Ditemukan 19089 data
71 — 24
Register : 516/2014 tanggal 20 Oktober 2014;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut1Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Oktober 2014 Nomor : 33/Pid.SusTpk/2014/PN.Amb. tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmengadili perkara ini ;Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan NegeriAmbon tanggal 14 Oktober 2014 Nomor : 33/Pid.SusTpk/2014/PN.Amb.tentang Penetapan Hari Sidang ;Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa
Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara secara tegas ditetapkan bahwa lembaga /instansi yangberwenang untuk melakukan audit terhadap keuangan Negara adalah BPK / BPKP,namun tidak menghilangkan kewenangan aparat penegak hukum melakukanperhitungan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkanfakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan HakimHakim baik di peradilan umum maupun peradilan Tipikor dalam setiap penangananperkara tindak pidana korupsi ;Menimbang,
43 — 40
Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tersebut ; Merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Mei 2013 Nomor. 5/Pid.Sus/2013/PN TIPIKOR Smg. sekedar mengenai rumusan diktum amar putusan point ke-2 dan ke-3 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; 1.
Hakim Pengadilan Tipikor PN Semarang sejaktanggal 16 Januari 2013 s/d tanggal 14 Pebruari5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor PN Semarangsejak tanggal 15 Pebruari 2013 s/d 15 April 2013 ;6. Perpanjangan (Il) Wakil Ketua Pengadilan TipikorPengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 16 April2013 s/d tanggal 15 Mei 2013 ;7. Perpanjangan (Il) Wakil Ketua Pengadilan TipikorPengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 16 Mei2013 s/d tanggal 14 Juni 2013 ;8.
Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor PengadilanTinggi Semarang sejak tanggal 28 Mei 2013 s/dtanggal 26 Juni 2013 ;9.
Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan TipikorPengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 27 Juni2013 s/d tanggal 25 Agustus 2013 ;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI ( TIPIKOR )PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah membaca berkas' perkara dan Suratsuratyang terlampir di dalamnya, serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) padaPengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Mei 2013Nomor : 5/Pid.Sus/2013/PN TIPIKOR Smg. dalamperkara terdakwa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan
Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutdiatas mohon kepada Majelis Hakim TipikorPengadilan Tinggi Semarang untukmenjatuhkan putusan Nomor. 5/Pid.Sus/2013/PN Tipikor Smg, tanggal 23 Mei 2013sebagaimana tuntutan pidana yang telahdiajukan ; Menimbang, bahwa sehubungan dengan MemoriBanding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwamengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Juli2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : 1.
No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasalHal.61 dari 68 Halaman Put.No.52/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.64 ayat (1) KUHP serta peraturan Perundangundanganlain yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI:e Menerima permintaan banding dari Jaksa PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Semarang tersebut ; Merubah putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) pada Pengadilan NegeriSemarang tanggal 23 Mei 2013 Nomor. 5/Pid.Sus/2013/PN TIPIKOR Smg. sekedarmengenai rumusan diktum
117 — 34
POPY NURJANAH, SH masingmasing Advokat danPengacara pada Nengah Sujana & Rekan Law Firm, beralamat di Gedung Fuyinto SentraMampang Lt.3 Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 28, Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa tertanggal 27 Maret 2014, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 01 April 2014, dengan Nomor :38/SK/PID/2014 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ; Telah membaca :1 Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor
pada Pengadilan NegeriPekanbaru No. 23/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR, tanggal 20 Maret 2014 tentangPenunjukan Majelis2 Penetapan Majelis Hakim No. 23/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR, tanggal 20 Maret2014 tentang Penetapan hari sidang ; 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut beserta suratsurat lain yang terlampir didalamnya ;4 Surat Dakwaan Penuntut Umum ;Telah mendengar keterangan Saksisaksi dan keterangan Terdakwa ;Telah memeriksa Bukti Surat dan Barang Bukti ;Telah membaca Tuntutan Pidana/Requisitoir
(Hakim AdHoc Tipikor)sebagai HakimHakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada hari : Rabu, tanggal 10 September 2014, oleh Ketua Majelis dengan didampingioleh HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Apriati, S.H. sebagai PaniteraPengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum Oka Regina, S.H. dan Nurainy Lubis, S.H. padaKejaksaan Negeri Pekanbaru, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis tersebut,H. ISNURUL S.ARIF, S.H., M.Hum.
92 — 55
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta,sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2014 ;Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sejaktanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014 ;Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampaidengan tanggal 10 September 2014 ;.
Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 11 September 2014 sampaidengan tanggal 10 Oktober 2014 ;Hal. 2 dari 64 hal. Put.16/PID.SUS. TPK/2014/PT.YYK.8. Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding / Ketua Pengadilan TipikorTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 8Oktober sampai dengan tanggal 6 November 2014 59.
Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta, sejak tanggal 7 Nopember 2014 sampai dengan tanggalDP ELINANT 1 jammer tertPENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGIterS@bUt ; 222 n nn nan enn nnn nae nn en noe ne ee nnn ne en nee nn eesTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 11 Nopember 2014 Nomor : 16/PID.SUSTPK./2014/PT.YYK. serta berkas perkara putusan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan
118 — 51
215 — 0
51 — 31
.;- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 10 Juni 2011, Nomor : 05/Pid.Sus/2011/PN.Tipikir.Smg. yang dimintakan banding sekedar mengenai status penahanan terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan bahwa terdakwa SRI MARIA HARTATI Binti WIDJO SUHARDJO tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.2.
Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal20 Januari 2011, No. 03/ Pen.Pid.Sus/ H/ 2011/ PN. Tipikor.Smg,sejak tanggal 20 Januari 2011 s/d tanggal 18 Februari 2011 ;7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang tanggal Februari 2011 , No.03/ Pen.Pid.Sus/K/2011/ PN.Tipikor.Smg, sejak tanggal 19 Februari 2011 s/d tanggal19 April 2011 ;8.
Penahanan Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal17 Juni 2011 No.28/Pen.Pid/2011/PT Smg. sejak tanggal 15 Juni2011 s/d 14 Juli 2011 ;11.
Menetapkan terdakwa SRI MARIA HARTATI Binti WIDJOSUHARDJO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).al.119dari 231Halaman Put.No.07/Pid.Sus/2011/ PT.TPK.Smg.Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebutPengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan NegeriSemarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 10 Juni 2011 Nomor 05/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1.6.7.Menyatakan bahwa terdakwa SRI MARIA HARTATI BintiWIDJO
(lima ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umumtelah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan TindakPidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Juni 2011sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 08/Banding/Akta.Pid /2011/PN Tipikor Smg. Jo. No.05/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg.
SRIISKANDARYATI, SH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, H.SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH. dan Hj.
195 — 85
73 — 10
93 — 18
Dr Rusadi Kantaprawira, SH dimanaMahkamah Agung R.I tetap memepergunakan perbuatan melawan hukum materiil..Menimbang, bahwa SEMA Nomor 07 tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum HasilRapat pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas BagiPengadilan halaman 26 bahwa walaupun Penjelasan pasal 2 UU Tipikor telah dibatalkan olehMK, tetapi Putusan MK tersebut tidak mengikat bagi hakim.Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI khususnya Putusan MahkamahAgung R.!
54 — 33
/WNSARYIO09/2015, Terdakwa telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri/ Tipikor Yogyakarta dengan dakwaan sebagai berikut :DAKWAAN :KESATU :PRIMAIR :Bahwa ia terdakwa HADI SUGITO Bin PAWIRO REJO selaku KepalaDukuh Besari, Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidulberdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Siraman Nomor : 01/KPTS/2007tanggal 11 Mei 2007 tentang Pemberhentian Pamong Desa, Sekretaris BPDdan Pengangkatan Perangkat Desa SeDesa Siraman, Kecamatan Wonosari,Kabupaten Gunungkidul
69 — 52
Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap ; Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Semarang tanggal, 3 Juni 2013, Nomor : 03/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan terdakwa DANGIR MULYADI, S. Sos.
Cucut No.21 RT.04 RW.10 Kelurahan CilacapKecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap ; Agama : Islam ; Pekerjaan > PNS 3 222 ooo nn nnn nnn nnn nnnPendidikan 1 8.2 5 nnnnn nnn nnn nnn nnn n nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn eensTelah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan ( di RUTAN ) : 1 Penuntut Umum, sejak tanggal : 04 Desember 2012 s/d tanggal 23Desember 2012 ; 2 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal : 24Desember 2012 s/d tanggal 22 Januari 2013 ; 3 Hakim Pengadilan Tipikor
Semarang, sejak tanggal : 14 Januari 2013 s/dtanggal 12 Pebruari 2013 ; Hal 1, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, sejak tanggal : 13Pebruari 2013 s/d. tanggal 13 April 2013 ; 5 Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal: 14April 2013 s/d tanggal 13 Mei 2013 ; 8 Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak: tanggal14 Mei 2013 s/d tanggal 12 Juni 2013 ; 9 Penahanan Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang,
Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang padatanggal 07 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor :69/Banding/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg.
Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang di Semarang melalui Ketua Pengadilan Negeri Tipikor diHal 108, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.Semarang, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Semarang padaPengadilan Negeri Semarang tanggal 24 Juli 2013 ; Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Cilacap tersebut, Pengadilan Tipikor Semarang padaPengadilan Negeri Semarang telah memberitahukan untuk mempelajari berkasperkara kepada Jaksa
Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sebagai HakimHal 155, put.no. 56/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.Ketua Majelis TIPIKOR, HARDJONO C., SH.MH. Hakim Tipikor dan H.DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN.
183 — 49
Faktur pajak Nomor : 020.00418.44650781Menimbang, Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan barang buktisebagai berikut:T.1 Kartu Identitas Penduduk atas nama SRI WALUYA (Copy dari Asli).T.2 Surat No. 12010/TIPIKOR/XII/2019 tertanggal 26 Desember 2019 dariPenasihat Hukum Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri KlatenT.3 Surat No.
B2305/M.3.19/Fd.1/12/2019 tertanggal 31 Desember 2019dari Kejaksaan Negeri Klaten kepada Penasihat Hukum TerdakwaT.4 Surat No. 12011/TIPIKOR/XII/2019 tertanggal 26 Desember 2019 dariPenisahat Hukum Terdakwa kepada Inspektorat Kab. KlatenT.5 Surat Nomor : 700/001/11.1II/2020 tertanggal 2 Januari 2020 dariInspektur Kab.
Hal ini didasarkan pada salah satupertimbangannya antara lain menyatakan bahwa kerugian negara merupakanimplikasi dari : 1) adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalamHalaman 69 dari 91 Putusan Nomor 67/Pid.SusTPK/2020/PN Smgpasal 2 ayat (1) UU Tipikor, dan 2) penyalahgunaan kewenangan dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimanadimaksud dalam pasal 3 UU Tipikor.
144 — 14
74 — 0
144 — 60
437 — 286
SUDIRO,SH.MHum, Hakimhakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan TinggiJakarta tanggal 17 Maret 2014 Nomor : 14/Pid/TPK/2014/PT.DKI ditunjuk menjadiMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal16 April 2014 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggotatersebut, serta dibantu
80 — 19
169 — 88
246 — 50