Ditemukan 344 data
97 — 60
Bahwa apabila setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi danTergugat Rekonvensi terjadi, Tergugat Rekonpensi harus pula memenuhikewajibannya untuk memberi nafkah lampau kepada PenggugatRekonpensi yang selama 2 tahun tidak memberikan Nafkah lahir dimanasetiap bulannya Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah), sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan PemerintahNo. 9 Tahun 1975 tentana Pelaksanaan Undang Undana No.1 Tahun1974 Tentana Perkawinan, adapun total jumlah nafkah Lampau
240 — 68
NTT.Hal 35 dari 71 Hal Putusan Nomor 9K//PM.III15/AU/V/2019Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:1.Bahwa saat ini Saksi sedang menjalani perkara hukumdalam kasus perkara taficking dan sedang menjalaniproses penahanan Maijelis Hakim Soe serta dilakukanpenitipan penahanan di Rutan Kelas II B Soe.Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka Yayan ErwinPradana alias Bapak Yudit sejak bulan Januar 2018melalui telepon dan bertemu secara langsung pertamakali di bundaran Undana area penghijauan Lanud El Taridalam
Pembanding/Tergugat II : Getruida Penlaana Djawa
Terbanding/Penggugat : Rachel Juliana Ludji, S.Pd.
Turut Terbanding/Tergugat III : FEBRINA CLARESTA TJUNG
136 — 48
Getruida Penlaana Djawa, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan karyawanswasta, warga Negara Indonesia, bertempat tinggal diPerumahan Undana (Nomor Rumah 27), RT 016 RW 008,Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,Kabupaten Kupang dalam hal ini memberikan kuasakepada E.NITA JUWITA,S.H., MH., HERRYF.F.BATTILEO,SH,MH., DENETE S.L. SIBU,SH., FREDIKARAKA, SH.
1.WAHYUDDIN,SH
2.ROMADU NOVELINO, SH
Terdakwa:
dr. AMRY ADY HARIS
557 — 620
perkara terdakwa ini;Bahwa dasar ahli saat itu memberikan keterangan selaku Ahli pada perkara iniadalah Surat Tugas dari Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPPNomor 2433/D.4.3/02/2021 tanggal 08 Februari 2021, atas permintaan Penyidik;Bahwa Ahli pendidikan untuk S1 Feperik Unpatti, ulus tahun 1990; S2 TKL IPB,lulus tahun 1996 dan S3 TKL IPB, lulus tahun 2007; Pekerjaan: 1992 sampaisekarang Aparat Sipil Negara (ASN); 2009 2013 Pembantu Dekan II FapertaUndana; 2014 2018 Pembantu Dekan II FKP Undana
; 2020 2022 KetuaPragram Studi MSP FKP Undana;Bahwa pengalaman/jabatan lain: Pemberi Keterangan Ahli PBJP LKPP Tahun2011; Mediator dan Konsuliator PBJP LKPP Tahun 2018; Arbiter PBJP LKPPTahun 2019; Pendamping Kontrak PBJP LKPP Tahun 2019; Advisor LKPP PBJPTahun 2020.Halaman 89 dari 146 halaman, Putusan No. 14/Pid.SusTPK/2021/PN.KdiBahwa Ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai AHLI berkaitandengan Pengadaan Barang dan Jasa yang berhubungan dengan penggunaananggaran dari APBN maupun dari APBD
Penunjukan Penyediadimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan.Melakukan negosiasi;Bahwa tugas PPTK membantu KPA dan PPK secara administrasi;Bahwa yang bertanggung jawab terkait kemahalan barang adalah PPK;Bahwa terkait diskon harus dimuat dalam kontrak, hasil nego yang dimuatdikontrak;Bahwa Ahli sebagai Pengajar di Universitas Nusa Cendana (Undana) di Kupang;Bahwa PPTK itu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;Bahwa terkait harga pokok, harga diskon kalau dimuat dikontrak,PPK
93 — 46
dibangun oleh bapak Christ Lolang, suami dari ibuLiesyeBoesday Lolang (Tergugat ) ;Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal bapak Pieter Lolang ;Bahwa Bapak Pieter Lolang tidak pernah tinggal disitu dan saksi juga tidakpernah tahu rumahnya dimana ;Bahwa saksi tidak pernah tahu tanah tersebut dibeli oleh Bapak ChristLolang tahun berapa, cuma yang saksi tahu saja bahwa tanah tersebut milikbapak Christ Lolang karena saya pernah menjaga tanah tersebut ;Bahwa Bapak Christ Lolang tinggal di belakang Kampus Undana
141 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Undang Undana RINomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:Pasal 1 angka 1:Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yangdapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uangmaupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungdengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;Pasal 2:Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal angka 2,meliputi:Halaman 58 dari 62 Hal. Put. Nomor 63 PK/Padt/2017b. .... dstC. eee dstd. .... dstQ. we dstfoo dstg.
229 — 136
Terhadap kesimpulan KPPU yang dinyatakan dalam putusannya halaman 44 45butir 5 dan 6. 222222222 22 one nn nn enn n eeeBerdasarkan keberatan dan bantahan yang telah dikemukakan oleh Turut Termohon/Panitia diatas maka jelas terbukti tidak terjadi pelanggaran dalam proses tenderpengadaan barang dan jasa Paket Peningkatan Jalan SejorongTetarLunyuksenanjang 17.00 km Tahun Ancaran 2008 'yang memenuhi pasal 22 Undana undanono. 5 tahun 1999, 3.
ERWAN BITIN BEREK
Termohon:
Kepolisian Negera Republik Indonesia CQ Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur CQ Kepala Kepilisian Resort Timor Tengah Utara sebagai penyidik
132 — 65
., dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa pekerjaan pokok Ahli adalah sebagai dosen Fakultas Hukum UniversitasNusa Cendana (Undana) Kupang program studi Magister Hukum dengan keahlian HukumHalaman 14 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Kfmtata Usaha Negara/Hukum Administrasi Negara/Hukum Agraria dalam jabatan fungsionalLektor dengan mata kuliah yang diajarkan adalah hukum tata usaha Negara, HukumAdministrasi Negara, Kelembagaan Negara, Hukum Pemerintah Daerah, Hukum KeuanganDaerah
79 — 81
Bahwa sekitar akhir bulan November tahun 2007, Penggugat II pergimerantau ke Propinsi Papua Barat, tepatnya di Kabupaten Manokwari danbekerja disana, sedangkan Penggugat , Penggugat Ill, tetap tinggalbersama dengan Tergugat di objek sengketa bersama dengan anakanakdari Penggugat II yang masih kecil sedangkan Penggugat IV tinggalbersama suami di Perumahan Dosen Undana;6.
852 — 524
Dari Uraian fakta hukum sebagaimana dikemukakan Tergugat di atasterbukti antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah adahubungan hukum maka sudah jelas dan terang Gugatan A quo Error InPersona, hal ini diatur dalam kitab Undana Undang Hukum AcaraPerdata dan secara bijaksana telah diterapkan dalam : Putusan Mahkamah Agung tingkat Kasasi Republik Indonesiatanggal 13 Desember 1958, Nomor 04.K/SIP/1958 menyebutkan"syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilanadalah adanya sengketa antara
95 — 604
tiap Puskesmas tidak sebagai syaratkelengkapan pencairan dana; Bahwa tugas Saksi pada pengadaan Alkes hanya pada proses pencairan; Bahwa jika aturan salah maka tidak dapat dicairkan; Bahwa terdapat 2 (dua) belanja yaitu berupa pengadaan Alat KesehatanPuskesmas dan pengadaan alat kebidanan; Bahwa Saksi tidak tahu dalam kontrak pengadaan Alkes tersebut untukberapa Puskesmas/Pustu; Bahwa Saksi tidak tahu ada komplain atau tidak dari Puskesmas penerimaAlkes; Bahwa ketika dilakukan audit oleh Poltek Undana
Saksi tidak ada; Bahwa ketika membuat laporan ke Kuasa Pengguna Anggaran, Saksi tidakmelampirkan hasil pemeriksaan Poltek Undana; Bahwa pada tahun 2015 ada audit BPK Perwakilan NTT; Bahwa Saksi lupa ketika di lakukan audit oleh BPK Perwakilan NTT ada ditanyakan mengenai pengadaan Alkes dan Obat Obatan atau tidak; Bahwa Saksi tidak ingat berapa lama Saksi diperiksa oleh BPK PerwakilanNTT; Bahwa Saksi bersama PPK di periksa oleh BPK Perwakilan NTT di kantorPPKAD; Bahwa Saksi membawa dokumen dokumenyang
ada surat permintaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten SumbaBarat Daya kepada dinasdinas lain yang Pegawainya memiliki SertifikatPengadaan Barang Jasa untuk menjadi sebagai Panitia Pengadaan, laluSaksi di tugaskan oleh pimpinan ;Bahwa Saksi menjadi panitia pengadaan sejak tahun 2012;Bahwa Saksi Saksi tidak ingat menjadi panitia pengadaan untuk berapaproyek;Bahwa untuk pengadaan Alkes, nilai pagu dan HPS sama tapi nilai kontraklebih tinggi;Bahwa Saksi tidak pernah di konfirmasi oleh tim ahli Poltek Undana
surat permintaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten SumbaBarat Daya kepada dinasdinas lain yang Pegawainya memiliki SertifikatPengadaan Barang Jasa untuk menjadi sebagai Panitia Pengadaan, laluSaksi di tugaskan oleh pimpinan; Bahwa Saksi menjadi panitia pengadaan sejak tahun 2012; Bahwa Saksi tidak ingat sudah menjadi panitia pengadaan untuk berapaproyek; Bahwa untuk pengadaan Alkes, nilai pagu dan HPS sama tapi nilai kontraklebih tinggi; Bahwa Saksi tidak pernah di konfirmasi oleh tim ahli Poltek Undana
59 — 25
,MHumBahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidakmempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda,hubungan suami isteri dan tidak terkait hubungan kerja denganTerdakwa ;Yang menjadi dasar saksi untukmemberikan keterangan dalampersidangan Terdakwa ini yaitusesuai Surat Tugas Nomor1676/UN15.1.11/PP/2015tanggal 10 Desember 2015,Saya ditugaskan oleh DekanFakultas Hukum Undana Kupanguntuk memberikan keteranganahli pada persidangan inikarena adanya suratpermintaan dari LIMBONG Clan& Partners
MHume Saksi menerangkan tidak kenaldengan Terdakwa, tidakmempunyai hubungan keluargasedarah atau semenda,hubungan suami isteri dan tidakterkait hubungan kerja denganTerdakwa ;e Yang menjadi dasar saksi untukmemberikan keterangan dalampersidangan Terdakwa ini yaituSurat Tugas Nomor : 1675/UN15.1.11/PP/2015 tanggal 10Desember 2015, sayaditugaskan oleh Dekan FakultasHukum Undana Kupang untukmemberikan keterangan abhilipada persidangan ini karenaadanya surat permintaan dariLIMBONG Clan @& PartnersNomor
MELIANUS TOY
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG
143 — 59
MELIANUS LEO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir : TimorTengah Selatan, 15051953, Alamat : RT.028, RW. 011, KelurahanNaikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Agama :Kristen Protestan, Pekerjaan : Pensiunan PNS Undana Kupang;Keterangan pemberi keterangan tersebut sebagaimana tercantum dalamBerita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini.
201 — 204
Error In Pesona1.Dalam gugatan Penggugat, sudah sangat jelas dalil PENGGUGATmengakui dan menyatakan antara Tergugat 1 dengan Tergugat 6telah melakukan perjanjian sewa menyewa sebagaimana tertuangdalam Akta 24 tertanggal 29 Agustus 2013.Dari Uraian fakta hukum sebagaimana dikemukakan Tergugat di atasterobukti antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah adahubungan hukum maka sudah jelas dan terang Gugatan A quo ErrorIn Persona, hal ini diatur dalam kitab Undana Undang Hukum AcaraPerdata dan secara
158 — 85
menunggu ijin keluar, tetapiterdakwa tidak lakukan; Bahwa uang yang diterima IKIP BHAJOWAWO dari tahun 2011 sampaidengan tahun 2014 tersebut untuk gaji Rektor Rp.2.700.000, (dua juta tujuhratus ribu rupiah), untuk sewa gedung, gaji para dosen dan operasional IKIPBajowawo;" Bahwa setiap periode terdakwa tetap menyampaikan kepada mahasiswabahwa izin masih dalam proses di DIKTI;" Bahwa selama 4 (empat) tahun kegiatan belajar mengajar berjalan normal;= Bahwa Dosen dosen yang mengajar ada yang dari UNDANA
49 — 13
Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertamamenggunakan referensi penelitian dan kompilasi hukum adatpertanahan di Kabupaten Manggarai fakultas hukum undana tahun2001 tidak ada relefansinya sebab telah diketahui tanah yangberstatus sebagai tanah lingko adalah tanah persekutuan masyarakatadat yang sudah dibagikan untuk dijadikan hak milik oleh strukturmasyarakat adat.Halaman 53 dari 95 Putusan Nomor 31/PDT/2017/PT KPG8.
117 — 57
AndreasSinyo Langoday (Tergugat Il) untuk mengurus tanahtanah milik KeluargaBesar Naimanu yang terletak di sekitar Komplek Undana dan Unika atauterletak di Wilayah Kecamatan Kupang Tengah, Desa Oelnasi, KampungMatani dan Lasiana, termasuk memberi kuasa menjual tanah milik KeluargaBesar Naimanu, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebutdibuat oleh Pejabat yang berwenang yaitu Notaris, sehingga kekuatanHalaman 54 dari 69Putusan Perdata Nomor : 17/Pdt.G/2016/PN.OLMpembuktiannya adalah otentik
99 — 26
Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakanputusan/penetapan pengadilan, dokumendokumen lain yangdipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuandalam peraturan perundangundangan.Pasal5 PMK 93/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;Lelang Eksekusi termasuk tetapi tidak terbatas pada: Lelang Eksekusi PanitiaUrusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang EksekusiPajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Pasal 6 Undana UndanaHak Tanaaunaan CUUHT).
481 — 198
Ketentuanmana bagi pihakpihak mempunvai kekuatan sebagai Undana undang vang harusditaati. sedangkan ketentuan pasal 12 hanyalah menentukan domisili yang dipiliholeh kedua belah pihak yakni PN Jakarta Pusat;Pengadilan Negeri dalam pertimbangan putusannya tidak menyinggung samasekali masalah tersebut, sedangkan Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannyaHal.26 dari 83 Hal, No.416/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pstpada pokoknya antara lain menyatakan: Karena kedua belah pihak tidakmengajukan perlawanan ketika perkara
39 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Cara menemukan hukumPengantar, dengan pertimbangan bahwa apabila undana(Yogyakarta: undang menetapkan halhal tertentu. untukUniversitas peristiwa tertentu, maka peraturan tersebutAtma Jaya terbatas pada peristiwa tertentu itu dan untukYogyakarta, peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. ini2010), hal. 231232merupakan Sudikno Mertokusumo,"Ada kalanya suatu peristiwa tidak diatur secara Penemuan Hukumkhusus diatur oleh undangundana, tetapiSuatu Pengantar,kebalikan dari peristiwa tersebut diatur oleh