Ditemukan 710 data
16 — 4
mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskinmenurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yangdemikian itu merupakan ketentuan bagi orangorang yang berbuat kebajikanMenimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan
13 — 5
StbMenimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan Pasal 41 huruf (c) Undang UndangNomor : 1 Tahun 1974 Junto Pasal 149 huruf (6) Kompilasi Hukum Islam.Demikian pula pendapat di dalam Kitab Syarqawi Ala al Tahrir Juz IV hal. 349yang
27 — 8
Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon denganTermohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuanperkawinan untuk membentu rumah tangga yang sakinah, mawaddah danrahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masingmasingpihak tidak lebin jaunh melanggar norma agama maka perceraianmerupakan jalan terahir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahanantara Pemohon dengan Termohon, Pemohon bersedia membayar biayaperkara sesuai dengan ketenuan hukum yang berlaku;
11 — 2
hadir dipersidangan,meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undangundang, dangugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai ketentuanPasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkan secaraverstek;Menimbang, bahwa petitum Primer yang mohon agar perkawinanPenggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum,maka setelah mempertimbangkan faktafakta dan menghubungkan denganpetitum Subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai puladengan ketenuan
28 — 7
Kompilasi Hukum Islam di Indonesiadan Pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya perkaraA Quo dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdirevisi dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat daripermohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala bunyi pasalpasal dari ketenuan
10 — 0
No 1964/Pdt.G/2019/PA.Kngsudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan Pasal 41 huruf (c) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.
48 — 17
yang dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan pernikahannyatersebut tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;Menimbang, bahwa untuk menguatkan daliinya tersebut, Penggugattelah mengajukan bukti dua orang saksi bernama SAKSI dan SAKSI Il,keduanya tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalamperkara ini dan masingmasing telah memberikan keterangannya secaraterpisah dan sendirisendiri serta di bawah sumpahnya, sehingga telahmemenuhi syarat fomal saksi sesuai ketenuan
WIDHI JADMIKO SH
Terdakwa:
YUSA KRISDIANTORO alias YUSA bin SAMSU
39 — 12
Yusa Bin Samsu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan ketenuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti denan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
6 — 3
di persidangan,meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undangundang, dan gugatanpenggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1)dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkan secara verstek;Menimbang, bahwa petitum Primer yang mohon agar perkawinan penggugatdengan tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum, maka setelahmempertimbangkan faktafakta dan menghubungkan dengan petitum Subsider, makabentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai pula dengan ketenuan
12 — 3
perceraiansebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatanPenggugat patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat bahwagugatan Penggugat patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satubain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketenuan
83 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemutusan hubungan kerja yang dilakukan olehTergugat kepada Penggugat, Penggugat masih memiliki tunjangan kehadiransebanyak delapan hari, dimana setiap kehadiran Penggugat dibayar sebesarRp 30.000, (tiga puluh ribu rupiah);Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan olehTergugat kepada Penggugat bukan karena kesalahan Penggugat danbertentangan pula dengan aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam point18 di atas maka dalam Pemutusan Hubungan Kerja ini, Penggugat berhak atas :Pesangon 2 X Ketenuan
Terbanding/Penggugat : HAIDEE ALBERTA R.V NIKIJULUW Diwakili Oleh : HENRY S. LUSIKOOY, SH., MH.,
78 — 28
Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil, pada pokoknya telah ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidakdengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum,Menimbang, bahwa apabila ditelaah lebih lanjut ketenuan
8 — 3
dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undangundang, dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuaiketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkansecara verstek;Menimbang, bahwa petitum primer yang mohon agar perkawinanpenggugat dengan tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum,maka setelah mempertimbangkan faktafakta dan menghubungkan denganpetitum Subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai puladengan ketenuan
66 — 17
Mampu menurut kemampuannya dan orang yangmiskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yangpatut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orangorang yangberbuat kebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan
34 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa demikian memori kasasi kami sampaikan dalam tenggang waktu dantempo yang sah menurut ketenuan undangundang yang berlaku;Bahwa keputusan Pengadilan Negeri Boyolali dan Pengadilan TinggiSemarang Jawa Tengah dapat dikesampingkan mohon Mahkamah AgungRl menyikapi adanya fakta hukum yang timpang tanpa rasa keadilantersebut mohon menjadikan periksa Mahkamah Agung Republik Indonesiadi Jakarta;Maka kami tim Kuasa Hukum menyampaikan analisa hukum ataspertimbangan hukum majlis hakim tersebut sebagai berikut
6 — 1
perceraiansebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatanPenggugat patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat bahwagugatan Penggugat patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satubain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketenuan
9 — 3
No 2007/Pdt.G/2019/PA.BaMenimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan Pasal 41 huruf c Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 Junto Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam.Demikian pula pendapat di dalam Kitab Syarqawi Ala al Tahrir
14 — 11
gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasanserta tidak melawan hukum oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuanpasal 149 ayat (1) R.Bg maka petitum angka satu gugatan Penggugat patutuntuk dikabulkan secara verstek ;Menimbang, bahwa tentang petitum nomor dua gugatan penggugat yangmeminta agar perkawinan penggugat dengan Tergugat putus karenaperceraian, menurut majelis petitum tersebut terlalu umum, sehingga majelishakim mengabulkan gugatan penggugat dengan produk diktum putusan khusussebagaimana ketenuan
10 — 1
perceraiansebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatanPenggugat patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat bahwagugatan Penggugat patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satubain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketenuan
7 — 0
mampu menurut kemampuannya dan orangyang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurutyang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orangorangyang berbuat kebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan