Bahwa hal dimaksud ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas BagiPengadilan yaitu:Terhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendiri melalui kantorlelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang, eksekusipengosongan dapat langsung diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpamelalui gugatan.d.

SEMA No. 4 Tahun 2014 : Terhadap pelelangan hak tanggungan olehkreditur sendiri melalui Kantor Lelang, apabila terlelang tidak maumengosongkan objek lelang, eksekusi pengosongan dapat langsungdiajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan.

Kepatutan,Kesetaraan dankepastian Hukum,sebagai bank yang sebagian besar sahamnyadikuasaiNegara/Pemerintah, maka bank BUMN harus ikut terpanggilmendukung kebijakan Pemerintah dalam program perberdayaanUMKM;khususnya terhadap kredit macet skala kecil dan mikro yang berjumlahdibawahRp. 500.000.000,jangan adalagi ketidakadilan sebagaimana terjadidimasa lalu,dimana debitur besar justru mendapat banyak kemudahan,sementara apabila debitur kecil kreditnya macet maka oknum bank BUMNdan KPKNL segera melakukan pelelangan

Hak tanggungan secara paksakarena tergiur besarnya nilai agunan milik debitur kecil,oesarnya nilai agunandebitur kecil seharusnya justru menjadi pertimbangan utama bank BUMNuntuk menyelamatkan/menrestrukturisal kredit macet debitur Kecil;Kesimpulan:1.

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Angka 4 Rumusan plenokamar perdata dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RINomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil RapatPleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan : Terhadap pelelangan hak tanggungan oleh Kreditur sendiri melaluikantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang,eksekusi pengosongan dapat langsung diajukan kepada KetuaPengadilan Negeri tanpa melalui

;Menyatakan CACAT HUKUM yang berakibat tidak sah dan tidakmengikat AKAD KREDIT = AL MURABAHAH Nomor150.008660/MRH/LX/26032014 tanggal 26 Maret 2014 antaraTERGUGAT dan TERGUGAT Il dengan TERGUGAT IV;Menyatakan CACAT HUKUM yang berakibat tidak sah dan tidakmengikat AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APTH) No82/2014 tertanggal 23 April 2014;Menyatakan CACAT HUKUM yang berakibat tidak sah dan tidakmengikat HAK TANGGUNGAN Nomor 232/2014 Peringkat Pertama30 April 2014;Menyatakan PROSES PELELANGAN HAK TANGGUNGAN

karenanyadinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan poin ke8yang menuntut agar pelaksanaan eksekusi tanggal 7 Mei 2018 dengan SuratPenetapan tertanggal 18 april 2018 Nomor: 01/Pdt.Eks.Riil/2018/PN Dps adalahtidak sah atau batal demi hukum, dipertimbangkan sebagai berikut; Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2014 TentangPemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah AgungTahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi pengadilan,menyatakan bahwa terhadap pelelangan

hak tanggungan oleh kreditursendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkanobyek lelang, eksekusi pengosongan dapat langsung diajukan kepadaketua Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan Bahwa sebagaimana bukti T.Il7 berupa Risalan Lelang Nomor651/65/2017 tanggal 25 Oktober 2017, diketahui bahwa Tergugat III adalahpemenang lelang atas obyek hak tanggungan berupa Sertifikat Hak MilikNo.7772/Padangsambian Kaja dan Sertifikat Hak MilikNo.08137/Padangsambian Kaja dan telah dipertimbangkan

cs28f1expnd2expndtw 1 1cf1lang1033langfe2052langfenp2052insrsid13589278charrsid 13589278 hichaf1dbchafOlochf1 4.tab pards26qj fi36011357r172s1360slmult1nowidctlpartx360*pn pnivlbodyilvl0ls 19pnrnot0pndecpncf1pnf1pnfs24pnstart 1pnindent360pnsp120pnhang pntxta . faautols19adjustrightrin72lin357itapOpararsid10119179 cs28fs24insrsid 13589278charrsid 13589278 Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Pelawan didalammengajukan cs28fs24expnd1expndtw7insrsid13589278charrsid13589278 Perlawanan adalahsehubungan dengan pelelangan

Hak Tanggungan atas cs28fs24insrsid 13589278charrsid 13589278SHM No. 412 atas nama Anisah luas 332 m2 yang terletak Desa Plawangan KecamatanKragan Kabupaten Rembang sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 271/2010;par pntextpardplains26 cs28f1expnd2expndtw 1 1cf1lang1033langfe2052langfenp2052insrsid13589278charrsid 13589278 hichaf1dbchafOlochf1 5.tab pards26qj fi36011357r172s1360slmult1nowidctlpartx360*pn pnivlbodyilvl0ls 19pnrnot0pndecpncf1pnf1pnfs24pnstart1pnindent360pnsp120pnhang pntxta . faautols19adjustrightrin72lin357itapOpararsid10119179

Halaman Empat ( 4 ) Point 6 alinea 3 ( Tiga ), TentangAlasannya, ( Terlampir Bukti P 9 );Bahwa Oleh Karena Pelelangan Hak Tanggungan Tersebut Lahir Dari Suatu KonspirasiDengan itikad Buruk Dan Merupakan Perbuatan Melawan Hukum Yang SangatMerugikan Kepentingan PENGGUGAT, Maka Pelelangan Eksekusi Yang TelahDilaksanakan Oleh Tergugat Sesuai Dengan Risalah Lelang Nomor: 265/2006Tanggal: 31072006 Mengandung Cacat Hukum Dan Oleh Karenanya Menjadi BATALDEMI HUKUM;Bahwa Pada Tanggal: 31072006 TERGUGAT Melakukan

BANK CIMB NIAGA Tbk berkedudukan di JakartaPusat (Tergugat ) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang;Bahwa Debitur (Turut Tergugat Ill) kemudian menunggak pembayaranfasilitas kredit sejak Agustus 2011 hingga akhirnya dikualifikasikanwanprestasi oleh Kreditur (Tergugat I) kemudian Tergugat dalammelakukan pelelangan Hak Tanggungan didasarkan yakni :e SHM No. 3062/ sukorejo Kec.

maka kami akan mengambil Legal Action dalam bentukmelakukan Pelelangan Hak Tanggungan di Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Kota Malang dan pada poin ke 3 yaitu :Bahwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak dikeluarkannyasomasi Ill (ketiga) ini saudara Dendy Kusumawardhana tidak bersediamelakukan kewajibannya maka kami akan mengambil legal action demiterselesaikannya hal ini, ;Menimbang, Bahwa, didalam bukti surat TII.6 yaitu tentangPenetapan Jadwal Lelang (debitur a.n

tahun1996 tentang Hak Tanggungan dan peraturan pelaksanaannya telahHal 42 dari 82 halaman Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Pbmdiatur dalam PMK Nomor = 27/PMK.06/2016 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang, sehingga proses pelaksanaan lelang eksekusiPasal 6 UUHT tidak memerlukan proses eksekusi melalui KetuaPengadilan terlebih dahulu.Hal ini juga telah diakui oleh MahkamahAgung sesuai Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata di Pusdiklat MATanggal 1920 Desember 2013 pada poin 4 Bagian Perdata Umumyang menyatakan Pelelangan

Hak Tanggungan oleh kreditursendiri melalui Kantor Lelang, apabila terlelang tidak maumengosongkan obyek lelang, maka Permohonan Pengosonganlangsung diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tanpa melaluigugatan.Dengan demikian dalil Penggugat tersebut sangatlah tidak berdasarhukum dan sangat tidak beralasan, sehingga patut untuk ditolak.4.

., sebagaimanatertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MahkamahAgung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagiPengadilanBahwa dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Umum( Lampiran SEMA No : 4 Tahun 2014 ) pada angka 4 ( empat )disebutkan sebagai berikut : Terhadap pelelangan Hak Tanggungan olehKreditur sendiri melalui Kantor Lelang, apabila Terlelang tidak maumengosongkan Obyek Lelang, Eksekusi Pengosongan

Debitor cidera janji maka berdasarkan titel eksekutorialyang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan tersebut, pemegang HakTanggungan dapat memohon eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan tersebutkepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, kemudian eksekusi akandilaksanakan seperti eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa eksekusi Hak Tanggungan dilaksanakan sebagaimanaeksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu dimulaidengan teguran dan berakhir dengan pelelangan

Hak Tanggungan dan dalamhal lelang yang telah diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka lelangtersebut hanya dapat ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan tidakditangguhkan dengan alasan apapun oleh pejabat instansi lain, karena lelangdiperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dilaksanakan oleh KantorLelang Negera adalah dalam rangka eksekusi bukan merupakan putusan dariKantor Lelang Negera ;Menimbang, bahwa demikian pula dengan Jaminan Fidusia harusdidaftarkan atas penerimaan Fidusia

Bahwa secara hukum, dalildalil PENGGUGAT a quo merupakan dalil yangsalah dan bertentangan dengan hukum, mengingat :1) Pelelangan yang dilakukan oleh TERGUGAT melalui TERGUGAT IIlmerupakan salah proses eksekusi Hak Tanggungan yang dapatditempuh oleh TERGUGAT dalam rangka mengambil pelunasanpiutangnya dari pelelangan Hak Tanggungan a quo, hal mana telahdiatur secara jelas dan tegas dalam UndangUndang Hak Tanggungan,khususnya Pasal 20 Ayat 1 Huruf a UndangUndang Hak Tanggunganjuncto Pasal 6 UndangUndang

Pengadilan Tinggi Semarang;Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat III danTergugat V selain sebagai mana pada poin 5 di atas juga tidakmelakukan tindakan sesuai dengan Prosedural Jasa Keuangansebagaimana yang disyaratkan oleh OJK dikarenakan para pihakTergugat Ill yang seharusnya menanggapinya lebih dahulu sebelumdilakukannya lelang tersebut akan tetapi tidak ada tanggapan dariTergugat Ill ;Bahwa berdasarkan SEMA No. 7 tahun 2012 bagian Ruang Perdatapada Romawi XIII disebutkan Pelelangan

Hak Tanggungan yangdilakukan oleh Kreditur sendiri melalui Kantor Lelang Apabila Terlelangtidak mau mengosongkan objek yang dilelang tidak dapat dilakukanPengosongan berdasarkan pasal 200 ayat (11) HIR melainkan harusdiajukan gugatan karena pelelangan tersebut di atas bukan lelangEksekusi melainkan Lelang Suka Rela ;Bahwa dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat Illyang melakukan Penjualan lelang atas tanah milik para Penggugatmelalui Tergugat V hal tersebut mengakibatkan para Penggugatmenderita

Pengosongan dan jugatanpa haruSs menunggu diputuskannya Gugatan Perlawanan Pelawan incasu Debitur (MARIADI) oleh Pengadilan karena Grosse Akta RisalahLelang Nomor : 865/04/2018 tanggal 27 Juli 2018 memuat trah irah yangmemiliki Kekuatan hukum seperti putusan hakim yang telah berkekuatanhukum tetap.Bahwa dalam SEMA Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pemberlakuan RumusanHasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tercantum rumusan yangmenyatakan : Terhadap pelelangan

Hak Tanggungan oleh Kreditur sendirimelalui kantor Lelang, apabila Terlelang tidak mau mengosongkan ObyekLelang, Eksekusi Pengosongan dapat langsung diajukan kepada KetuaPengadilan Negeri tanpoa melalui Gugatan, yang mengandung arti bahwauntuk mengajukan Eksekusi Pengosongan, Pemenang Lelang in casu TurutTerlawan Il tidak perlu mengajukan gugataan perdata kepada Pelawan(yang menempati Objek Lelang, in casu Objek Sengketa), akan tetapipemenang lelalng dapat langsung mengajukan permohonan EksekusiPengosongan

Bahwa Tergugat dalam perkara a quo, selain tidak memilikihubungan hukum dengan Para Pihak, baik Para Penggugat mau punPara Tergugat, Tergugat juga tidak terlibat atau tidak melakukanperbuatan apa pun terhadap peralihan obyek sengketa, perjanjiankredit dan pelelangan hak tanggungan;2.

yang harus dipenuhi untuk melakukan penjualan ObjekHak Tanggungan/Objek Sengketa, sebagaimana ditentukandalam Pasal 20 ayat (2) UU Hak Tanggungan, karenanya daliPenggugat dan Penggugat II yang menyatakan bahwaTergugat seolah olah tidak memberikan kesempatan kepadaPenggugat untuk menjual agunan kredit secara di bawahHalaman 36 dari 93 Putusan Nomor 471/Pdt/2021/PT MDN18.19.20,tangan sebagaimana Posita Gugatan butir 9 adalah mengada ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.Bahwa tidak benar pelelangan

Hak Tanggungan atas obyek sengketai.c.

Taman Setia Budi Indah Blok A No. 2 Jalan Setia Budi Kelurahan TanjungRejo, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan SHM No.2331/Tanjung Rejo yangHalaman 71 dari 79 Putusan Nomor 460/Pdt/2018/PT MDNdibebani Hak Tanggungan atas pinjaman uang kepada Pembanding dan IV/Tergugat dan IV sebesar Rp. 412.000.000,00 (empat ratus dua belas juta rupiah) danRp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah);Menimbang, bahwa sebaliknya Pembanding /Tergugat dan PembandingIl/Tergugat II telah mendalilkan bahwa pelelangan

Hak Tanggungan terhadap 2 (dua)unit tanah/rumah hak milik Terbanding/Penggugat tersebut telah sesuai dengan hargalimit yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku dan paraPembanding tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimanagugatan Terbanding/Penggugat, dengan alasan bahwa para Pembanding telahmelakukan perbuatan sesuai dengan haknya masingmasing dan tidak melanggarhaknya Terbanding/Penggugat dalam perkara ini;Menimbang, bahwa apakah para Pembanding , Il

Tentang Pelelangan hak Tanggungan yang tidak ada penawar;Bahwa Judixe Factie Pengadilan Negeri Medan pada halaman 57alinea 4 dalam pertimbangan hukum bahwa oleh karenaPelelangan yang dilakukan oleh Tergugat!