Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara Nomor : 1485/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ; ___________________________3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara Nomor : 1485/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ; ____________________________________________________ 4.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak, kedudukan dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Anggota KPU Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Periode 2013-2018 ; ________________________________________________ 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar RP.220.000,- ( Duaratus dua puluh ribu rupiah ) ; __________________________________________________

Sifat final danmengikat dari putusan DKPPharuslah. ....haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPUProvinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu= dalammelaksanakan putusan DKPP. Adapun keputusanPresiden,KPU,KPU Provinsi,KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawasluadalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifatkonkrit,individual dan final yang dapat menjadi objek gugatan diperadilan TUN.

Apakah peradilan TUN akan memeriksa dan menilaikembali putusan DKPP yang' menjadi dasar keputusanPresiden,KPU,KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupunBawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilanTUN. Dengan demikianputusan final dan mengikat yang dimaksud dalam UndangUndang aquoharuslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi,KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu yang melaksanakan putusanDKPP ;9.

dan mengikatbagi. ....bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota danBawaslu dalam melaksanakan Putusan DKPP.

Pasal 27 ayat (5) huruf c menyebutkan : penggantian antar waktuKPU, KPU Provnsi, KPU Kab/Kota pada ayat (1) dilakukandengan ketentuan anggota KPU Kab/Kota oleh Calon AnggotaKPU Kab/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihanyang dilakukan oleh KPU Provinsi ; Oleh karena Tergugat II Intervensi merupakan urutan peringkat 6Calon Anggota KPU Kota Medan dalam seleksi fit and propertest(bukti TII1), maka menurut Tergugat II Intervensi penerbitan BeritaAcara Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Utara

Foto copy Surat KPU Kota Medan kepada Panwaslu Kota Medan No.675//KPU002.434863/2014 tanggal O5 Mei 2014 Tentang Undangan.Leen eee nee eee EEE EEE E EE; EEE EEE; EEE EEE EEE EEE EEE EEE EES (Bukti P6);7. Foto copy Surat KPU Kota Medan kepada KPU Provinsi Sumatera UtaraNo.681/KPU.002.434863/2014 tanggal 06 Mei 2014 Tentan mohon konsultasi.seeteeeseeeeeeee(Bukti P7);8.

Pembanding/Penggugat : AKHYANI
Terbanding/Tergugat I : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
Terbanding/Tergugat II : dr. Hj. Juliarti Djuhardi Alwi, M.P.H

Penggugat : NOLDY AWUYTergugat : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MINAHASA UTARATergugat II Intv. : VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN, Ir. JOPPIE LENGKONG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MINAHASA UTARA,tempat kedudukan di JI. Worang, Airmadidi Atas, KabupatenMinahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, yang dalam hal inidiwakili oleh Kuasanya bernama : CARLES YOHANES WOROTITJAN, S.H., M.H,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala SubBagian Hukum Komisi Pemilihan Umum KabupatenMinahasa Utara beralamat di Jl.

Runtu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi SulawesiUtara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) harisetelah dibacakan; dan = Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesiauntuk mengawasi pelaksanaan Putusan inl; 12.

Penggugat seharusnya mengajukan gugatan kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 154 UUNo. 1 Tahun 2015, dan Peraturan KPU No.9Tahun 2015. Gugatan sengketapilkada yang timbul sebagai akibat keputusanKPU Provinsi atau KPUkabupaten/kota dapat diajukan ke di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN);Kedudukan Penggugat; 7.

Oleh karena itu yang menjadi dasar pertimbangan hukum diterbitkannyaSurat Keputusan yang menjadi objek sengketa a quo adalah Peraturan KPU No.11 Tahun 2015, bukan Peraturan KPU No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan,Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana didalilkan Penggugat;Bahwa selain berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut, Tergugatmenerbitkan keputusan objek sengketa a quo merupakan tindakan

Provinsi dan/atauKPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 153 tersebut mensyaratkan bahwa CalonGubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota merupakan pihak yang mempunyaihak gugat dalam sengketa Pemilihan Kepala Daerah, hal ini dimaksudkan agarPemilihan Kepala Daerah dapat terlaksana dengan baik efektif dan efisien, namunHalaman 57 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor: 09/G/2016/PTUN.Mdotetap terjaga Pelaksanaan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATENSIDOARJO ; KALIM, ; H. AKSON HADI ; H. ACHMAD BASORI ; AS'ALUTH THOYYIBAH ; KH. ABD. SALAM MUDJIB

.;VSKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MAYBRAT; Drs. AGUSTINUS SAA, M.Si.; ANDARIAS ANTOH, S.Sos., M.Si.

M.Sitelah lolos verifikasiadministrasi dan faktual sesuaisurat keputusan Komisi PemilihanUmum Kabupaten Maybrat No.14/KPU/2011 tentang PeninjauanKembali/Pembatalan Surat Keputusan(SK) KPU No. 12/KPU/2011 tentangPenetapan Pasangan Calon Bupatidan Calon Wakil Bupati KabupatenMaybrat yang lolos verifikasi danfactual pada Pemilukada KabupatenMaybrat periode tahun 2011 adalahsah menurut hukum;3.

No.14/KPU/2011 tanggal 24 Maret 2011tentang PeninjauanKembali/Pembatalan Surat Keputusan(SK) KPU No. 12/KPU/2011 tentangPenetapan Pasangan Calon Bupatidan Calon Wakil Bupati yang lolosverifikasi administrasi danfactual pada Pemilukada KabupatenMaybrat periode tahun 2011. Dengandemikian Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten MaybratNo.

No. 14/KPU/2011 tanggal 24Maret 2011 tentang PeninjauanKembali/Pembatalan Surat Keputusan(SK) KPU No. 12/KPU/2011 tentangPenetapan Pasangan Calon Bupatidan Calon Wakil Bupati yang lolosverifikasi administrasi danfactual pada Pemilukada KabupatenMaybrat periode tahun 2011adalahsah menurut hukum;tersebut diatas maka Para Tergugat IlIntervensi, mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Jayapura Cq. Hakim Tunggaldalam perkara iniagar memberi putusan sebagai berikut:1.

M.Si) telah lolosHalaman 15 dari 35PUTUSAN No. 30/G.TUN/2011/PTUN.JPRverifikasi administrasi dan factual sesuai surat keputusanKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat No. 14/KPU/2011tentang Peninjauan Kembali/Pembatalan Surat Keputusan (SK)KPU No. 12/KPU/2011 tentang Penetapan Pasangan CalonBupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Maybrat yang lolosverifikasi dan faktual pada Pemilukada Kabupaten Maybratperiode tahun 2011 adalah sah menurut hukum;Bahwa masalah Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat

No. 14/KPU/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentangPeninjauan Kembali/Pembatalan Surat Keputusan (SK) KPU No.12/KPU/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati danCalon Wakil Bupati yang lolos verifikasi administrasi danfactual pada Pemilukada Kabupaten Maybrat periode tahun2011. Dengan demikian Surat Keputusan Komisi PemilihanUmum Kabupaten Maybrat No.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU),

No.1913 K/Padt/201 1Vi.KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dalam melaksanakanverifikasi sehingga merugikan dan/atau menguntungkan Partai Politikcalon Peserta Pemilu maka Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslukabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPUProvinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;(3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindak lanjutitemuantemuan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupatensebagaimana di maksud pada ayat (2);Bahwa pada saat pelaksanaan

Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kotamelakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politikcalon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi,dan KPU Kabupaten/Kota.2.

Dalam hal Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan olehanggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalammelaksanakan verifikasi sehingga merugikan dan/ataumenguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu,Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikantersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kotamenyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi danKPU Kabupaten/Kota ;3.

Bahwa UndangUndang Nomor 10 Tahun 2008 memberikan saranaperlindungan hukum bagi calon peserta pemilu yang kepentingannyadirugikan karena adanya pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh KPU,KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui ketentuan Pasal 18 ayat(2) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2008 yang berbunyi:Dalam hal Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kotamenemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggotaKPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakanverifikasi

/Kota yang bersangkutan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (I) dan Pasal 45 ayat (1)Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2008, Penggugat in casu KPU telahmendelegasikan kewenangan pelaksanaan verifikasi faktualpersyaratan partai politik untuk menjadi peserta pemilihan umum tahun2009 di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota masingmasing kepadaKPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;Bahwa dengan adanya pendelegasian kewenangan dari Tergugat(in casu KPU) kepada KPU Kabupaten/Kota, maka tanggungjawabpelaksanaan

Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yakni Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat No. 59/Kpts/KPU-Prov.033/IX/Tahun 2014 tanggal 12 September 2014 tentang Penetapan calon terpilih An. Ir Yahuda ,MM tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dari Partai Demokrat Pemilu tahun 2014;----------------------------------------------------------------------3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yakni Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat No. 59/Kpts/KPU-Prov.033/IX/Tahun 2014 tanggal 12 September 2014 tentang Penetapan calon terpilih An. Ir Yahuda, MM tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dari Partai Demokrat Pemilu tahun 2014;-------------------------------------4.

Ir.Yahuda Salempang,MM:;2) Surat KPU Prov. Sulbar Nomor : 423/KPUProv033/VIII/2014 tertanggal 18 Agustus 2014 ditujukan kepada DPDLAKI Perihal Tindak lanjut laporan permasalahan Calonterpilin anggota DPRD Prov. Sulbar;l) Penyampaian Surat KPU Prov. Sulbar Kepada Ketua KPU RItertanggal 18 Agustus 2014 Pelaksana KPU Provinsi Sulbarberupa : Surat KPU Prov.

Sulbar mendapatkan penjelasan secara lisan, danselanjutnya menunggu penjelasan secara tertulis;0) Surat KPU RI kepada KPU Provinsi Sulbar tertanggaltertanggal 27 Agustus 2014, Surat KPU RI Nomor :1497/KPU/VIII/2014 tgl. 27 Agustus 2014 Perihal PenjelasanPenggantian Caon Terpilin Anggota DPRD;p) Rapat KPU Provinsi Sulbar tertanggal 30 Agustus 2014Pelaksana KPU Povinsi Sulbar berupa : Menindaklanjuti hasilkonsultasi dari KPU RI dan perlunya dilakukan klarifikasikembali ke Pengadilan Negeri Polewali

,KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;(2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU,KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sehingga merugikanbakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRDKabupaten/Kota, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, danHalaman 75 dari 97 Putusan Nomor :71/G/2014/PTUN.MksPanwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan dan hasilkajian kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;(3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten

KPU untuk daftar calon sementara anggota DPR;b. KPU Provinsi untuk daftar calon sementara anggota DPRDProvinsi; dan;c.

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kotasekurangkurangnya di 1 (Satu) media massa cetak harian danmedia massa elektronik nasional dan 1 (satu) media massacetak harian dan media massa elektronik daerah serta saranapengumuman lainnya selama 5 (lima) hari;Masukan dan tanggapan dari masyarakat disampaikan kepadaKPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lama 10(sepuluh) hari sejak daftar calon sementara diumumkan;Halaman 84 dari 97 Putusan Nomor :71/G/2014/PTUN.Mks(6) KPU, KPU Provinsi, dan

DIDIN SAPRUDIN, DH VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN LEBAK;

., M.H. dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokatdari Law Office ChMP, beralamat di Wisma Semeru Lantai 3Blok OL 21 Jalan Taman Kemang Nomor 18, Kemang,Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor29/ChMPCSDS/III/2018, tanggal 26 Maret 2018;Pemohon Kasasi;LawanKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN LEBAK,tempat kedudukan di Jalan Abdi Negara Nomor 08,Rangkasbitung Barat, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak,Banten;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Saleh, S.H., dan dankawankawan, kewarganegaraan

Menetapkan barang bukti berupa : -------------------------------------------------- (Copy) Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013 tentang perubahan keenam atas peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 07 tahun 2012 tentang Tahapan program dan Jadual penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 19 tahun 2013 ;----------------- (Copy) DPT Dsn. Wologeru, Ds.

Ende berdasarkan Model A.3.KPU Kec. Ndona, Ds. Nila TPS : 04 Wologeru, serta ;---------------------------------------------------------------------- (Asli) Surat keterangan KPU Kabupaten Ende Nomor : 88/KPU/Kab.018.433996/V/2014 ;------------------------------------------------Tetap terlampir dalam berkas perkara ;--------------------------------------------5.

sebagaimana diubah terakhir dengan peraturanKomisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 19 tahun 2013 ;(Copy) DPT Dsn.

Endeberdasarkan Model A.3.KPU Kec. Ndona, Ds.

notabene adalah KPPS pada TPS 04 Wologeru tersebutdi atas adalah benar sebagai KPPS ditempat tersebut Suratketerangan KPU Kabupaten Ende Nomor :88/KPU/Kab.018.433996/V/2014 ;Adapun jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap(DPT) Dsn.

Rencana Kebutuhan Biaya Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2010 Putaran I (Pertama) dari KPU Kota Mataram.11. Surat No: 279/359/KPU-KM/XII/2010 tanggal 31-12-2010 perihal Laporan pertanggung-jawaban Dana Hibah Pemilukada Kota Mataram dan Lampiran berupa :a. Laporan pertanggungjawaban Belanja Honorarium dan Uang lembur KPU Kota Mataram dalam rangka Pemilukada Tahun 2010.b.

Tunjung Bulan No: 280/276/KPU-KM/IX/2010 tanggal 01-09-2010 dan Kwitansi tanggal.... 2010 sebesar Rp. 94.413.000.- untuk pembayaran SPK.No. 019/PPKo/KPU-KM/V/2010 taggal 4 Mei 2010 pekerjaan pengadaan formulir Pemilukada Kota Mataram pada KPU Kota Mataram 2010.14. 1 (satu) buah dokumen pekerjaan pengadaan sampul/amplop Pemilukada Kota Mataram tahun 2010 atas nama CV. Jati Suara, surat permohonan transfer dana untuk pembayaran rekanan dari Bendahara Pemilukada KPU Kota Mataram ke rekening CV.

Jati Suara No : 280/274/KPU-KM/IX/2010 tanggal 1 September 2010 dan Kwitansi tanggal 2010 sebesar Rp. 26.953.000.- untuk pembayaran SPK.No. 005/PPKo/KPU-KM/II/2010 taggal 10 Pebruari 2010 pekerjaan pengadaan amplop/sampul Pemilukada Kota Mataram pada KPU Kota Mataram tahun 2010.15. Foto copy Cek No. AHH 439793 tanggal 05 April 2012 sebesar Rp. 78.769.016.- 16.

SK KPU Kota Mataram No : 37a Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Penerima Barang/Jasa Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Mataram TA 2010 pada Sekretariat KPU Kota Mataram Tahun 2010.21. SK KPU Kota Mataram No.: 37b Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Penerima Barang/Jasa Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Mataram TA 2010 pada Sekretariat KPU Kota Mataram Tahun 2010.22. Daftar Terima Uang THR an.

Ps. 21 atas pembayaran honorarium Badan Penyelenggara Pemilukada tahun 2010 pada KPU Kota Mataram bagian Juni 2010 an. Lafat Akbar dkk.- Pph. Ps. 21 atas pembayaran honorarium Badan Penyelenggara Pemilukada tahun 2010 pada KPU Kota Mataram bulan Juli 2010 an. Lafat Akbar dkk.- Pph. Ps. 21 atas pembayaran honorarium Badan Penyelenggara Pemilukada tahun 2010 pada KPU Kota Mataram bulan Agustus 2010 an. Lafat Akbar dkk.Dikembalikan kepada kepada KPU Kota Mataram.9.

KPU Kota Mataram Tahun 2010.SK KPU Kota Mataram No.: 37b Tahun 2010 tentang PengangkatanPejabat Penerima Barang/Jasa Pemilu Walikota dan Wakil WalikotaMataram TA 2010 pada Sekretariat KPU Kota Mataram Tahun 2010.Daftar Terima Uang THR an.

Jumlah Anggaran yang dialokasi/SP2Dkan ke KPU Rp 5,794,800, 856 , b. Jumlah Anggaran yang dipergunakan oleh KPU Rp 5, 783,952,060 , c.

dan Sekretaris KPU Kota Mataram serta Pejabat Pembuat Komitmen(PPKo).

Honorarium Ketua dan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Provinsi, Anggota Pokja KPU Provinsi,Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Anggota Pokja KPU Kabupaten/Kota, PPK, Sekretariat PPK, PPS, sekretariat PPS, KPPS, PetugasPemutakhiran Data Pemilih, Panwaslu Provinsi, Sekretariat PanwasluProvinsi, Anggota Pokja Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/ Kota, Anggota PokjaPanwaslu Kabupaten/ kota, Panwaslu Kecamatan, SekretariatPanwaslu Kecamatan

Honorarium Ketua dan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota,Sekretariat KPU Provinsi, Anggota Pokja KPU Provinsi, Sekretariat KPUKabupaten/Kota, Anggota Pokja KPU Kabupaten/ Kota, PPK, SekretariatPPK, PPS, sekretariat PPS, KPPS, Petugas pemutakhiran data pemilih,Halaman 108 dari 159 Putusan Perkara Nomor : 24/PID.SUS.

Penggugat:
PADRIANTO,TH
Tergugat:
1.Komisi Pemilihan Umum (KPU) Musi rawas
2.Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kab.Mura

Pembanding/Penggugat : AKHYANI
Terbanding/Tergugat I : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
Terbanding/Tergugat II : dr. Hj. Juliarti Djuhardi Alwi, M.P.H

Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (AANWIJZING) Nomor 02/PAN/KPU/PILKADA /PAKET.I /2010, tanggal 14 April 2010;6. Berita Acara Pemasukan/Pembukaan Penawaran Nomor 03 / PAN /KPU / PILKADA / PAKET.I/2010, tanggal 14 April 2010;7. Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 04/PAN/KPU/PILKADA/PAKET.I/2010, tanggal 19 April 2010;8. Dokumen Evaluasi Penawaran wsPekerjaan Pengadaan/ Cetak Surat Suara Tahun Anggaran 2010;9.

Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor 05/PAN/KPU/PILKADA/PAKET.I/2010, tanggal 19 April 2010;11. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 07 / PAN / KPU / PILKADA / PAKET.I / 2010, tanggal 20 April 2010;12. Berita Acara Pembuktian Hasil Pelelangan Nomor 08 / PAN / KPU / PILKADA / PAKET.I / 2010, tanggal 20 April 2010;13. Surat Panitia Pengadaan Nomor : 09/PAN/KPU/PILKADA/PAKET.I/2010, tanggal 20 April 2010 perihal Usulan Penetapan Pemenang Pekerjaan Pengadaan/ Cetak Surat Suara;14.

Surat Sekretaris KPU Kota Banjarmasin Nomor : 270/218B-SET/KPU-BJM/IV/2010, tanggal 21 April 2010 perihal Penetapan Pemenang;15. Surat Ketua Panitia Pengadaan Nomor : I0/PAN/KPU/PILKADA/PAKET.1/2010, tanggal 22 April 2010 perihal Pengumuman Pemenang;16. Syarat-syarat umum kontrak;17. Dokumen Penawaran PT. JASUINDO TIGA PERKASA Tbk.18.

Surat Sekretaris KPU Kota Banjarmasin Nomor : 270/253A/KPU-BJM/IV/2010, tanggal 30 April 2010, Perihal Penunjukkan Penetapan Penyedia Barang/ Jasa Untuk Pelaksanaan Pengadaan/ Cetak Surat Suara pada KPU Kota Banjarmasin;19. Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor : 270/254.a-SET/KPU-BJM/V/2010,tanggal 3 Mei 2010. 20. Amandemen Kontrak - 1 Pekerjaan Pengadaan / Cetak Surat Suara (Paket 1) Nomor : 270/257.a - SET/KPU - BJM/V/2010 tanggal 4 Mei 2010 21. Surat Direktur PT.

Surat Pengguna Anggaran KPU Kota Banjarmasin Nomor : 270/262.a-SET/KPUBJM/V,/2010, tanggal 5 Mei 2010, perihal Undangan Negosiasi Amandemen Kontrak I.23. Berita Acara Negosiasi Amandemen Kontrak I Nomor : 270/264.a-SET/KPU-BJM/V/2010, tanggal 6 Mei 2010. 24. Amandemen Kontrak Nomor : 270/265.a-SET/KPU-BIM/V/2010, tanggal 5 Mei 2010. 25. Surat Kuasa Nomor : 075/JTP-MRKT/V/2010, tanggal 24 Mei 2010, Dari Direktur PT. JASUINDO TIGA PERKASA Tbk kepada Drs. H.

ACHMAD SYAZALIBahwa saksi adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin yangdiangkat sejak tanggal 27 Oktober 2009 hingga sekarang.Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Ketua KPU Kota Banjarmasin tersebutadalah Ketua KPU Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan SK No. 30/SK/2009tanggal 07 Nopember 2009.Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ketika dilantik sebagai Sekretaris KPU KotaBanjarmasin sekitar bulan Desember 2009.Bahwa tugas Sekretaris KPU tersebut melaksanakan kegiatan pengadaan suratsuara

(KPU)Kota Banjarmasin dengan jabatan sebagai Kasubbag Hukum.

Pemilu KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin tahun 2010.Bahwa saat itu Ketua KPU bilang, simpan saja, nanti dibicarakan.Bahwa saat itu tidak ada petunjuk lain dari Ketua KPU.Bahwa yang ikut hadir dalam rapat tersebut Ketua KPU, semua Anggota KPU,Sekretaris KPU dan saksi sendiri.Bahwa sebelum berangkat ke Jakarta ada lagi diadakan rapat, namun saksi tidakiKut.Putusan No. 26/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm.

Kepala Daerah pasangan Nomor urut 6 diMahkamah Konstitusi di Jakarta, namun Ketua KPU ada menyinggung tentangpembagiannya, yaitu 70 % untuk Anggota KPU., dan 30 % untuk Sekretariat, akantetapi terdakwa mengusulkan supaya pembagiannya 50 % untuk Anggota KPU.

simpandilacinya, kemudian setelah dimasukkan kedalam map KPU dan disimpan kedalam brankas KPU ;Bahwa terdakwa tidak mengetahui besar uang yang diberikan oleh GustiSopyarrahman Fuadi tersebut, tetapi ada kaitannya dengan pekerjaan cetakkertas Suara yang pembayarannya sudah dilunasi KPU ;Bahwa setelah menerima uang tersebut, terdakwa pada tanggal 25 Juni 2010melporkan pada Ketua KPU dan mengusulkan pembagian 70 % untukSekretariat, sedangkan 30 % untuk bagian anggota KPU ;Bahwa usulan tersebut dipending

Surat Keterangan dari KPU Kab.

KPU Kab Seluma,tanggal 08 Oktober 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 9.000.00 ( Sembilan ribu rupiah ) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma

KPU Kab Seluma.

.Selaku Kasubag Hukum KPU Kab Seluma .

Tandatangani oleh sdr MUSLIM.Selaku Staf KPU Kab Seluma .

)01.3361 Peneriksaan di lingkuangan setjen KPU, Sekretariat KPU Rp 3.528.000,Provinsi, dan secretariat KPU Kab.

)01.3361 Peneriksaan di lingkuangan setjen KPU, Sekretariat Rp 3.528.000,KPU Provinsi, dan secretariat KPU Kab.

KPU Kab.

pemilu KPU Kab.

dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;2. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB-1 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;3. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB-3 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;4. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB-8 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;5. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB-9 yang telah dilegalisir KPU Kab.

Natuna;6. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB-10 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;7. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB-11 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;8. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;9. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;10. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Calon Sementara (DCS) yang telah dilegalisir KPU Kab.

Natuna;11. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Calon Tetap (DCT) yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;12. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencalonan No : 25 / K / DPD PKS / 1434, PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;13. 1 (satu) lembar foto copy Surat Model BA dan Model B daftar Bacaleg;14. 5 (lima) lembar foto copy Surat Laporan Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check-Up Report) an. ZAINADI;Dikembalikan kepada KPUD Kab.

di KPU Kab.

Natunaatas nama terdakwa Zainadi yaitu blanko BB, BB1, BB3, BB8, BB9,BB10, dan BB11;Bahwa benar verifikasi dokumen pendaftaran adalah berdasarkanperaturan KPU dan Petunjuk tekhnis dari KPU RI, dan setelah verifikasidilakukan rapat pleno untuk menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS).e Bahwa benar dokumen persyaratan terdakwa ZAINADI pada saattersebut dinyatakan memenuhi syarat atau MS oleh KOMISIONERKPUD Kab.

Natuna.1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB 1 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB 3 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB 8 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB 9 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB 10 yang telah dilegalisir KPU Kab.

Natuna1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB 11 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna.1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Partai KeadilanSejahtera(PKS) yang telah di legalisir KPU Kab. Natuna.1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telahdi legalisir KPU Kab. Natuna.1 (satu) lembar foto copy Daftar Calon Sementara (DCS) yang telahdi legalisir KPU Kab. Natuna.1 (satu) lembar foto copy Daftar Calon Tetap (DCT) yang telah dilegalisir KPU Kab.

Natuna;1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Partai Keadilan Sejahtera(PKS) yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telahdilegalisir KPU Kab. Natuna;1 (satu) lembar foto copy Daftar Calon Sementara (DCS) yang telahdilegalisir KPU Kab. Natuna;1 (satu) lembar foto copy Daftar Calon Tetap (DCT) yang telah dilegalisirKPU Kab.

Terbanding/Tergugat : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SERANG

Banjar di Banjar Kalimantan Selatan Nomor: 124/KPU-Kab.022.436022/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015; -----------------------------------------------------------------11) 1 (satu) bundel Nota Dinas Ketua KPU Kabupaten Banjar sebagai Pengguna Anggaran kepada Sekretaris KPU Kab.

2015; ------------------------------------------13) Surat Sekretaris KPU Kab.

Banjar dan Ketua KPU Kab.

/KPU-Bjr-22.436022/II/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan Surat Perjalanan Dinas tanggal 1 April 2016 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (HUSAINI, S.Sos) ke KPU Lombok Tengah Prov. NTB kepada AHMAD FAISAL, dkk; ------------------------------------------------------------2) Surat Tugas Ketua KPU Nomor: 900/ .../KPU-Bjr-22.436022/II/2016 tanggal 1 April 2016 dan Surat Perjalanan Dinas tanggal 1 April 2016 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (HUSAINI, S.Sos) ke KPU Lombok Tengah Prov.

TARMIJI NAWAWI; --------------------------------77) Foto copy Surat Ketua KPU Propinsi Kalsel Nomor: 22/KPU-Prov-022/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 kepada 7 (tujuh) Ketua KPU Kabupaten/Kota tentang Orientasi ke KPU Propinsi NTB; ------------------78) Foto copy Lembar Disposisi Surat Nomor 28 tanggal 21 Januari 2016, dengan disposisi Ketua KPU: Ikuti 27 Orang, dan buku agenda SPPD; ------------------------------------------------------------------------------------79

Surat Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 321/1.4/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 perihal Permohonan Bantuan Dana Kepada Bupati Kabupaten Pohuwato;2. Program/Rencana Penggunaan Dana Hibah dari APBD Kabupaten Pohuwato TA 2008 tanggal 27 Oktober 2008;3. Rekening Tabungan Simpeda Bank Sulut Cabang Marisa atas nama Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato (Drs. ABDUL WAHID/Nip. 132 160 033);4.

Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor : 16 Tahun 2008 Tanggal 31 Maret 2008 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan, Bendahara Pengeluaran APBD dan Staf Pengelola Keuangan Tahun 2008 pada Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato;5.

Surat Sekretaris/KPA KPU Kabupatem Pohuwato No. 36 Tahun 2009 Tanggal 4 Mei 2009 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Pemeriksa Dan Penerima Barang Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Pada KPU Kabupaten Pohuwato;15.

Salinan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor: 62/UP/KPU/III/2006 Tanggal 29 Maret 2006 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo; memberhentikan Dengan Hormat Dari Jabatannya ASDIN ABDJUL dan Mengangkat ABDUL WAHID sebagai Pejabat Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato;16.

Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 48 Tahun 2008 Tanggal 4 Nopember 2008 Tentang Penunjukan Bendahara Pengelola Dana Hibah Pemda Kabupaten Pohuwato Kepada KPU Kabupaten Pohuwato;17. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun Anggaran 2008;18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Bantuan Dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009;19.

DaerahKabupaten Pohuwato Pada KPU Kabupaten Pohuwato;Salinan Surat Keputusan Sekretars Jenderal KPU Nomor:62/UP/KPU/III/2006 Tanggal 29 Maret 2006 Tentang Pemberhentian DanPengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo;memberhentkan Dengan Hormat Dari Jabatannya ASDIN ABDJUL danMengangkat ABDUL WAHID sebagai Pejabat Sekretaris KPU KabupatenPohuwato;Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 48 Tahun2008 Tanggal 4 Nopember 2008 Tentang Penunjukan BendaharaPengelola

) Kabupaten Pohuwato berdasarkan SuratKeputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 62/UP/KPU/III/2006 tanggal 29 Maret2006 merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada KPU KabupatenPohuwato berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor:16/Tahun 2008 tanggal 31 Maret 2008turut serta melakukan bersamaTerdakwa II SALMON HONTONG selaku Bendahara Pengelola Dana Hibahpada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato berdasarkan SuratKeputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor : 48/Tahun

KPU KabupatenPohuwatoyang memiliki kKewenangan memimpin sekretanat dalam membantutugastugas KPU diantaranya memfasilitasi kegiatankegiatan yang diajukan olehbidangbidang dalam Sekretariat KPU(sebagaimanaKeputusan KPU Nomor 622tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU Propinsi dan KPUkabupaten/Kota)mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU KabupatenPohuwato Nomor 16 Tahun 2008 tanggal 31 Maret 2008 tentangPenunjukan/Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat PembuatKomitmen

dana dari KPU pusaft;Bahwa KPU Kabupaten Pohuwato mempunyai DIPA tersendin;Bahwa KPU Kabupaten Pohuwato dapat dana dari KPU pusatMenimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa bertanya apakah untuk pembelian barang termasuk pajak ?

Pemilu (KPU) Tahun 2008 Jo.

MP, dkk vs KETUA KPU PUSAT cq KETUA KPUD PROVINSI RIAU cq. KETUA KPUD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, dkk

KETUA KPU PUSAT cq KETUA KPUD PROVINSI RIAU cq. KETUA KPUDKABUPATEN INDRAGIRI HILIR, beralamat di jalanK.H. Dewantara Kecamatan Tembilahan Kota KabupatenIndragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT ;2. KETUA PANWASLIH PROVINSI RIAU cq. KETUA PANWASLIH KABUPATENINDRAGIRI HILIR, beralamat di Jalan KembangKecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir,selanjutnya disebut sebagai ............. TERGUGAT II;3. KETUABAWASLU PUSAT cq. KETUA PANWASLU PROVINSI RIAU cq.

KETUA KPU PUSAT cq. KETUA KPUD PROVINSI RIAU, beralamat di JalanGajah Mada Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT XIV;n Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal27 Oktober 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahanpada tanggal 27 Oktober 2008 dibawah register Nomor : 03/PDT.G/2008/PN.TBH ,telah mengemukakan halhal sebagai berikut : 1.

Bahwa pada surat pengantar Tergugat disampaikan kepada Para Penggugat,No. 270/KPUDUM/216, 30 September 2008, pada lampiran ke tiga tentangcatatan Rekapitulasi Data Pemilih dan TPS, pada nomor urut satu disebutkanbahwa jumlah pemilin terdaftar yang menggunakan hak pilin berdasarkandaftar pemilih tetap untuk TPS wilayah KPU Kabupaten, adalah sebanyak286.506.