Maka jelas dan tandas bahwa Direksi//Direktur bukanlah pekerjasebagaimana yang dimaksud oleh Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan karena Tergugat merupakan pengusaha, bukanpekerja;Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 4 dan 5, yang berbunyi : "Pemberi kerjaadalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badanbadanlainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atauimbalan dalam bentuk lain;Angka 5 berbunyi :Pengusaha adalah:a.

ISUINDOMAS PUTRA(Penggugat);Bahwa dari uraian di atas, maka secara jelas dan tandas halhal yangPenggugat sampaikan dalam gugatan a quo pada poin 16, poin 17, poin 18,poin 19 tidak berdasar hukum. Karena Tergugat sudah menyelesaikanpembayaran 8 (delapan) kendaraan bermotor roda empat kepada Penggugatmelalui Tergugat Il, disebabkan Tergugat Il adalah wakil Penggugat (PT.Hal. 15 dari 34 Hal. Put.

No. 8tahun 1981 tentang KUHAP, khususnya tentang Miranda Ruleyang terdapat di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP;Bahwa berdasarkan alasanalasan dan uraianuraian diatastampak jelas dan tandas bahwa pertimbangan hukum judex factiputusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang No. 3/TIPIKOR/2015/PT.PDG tanggal25 Maret 2015 Jo.

No. 1824 K/Pid.Sus/2015Bahwa berdasarkan alasanalasan dan uraianuraian diatas tampak jelasdan tandas bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Padang No. 3/TIPIKOR/2015/PT.PDG tanggal 25Maret 2015 jo.

bahwa Tergugat II yang telahmenerbitkan Surat Tanah berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor301 dan Hak Guna Bangunan Nomor 302 atas nama PT.SEJAHTERALILYANA JAYA yang berkedudukan di Batam, yang berasal dari PT.MUDARAYA SEJAHTERA berkedudukan di Pekanbaru, dengan dasar AKTA JUALHalaman 12 dari 37 halaman putusan No. 205/PDT/2015/PT.PBR26.27.28.BEL HGU Nomor 13 dan AKTA JUAL BELI HGU Nomor 14, diatas adalahtidak benar, tidak berdasar, cacat dan penuh dengan rekayasa, makadengan demikian jelas dan tandas

tidak ada Perjanjian Pisah Harta diantara Tergugat denganBudiarto Pranoto/suaminya, sehingga akibat hukum atas Gugatan apapunakan mempengaruhi harta bersama didalam perkawinan).Budiarto Pranoto adalah Karyawan Penggugat yang sudah bekerja padaPenggugat dalam jangka waktu lebih dari 4 (empat) tahun, dan selamadalam periode waktu tersebut, selurun transaksi yang dilakukan olehBudiarto Pranoto yang menggunakan nama isterinya, yaitu: Tergugatdalam perkara a quo, telah secara nyata, terang, tegas dan tandas

Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antara serikatpekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.Unqoute.Dengan dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana halaman 7 s/d 8 padabutir 4 s/d 11 tersebut, dan dikaitkan dengan petitum gugatan Penggugatpada halaman 19 pada butir 6, 7 dan 8 jelas dan tandas bukanlahkewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk mengadili danmemutuskan perkara a quo, akan tetapi adalah merupakan kewenanganPeradilan Umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri, bukan

perselisihan yang dibuat rangkumoleh Para Penggugat di dalam suatu) gugatan jelas memperlihatkanketidakmampuan Para Penggugat membedakan antara perselisihan hak danperselisihan pemutusan hubungan kerja dan cidera janji (wanprestasi), hal inibisa menyebabkan kesalahan dalam menentukan titel dan petitum gugatan, titelgugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja akan tetapi materi perkaraberkaitan dengan perselisihnan hak dan cidera janji (wanprestasi), kesalahanmenentukan titel gugatan jelas dan tandas

Padahal jelas dan tandas pasal 1320 KUHPerdata yangmengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian, pasal 1320 KUHPerdatadan 1338 KUHPerdata ini adalah aturan aturan umumnya sedangkan aturankhususnya yang menyangkut tentang Tata Cara Pembuaatan PKB, akibathukumnya, Pengesahannya, dan pendaftaran PKB tersebut diatur dalamUndangUndang No. 13 Tahun 2003 Pasal 116 s/d pasal 135 danPermenaker No. 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembauatan danPengesahan PP serta Pembuatan dan Pendaftaran PKB (legi generalis

MENGENAI POKOK PERKARADALAM KONPENSIBahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi diatas, sepanjang ada kaitannyadengan Pokok Perkara, kiranya dipandang pula terurai ulang dalam PokokPerkara;Bahwa Tergugat menyangkal secara tegas dan tandas dalildalil gugatanPenggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 1, yangmenguraikan bahwa ...

gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);Berdasarkan halhal tersebut di atas, berlebinan kiranya dan sesuaiketentuan hukum yang berlaku Tergugat memohon dengan hormat kepadaMajelis Hakim yang terhormat agar berkenan kiranya untuk menolak gugatanPenggugat seluruhnya dan atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima;Dalam Eksepsi Turut Tergugat :Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil, alasan dan halhalyang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secarategas dan tandas

untuk melakukan perceraian berupaSurat Keputusan Walikota Parepare untuk Pemberian Izin Perceraian dengan Nomor28 Tahun 2014, tertanggal 7 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Walikota Parepare,maka pemeriksaan atas pokok perkara dapat dilanjutkan.Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabansecara tertulis tertanggal 3 April 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :1 Bahwa Tergugat membantah sekeraskerasnya gugatan Penggugat kecualihalhal yang diakui secara tegas dan tandas

dengan tegas membantah dalil Penggugat poin 16 untukseluruhnya, karena Surat Keputusan Tergugat yang memberhentikan Penggugatsebagai Pembantu Rektor II telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku,dan didasari atas pertimbangan yang sangat obyektif dan pada saatnya akan Tergugatbuktikan;Bahwa dalildalil Penggugat tersebut merupakan pembelaan yang tidak berdasarkanfakta yang sebenarnya dan lebih cenderung mengikuti perasaan sebagaimanaterlihat dalam fakta yang dikemukakan secara tegas dan tandas

Hukum Acara Pidana, SinarGrafika, Cetakan Ketiga, Hal 884 tahun 2005; dan Menimbang bahwa olehkarena tuntutan provisi Penggugat tersebut tanpa disertai dengan alasanalasan sejauh mana sifat mendesaknya tuntutan provisi tersebut dikabulkan,maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi tersebut harus ditolak,kedua pertimbangan ini sudah sangat jelas dan tandas mengindikasikanMajelis Hakim telah tidak teliti dan cermat dalam memeriksa perlawanPembanding/Pelawan.

Bahwa Penggugat tidak menguraikan dengan tandas dan jelasmengenai kriteria perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTergugat sebagaimana kriteria perbuatan melawan hukum menurutHoge Raad tanggal 13 Januari 1919, yaitu suatu perbuatan yang: Melanggar hak orang lain, atau Bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat, atau Bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakatterhadap diri orang lain atau badan;4.

PN.PDG Hal 13 Dari 85komitmen mengikatkan dana tersebut pada obyek investasi(bisa tunggal atau portofolio) untuk beberapa periode(untuk jangka panjang lebih dari satu tahun) di masamendatang ;Dengan demikian Penggugat dalam gugatannya menyatakansuatu) fakta hukum yang jelas dan tandas kabur (obscuurlibels) dengan tanpa menjelaskan tentang investasi yangPenggugat lakukan di Minang Plaza Padang, padahal saatini manajemen PT.Basko Minang Plaza sudah bergantinama, yang sekarang dengan nama BASKO GRAND

Ten Exceptie:1.Kompetensi Absolut:Bahwa setelah Tergugat II Intervensi 1 s/d 15 cermati dalildalil gugatanPenggugat, tampak jelas dan tandas, bahwa yang menjadi objek perkaradalam gugatan Penggugat adalah harta warisan yang berasal dari tanahHibah seluas 24 Ha yang merupakan hak keperdataannya, sehinggabukan merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Padanguntuk memeriksa dan memutus perkara ini, mutatis mutandis MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenangmemeriksa dan

Penggugat Intervensi tidak mempunyai kepentingan hukum untuk menjadipihak Intervenient dalam perkara perdata No. 27/Pdt.G/2018/PN.PDG,dengan alasan sebagai berikut:Bahwa jika dicermati dalil gugatan Penggugat Intervensi pada halaman 7angka 2 dan dikaitkan dengan dalil gugatan Para PenggugatKonvensi/Tergugat Intervensi pada 4 s/d 5 tentang objek perkara,ternyata objek perkara intervensi dalam perkara in casu tidak termasukke dalam objek perkara perdata No. 27/Pdt.G/2018/PN.PDG, dengandemikian jelas dan tandas

Bahwa objek Perkara dalam Konvensi jelas dan tandas berasal daritanah adat berupa tanah pusaka tinggi kaum yang terletak diKelurahan Lubuk Begalung, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 019,Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat,yang asalnya dihibahkan dari Keturunan daripada Sutan RajoGandam, yakni 1. Si Nipah, 2. H. Bujang Karung, 3. Bujang Ulakanyang diberikan kepada Mande Pile Kalasun sebagaimana dimaksudsurat Hibah tanggal 22 Maret 1918;b.

Foto copyPembangunan Barang/Jasa Turap/Talud/Bronjong di Kab.Pakpak Bharat, Nomor : 620/KPA/DBMBK/UPTJJSDK/576/2019, yang telah diberi materai, dilegalisir dandinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tandaS@bagal DuUKti ............ cece cece ecce cee eee eee eeeeeeeeeeeeeeeeees DAGPeraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor : 9 tahun 2019, tentang PedomanPelaksanaan Barang Jasa melalui, yang telah diberi materai,dilegalisir dan dinazegelen sesuai dengan aslinya

Demobilisation : US$.300.000Total : US$.3.665.190(tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus sembilan puluh dollarAmerika Serikat);Bahwa sangat jelas dan tandas Tergugat tidak mampu menyediakan 4(empat) Sumur yang diperjanjikan, sehingga antara rentang 1 (satu) tahunperjanjian, Penggugat mengalami masa penundaan (standby) yangdisebabkan oleh Tergugat, dan Tergugat wajib membayar ganti kerugianakibak hal tersebut, namun terkait tentang kompetensi absolut lembagaperadilan yang berwenang memeriksa

Gajah Mada No. 1;Unquote;Dengan demikian berdasarkan uraian diatas tampak jelas dan tandas bahwa tidakada hubungan hukum (Innerlijke samenhaang) antara Penggugat II denganTergugat I. Karenanya jelas tidak ada kepentingan hukum (point dinteret)Penggugat II yang telah dirugikan oleh Tergugat I. Tanpa adanya point dinteret,maka secara hukum tidak ada dasar bagi suatu subjek hukum untuk mengajukanGugatan (point daction).

sebagai Tersangka atauTerdakwa, maka akan diketahui siapa sebenarnya orang yang dikatakantidak kenal yang dibawa oleh Masripin kepada Herman Soeardi untukmembeli barang / racun Anvill dan applaud tersebut ;Adalah hal yang tidak dapat diterima oleh logika orang tersebut tidakdikenal, baik oleh Masripin maupun Herman Soeardi karena ia tidak hanyasatu kali pergi bersama mengurus pembelian racun tersebut, atau bisa jadiorang tersebut tidak ada dan ia adalah Masripin sendiri, sementara Masripintegas dan tandas

dengan tegas membantah dalil Penggugat poin 16 untuk seluruhnya,karena Surat Keputusan Tergugat yang memberhentikan Penggugat sebagai PembantuRektor II telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, dan didasari ataspertimbangan yang sangat obyektif dan pada saatnya akan Tergugat buktikan: Bahwa dalildalil Penggugat tersebut merupakan pembelaan yang tidak berdasarkanfakta yang sebenarnya dan lebih cenderung mengikuti perasaan sebagaimanaterlihatdalam fakta yang dikemukakan secara tegas dan tandas