Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 150 Undang Undang nomor40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dinyatakanSe bagel DERM Le nesceeereecee ttre nnnPSI 10 ~~~~ ~~~ mn nine arses(l) Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan jangka waktu,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (8), dan kemudianditolak oleh likuidator dapat mengajukan gugatan ke pengadilannegeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hariterhitung sejak tanga1 penolakan;.

Bahwa salah satukewajiban Likuidator tersebut adalah sebagaimana diuraikan dalamketentuan Pasal 149 ayat (1) huruf c UUPT sebagai berikut:1. Kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan hartakekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaanpembayaran kepada para kreditor; ++ .Merupakan fakta hukum sesuai surat Tim Likuidator PT.

Artinya bahwaPENGGUGAT sengaja berpikir sempit dan menyimpang, menjadi seolaholah tidakpaham terhadap maksud Pasal 97 UUPT. Bahwa seharusnya PENGGUGAT terlebihdulu melakukan konfirmasi pertanggungjawaban atas pengurusan Perseroan kepadaTERGUGAT berdasarkan Pasal 97 ayat (1) (2) dan (3) UU PT sebelum kemudianmengajukan Gugatan berdasarkan Pasal 97 ayat (6) UUPT;c.

Bahwa sebelum melangkah ke Pasal 97 ayat (6) UUPT, masih ada Pasal 97 ayat (5)UU PT yang memberikan penegasan tentang adanya Tahapan Pembuktian yangdiberikan UU PT sebagai wujud perlindungan hukum kepada Direksi Perseroan.Pasal 97 ayat (5) UU PT menyebutkan Anggota Direksi tidak dapatdipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabiladapat membuktikan:a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;b.

Hal demikian harus dipenuhi terlebih dahulusebelum diajukannya Gugatan terhadap Direksi berdasarkan Pasal 97 ayat (5) UUPT agar Gugatan tidak Premateur (Dilatoire Exceptie). Karena dalildalil gugatan13PENGGUGAT dalam perkara a quo premateur dan terbukti keliru maka mohonMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakangugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard );2.

Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Judex Facti telah salahmenerapkan ketentuan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) berkaitan dengan pembelian sahamsahamPT. Mecosin Indonesia milik (Almh.) Ny. Muliani Widjaya oleh TermohonKasasi , Il, Ill dan IV sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual BeliSaham Nomor 25, 26, 27, 28 yang kesemuanya dibuat pada tanggal 14Maret 1997, karena:a.

Berdasarkan Pasal 103 UUPT, setiap pengambilalihan seluruh atausebagian besar saham yang dapat menyebabkan terjadinya peralihanpengendalian atas perseroan, haruslah dilakukan melalui prosedur ataumekanisme sebagaimana diatur dalam UUPT;b. Pembelian sahamsaham oleh Termohon Kasasi , Il, Ill dan IV dari(Almh.) Ny. Muliani Widjaya sebanyak 36.000 lembar saham, merupakanpembelian atas seluruh (100%) saham PT. Mecosin Indonesia milik(Almh.) Ny.

Mengingat pembelian saham oleh Termohon Kasasi , Il, Ill dan IVmenyebabkan terjadinya peralinan pengendalian perusahaan, bahkan31secara mutlak sebesar 100 %, maka "sebelum" dilakukan jual beliharuslah dipenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh Pasal 103 ayat (4),Pasal 105 ayat (2) dan Pasal 106 ayat (4) UUPT, yaitu:i. Adanya rencana pengambilalihan,ii. Adanya persetujuaan Rapat Umum Pemegang Saham atas rencanapengambilalihnan tersebut;iii.

Mecosin Indonesia melaluiRUPS yang hasilnya diumumkan di Lembaran Negara yang merupakanmedia terbuka untuk diketahui oleh semua orang dan diatur dalamUndangundang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas"adalah pertimbangan yang salah menerapkan ketentuan UndangUndangNomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).Kalaupun aktaakta tersebut kemudian disetujui dalam RUPS PT.

Muliani Widjaya.Padahal menurut ketentuan dalam Pasal 105 ayat (2) UUPT justrumenghendaki rencana pengambilalihan sahamsaham PT. MecosinIndonesia milik (Almh.) Ny. Muliani Widjaya wajib diberitahukan terlebihdahulu kepada Pemohon Kasasi, termasuk Turut Termohon Kasasi danIl.

AHUAH.01.030088175 tertanggal 14 Februari 2020;Bahwa Para Penggugat juga belum mendapatkan salinan RisalahRUPSLB tertanggal 10 Februari 2020 dari Tergugat I, VII, Vill dan IXpadahal Para Penggugat telah menggunakan haknya denganmenyampaikan surat Nomor Ref:016/GRPRUPS/03/2020 tanggal 27Maret 2020 perihal Permintaan Akta, AHU dan Notulen Rapat RUPSLBTergugat sesuai dengan Pasal 100 ayat (3) UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang berbunyi :Atas permohonan tertulis dari

,demikian juga Tergugat XIll, Tergugat XIV dan Tergugat XV dapatmengkoreksi pemberian kuasa ini sehingga Tergugat XIl sebagaiKomisaris menjalankan Perseroan sesuai dengan aturan UUPT dan tidakmalah melanggar UUPT yang seharusnya dijadikan pedoman dalammenjalankan kepengurusan;Bahwa jelas perbuatan Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV,Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat XIll, Tergugat XIV, Tergugat XV, TurutTergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII, dengan dibantuoleh Tergugat

Responsibility (bertanggung jawab)Bahwa menurut UUPT salah satu organ perseroan adalah Rapat UmumPemegang Saham, selain Direksi dan Komisaris dimana setiappemegang saham mempunyai hak yang sama berdasarkan Pasal 53ayat (2) UUPT menyatakan prinsip perlakuan yang sama (equal protection) diantara Pemegang Saham yang menyatakan :Setiap Saham dalam klarifikasi yang sama memberikan kepadapemegangnya hak yang sama.Pada prinsipnya Pada prinsipnya, hakhak dari pemegang saham dalamsuatu perseroan adalah sebagai

Menjalankan hak lainnya berdasarkan UndangUndang ini;Bahwa berangkat dari penjabaran hakhak sebagaimana yang ditentukandalam UUPT 2007 tersebut jelas undangundang melindungi hakdaripada setiap pemegang saham yang salah satunya adalah untukmenghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, sehingga siapa puntidak berhak mengintervensi ataupun menghakimi pemegang sahamsaham atas suara yang dikeluarkannya tersebut;Pada faktanya Penyelenggaraan RUPSLB 10 Februari 2020 yangbermata acarakan :i.

Bahwa PARA TERGUGAT membantah dalil PARA PENGGUGAT padanomor 23, 24 dan 25 gugatan, halaman 15 yang menyoalkan pemberiankuasa dari TERGUGAT V kepada TERGUGAT XII dengan asumsi Pasal85 ayat (4) UUPT 2007 adalah keliru, mengingat pemberian kuasa yangdilakukan oleh TERGUGAT V kepada Tn. Edward Hasan adalahpemberian kuasa kepada pribadi Tn.

Bahwa benar dalil Penggugat pada angka 3 yang menyatakan TergugatIl adalah sebagai Presiden Direktur di ISHIKAWA PRESS INDUSTRYCo.Ltd (Tergugat 1) juga sebagai Presiden Direktur dan PemegangSaham di PT.ISKW JAVA INDONESIA (Tergugat III).Bahwa Kesimpulan Penggugat pada angka 3 yang menyatakanTergugat Il merupakan pengedali mutlak pada perseroan Tergugat IIIadalah sebuah dalil yang secara hukum sama sekali tidak benar, karenaberdasarkan UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) dan (2) UUPT No. 40tahun 2007, menyatakan :(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksuddalam pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat,dalam batas yang ditentukan dalam UndangUndang ini dan/atauAnggaran Dasar.PUTUSAN.No.354/PDT//2017/PT.Bdg.

Hal 14 dari 36 halKemudian tegaskan kembali dalam Pasal 97 ayat (1) UUPT:Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroansebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).Selanjutnya dalam Pasal 98 ayat (1) dan (3) UUPT:(1) Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun diluarPengadilan(2) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimanayang dimaksud dalam ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidakbersyarat kecuali ditentukan lain dalam UndangUndang ini,Anggaran Dasar ataupun Keputusan RUPSBerdasarkan

Jadihal ini secara hukum harus dibedakan.Berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) dan (2) UndangUndang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), menyatakan :(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimanadimaksud dalam pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yangdipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UndangUndang ini dan/atau Anggaran Dasar.Kemudian tegaskan

kembali dalam Pasal 97 ayat (1) UUPT:Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroansebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).Selanjutnya dalam Pasal 98 ayat (1) dan (3) UUPT:(1) Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan(3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana yangdimaksud dalam ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyaratkecuali ditentukan lain dalam UndangUndang ini, Anggaran Dasarataupun Keputusan RUPSBahwa dalil gugatan angka 4 tentang peran

MELAKUKAN UPAYA PEMBONGKARAN DENGAN PELAKSANAAN PERJANJIANJUAL BEL PASCA PUTUSAN PAILIT PT TUNGGAL YUDISAWMILL PLYWOOD ( DALAM PAILIT ) YANGMERUGIKAN PARA KREDIT OR. 11.Bahwa perbuatan dari TERGUGAT dalam menandatangani Perjanjian Jual Beli Mesintertanggal 28 Nopember 2013 dan Surat Perintah Kerja 11 April 2016 merupakan PerbuatanMelawan Hukum mengacu pada ketentuanketentuan sebagai berikut:Pasal 98 ayat (1), (2) dan (8) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (selanjutnya disebut UUPT

pengadilan.2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakiliPerseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggarandasar.3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UndangUndang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.Pasal 102 ayat (1), (2) dan (8) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas(selanjutnya disebut UUPT

) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah transaksi pengalihankekayaan bersin Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun bukuatau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasarPerseroan.3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap tindakanpengalihnan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksisebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya.Pasal 117 ayat (1) dan (2) UUPT

AHU80250.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008 (Bukti T18).Bahwa sebagai Direksi tentu saja Tergugat sangat paham terhadap ketentuan yang diaturdalam Bab VII Direksi Dan Komisaris, Bagian Kesatu dari Pasal 92 sampai dengan Pasal107 Undangundang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Dalammenjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawab sebagai Direksi, Tergugat tidak hanyatunduk pada ketentuan UUPT, namun juga kepada ketentuan Pasal 12 Anggaran DasarTYSP yang mengatur tugas dan tanggung jawab Direksi, antara lain:TUGAS DAN WEWENANG DIREKSIPASAL 121.

Bahwa Menurut Undangundang No. 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT), Direksi dan Komisaris adalah organperseroan, Bahwa selaku organ perseroan, Direksi dan Komisarisdimungkinkan lebih dari saru orang. Dalam hal Direksi dan/atauKomisaris tediri lebih dari satu orang, maka prinsip keorganisasian danpertanggungjawaban yang dikenal dalam UUPT, untuk Direksi dikenaldenganasas kolegial dan untuk Komisaris dikenal dengan asasKolektif.b. Bahwa PENGGUGAT diangkat sebagai Direksi PT.

Bahwa berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, besarbonus/tantiem diputuskan/ditentukan dalam RUPS, bukan olehpemegang saham.4.

Bahwa mekanisme pengangkatan PARA TERGUGAT sebagaiPengurus pada PT Jakarta International Expo sudah sempurnasebagaimana yang disampaikan PARA PENGGUGAT berdasarkanUndang Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atauselanjutnya disebut UU PTPasal 93 UUPT(1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseoranganyang cakap melakukan perbuatan hukum....b.

Jakarta InternationalExpo, menurut UU PT pasal 108 adalah sebagai berikut:Pasal 110 UUPT*(1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orangperseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum,...Bahwa dalam menjalankan fungsinya PENGGUGAT II sesuai denganPasal 108 UUPT1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakanpengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenaiPerseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepadaDireksi.2) Pengawasan dan pemberian nasihat

A.Koeswati M.S/NIK 3172065111500004Alamat : Jalan Kelapa Puan Timur VI NC6/10 Kelapa GadingJakartaUtara.Bahwa berdasarkan Pasal 86 UUPT dalam hal Quorum, RUPS keduasebagaimana dimaksud pada Ayat (4) tidak tercapai, maka sesuai Pasal 86 ayat(5) UUPT Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. atas permohonanPerseroan agar ditetapbkan quorum untuk RUPS ketiga agar permohonanPemohon aquo kiranya dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri

Menurut Pasal 82 Ayat (2) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas (selanjutnya UUPT), pemanggilan RUPS harus dilakukan dengan surat tercatat dan/ ataudengan iklan dalam surat kabar. Pasal 1 angka 13 UU PT menentukanselanjutnya: Surat tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerimadan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang ditandatanganidengan menyebut tanggal penerimaan.

Terkait persetujuanini, maka UU PT mempertegasnya pula dalam Pasal 56 Ayat (3) UUPT, yaitudireksi wajid mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan haripemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khususdan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteriuntuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

hadir ditempat.Tindakan ini jelas melanggarhak Penggugat untuk mendapatkan kepastian dalammenjalankan bisnisnya dengan Tergugat.Bertentangan dengan kewajiban hukum (rechtsplicht);Tindakan Tergugat dan Turut Tergugat serta Turut Tergugat llyangberakibat terlambatnya pembayaran angsuran atas seluruhBarang Modal kepada Penggugat serta tindakan Turut Tergugatll dalam menjalani perusahaannya tersebut jelas telahmelanggar ketentuan hukum khususnya Pasal 1338KUHPerdata, Pasal 1820 KUHPerdata, Pasal 92 UUPT

Jo.Pasal 97 UUPT dan bertentangan dengan kewajiban hukumyang menjadi kewajibannya di dalam PSGU serta PerjanjianJaminan Pribadi.

Put.No.86/PDT/2016/PT.DKIketentuanketentuan hukum yang dapat kami kutip dibawahini:Pasal 92 ayat (1) dan (2) UUPT menyatakan:(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untukkepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksuddan tujuan Perseroan.(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusansebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengankebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yangditentukan dalam undangundang ini dan/ atauanggaran dasarPasal 97 ayat (1), (2) dan (3) UUPT menyatakan:(1) Direksi bertanggung

Put.No.86/PDT/2016/PT.DKI39.40.41.42.Pasal 1820 KUH Perdata) dan Turut Tergugat Ill merupakan direkturutama dari Tergugat yang bertanggung jawab atas nama perusahaannya(vide Pasal 92 Jo Pasal 97 UUPT).Bahwa hal tersebut diatas sesuai dengan Yurisprudensi MahkamahAgung RI No. 201 K/Sip/1974, tanggal 28 Januari 1976, yang menyatakansebagai berikut:..demi lengkapnya pihakpihak harus diikutsertakan sekedar untuktunduk dan taat terhadap putusan Pengadilan .Bahwa hal tersebut diperkuat oleh doktrin hukum

tersebut butir 1 dengan jelas telahmenyatakan bahwa pihak Penjual (PARA PENGGUGAT) dengan inimenyerahkan dan Pembeli (TERGUGATII dan TERGUGAT Ill) denganini menerima penyerahan dan pengalihan hak kepemilikan atas SahamYang Dijual dari Penjual;Dengan demikian berdasarkan dokumen AJB yang ditandatanganisendiri oleh PARAPENGGUGAT sendiri, diketahui bahwa penyerahanatas saham (levering) telah selesai dilakukan secara sah sebagaimanadiatur dalam pasal 56 UndangUndang Perseroan Terbatas No. 40Tahun 2007 (UUPT

Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus, PengalihanSaham PT ESC URBANFOODSTATIONberkedudukan diBadungKabupaten Badung telah diterima dan dicatat didalam data base SistemAdministrasi Badan Hukum Kemenkumham;Bahwa dengan demikian jelas bahwa untuk gugatan pembatalan apayang tercantum dalam DPS Perseroan, tidak sematamata menggugatpemegang saham saja, akantetapi juga mengikutsertakan pihakKementerian Hukum dan HAM khususnya Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum (AHU);Selanjutnya, menurut pasal 50 UUPT

Bahwa apa yang dilakukanTERGUGAT Il REKONVENSI sama sekali tidak dapat diterima olehPARA PENGGUGAT REKONVENSI selaku Pemegang Saham 100%Perseroan,danolehkarenanyaperbuatanTERGUGATIIREKONVENSImenandatangani PERJANJIAN PENGELOLAAN merupakan perbuatanyang harus dipertanggung jawabkan secara pribadi oleh TERGUGATIIREKONVENSI sebagaimana diatur dalam Pasal 97 UU PerseroanTerbatas No. 40Tahun 2007 (UUPT ) ;5922. Bahwa isi pokok dari Perjanjian Pengelolaan dengan PT MBK berisiantara lain :a.

adalah Perjanjianperjanjian yang dibuat sendiri olehTERGUGAT Il REKONPENSI dalam kedudukannya selaku Direktur,dengan mengatasnamakan PERSEROAN, dengan pihak PT MBkK;Bahwa lahan kawasan yang telah disewa oleh PERSEROAN untukmenjalankan kegiatan usahanya tersebut, secara sewenangwenangdan bukan untuk kepentingan Perseroan, telah dialinkan kepada pihaklain oleh TERGUGAT Il REKONPENSItanpa persetujuan PARAPENGGUGAT REKONPENSI selaku 100% Pemegang SahamPerseroan ;Bahwa sebagaimana diketahui Pasal 97 UUPT

,sebagai berikut:(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroansebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);30.31.65(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajibdilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuhtanggung jawab;(3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadiatas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah ataulalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (2).Bahwa selain itu Pasal 102 UUPT

Artinyatransaksi tersebut oleh Perseroan tidak diakui keberadaannya.Pasal 66 UUPT:"(1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelahditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmemuat sekurangkurangnya:a.

bonafide.PIERCING THE CORPORATE VEIL; TERGUGAT BERTANGGUNGJAWAB SECARA PRIBADI32.Bahwa, berdasarkan hal di atas telah terbukti Akta Perjanjian KerjasamaNo. : 07 tanggal 18 April 2009 dibuat dengan melanggar syarat subjektifdan objektif dari syarat sah perjanjian, maka selain Akta PerjanjianKerjasama No. : 07 tanggal 18 April 2009 tersebut BATAL, halhalsehubungan dengan Akta No. 07 tanggal 18 April 2009 tersebut danmenjadi beban dan tanggung jawab pribadi dari TERGUGAT (VidePasal 92 dan Pasal 97 UUPT

).Pasal 92 UUPT:"(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana padaayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalambatas yang ditentukan dalam undangundang ini dan/atauanggaran dasar."

Pasal 97 UUPT:"(2) Pengurusan wejib dilaksanaan setiap anggota Direksi denganitikad baik dan penuh tanggung javab.(3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadiatas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah ataulalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (2)."33.Bahwa dalam hukum Koprorasi/Perusahaan dikenal prinsip Piercing theCorporate Veil, yaitu batas tanggung jawab perusahaan bisa ditembusdan menjadi tanggung jawab pribadi dari

.10.Bahwa dalildalil Penggugat pada posita 32 halaman 8 dalam Gugatannya yangmenyatakan "bahwa berdasarkan hal di atas telah terbukti Akta PerjanjianKerjasama No.07 tanggal 18 April 2009 dibuat dengan melanggar syaratsubjektif dan objektif dari syarat sah perjanjian, maka selain Aktas PerjanjianKerjasama NO.07 tanggal 18 April 2009 tersebut BATAL, halhal sehubungandengan Akta No.07 tanggal 18 April 2009 tersebut dan menjadi beban dantanggung jawab pribadi dari TERGUGAT (vide Pasal 92 dan Pasal 97 UUPT

Pasal 82 Ayat 2UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yangberbunyi sebagai berikut :Pasal 82 Ayat 1 UUPTPemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.Pasal 82 Ayat 2 UUPTPemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/ataudengan iklan di surat kabarb.

Bahwa dengan terpenuhinya seluruh persyaratan formil pelaksanaan RUPSLuar Biasa sebagaimana yang disyaratkan oleh UUPT, maka tidak terdapatalasan hukum untuk menyatakan Akta No. 43 dan Akta No. 70 dalamkeadaan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang berlakumenurut hukum sebagaimana yang didalilkan dalam angka 8 di bagianposita sehingga sudah selayaknyalah permintaan Penggugat dalam angka 3di bagian Petitium ditolak.8.

Pasal 82 Ayat 2UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yangberbunyi sebagai berikut :Pasal 82 Ayat 1 UUPTPemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.Pasal 82 Ayat 2 UUPTPemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/ataudengan iklan di surat kabarBahwa dengan dilakukannya pemanggilan RUPS Luar Biasa tersebut,maka secara nyata tidak terdapat upaya

Pasal 82 Ayat 2UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yangberbunyi sebagai berikut:Pasal 82 Ayat 1 UUPTPemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.Pasal 82 Ayat 2 UUPTPemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/ataudengan iklan di surat kabarb.

Bahwa dengan terpenuhinya seluruh persyaratan formil pelaksanaan RUPSLuar Biasa sebagaimana yang disyaratkan oleh UUPT, maka tidak terdapatalasan hukum untuk menyatakan Akta No. 43 dan Akta No. 70 dalamkeadaan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang berlakumenurut hukum sebagaimana yang didalilkan dalam angka 8 di bagianposita sehingga sudah selayaknyalah permintaan Penggugat dalam angka3 di bagian Petitium ditolak.9.

Republik Indonesia, sehingga Tergugat sebagaiKORPORASI tidak akan melampaui perbuatannya selain yangtelah diatur dalam UndangUndang;Bentuk dari pada Tergugat adalah merupakan Badan Hukumyang sebagai perseroan terbatas (perseroan) yang merupakanHalaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt/2020/PT MDN7.8.9.10.BahwaBahwaBahwaBahwasubjek hukum secara tersendiri dengan dipersamakan dengan"orang yang selanjutnya berdasarkan UndangUndang RInomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (Selanjutnyadisebut UUPT

) dalam pasal 15 (UUPT) memiliki anggaranpendirian (Akta Pendirian) sebagai,identitas badan hukum,kemudian dalam pasal 92 (UUPT) dimana kewenanganmenjalankan pengurusan perseroan untuk kepentinganperseroan dijalankan oleh Direksi dari Tergugat ;Sesuai dengan perbuatan hukum perdata antara Tergugat dengan pengakuan Penggugat yang tidak disangkal lagi dalamposita halaman 2 (dua) yang merupakan bagian dari akta otentikadalah berdasarkan Akta nomor 112 Persetujuan MembukaKredit Modal Kerja tanggal 22

Karena Pemohon PK adalah PT yang memiliki status BadanHukum maka Pemohon PK dapat mempunyai harta serta hak dankewajiban sendiri terhadap pihak lain termasuk namun tidak terbatasterhadap Termohon PK yang terlepas dari harta serta hak kewajibanpesero dan atau pengurus.Bahwa setelah PT berstatus sebagai badan hukum, sesuai denganketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPT maka pemegang saham PT tidakbertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas namaperseroan serta tidak bertanggung jawab atas

cukup dibebankan kepada Pemohon PK dan PT Natrindo selakupihak dalam JO PKGNATRINDO dan bukan kepada Termohon PK IIsampai dengan Termohon PK IXKEKHILAFAN dan/atau KEKELIRUAN NYATA IIIMajelis Hakim Kasasi Telah Khilaf dan/atau Keliru dalam Menerapkan Hukumtentang Tanggung Jawab Hukum Para Pengurus Badan Hukum PerseroanTerbatas29.30.Bahwa apabila dikaitkan dengan doktrin piercing the corporate veil yangnotabene merupakan doktrin hukum perseroan di Common Law System itutelah diintegrasikan ke dalam UUPT

yang ide dasarnya dituangkan dalamPasal 3 ayat (2) UUPT.

No. 28 PK/Pdt/201231.32.33.dalam ayat (1) UUPT. Dari ketentuan itu secara acontrario dapat diartikanbahwa apabila anggota direksi tidak bersalah dan tidak lalai menjalankantugasnya, maka berarti direksi tidak bertanggung jawab penuh secarapribadi. Selama direksi menjalankan tugas dan kewajibannya denganpenuh tanggung jawab, maka anggota direksi tetap mempunyai tanggungjawab yang terbatas yang merupakan ciri utama dari PT.

kepada dalil gugatan Termohon PK tentang perbuatanwanprestasi, namun Majelis Hakim Kasasi dengan khilaf dan atau kelirumenerapkan hukum tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukupsehingga menyatakan Termohon PK IV selaku Pemegang Saham42.43.Pemohon PK harus bertanggung jawab atas perbuatan wanprestasi yangdilakukan oleh Pemohon PK.Bahwa jikapun Majelis Hakim Kasasi menerapkan prinsip piercing thecorporate veil dalam perkara aquo, seharusnya Majelis Hakim Kasasimemperhatikan Pasal 3 ayat (2) UUPT

pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnyasebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menarik kembali penawarantersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimanadimaksud pada ayat (1).3) Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham Klasifikasi tertentu ataupemegang saham lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1(satu) kali.Dalam hal ini, PPJB Saham 03 September 2019 dibuat tanpamengindahkan ketentuan sebagaimana diatur secara jelas dan rinci dalam UUPT

Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 UUPT 40/2007, Pasal 7 Akta Pendirian 14/2014, dan Akta Risalah Rapat 52/2019.Dengan demikian, menjadi terang dan tidak terbantahkan lagi bahwasanyaPPJB Saham 03 September 2019 yang menjadi Objek Perkara Gugatan a quogagal untuk memenuhi salah satu syarat objektif sahnya suatu perikatan, yakniPPJB Saham 03 September 2019 tersebut faktanya terdapat unsur sebab yangterlarang, maka menimbulkan akibat hukum terhadap PPJB Saham 03Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan

Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 UUPT 40/2007, Pasal 7 Akta Pendirian 14/2014, serta Akta Risalah Rapat 52/2019(berimplikasi PPJB Saham 03 September 2019 batal demi hukum / dianggaptidak pernah ada), dan;iii.

;Bahwa Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepatpada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya dengan adanyawanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntutpembatalan perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1276 KUHPerdata;Bahwa Pengikatan jual beli saham sebelum dilaksanakan peralihansaham secara notarial dimana perjanjian jual beli saham antara parapihak adalah sah berlaku sebagai UndangUndang bagi para pihak yangmembuatnya;Bahwa berdasarkan pasal 56 UUPT

kepada Moi Lang pada PT KNN Konstruksi Indonesia,namun belum terlaksana karena belum dilakukan pembayaran oleh TergugatMoi Lang;Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 329/Padt.G/2020/PN BtmMenimbang, bahwa menurut Keterangan Ahli Ramon Nofrial,SH.MHyang berpendapat bahwa Pengikatan jual beli saham sebelum dilaksanakanperalihan saham secara notarial dimana perjanjian jual beli saham antara parapihak adalah sah berlaku sebagai UndangUndang bagi para pihak yangmembuatnya berdasarkan pasal 56 UUPT

Akan tetapi,Tergugat Il dalam kapasitasnya sebagai Presiden Direktur dari Tergugat Ill,hanyalah menjalankan tugasnya sebagaimana diperintahkan oleh UUPT.4.

Ltd. selakupemegang 65% saham (mayoritas) di Tergugat Ill, dengan memperhatikanketentuan Pasal 78 ayat (4) dan Pasal 79 ayat (2) UUPT serta AnggaranDasar Tergugat Ill.Ketentuan Pasal 78 ayat (4) UUPT dengan tegas mengatur sebagai berikut:RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untukkepentingan Perseroan.Lebih lanjut, Pasal 79 ayat (2) UUPT mengatur bahwa penyelenggaraanRUPS dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegangsaham yang bersamasama mewakili 1/10

Berdasarkan permintaan pemegang saham tersebut serta denganmemperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPT, maka Tergugat lldengan itikad baik menjalankan tugasnya selaku direksi yang diatur dalamketentuan Pasal 79 ayat (1) UUPT, kemudian menyelenggarakan RUPSLB.Ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPT mengatur:"Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS".6.

Ataudengan kata lain, dengan hadirnya pemegang 65% saham, maka jumlahpemegang saham yang hadir dalam, RUPSLB saat itu telah melebihiminimal kuorum yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Tergugat Ill.C.3.Penuangan Hasil Keputusan RUPSLB Ke Dalam Akta Notaril BukanPerbuatan Melawan Hukum Karena Dilakukan Sesuai Ketentuan UUPT.17.

Put No.114/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.Hukum dan HAM, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (3)UUPT.23.

Keberadaan UUPT di Indonesia dan China samasamabersumber pada UUPT NegaraNegara common law seperti AmerikaSerikat dan Inggris.

Dengan demikian secara yuridis ada kesamaan antaraUUPT yang berlaku di Indonesia dan UUPT yang berlaku di China dimanaDirekturlah yang berhak mewakili/bertindak untuk dan atas namaperusahaan baik di dalam maupun diluar Pengadilan, yang dibuktikandalam AD/ART Akta Perusahaan; Dengan demikian maka secara yuridis, Xu Yan tidak memiliki "LegalStanding untuk mewakili Tencent Holdings Limited dalam mengajukangugatan pembatalan Merek QQ atas nama Susanto di Pengadilan NiagaJakarta, sehingga sudah sepatutnya

Nyonya Lisa Jauhanes sebagai pemegang 150 lembar saham.Dalildalil seperti ini adalah dalil asal comot tanpa dapatdibuktikan diuraikan oleh Penggugat pasal mana dalam UUPT dan UU Penanaman Modal yang dilanggar oleh karenanyadalil angka 8 huruf a dalam posita gugatan Penggugatharuslah ditolak dan dikesampingkan.. Dalam dalil angka 8 huruf b posita gugatannya Penggugatsecara sesat menyatakan bahwa dikarenakan Akta Nomor 65maka PT.

Surat Nomor 61 bukanlah suatu bentuk pengawasan dannasihat sebagaimana diungkapkan secara sesat oleh Penggugat dalam posita angka 7 gugatannya yang disusun secaraaSalasalan tanpa dapat dibuktikan dan diuraikan oleh Penggugat oleh karenanya dalil semacam ini haruslah ditolak dandikesampingkan.3.Penggugat dalam dalil angka 9 posita gugatannya kembalimenyatakan bahwa Surat Nomor 61 bertentangan dengan UUPT dan Anggaran Dasar serta merupakan suatu bentuk konspirasi Para Tergugat, yang secara tegas Para

Perlu Tergugat Il luruskan bahwa pemberhentian sementara Penggugat sebagai Direktur Utama Perseroan bukanlah didasarkan pada Pasal 105 ayat (1) UU PT sebagaimanadidalilkan oleh Penggugat, yang secara tegas TergugatIl tolak, namun didasarkan pada Pasal 106 ayat (1) UUPT, yang mengatur:Halaman 41 dari 67 hal putusan Nomor 396Pdt/2018/PT.DKIAnggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementaraoleh Dewan Komisaris dengan menyebutkanalasannya..

(iii) Perubahan Direksi dan Komisaris Perseroan(iv) Dan halhal lain yang perlu dibahas/dibicarakanAgar dapat menjadi perhatian bahwa Pasal 106 ayat (5) UUPT tidak ada memberikan batasan ataupun larangan terkaitagenda rapat RUPS.

Bahwa dikarenakan Penggugat tidak dapat menguraikan danmembuktikan dalilnya serta tidak ada satupun Pasal dalamUU PT dan Anggaran Dasar yang dilanggar oleh Tergugat IIHalaman 56 dari 67 hal putusan Nomor 396Pdt/2018/PT.DKIVil.dalam penyelenggaran RUPSLB maka sudah sewajarnyaYang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquomenyatakan bahwa RUPSLB tertanggal 30 April 2015 adalahRUPSLB yang telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan UUPT oleh karenanya Akta Nomor 17 tertanggal 30 April 2015adalah akta

No.1698 K/Pdt/2012ayat 1 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") yang menegaskan :"Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroansebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)";2 Direksi dalam melakukan pengurusan, harus melakukannya untuk kepentinganperseroan dan bukan kepentingan pribadinya.

(Pasal 97 ayat 2 UUPT);Menimbang faktafakta tersebut di atas, maka Direksi Termohon saat inidapatlah dipandang telah gagal dalam melakukan kegiatan pengurusanperseroan dengan derajat pengurusan yang tinggi (fiduciary) sebagaimana yangmenjadi kewajibannya.

KewajibanDireksi untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunanmerupakan kewajiban yang bersifat wajib berdasarkan Pasal 78 ayat (2) UUPT.

Pasal 21 ayat (4) UU PT mengatur bahwa perubahananggaran dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) UUPT dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Sesuaidengan Pasal angka (1) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,diatur bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuatakta otentik;Berdasarkan Pasal 1868 jo.

No.1698 K/Pdt/2012Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 UU PT, Anggaran Dasar Perseroanmerupakan hukum yang mengikat dan harus dipatuhi oleh Perseroan selain UUPT.

Dijawab dengan surat tertanggal19 Agustus 2019 oleh pemegang saham 40% atau Tergugat yangMENOLAK untuk dilaksanakannya RUPS dikarenakan KomisarisSUDAH TIDAK BERWENANG MENGUNDANG Berdasarkan Pasal 94ayat (3) UUPT dan Pasal 14 Ayat (3) Anggaran Dasar Perseroanmenganai Jangka waktu Komisaris.Bahwa rapat dipimpin oleh ketua rapat Tuan Sugian Noor selakuKomisaris yang telah berakhir masa jabatannya dan pelaksanaan RUPStanpa dihadiri oleh pemegang saham 40%.

saham dengan nilai nominalseluruhnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);sehingga seluruhnya berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) saham atau bernilainominal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan susunanDireksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:Direktur Utama : Isna Yusdiati (Tergugat 1);Direktur : Amru Roestam Pohan (Tergugat Il);Komisaris Utama : Yusti Yudiawati;Komisaris : Sugian Noor;Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat (3) danPasal 111 ayat (3) UUPT

Namun demikian,dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, keputusanRUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir ataudiwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujul dengan suara bulat(Pasal 82 ayat (5) UUPT).

buktibuktitersebut juga menurut Majelis Hakim tidak relevan dengan permasalahanhukum atau obyek perkara a quo maka terhadap buktibukti tersebut haruslahdikesampingkan;Menimbang, bahwa terhadap bukti P15 yang merupakan surat dariTergugat I selaku pemegang saham 40% (empat puluh persen) PT KSE terkaitpenolakan penyerahan dokumen dan asset perusahaan kepada Yusti Yudiawatidan Penggugat dikarenakan Tergugat menolak menerima undangan,prosedur/jalannya rapat dan keputusan rapat yang bertentangan dengan UUPT

menawarkan pembelian terhadap saham milikTergugat menurut Majelis Hakim bukti ini tidak ada relevansinya terhadappokok perkara sehingga harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa terhadap bukti P17, P18, P19, dan P20 yangmerupakan undangan RUPSLB oleh Tergugat selaku pemegang saham 40%(empat puluh persen) PT KSE kepada Yusti Yudiawati selaku pemegang saham60% (enam puluh persen) PT KSE dan notulennya dikarenakan prosespemanggilan yang dilakukan oleh Tergugat sebagai pemegang saham tidaksesuai dengan UUPT