Ditemukan 433 data
AULIA RAHMAN, SH
Terdakwa:
ARI SYARIFUDIN Als ARI Als BEBENG Bin SUKMAWIJAYA
23 — 3
bungkus plastik bening yang diduga berisikanNarkotika jenis shabushabu dengan berat kotor 507.38 gram beratpembungkusnya 13.65 gram dan berat bersih 493.73 gram. 1 (satu) paket kecil bungkus plastic bening yang diduga berisikannarkotika jenis shabushabu dengan berat kotor 5,98 gram beratpembungkus 0,89 gram dan berat bersih 5,09 gram.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaberdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untukmembayar biaya perkara;Memperhatikan, ketentan
Terbanding/Terdakwa I : MUHAMMAD ULIL AZMI bin TAKRIP
Terbanding/Terdakwa II : ALI WAHYUDI bin ALI KUMAIDI
121 — 24
dapat diterima;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri JeparaNomor 27/Pid.Sus/2021/PN Jpa tanggal 19 April 2021 yang dimohonkanbanding tersebut pada pokoknya bahwa Para Terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar", olehkarenanya menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa masingmasing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah), dengan ketentan
45 — 17
persidangan tidak ada bukti kesalahanPenggugat maupun pemberian sanksi dari Tergugat terhadap Penggugat,karenanya pemutusan hubungan kerja ini adalah Pemutusan Hubungan Kerjatanpa kesalahan, dengan pertimbangannya yang demikian Majelis Hakimmewajibkan Tergugat membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerjakepada Penggugat berupa : Uang Pesangon sebesar 2(dua) kali ketentuan Pasal* 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja seesar 1(satu) kali ketentuan Pasal156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sebesar ketentan
53 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Para penggugat memilikiHakhak sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja iniberdasarkan Ketentuan dalam Pasal 164 Ayat (3) UU RI Nomor 13Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan, yaitu :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourunh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, denganketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua)kali ketentan
141 — 88
Sehngga dengan demikian dalilgugatan Penggugat angka 13 tersebut tidak tidak berdasarkan hukumsama sekali.16.Bahwa TERGUGAT Il menolak dengan tegas dalil gugatanPenggugat angkal4 s.d.16, karena dalil Penggugat tersebut tidakberdasarkan hukum sama sekali, maka dengan ini TERGUGAT Ilmenanggapinya sebagai berikut:Halaman 27 dari 32 dari Putusan Nomor 90/PDT/2018/PTYYKBahwa sesuai ketentan Peraturan Menteri Keuangan Nomor27/PMK.06/2016 dalam :Pasal 1 butir 28.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : Fachrul Razi Bin M. Nasir Diwakili Oleh : Dian Yuliani, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : Jerry Setyadi Bin Selamet Riyadi Diwakili Oleh : Dian Yuliani, SH
81 — 26
denganputusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 15 September 2020 Nomor189/Pid.Sus/2020/PN Lgs dalam amar putusan nomor 3 yang memerintahkanPara Terdakwa segera ditahan, karena Para Terdakwa didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan tunggal Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang ancaman pidana penjarapaling lama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyakRp.72.000.000,00 (tujunh puluh dua juta rupiah); selanjutnya apabiladihubungkan dengan ketentan
Terbanding/Tergugat II : LIE HUI
Terbanding/Tergugat III : SUGIMAN
Terbanding/Tergugat I : HENDRA LEGAWA
Terbanding/Turut Tergugat : Notaris RIZKI MEUTIA, SH. M.Kn
125 — 101
Nopember 2015, Akta KuasaMenjual Nomor 14 tanggal 13 Nopember 2015, dan Akta Perjanjian Nomor15 tanggal 13 Nopember 2015, yang kesemuanya dibuat oleh dandihadapan TURUT TERGUGAT merupakan salah satu bentuk perjanjianHalaman 6 dari 33 Putusan Nomor 83/PDT/2019/PT BTNyang tunduk pada ketentuan Undangundang nomor 1 tahun 2011 tentangPerumahan dan Permukiman serta keputusan Menteri Perumahan RakyatNo. 9 tahun 1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli sebagai /exspecialis, dan jika dikaitkan dengan ketentan
43 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
BIHER SITORUS,sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentan apabiladenda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harusmenjalani pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;Menyatakan barang bukti berupa:1. Proposal Program Pembangunan Sekolah Menengah Negeri Nomor:642/140/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010;2. Dokumen Perjanjian/Kontrak Kerja Nomor: 02/PPK/SP/USB SMKN 3/Disdik/IX/2012 tanggal 13 September 2012;3.
65 — 46
Kuspiranti (Saksi 1) yang saat itu sedangditinggal tugas oleh suaminya (Kopda Lau Mashuri),padahal Terdakwa sendiri sudah beristeri (Sdri.Yokimi Hormati) namun Terdakwa tidak pedulidengan semua itu, hal ini = menunjukkan bahwaTerdakwa mempunyai sifat yang yang lebihmementingkan/ dirinyadirinya sendiri dari pada orang lain sertamenganggap enteng terhadap ketentan hukum yangbelaku. +55 25 r rrr rrr rrr creer ee2.
98 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1140 K/Pdt.SusPHI/2017dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;Bahwa jelas pekerjaan yang dibebankan kepada Penggugat/TermohonKasasi tetap mengacu pada ketentan perundangan yang berlaku dimanadimana pekerjaan yang dibebankan kepada Penggugat/Termohon kasasijelas bersifat sementara sepanjang Tergugat/Pemohon Kasasi mendapatkankontrak maka pekerjaan bagi Penggugat/Termohon Kasasi akan adapekerjaan namun kebalikannya jika Tergugat/Pemohon Kasasi tidakmendapatkan kontrak/order maka tidak
Terbanding/Tergugat : TRIYA TUGIS TIMORA
Terbanding/Turut Tergugat : SUDARMA SETIAWAN
47 — 23
Pembanding yangmembandingkan perjanjian kerjasama dalam perkara aquo denganperjanjian kerjasama antara Pembanding dengan Ketua Koperasi BadanPeradilan Militer Medan (sesuai Bukti P2, dalil Pemanding tersebutsangatlah keliru dan salah karena Pembanding memberikan contohperjanjian kerjasama yang tidak sesuai ketentuan hukum, bilamana objekdalam Perjanjanjian tersebut (Vide Bukti P2) adalah Barang Milik Negaramaka perjanjian tersebut jelasjelas merupakan perbuatan melawan hukumkarena dibuat tidak sesuai ketentan
aquo denganperjanjian kerjasama antara Pembanding dengan Ketua Koperasi BadanPeradilan Militer Medan (Sesuai Bukti P2, dalil Pemanding tersebutsangatlah keliru dan salah karena Pembanding memberikan contohperjanjian kerjasama yang tidak sesuai ketentuan hukum, bilamana objekHalaman 75 dari 81 halaman Putusan Nomor 60/Pdt/2020/PT MDNdalam Perjanjanjian tersebut (Vide Bukti P2) adalah Barang Milik Negaramaka perjanjian tersebut jelasjelas merupakan perbuatan melawanhukum karena dibuat tidak sesuai ketentan
19 — 8
dalam asuhan PenggugatRekonvensi, dan selama berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi anakHalaman 37 dari 42HalamanPutusan Nomor 0734/Pdt.G/2016/PA.Bn.tersebut tidak menunjukan adanya halhal yang tidak baik terhadapperkembangan dan kondisi anak, sehingga dengan demikian demi kebaikanterhadap anak yang bersangkutan, maka keberadaan anak tersebut padaPenggugat Rekonvensi telah sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) danPasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai juga dengan ketentan
92 — 15
antara penggugat dan tergugat,kemudian dalam petitum telah dimintakan agar sita jaminan tersebutdinyatakan sah dan berharga ;Menimbang, bahwa jika kemudian ada petitum dari tegugat yangmeminta agar dilakukan balik nama terhadap suratsurat tanah yang dijadikanjaminan perjanjian kerja sama tersebut, menurut Majelis adalah hak daripenggugat untuk menuntut hal seperti itu, namun apakah petitum seperti itudapat dikabulkan atau tidak, sepenuhnya tergantung kepada Majelis Hakimuntuk menilainya berdasarkan ketentan
126 — 56
K/Pdt/2009, tanggal 29 Pebruari2009 ;Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan pertimbangantersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti bukti yang diajukanoleh Penggugat telah tidak mempu melumpuhkan bukti bukti Tergugat danoleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;Menimbang, bahwa karena Penggugat berada dipihak yang kalah makakepadanya harus pula dibebani untuk membayar segala biaya yang timbuldalam perkara ini ;Memperhatikan Undang Undang serta ketentuan ketentan
ASMADI
Tergugat:
Bupati Rokan Hilir
Intervensi:
COKRO HANDOKO
195 — 78
Putusan No. 22/G/2021/PTUN.PBRpenghulu dengan tata cara sesuai dengan ketentan yangberlaku .2 20222222222 2n=5.
86 — 36
disebutkan didalam Pasal 56 ayat (1)Undang Undang Ketenagakerjaan bahwa Perjanjian Kerja dibuat untuk waktutertentu (PKWT ) atau waktu tidak tertentu (PKWTT);Menimbang, bahwa sifat dan jenis pekerjaan Penggugat bersifat tetapmaka sesuai dengan Pasal 59 Ayat 2 UU No 13 Tahun 2003 tentangKetenagakeraan yang berbunyi :Perjanjian kerja untuk waktu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yangbersifat tetap, maka berdasarkan 59 ayat 7 yang menyatakan perjanjian kerjauntuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentan
40 — 19
membuktikan adanya hubungan dengan ahli waris yanglain seperti diuraikan dalam surat, karena surat bukti (P.4) tersebut hanyadidasarkan kepada pengakuan pernyataan ahli waris tanggal 28 Nopember2019 sama dengan (Bukti P.3) yang sudah dipertimbangkan dan dinyatakantidak mempunyai kekuatan pembuktian;Menimbang bahwa bukti P.5. adalah Surat Keterangan Ahli WarisNomor 470/983/DP/X/2019 yang dikeluarkan Kepala Desa PahangKecamatan Talawi Kabupaten Batubara tanggal 28 Nopember 2019, dinilaitelah memenuhi ketentan
117 — 30
didalam Pasal 56 ayat(1) UndangUndang Ketenagakerjaan bahwa Perjanjian Kerja dibuat untukwaktiu tertentu (PKWT ) atau waktu tidak tertentu (PKWTT);Menimbang, bahwa sifat dan jenis pekerjaan Penggugat bersifattetap maka sesuai dengan Pasal 59 Ayat 2 UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakeraan yang berbunyi:Perjanjian kerja untuk waktu tidak dapat diadakan untukpekerjaan yang bersifat tetap, maka berdasarkan 59 ayat 7 yangmenyatakan perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidakmemenuhi ketentan
123 — 35
lainselain keterangan tertulis , hal ini sesuai denga ketentuan pada Pasal 127 ayat (1) PKByang dinyatakan :Pekerja yang mengalami sakit harus dibuktikan dengan surat keterangan olehpihak yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk itu 10Dengan demikian sangatlah layak jika Penggugat dikategorikan mangkir ;Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim , perlu Tergugat informasikan , jika untukpegawai yang mengalami sakit dengan surat resmi, Tergugat masih memberikan hakhak kepegawaiannya, hal ini sesuai dengan ketentan
126 — 43
lampiran AJB incasu ;Menimbang, bahwa bukti surat P.6 s/d P.16 merupakan Akta Jual Beli (AJB) danterdapat lampiran Surat Pernyataan Penguasaan sebidang tanah dari para pemilik tanahyang pada pokoknya menerangkan bahwa letak masing pemilik tanahtanah berada di DesaHanakau Jaya Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung ;Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah melakukanpenyangkalan terhadap bukti P.1, dan bukti P.17, sehingga aktaakta tersebut di atas,berdasarkan ketentan