Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 24-10-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 147/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 27 Maret 2019 — Penggugat:
Abdul Khalim
Tergugat:
Kepala Desa Mlaten
Intervensi:
SALAFUDDIN, S.Ag
60 — 39
  • Universitas Indonesia dan tidak sesuai ketentuan yangberlaku di Universitas Indonesia Seperti yang tercantum dalamperaturan Rektor Ul Nomor 020 Tahun 2016 Tentang PedomanPetunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama, dan Surat Keputusan RektorUniveersitas Indonesia Nomor 0037/SK/R/UI/2018 Tentang ProsedurOperasioanal Baku Layanan Pengajuan dan Pemrosesan kerja sama diUniversitas INdONe@SIa. 02 nnn e nnn n en nn ene n nn nn enn en enensBahwa dengan demikian Surat Keputusan Tergugat dalam obyekgugatan quo telah melangar
Pengadilan PN Oelamasi Pidana Khusus
Register : 10-06-2020 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PN Oelamasi Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Olm
Tanggal 30 Juni 2020 — Pemohon:
Jhon Nedy Charles Sine
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Kupang
210 — 150
  • Menyatakan TERMOHON telah melangar ketentuan hukumyaituKeputusan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 dan Putusan Mahkamah KonstitusiRI Nomor 130 / PUU XIII / tahun 20155. Menyatakan Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHONadalah tidak SAH karena Mal ProseduralHalaman 10 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Olm6.
Pengadilan PN MENGGALA Perdata Khusus
Putus : 08-11-2017 — Upload : 26-06-2018
Putusan PN MENGGALA Nomor 19/Pdt.Plw/2017/PN. Mgl
Tanggal 8 Nopember 2017 — T I L A N O dkk Melawan KEPALA DESA BRASAN MAKMUR
184 — 73
  • Nomor 528.K/Pdt.G/2007 telah diputus danmempunyai kekuatan hukum tetap, hal ini melangar prinsip Hukum AcaraPerdata dan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara KesatuanRepublik Indonesia (NKRI) menjadi preseden buruk bagi Hukum acaraPerdata di Indonesia;2. Bahwa gugatan perlawanan Para Pelawan kabur (obscuur libel).
    Nomor 528.K/Pdt.G/2007 telahdiputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, hal ini melangar prinsipHukum Acara Perdata dan bertentangan dengan hukum yang berlaku diNegara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi preseden burukbagi Hukum acara Perdata di Indonesia;. Bahwa gugatan perlawanan Para Pelawan kabur (obscuur libel).
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-02-2013 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN MAMUJU Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2013/PN.MU
Tanggal 2 Mei 2013 — SURYA AMIN, AP,M.Si
108 — 53
  • suatutindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana akandiuraikan dibawah ini, disamping ditujukan untuk menjawab dakwaan dan tuntutanserta Replik Jaksa Penuntut Umum, juga sekaligus ditujukan untuk menjawabpembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umumdengan dakwaan berbentuk Subsidaritas yaitu:PRIMAIR : Melangar
    Pasal 2 ayat 1 UndangUndang No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang UndangNomor.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNo.13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;SUBSIDAIR : Melangar Pasal 3 UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Perjanjian
Putus : 15-11-2017 — Upload : 13-11-2019
Putusan PN SAMARINDA Nomor 49/Pdt.G/2017/PN Smr
Tanggal 15 Nopember 2017 — Handoko Soeseno MELAWAN Irawan Surya
326 — 105
  • danTergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, bertentangan dengan kewajibanhukumnya dan melanggar hakhak subjektif dari Penggugat Rekonpensi/TergugatKonpensi, bertentangan dengan kepatutan dan12.kepantasan dalam masyarakat dan mengakibatkan kerugian bagiPenggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sehingga merupakan suatuperbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata jo arrest HRtanggal 31 Januari 1919;Bahwa adapun kerugian yang dialami Penggugat Rekonpensi/TergugatKonpensi sebagai akibat perbuatan melangar
    Bahwa adapun kerugian yang dialami Penggugat Rekonpensi/TergugatKonpensi sebagai akibat perobuatan melangar hukum yang dilakukanTergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah :a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 29-10-2015 — Upload : 13-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 543 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — PT. KAWASAN DINAMIKA HARMONITAMA VS 1. GATOT SETYA NUGROHO, DKK
47 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Mohon Majelis Hakim Kasasi untuk dapat mempertimbang kan kembaili halhal tersebut diatas.Pada halaman 60 alinea keenam :Menimbang, bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugatterhadap Para Penggugat melangar ketntuan Pasal 151 dan Pasal 161 ayat(1) undangundang Nomor 13 Tahun 2003, serta alasan pemutusanHal. 37 dari 44 hal.Put.Nomor 543 K/Pdt.SusPHI/2015Hubungan Kerja karena melanggar Peraturan Perusahaan adalah tidaktepat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerjatersebut
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-09-2020 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 15-11-2020
Putusan PN BENGKALIS Nomor Tingkat Kasasi :101/Pid.Sus/2020/PN Bls
Tanggal 19 Mei 2020 — JEFRI Alias JEF SPARO Als To Bin MASTUR
110 — 33
  • Menyatakan Terdakwa JEFRI Alias JEF Alias JEFSPARO Alias TOtidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidanasebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Ke1 (Satu) dan Ke 2 (Dua) melangar Pasal 114 ayat (2) dan 112 Ayat (2)jo Pasal 132 ayat (1) UndangUndang No: 35 Tahun 2009 tentangNarkotika ;2. Membebaskan Terdakwa JEFRI Alias JEF Alias JEFSPARO Alias TOdari DAKWAAN KESATU Tuntutan pemidanaan yang di ajukan olehjaksa penuntutumum ;3.
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 11-01-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pbr
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
M Nasir
Tergugat:
1.Polin Sitorus
2.Dince Sinaga
3.Debby Sitorus
4.Derry Panahatan S
Turut Tergugat:
Notaris Alhilal Sakbani SH
169 — 45
  • tanggal27 Januari 2010 yang telah Inkrah (berkekuatan hukum tetap) yangkemudian dilakukan perlawanan oleh Penggugat dengan PutusanNomor: 50/Pdt/G/Verzet/2009/Pn.Pbr tanggal 19 Oktober 2010 yangpada intinya menolak perlawanan Penggugat yang kemudiandikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor:26/Pdt/2011/PTR tanggal 18 Agustus 2011; Bahwa berdasarkan uraian di atas maka patut kiranya Yang MuliaMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara a quomenyatakan bahwa gugatan Penggugat melangar
Pengadilan PN WATES Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-11-2014 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 29-07-2015
Putusan PN WATES Nomor 27 /Pdt.G/2014/PN Wat
Tanggal 8 April 2015 — SARING, S.H Kajari Wates KP Melawan SUMIJAN MARGO PRAYITNO Bin KARSO WIYONO
112 — 33
  • Tidak akan mengulangi lagi perouatan yang salah dan melanggar hukum ;Demikian surat pernyataan ini saya buat dan apabila saya melangar hukumsaya siap untuk menerima sanksi apapun sesuai dengan undangundang yangberlaku, mohon kiranya kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Watesberkenan untuk mengabulkan permintaan saya untuk tidak menyita tanah sayadari warisan orang tua saya.
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 05-01-2016 — Upload : 14-01-2016
Putusan PN KEDIRI Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Kdr
Tanggal 5 Januari 2016 — H E R M I N
lawan ELYZA MARIE dkk
29 — 4
  • Perkataan merasa dan dirasa dalam tanda petik,sengaja dipakai disini, oleh karena belum tentu yang bersangkutansesungguhsungguhnya melangar hak Penggugat, karena akandibuktikan dan dipertimbangkan dalam pembuktian pokok perkara ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebutdiatas maka Hak Penggugat lah yang menentukan siapa yang akanditarik sebagai pihak ;Menimbang, bahwa Penggugat juga menarik saudaranya yaitutergugat dan Turut Tergugat sebagai pihak juga PT.
Pengadilan PN STABAT Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 08-05-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN STABAT Nomor 105/Pid.B/LH/2017/PN STB
Tanggal 8 Mei 2017 — Abdul Rahim Alias Atok Rahim
481 — 160
  • Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana atau Dakwaan AlternatifKedua perbuatan Terdakwa didakwa melangar Pasal 33 ayat (3) jo Pasal 40 ayat(2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umummelanggar Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 Ayat (2) huruf b UndangUndang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan Jo.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 23-04-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 106/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 15 September 2021 — Penggugat:
Prof. DR. H. Wasir, MS
Tergugat:
Ketua Umum Pengurus Besar PERCASI
206 — 120
  • sosial dan nilai Kemanusiaan yang beradab;Cc. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;d. pembudayaan dan keterbukaan;Halaman 10 dari 43 halaman, Putusan Nomor: 106/G/2021/PTUNJKTe. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;f. pemberdayaan peran serta masyarakat;g. keselamatan dan keamanan; danh. keutuhan jasmani dan rohani.Oleh karena Tergugat telah bertindak tidak adil, maka cukup beralasanhukum keputusan Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat dinyatakantelah melangar
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-08-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 774/Pid.Sus/2017/PN Blb
Tanggal 26 September 2017 — ARIS PRAMONO Als GOLEK Bin HADI PRAYITNO
36 — 4
  • Koprol (DPO) , maka dengandemikian menurut majelis yang lebih tepat diterapbkan kepada Terdakwaadalah dakwaan Pertama yakni melangar Pasal 111 ayat(1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwarumusan Pasal 111 ayat (1) Undangundang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Setiap orang yang tanpa hak ataumelawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atauHalaman 24 dari halaman 34 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2017/PN Blbmenyediakan Narkotika
Pengadilan PT BANJARMASIN
Register : 18-07-2016 — Putus : 03-10-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 58/PDT/2016/PT BJM
Tanggal 3 Oktober 2016 —
76 — 59
  • enam puluh dua ribu limaratusrupiah) (DIKURANGI) Rp.7.179.648.000,(tujuh miliar seratus tujuhpuluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah)yang berjumlah Rp.2.895.814.500, (dua miliar delapan ratus sembilanpuluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).Bahwa pertimbangan majelis hakim yang menolak eksepsi TERGUGAT DANTERGUGAT II yang menyatakan di hal 31 putusan pengadilan menimbangbahwa apabila menurut pandangan TERGUGAT dan TERGUGAT Il, kuasaHukum PENGGUGAT melangar
    Mencabut Surat GugatanTersebut.Halaman 21 dari 82 halaman, Putusan Nomor 58/PDT/2016/PT.BJM710.Bahwa T 16 Bukti Ini menerangkan bahwa adanya PENGELAPAN uangdidalam perusahaan yang diduga dilakukan oleh Adi suraya Putra Dewa (PENGGUGAT / TERBANDING) yang bekerja sama dengan Kepala cabangsampit dan kepala cabang pangkalan Bun yang telah jelas berdasarkan buktiaudit T 7, T 8 dan T 9 yang menerangkan aliran dana dari cabangpangkalan bun dan sampit yang langsung mengalir kerekening adisuraya dewa dimana melangar
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 19-09-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 22-01-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 55/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
PT BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR dalam hal ini diwakili oleh M HIJRIAH S RUSSENG
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
Intervensi:
PT ERA LIARDY HAFZA dalam hal ini diwakili oleh FIRDAUS AYS
239 — 108
  • BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR mempunyai SKP lebihdari 5 paket, sehingga melangar aturan yang telah di tetapkandalam Dokumen Lelang2. PT. BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR dalam menyampaikanData Kualifikasi yang diisikan dalam lembaran Aplikasi SPSEtidak benar, dimana PT. BERKAH BERSAMA KONTRAKTORsudahmendapatakanpekerjaan8 Paket tapi di isi dalamAplikasi SPSE hanya sebagian saja.3. PT.
    BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR melangar SuratPernyataan yang berbunyi : Data kualifikasi yang diisikan benar,Halaman 43 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUNPBR.dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data / dokumen yangdisampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direkturutama /pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepalacabang, dari seluruh anggota konsorsium/kerja samaoperasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain bersadia dikenakansanksi administrasi, sanksi pencantuman dalam daftar hitam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 23-09-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 23 September 2016 — DIDIT WIJAYANTO, S.E., M.M., bin AGOES SOEROSO
147 — 905 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Bahwa Pertimbangan Judex Facti tersebut secara jelas dan tegas telahmelanggar asas legalitas dkarenakan hanya mempertimbangan PerbuatanPemohon Kasasi/ Terdakwa telah melangar SOP dan PeraturanPerundangundangan, tetapi Judex Facti baik tingkat pertama maupuntingkat banding sama sekali tidak menegaskan SOP Bank BRI mana yangtelah dilangar oleh Terdakwa atau Peraturan PerundangundanganPerbankan pasal berapa yang telah dilanggar oleh Terdakwa, sehinggapertimbangan hukum Judex Facti yang menegaskan Perbuatan
    uraikan diatas, jelas terlihat antara SOP yangdiimplementasikan dalam PKS dan dilaksanakan oleh Pegawai/Karyawanbank BRI yang dipimpin oleh Terdakwa/Pembanding telah sesuai SOP danPKS sebagai suatu kesatuan dalam asas legalitas dan menganut asas lexspesialis derogat lex generali;Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri yang menyatakanPengawai Bank dalam hal ini ngian AO baik AO Pemrakarsa maupun Aopemutus tidak melaksanakan verivikasi data lagi atas dokumen yang telahdiserahkan oleh PT NPA dinilai melangar
Pengadilan PN MENGGALA Perdata
Putus : 10-01-2019 — Upload : 24-07-2019
Putusan PN MENGGALA Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Menggala
Tanggal 10 Januari 2019 — 1. ELMANSYAH AWI dkk Melawan 1. Kanwil ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung
95 — 53
  • Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional, nomor 4210/15.1600/IX/2016,tanggal 23 September 2016, perihal: Petunjuk terhadappersoalan pensertipikatan tanah untuk kepentinganumum;Telah Memenuhi Norma Kepatutan.Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian;Tidak SewenangWenangTidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik.
    Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 10-05-2017 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 265/Pdt.G/2017/PN .Jkt.Pst
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penggugat:
PT Jaya Nur Sukses,
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
2.DUDI PRAMEDI, S.H
3.BHOMA SATRIYO ANINDITO,
4.PT HK REALTINDO
Turut Tergugat:
PT HUTAMA KARYA
289 — 92
  • Jaya Nur Sukses (Dalam Pailit), berikut segala apa yangberada diatasnya, termasuk namun tidak terbatas pada bangunanbangunan, pohonpohon, pagar, perkerasan, dan segala benda lain yangberada di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 571 KUHPerdata) dengan tidak menghilangkan/melangar hak orang lain;Bahwa berdasarkan uraianuraian dan fakta hukum tersebut, terang danjelas dalil Penggugat adalah suatu dalil yang tidak mempunyai landasanhukum yang mendasar dan suatu pemikiran yang menyesatkan dansudah
    dibidang Hukum Perdata;Bahwa konsepsi Perbuatan Melawan Hukum secara normatif yang diaturdalam Pasal 1365 KUH Perdata, akan tetapi dalam perkembangannya padatahun 1919 konsepsi asas legisme mengalami perkembangan yang semulaperbuatan melawan hukum hanya dikualifikasi jika melawan undangundangsaja tetapi dalam perkembangannya berkat adanya kasus antara Cohen VsLindenbaum, itu mengalami perkembangan tidak hanya sekedar melawanundangundang saja melawan hak orang lain, melawan kewajiban yangbersangkutan, melangar
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Militer
Register : 01-03-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 28-10-2016
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 64-K/PM.I-01/AD/III/2016
Tanggal 30 Juni 2016 — Ismail Sitanggang. Kapten Inf, 543332.
41 — 19
  • .: Bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkandakwaan Oditur Militer dan oleh karena dakwaan Oditur Militer bersifatkumulatif, maka Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkankeselurunhan dakwaan dan untuk itu terlebih dahulu akan diteliti dandipertimbangkan tentang dakwaan sebagai berikut :Kesatu : Melangar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut :Unsur kesatu : BarangsiapaBahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam pengertianKUHP
    : Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebutdiatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan para Terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secarabersamasama dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliksendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapiyang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diaturdan diancam dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.Kedua: Melangar
Pengadilan PN BENGKULU
Putus : 04-06-2015 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 36/Pdt.G/2014/PN.Bgl
Tanggal 4 Juni 2015 —
53 — 21
  • Sedangkan PerbuatanTergugat Il ikut menikmati hasil perobuatan Penggugat, bukanlahperbuatan melangar Hukum (Onrechtmatigedaad). Oleh karena itumenurut hemat kami Tergugat Il tidak memiliki kapasitas untuk ditariksebagai Tergugat Il dalam Perkara ini.112. Eksepsi Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) a.