I56 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2039/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50057. Bukti Turut Terbantah I57 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2040/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50058.

Bukti Turut Terbantah I58 : Cek Plot Peta Pak Milik No.2042/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50059. Bukti Turut Terbantah I59 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2043/Petukangan Seiatan dalam Skala 1:50060. Bukti Turut Terbantah I60 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2044/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50061.Bukti Turut Terbantah I61 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2045/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50062. Bukti Turut Terbantah I62 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2046/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50063.

Bukti Turut Terbantah I63 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2047/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50064. Bukti Turut Terbantah I64 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2048/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50065. Bukti Turut Terbantah I65 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2049/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50066. Bukti Turut Terbantah I66 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2050/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50067. Bukti Turut Terbantah I67 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2051/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50068.

Bukti Turut Terbantah I68 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2089/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50069. Bukti Turut Terbantah I69 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2090/Petukangan Selatan dalam Skala 1:50070.

Bukti Turut Terbantah I70 : Cek Plot Peta Hak Milik No.2091/Petukangan Selatan dalam Skala 1:500Bukti surat dari Turut Terbantah tersebut, telah diberi materai secukupnya dantelah dileges serta telah dicocokkan dengan aslinya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil sangkalannya TurutTerbantah II dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy antaralain sebagai berikut :1.

Pekebun adalahorang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan UsahaPerkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum,didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayahIndonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu;e Bahwa Kepemilikan luas areal perkebunan yang kurang dari 25 hatidak diperlukan Izin Usaha Perkebunan, jadi hanya dilakukanpendaftaran Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STDB).

Usaha tidak Mencapai Skala tertentu,Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan Hukumdidirikan menurut Hukum Indonesia dan Berkedudukan di wilayahIndonesia yang mengelola Usaha Perkebunan dengan sekala tertentu;Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan peraturan Menteri PertanianNomor 98 tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha PerkebunanPasal 44 ayat (1) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap pelaksanaanperizinan usaha Perkebunan dilakukan oleh Direktur Jendral, Gubernurdan Bupati/Walikota sesuai

yang Terdakwa tanda tangani;Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lokasi perkebunan kelapa sawit yangdimiliki oleh keluarga Terdakwa masuk dalam kawasan hutan produksiwilayah Bagan Sinembah sepengetahuan Terdakwa bahwa merekabekerja berdasarkan surat kepemilkan hak milik (Sertifikat dan SKGR);Bahwa lahan perkebunan yang menjadi objek terperkara saat sekarangini tidak memiliki izin lingkungan;Bahwa Terdakwa tidak tidak mengurus izin lingkungan karena Terdakwamenganggap melakukan perkebunan pribadi bukan skala

merupakan kegiatan yang tidak wajib dilengkapidengan Amdal melainkan wajib dilengkapi dengan UKLUPL apabilayang perusahaan tersebut tidak memiliki izin Lingkungan dan izin usaha;Bahwa benar Terdakwa melakukan kegitan di lahan perkebunan diDusun II Desa Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten RokanHilir Provinsi Riau, terdakwa tidak memiliki izin lingkungan;Bahwa benar menurut Terdakwa, Terdakwa tidak tidak mengurus izinlingkungan karena Terdakwa menganggap melakukan perkebunanpribadi bukan skala

usaha dan/atau kegiatan yangwajib memiliki UKLUPL namun berdasarkan surat dari Deputi Menteri NegaraLingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan Nomor: B5362/Dep.I1/LH/07/2010tanggai 19 Juli 2010 perihal Penyampaian daftar jenis rencana usaha dan/ataukegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKLUPL pada lampirannya Bidangperkebunan bahwa usaha/kegiatan perkebunan tahunan termasuk dalam daftarjenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKLUPLdan pada lampiran tersebut untuk satuan, skala

., mengalami ketergantungan serta tidak terindikasi terlibatdalam jaringan perdagangan gelap Narkotika skala lokal, nasionalmaupun internasional;Bahwa judex juris juga telah mengabaikan dan tidakmempertimbangkan hasil pemeriksaan urine Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana yang dilakukan pada tanggal 7 Mei 2016 sesuaiBerita Acara Nomor LAB.: 412/NNF/2016, yang menyatakan positifmengkonsumsi MDMA atau ekstasi:Bahwa judex juris juga tidak memperhatikan jumlah barang bukti yangditemukan oleh petugas pada

103UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Dari buktibukti novum a quo menunjukkan bahwa Putusan judex jurisJuncto Putusan judex facti tidak tepat sebagaimana telah teruraikandalam pertimbangan ad. 1 tersebut di atas, bahwa Putusan judex jurisdan Putusan judex facti yang menyatakan terbukti Pasal 113 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dibatalkandengan pertimbangan: Bahwa menurut doktrin, ketentuan Impor hanya ditetapbkan dalamHigh Scale Drug Business/Bisnis Narkotika Skala

Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5000,Hal. 9 dari 117 hal. Put. No. 10/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR. Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000,. Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala : 5000,. Pencetakan album peta foto dan peta garis,Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalam dokumenpendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, yaitu :a. Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr.

Membuatan jalur terbang,Penentuan ketinggian dan kecepatan pesawat untuk mendapatkan peta skala :5000,Observasi lapangan,Pengukuran titiktitik patok acuan (GCP) di Pulau Nunukan sebanyak 150titik,Melaksanakan pemasangan / pembuatan Branch Mark (BM), berupa bangunanberbentuk tugu/patok dari beton sebanyak 150 buah sesuai kontrak.

Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5000,Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000,Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala : 5000,Pencetakan album peta foto dan peta garis,Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalam dokumenpendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, yaitu :a. Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr.

Membuatan jalur terbang,Penentuan ketinggian dan kecepatan pesawat untuk mendapatkan peta skala :5000,Observasi lapangan,Pengukuran titiktitik patok acuan (GCP) di Pulau Nunukan sebanyak 150titik,Melaksanakan pemasangan/pembuatan Branch Mark (BM), berupa bangunanberbentuk tugu/patok dari beton sebanyak 150 buah sesuai kontrak.

Pembuatan Peta Foto skala : 5000,n. Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000,o. Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala : 5000,p. Pencetakan album peta foto dan peta garis,e Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalam dokumenpendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, yaitu :a. Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr.

PUTUSANNomor 538/Pdt.G/2019/PA.Stb.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Stabat Klas B yang memeriksa dan mengadiliperkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara CeraiGugat antara:Demiyati binti Sugiyat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SekolahLanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus RumahTangga, tempat tinggal di Jalan Bersama, Lingkungan ,Kelurahan Sei Skala, Kecamatan Selesai

, Kabupaten Langkat,sebagai Penggugat;melawanIrwan bin Ismail Gimun, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SekolahLanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan dahulu Wiraswasta,tempat tinggal dahulu di Jalan Bersama, Lingkungan ,Kelurahan Sei Skala, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat,sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruhwilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca semua Surat dalam perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi yang

Peta lokasi areal yang dimohon dengan skala 1:50,000 atau1:100.000; danf. Peta Mosaic potret udara skala 1:20,000 atau citra satelit resolusiminimal 30 (tiga puluh) meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahunterakhir;Bahwa Penggugat sudah memenuhi Persyaratan tersebut diatas sesuaidengan surat permohonan perpanjangan PT. Mamberamo Alasmandiriyang ditujukan kepada Yth. antara lain sebagai berikut:Halaman 15 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUNJKT1.

1 : 50.000 atau 1:100.000; danf) Peta mosaic potret udara skala 1 : 20.000 atau citra satelit resolusiminimal 30 (tiga puluh) meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahunterakhir;c.

1 : 50.000 atau 1 :100.000; danf) Peta mosaic potret udara skala 1 : 20.000 atau citra satelit resolusiminimal 30 (tiga puluh) meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahunterakhir;Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No.

Peta Kerja skala 1:100.000, b.Fotokopi Legalitas berupa Akte Pendirian Perusahaan, c.

1:50,000 atau 1:100.000; danf) Peta mozaic potret udara skala 1:20,000 atau citra satelit resolusi minimal 30(tiga puluh) meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahun terakhir;Menimbang, bahwa Penggugat sudah memenuhi persyaratan tersebut diatas sesuai dengan surat permohonan perpanjangan PT.

persidangantersebut adalah Penggugat, Tergugat I beserta Kuasanya, TergugatII dan 1 ( satu ) orang petugas pengukur dari Badan PertanahanNasional Kabupaten Pulang Pisau, dengan hasil pemeriksaansebagai berikut Dari Atuk Rendam ke Muara Sei Juhur 150 metere Dari Muara Sei Juhur ke Sei Bajai Kurik 370 metere Jadi jumlah panjang keseluruhannya 520 meter;Menimbang bahwa, mencermati hasil pengukuran~ yangdilakukan oleh Petugas pertanahan Nasional sebagaimana BeritaAcara Sidang dan Gambar Sketsa dengan Skala

1 : 20.000,mengandung arti setiap 1 (satu) Cm di Peta = 20.000 Cm dilapangan atau dengan kata lain 1 (satu) Cm di Peta = 200 m dilapangan;Menimbang bahwa, berdasarkan pengukuran, yang tertera dalamgambar dengan skala 1: 20.000, maka ditemukan panjangdibahagian Barat dari titik Atuk Rendam ke Titik Sei BajaiKurik adalah 520 m;e Ukuran panjang dibahagian Utara dari Titik Atuk Rendamke Titik Hutan Kosong /Belukar adalah 480 m.e Ukuran Panjang dibahagian Timur dari titik Atuk Rendamke Titik Sei Bajai

Pasien datangdalam keadaan sadar skala kesadaran : Lima belas atau compos mentis,tanda tanda vitaltekanan darah Sistolik seratus permilimeter air raksa dantekanan Diastolik enam puluh permilimeter air raksa, Frekuensi nadi delapanpuluh kali permenit, Frekuensi pernafasan dua puluh kali permenit ,Temperatur tubuh tiga puluh enam derajat Celcius dan saturasi oksigensembilan puluh delapan persen Pemeriksaan fisik secara umum didapatkanHalaman 3 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Bnjluka lecet

Pasiendatang dalam keadaan sadar skala kesadaran : Lima belas atau composmentis, tanda tanda vitaltekanan darah Sistolik seratus permilimeter airraksa dan tekanan Diastolik enam puluh permilimeter air raksa, Frekuensinadi delapan puluh kali permenit, Frekuensi pernafasan dua puluh kalipermenit , Temperatur tubuh tiga puluh enam derajat Celcius dan saturasioksigen sembilan puluh delapan persen Pemeriksaan fisik Secara umumdidapatkan luka lecet dikedua kaki dan tangan , lutut kanan tampakmembengkak

Kota Binjai Hasil Pemeriksaan Pasien seoranglakilaki masuk ke RSU Bidadari melalui Unit Gawat Darurat dengan nomorRekam Medis 130488 pada tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 20.28Wib , dan menurut keterangan Pasien, Pasien mengalami kecelakaan lalulintas dimana pasien dibonceng oleh temannya naik motor dan terjatuh darimotor akibat menghindari Mobil Timtak yang berhenti tibatiba Pasien tiba diUGD diterima oleh Dokter Dhesy Keswary Bangun selaku Dokter Jaga .Pasien datang dalam keadaan sadar skala

Pasien datang dalam keadaansadar skala kesadaran : Lima belas atau compos mentis, tanda tandavitaltekanan darah Sistolik seratus permilimeter air raksa dan tekananDiastolik enam puluh permilimeter air raksa, Frekuensi nadi delapan puluhkali permenit, Frekuensi pernafasan dua puluh kali permenit , Temperaturtubuh tiga puluh enam derajat Celcius dan saturasi oksigen sembilan puluhdelapan persen Pemeriksaan fisik secara umum didapatkan luka lecetdikedua kaki dan tangan , lutut kanan tampak membengkak