Ditemukan 3277 data
45 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
hak, maka Tergugat III membatalkan pesananKantor ;Kesemua surat tersebut dikeluarkan oleh Tergugat , Tergugat Il,Tergugat III adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat IV baiksendirisendiri maupun bersamasama yang memerintahkanmembongkar secara paksa bangunan toko milik para Penggugatdan merampas tanah hak para Penggugat tersebut sertamerugikan tanah hak para Penggugat adalah perbuatan melawanhukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) (OOD
31 — 14
Menjatuhkan Pidana penjara kepada terdakwa Sarwan alias Wawan binSukarman selamasini sO EW AERA A RRR NOY MR Ma Hn KD RTE eae eau vem ood DELEILIITdikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;3. Menetapkan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun2011 , warna merah ,plat nomor belum keluar ,Noka MH314D205BK24872Sdan Nosin 14D1248696 3.4.
1.Herman Boenardy
2.Ing Johannes Satya Juwana
3.Ir. Kunarso Suryoputro
4.Ir. Fanny Albert Pangaila
5.Harry Kuntadi Sudarsono
6.Lily S. Rachmat
7.Lazuardi Galias
8.Rosinta
9.Rini Saraswati
10.Tito Simbolon
11.Lexie RF Pangaila
12.Ir. Markus Rerungan
13.Musfiroh S Badrie
14.Dody Hindratno
15.Evy Mery Pardede
16.Iwan Purnama
17.Koh Maigawaty
18.Erwantho Siregar
19.Derry
20.Tjia Juliana
Tergugat:
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
Intervensi:
1.Deni Erliana, Dkk
1.PT SENTUL CITY Tbk
613 — 1085
Madang,Cijayanti, Sumur Batu (foto copy sesuai denganHalaman 237 dari 303 halaman Putusan Nomor : 28/G/TF/2021/PTUN.BDG80.81.82.83.foto copy) ;Bukti P.Il.Int 34 Surat Ombudsman RI Perwakilan Jakarta RayaNomor : B/531/RM.01.02 34/0299.2016/VIII/ 2020tertanggal 7 Agustus 2020 perihal PemberitahuanPerkembangan Monitoring LAHP TerkaitPengelolaan SPAM di kawasan perumahan SentulCity, Kabupaten Bogor (foto copy sesuai denganfoto copy) ;Bukti P.II.Int 35 Putusan Nomor. 230/G/TF/2019/PTUN.JKT, untukkasus OOD
harus ada alasan yang rasional ; Ahli berpendapat bahwa untuk mendapatkan air wajib melunasi BPPLsecara administari itu tidak boleh dan tidak dimungkinkan juga, urusankeperdataan dibenturkan sebagai dasar kebutuhan public, syarat taditidak boleh di campurkan dengan masalah administrasi, jika pelanggaranperdata tidak boleh dikaitkan dengan urusan hukum administrasi ; Ahli berpendapat bahwa hubungan keperdataan itu dihubungkan denganSuatu perjanjian ; Ahli berpendapat bahwa cara penghitungan gugatan OOD
214 — 54
Rexplast NO DOO TO OOD HF 2/201 3.766.695 376.669 4.143.364156 PT. Rexplast O10 000TH 00D 1H 2/201 3.766.695 376.669 4.143.364157 PT. Rexplast Tm TE 2/201 7.500.000 750.000 8.250.000158 PT. Rexplast ain OOF ONNG aa 2/201 7.500.000 750.000 8.250.000159 PT. Rexplast pa OoTONOO oT 2/201 10.881.562 1.088.156 11.969.718160 PT.
- Pasca berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,kompentensi Peradilan Tata Usaha Negara:a) Berwenangmengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.b) Berwenangmengadili perbuatan melanggar hukum oleh ... [Selengkapnya]
--[endif]-->Berwenangmengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggarhukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atauPejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan onrechtmatige overheidsdaad(OOD).