., dan Surat KuasaKhusus tertanggal 20 Agustus 2013 beserta aktaakta turunannya haruslahdibatalkan.Bahwa karena Surat Perjanjian tanggal 29 Mei 2012, Surat Perjanjian tangal30 Agustus 2012 (yang dibuat dibawah tangan), AJB No. 237/2012 tanggal 6Juni 2012 dan AJB No. 240/2012 tanggal 8 Juni 2012 yang dibuat dihadapanMaya Marlinda Sompie, SH., dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus2013, beserta aktaakta turunannya dibatalkan, maka SHM No. 33/Kairagi IIatas nama Ronald Fransiscus Walewangko (Tergugat

haruslah dikembalikan statusnya menjadi SHM No. 33/Kairagi Il atas namaAbdon Pahimaneng.Bahwa karena Surat Perjanjian tanggal 29 Mei 2012, Surat Perjanjian tangal30 Agustus 2012 (yang dibuat dibawah tangan), AJB No. 237/2012 tanggal 6Juni 2012 dan AJB No. 240/2012 tanggal 8 Juni 2012 yang dibuat dihadapanMaya Marlinda Sompie, SH., beserta aktaakta turunannya dibatalkan, makaSHGB No. 819/Kairagi II atas nama PT. Roncar Indonesia (Turut Tergugat)dengan luas 12.652m?

;Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap ParaPenggugat;Membatalkan Surat Perjanjian tanggal 29 Mei 2012;Membatalkan Surat Perjanjian yang telah dilegalisasi oleh Notaris BennySutanto, SH., tanggal 30 Agustus 2012;Membatalkan Akta Jual Beli No. 237/2012 tanggal 6 Juni 2012 yang dibuatdihadapan Maya Marlinda Sompie, SH, PPAT di Kota Manado, beserta aktaakta turunannya;Membatalkan Akta Jual Beli No. 240/2012 tanggal 8 Juni 2012 yang dibuatdihadapan Maya Marlinda Sompie, SH, PPAT

Panitera Pengadilan Negeri Pariaman dibawah Nomor : 3/Akta.Pid/2017/PN Pmn Bahwa Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal19 April 2017 atas putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Pmn, tanggal 19 April 2017 dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan secara resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Mei2017;Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah mengajukan MemoriBanding tanggal 03 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Pariaman tanggal 3 Mei 2017 dan turunannya

Aequo et bono, Mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra memoriBanding pada tanggal 31 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Pariaman pada tanggal 5 Juni 2017 dan turunannya telah diserahkankepada Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2017 pada pokoknya memohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa/mengadiliperkara ini berkenan memutus supaya menolak permohonan banding dariTerdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman

Menyatakan akta Jual beli Nomor 159/PPAT-Pks/X/1987 dan semua produk hukum atau akta-akta turunannya tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;4.

Menyatakan Perjanjian Jual beli Nomor 5 Tertanggal 12 Juni 2019 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Perubahan Nomor 14 tertanggal 6 September 2019 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III dihadapan Turut Tergugat III serta semua produk hukum atau akta-akta turunannya tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;5.

Bekasi Timur seluas 6.121 m2 (Enam ribu seratus dua puluh satu meterpersegi) beserta turunannya;4. Membatalkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 367 Tanggal 30 Oktober 2012 antara Penggugat dengan Tergugat II dihadapan Turut Tergugat II perihal pengikatan jual beli 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jl. Manunggal RT 006, RW 09, Kel. Aren Jaya, Kec. Bekasi Timur seluas 6.121 m2 (Enam ribu seratus dua puluh satu meterpersegi) beserta turunannya;5.

Bekasi Timur seluas 6.121 m2 (Enam ribu seratus duapuluh satu meterpersegi) beserta turunannya;Membatalkan Akta Jual Beli Nomor 47/2013 Tanggal 15 Maret 2013 antaraPenggugat dengan Tergugat II, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III, perihaljual beli 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jl. Manunggal RT 006, RW 09, Kel.Aren Jaya, Kec.

Aren Jaya, Kec Bekasi Timurseluas 6.121 m2 (Enam ribu seratus dua puluh satu meter persegi) sesuaiSertifikat Hak Milik No. 5077 dengan Surat Ukur No. 1003/Aren Jaya/2009beserta seluruh turunannya;5 Menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli Nomor 47/2013 tanggal 15 Maret2013 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II dihadapan Notaris IRMIKS.H./TURUT TERGUGAT ITI perihal pengikatan jual beli 1 (satu) bidang tanahyang terletak di JL. Manunggal RT 006, RW 09, Kel.

Aren Jaya, Kec BekasiTimur seluas 6.121 m2 (Enam ribu seratus dua puluh satu meter persegi) sesuaiSertifikat Hak Milik No. 5077 dengan Surat Ukur No. 1003/Aren Jaya/2009beserta seluruh turunannya;6 Menyatakan bahwa Katharina Tampubolon/TERGUGAT II adalah satusatunyapemilik sah dari (satu) bidang tanah yang terletak di JL. Manunggal RT 006,RW 09, Kel.

Bekasi Timur seluas 6.121 m2 (Enam ribu seratus dua puluh satumeterpersegi) beserta turunannya;5 Membatalkan Akta Jual Beli Nomor 47/2013 Tanggal 15 Maret 2013 antaraPenggugat dengan Tergugat II, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II, perihaljual beli 1 (satu) bidang tanah yang terletak di JI. Manunggal RT 006, RW 09, Kel.Aren Jaya, Kec.

Pasal 94 ayat (2) UU No. 2 th 2004, telah cukup bagi Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Pontianak untuk menerima gugatan Para Penggugatdengan putusan tidak hadirnya Tergugat (Verstek).Menimbang, bahwa pokok gugatan Para Penggugat kepada Tergugat yang telahmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Para Penggugat merasa berhak ataskompensasi PHK sebesar ( satu) kali pesangon beserta turunannya sebab hubungan kerjaantara Penggugat dan Tergugat cukup lama;Menimbang, bahwa untuk membuktikan

169 ayat ( 1 )huruf (c ) dan huruf ( d ) yaitu : Pekerja / Buruh dapat mengajukan PHK kepada LembagaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal Perusahaan melakukan Halhalsebagai berikut :C .Tidak membayar upah tepat pada waktu yang ditentukan selama 3 ( tiga ) bulan berturutturut atau lebihD .Tidak melaksanakan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja / buruhMenimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada petitum Point 4 ( empat ) yangmenuntut Kompensasi besaran Pesangon beserta turunannya

pasal156 ayat (3 ) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat ( 4 ) ;Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannyamengenai besaran upah / gaji yang diterima di persidangan, maka Majelis berpendapatbesaran upah / gaji yang menjadi dasar perhitungan Kompensasi PHK adalah mengacu padaSK Gubernur Kalbar Nomor 548.KESSOS/2001 tentang Upah Minimum Kabupaten KubuRaya tahun 2012 sebesar Rp.910.000,0 perbulan ;Menimbang, bahwa oleh karenanya Kompensasi Pesangon serta turunannya

Bahwa gugatan Penggugat berkaitan dengan anggapan Penggugat tidakdiberi penjelasan tidak mengerti tentang bunyi ketentuan perjanjian kreditsehingga menganggap perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawanhukum adalah dalil posita gugatan yang keliru sama sekali, karena nyatanyata dan ternyata principal Penggugat telah setuju dan menandatanganiperjanjian kredit beserta turunannya (Syarat dan Ketentuan UmumPemberian Fasilitas Kredit dan Jadwal Angsuran), menandatangani dihadapan pejabat yang berwenang

bunga sebesar 10.8% flat per tahun,metode perhitungan suku bunga disetarakan dengan perhitungan bungasecara effektif 17.8068% efektif pertahnun), jangka waktu kredit selama 84bulan sejak 23 Agustus 2016 hingga 07 September 2023 dan angsuransebesar Rp. 21.234.595, per bulan.17.Bahwa dengan demikian penetapan perhitungan bunga 10.8% flat per tahundengan metode perhitungan suku bunga disetarakan denganperhitungan bunga secara effektif sebagaimana menunduki kesepakatandalam Perjanjian Kredit beserta turunannya

Perjanjian Kredit, Syarat danKetentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit dan Jadwal Angsuran manatelah sah, disepakati, dipahami dan ditandatangani sendiri oleh Penggugatatas persetujuan istri Penggugat;18.Bahwa aktaakta kesepakatan berupa perjanjian kredit beserta perubahanperubahan, addendum maupun turunannya tersebut secara hukum masihberlaku sah dan mengikat pihak baik Tergugat / kreditur (Bank) danPenggugat / debitur.

membuktikan bahwaPenggugat dan istri Penggugat sudah secara sadar mengerti dan pahammengenai jumlah bunga kredit yang harus dibayar Penggugat setiap bulan,karena jika Penggugat tidak setuju dengan jumlah bunga dan jadwalangsuran yang ditawarkan, tentunya Penggugat tidak akan menandatanganiPerjanjian Kredit dan Jadwal Angsuran tersebut.20.Bahwa pada saat penandatangan Perjanjian Kredit, Tergugat telahmenjelaskan kepada Penggugat mengenai isi klausula pasaldemipasal kesepakatan dalam Perjanjian Kredit dan turunannya

Dimana Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 8 /Pdt.G/2018/PN Mar.sebelum membubuhkan tandatangan dalam Perjanjian Kredit danturunannya (Syarat dan Ketentuan Pemberian Fasilitas Kredit danJadwal Angsuran), Penggugat dan Istri Penggugat telah menyatakanbenarbenar mengakui, mengerti dan memahami isi Perjanjian Kreditdan turunannya tersebut.

Menyatakan, Surat Pernyataan Pengakuan Berhutang yang dibuatAlmarhum Kho Kheng pada tanggal 12 September 1987 cacat hukumdan batal menurut hukum hingga tidak mempunyai kekuatan hukumyang mengikat;Menyatakan Akta Surat Jual Beli Nomor 437/AJB/KTT/1987 tanggal 15Oktober 1987 cacat hukum dan batal menurut hukum hingga tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat;Menyatakan Sertifikat Nomor 20 Tahun 2000 atas nama AlmarhumKho Kheng (suami dari Tergugat ) dan orang tua dari Tergugat Il, IIIdan IV beserta turunannya

, Sertifikat Nomor 275 Tahun 2002 atasnama Lim Khang (Tergugat V) dan Ju Seng (Tergugat VI) besertaturunannya dan Sertfikat Nomor 408 Tahun 2005 atas nama Hendrik(Tergugat VIl) beserta turunannya cacat hukum dan batal menuruthukum hingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;Menyatakan, Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI dan VII secara tanggungrenteng membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat secaraseketika dan sekaligus sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyarrupiah);Menghukum, Tergugat

Bahwa oleh sebab Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf NomorK.20/BA.2/201/IX/1994 tertanggal 16 September 1994 batal dan tidakberkekuatan hukum, maka sangatlah beralasan hukum untukmenyatakan bahwa batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum segalasuratsurat dan dokumendokumen berikut turunannya yang timbulberdasarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf NomorK.20/BA.2/201/IX/1994 tertanggal 16 September 1994, yang diterbitkanoleh TURUT TERGUGAT Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis;Halaman 7 dari 11 penetapan

Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukumsegala suratsurat dan dokumendokumen berikut turunannya yangtimbul berdasarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor:Halaman 8 dari 11 penetapan Nomor 0200/Pat.G/2019/PA. DpkK.20/BA.2/201/IX/1994, tanggal 16 September 1994 yang diterbitkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamtan Cimanggis;5.

pernyataan banding dari Pembanding tersebut telah diberitahukan oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Padang masingmasing kepada Tergugat 1/TurutTerbanding, Tergugat 3/Turut Terbanding, Kuasa Tergugat 4/Turut Terbanding,Tergugat 5/Turut Terbanding, Tergugat 6/Turut Terbanding dan Tergugat 7/TurutTerbanding;Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat 2/Pembanding telah menyerahkanMemori banding tanggal 15 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Padang pada tanggal 15 Agustus 2014 dan turunannya

Turut Terbanding dan pada tanggal 27 Agustus 2014 turunan memori bandingtersebut telah diserahkan masingmasing kepada Tergugat 5/Turut Terbanding dankepada Tergugat 6/Turut Terbanding;Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari pihak Kuasa Tergugat2/Pembanding tersebut pihak Kuasa Penggugat/Terbanding telah menyerahkanKontra memori banding tanggal 4 September 2014 yang diterima di KepaniteraanHalaman 6 dari 10 putusan Nomor 174/PDT/2014/PT PDGPengadilan Negeri Padang pada tanggal 4 September 2014 dan turunannya

Dasir lriantoSebelah Selatan : Rencana JalanSebelah Barat : Jalan raya Stagen KM.57/Rt05Dengan ukuran sebagai berikut:Sebelah Utara : 200 MeterSebelah Timur : 40 MeterSebelah Selatan : 200 MeterSebelah Barat : 40 MeterDalam Pokok Perkara:1.Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untukseluruhnya;Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat yangmenguasai, menjual serta membuat Surat PernyataanPenguasaan Fisik Bidang Tanah berikut turunannya di atastanah milik Penggugat sebagai tindakan Perbuatan MelawanHukum

Dasirlrianto beserta turunannya atas obyek sengketa;5. Memerintahkan Para Tergugat untuk segera mengosongkandan menyerahkan kembali bidang tanah tersebut kepadaPenggugat dengan baik dan tanpa syarat apapun terhitungsemenjak putusan ini dibacakan ;6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untukmemberikan ganti rugi kepada Penggugat sebesarRp8.100.000.000, (delapan milyar seratus rupiah) terhitungputusan ini dibacakan dengan uraian sebagai berikut:a.

Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat yang menguasai,menjual serta membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik BidangTanah berikut turunannya di atas tanah milik Penggugat sebagaitindakan Perbuatan Melawan Hukum;4. Menyatakan tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikatSurat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuatTergugat dan Tergugat Il atas nama H. Dasir Irianto besertaturunannya atas obyek sengketa;5.

Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat yangmenguasai, menjual serta membuat Surat PernyataanPenguasaan Fisik Bidang Tanah berikut turunannya di atastanah milik Penggugat sebagai tindakan PerbuatanMelawan Hukum ;4. Menyatakan tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukummengikat Surat Keterangan Penguasaan Fisik BidangHalaman 23 dari 33 halaman, Putusan Nomor 106/PDT/2018/PT BJMTanah yang dibuat Tergugat dan Tergugat II atas Nama H.Dasir lrianto beserta turunannya atas obyek sengketa ;5.

(UU) yang mempunyai derajat lebihtinggi didahulukan pemanfaatannya/ penyebutannya daripada ketentuanyang mempunyai derajat lebih rendah Jika terjadi pertentangan antara UUyang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, maka yang diberlakukanadalah ketentuan yang lebih tinggi;Bahwa keputusan Objek Gugatan beserta turunannya yang diterbitkanTERGUGAT melanggar Aktualisasi Kebijakan Pemerintah sesuai menurut,Prof.

Bahwa keputusan Objek Gugatan beserta turunannya yang diterbitkanTERGUGAT melanggar UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, Pasal 28 H; Setiap orang berhak hidup sejahteralahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yangbaik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;7. Bahwa Yurisprudensi No.

Pademangan TimurJakarta Utara;Bahwa Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota JakartaNomor 94 Tahun 2016 Tentang Naskah Dinas, Pasal 5 ayat (1) Prinsipprinsip penyelenggaraan tata naskah dinas terdiri atas: a). ketelitian, b)kejelasan , pada objek gugatan a quo beserta turunannya (a) SURATPERINGATAN Nomor : 230/1.758.1 tanggal 1822019 dan SURATSEGEL Nomor : 258/1.758.1 tanggal 21022019 semuanya dariTERGUGAT ditujukan Kepada Pemilik Bangunan Jl.

Mengingat pelayanan publik sudahsepantasnyalah untuk pembinaan kepada masyarakat, jika ada ketentuanpaling banyak 3(tiga) kali ya diberikan 3(tiga) kali, bukannya hanya 1 (Satu)kali;Objek Gugatan beserta turunannya melanggar asasasas umumpemerintahan yang baik;Halaman 14 dari 56 halaman. Putusan Nomor 110/G/2019/PTUN.JKT.a.

Bahwa fakta fakta diatas telah memenuhi ketentuan pasal 67 UUPeradilan TUN; Bahwa oleh karenanya PENGGUGAT mohon agar diterbitkanPenetapan yang berisi perintah kepada TERGUGAT, agar menundaPelaksanaan Objek Gugatan beserta turunannya, Sampai perkara aquo berkekuatan hukum tetap;7. Petitum/Tuntutan:A. Dalam Penundaan:Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukanPENGGUGAT sampai keputusan PTUN berkekuatan tetap;Mohon dapat diputuskan terlebin dahulu dari pokok gugatannya;B.

.: 180/970 tertanggal 07 Maret 2017, Perihal : Tanggapan AtasSomasi Terakhir, berikut surat turunannya, yakni : KeputusanBupati Deli Serdang No. 1752 Tahun 2015 Tentang SuratKeputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Surat IzinMendirikan Bangunan No. : 503.644/4876/Bg, 08 Desember2015 An. Rudy Jasano, Alamat Desa Tumpatan Nibung BatangKuis dan suratsurat turunan lainnya;3.

. : 180/970 tertanggal 07 Maret 2017, Perihal :Tanggapan Atas Somasi Terakhir, berikut surat turunannya,yakni : Keputusan Bupati Deli Serdang No. 1752 Tahun 2015Tentang Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup danSurat Izin Mendirikan Bangunan No. : 503.644/4876/Bg, 08Hal. 13 dari 31 halaman Putusan Nomor : 44/G/2017/P TUNMDNDesember 2015 An. Rudy Jasano, Alamat Desa TumpatanNibung Batang Kuis dan suratsurat turunan lainnya;4.

Oleh karenanya pula dalildalilgugatan Penggugat dalam petitum gugatannya yang pada pokoknyamenyatakan batal atau tidak sah surat Tergugat No. 180/970 tanggal 7 Maret2017 perihal Tanggapan Atasa Somasi Terakhir berikut turunannya adalahdalildalil yang sangat dan sangat keliru serta mengadaada, maka harusditolak dan dibantah dengan tegas.

Bahwa setelah Tergugat cermati dengan teliti dan seksama gugatanPenggugat mulai halaman 1 huruf A sampai dengan halaman 6 huruf F,dapat dilihat bahwa alasan gugatan Penggugat pada pokoknya meminta agarHal. 17 dari 31 halaman Putusan Nomor : 44/G/2017/P TUNMDNSurat No. 180/970 tertanggal 07 Maret 2017 Perihal Tanggapan atas SomasiTerakhir berikut turunannya dinyatakan batal atau tidak sah;Bahwa dalildalil gugatan Penggugat tersebut keliru dan tidakberdasarkan hukum, maka harus ditolak dan dibantah

Pasal 94 ayat (2) UU No. 2 th 2004, telah cukup bagi Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Pontianak untuk menerima gugatan Penggugat denganputusan tidak hadirnya Tergugat (Verstek);Menimbang, bahwa pokok gugatan Para Penggugat kepada Tergugat yang telahmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Para Penggugat merasa berhak ataskompensasi PHK sebesar ( satu ) kali pesangon beserta turunannya sebab hubungan kerjaantara Para Penggugat dan Tergugat cukup lama;Menimbang, bahwa untuk

13 Tahun 2003 pasal 169 ayat ( 1 )huruf (c ) dan huruf ( d ) yaitu : Pekerja / Buruh dapat mengajukan PHK kepada LembagaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal Perusahaan melakukan Halhalsebagai berikut :C .Tidak membayar upah tepat pada waktu yang ditentukan selama 3 ( tiga ) bulanberturutturut atau lebihD .Tidak melaksanakan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja / buruhMenimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada petitum yang menuntutKompensasi besaran Pesangon beserta turunannya

pasal156 ayat (3 ) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat ( 4 ) ;Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannyamengenai besaran upah / gaji yang diterima di persidangan, maka Majelis berpendapatbesaran upah / gaji yang menjadi dasar perhitungan Kompensasi PHK adalah mengacu padaSK Gubernur Kalbar Nomor 548.KESSOS/2001 tentang Upah Minimum Kabupaten KubuRaya tahun 2012 sebesar Rp.910.000,0 perbulan;16Menimbang, bahwa oleh karena nya Kompensasi Pesangon serta turunannya

beserta turunannya, maka atas biayaterkait produksi TBS yang penyerahannya merupakan produk yang dibebaskan dariPajak Pertambahan Nilai, Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan, sedangkanbiaya terkait produksi CPO beserta turunannya Pajak Masukannya dapat dikreditkan.bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan definisi penyerahan sebagaimanadidalilkan Terbanding bahwa penyerahan menurut Pemohon Banding merupakanpenyerahan dalam arti sesungguhnya terkait dengan produk akhir yang dihasilkanuntuk keseluruhan

Menyatakan Perjanjian Kredit beserta turunannya yang dibuat olehTergugat dalam perkara ini karena tanpa ada kuasa dan ataupersetujuan dari Penggugat yang melanggar azas legalitas danHal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.394/Pdt/2014/PT.SMG.syarat meteriil maupun formil, dibatalkan demi hukum dan tidakmemiliki kekuatan hukum yang mengingat ;6. Menghukum Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il untuk mematuhisemua putusan dalam perkara ini, tanpa reserve ;7.

Dalam hal ini, Pihak Tergugat sebagaipemegang hak tanggungan menurut hukum tanpa kecualimempunyai wewenang untuk mengajukan lelang yang hasilnyasebagai pembayaran kewajiban pinjaman Pihak Turut Tergugat I.Permasalahan yang diutarakan dalam gugatan oleh Pihak Penggugatterkait keabsahan dokumen akta dan turunannya demikian halnyauntuk proses penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan, bilamanaterhadap penerbitan dokumen antara lainnya sertipikat haktanggungan

Putusan No.394/Pdt/2014/PT.SMG.hukum hal tersebut bermakna bahwa Pengadilan Negeri Semarangtidak berwenang untuk mengadili perkara ini secara relatif.Bahwa adalah suatu kekeliruan mengenai kewenangan mengadiliperkara yang diajukan oleh Para Penggugat untuk segala dokumenyang berkaitan isi dari perjajniian yang telah disepakati danditandatangani oleh para pihak yang melakukan/mengikatkan dirinyadari selurun Akta maupun turunannya sebagaimana dibuat olehRusnaldy Sarjana Hukum Notaris Wilayah kerja

mengajukan permohonanbanding terhadap perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri SolokNomor 10/Pdt.G/2017/PN.SIk tanggal 26 Oktober 2017, dan permohonanbanding mana telah diberitahukan secara sah kepada pihak Kuasa Tergugat/Terbanding dan Tergugat Il/Terbanding Il serta Kuasa TergugatIIl/Terbanding Ill tanggal 9 Nopember 2017;Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memoribanding tanggal 29 Nopember 2017, yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Solok tanggal 29 Nopember 2017 dan turunannya

telah diserahkankepada Kuasa Tergugat I/Terbanding dan Kuasa Tergugat Il/Terbanding Ilserta Kuasa Tergugat Ill/Terbanding Ill, pada tanggal 30 Nopember 2017 ;Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I/Terbanding dan TergugatIl/Terbanding Il telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 12Desember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok padatanggal 13 Desember 2017 dan turunannya telah diserahkan kepada KuasaPenggugat/Pembanding pada tanggal 13 Desember 2017 dan kepada TergugatIIl

dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak; Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukundan harmonis, hanya sejak tahun 2012 sampai sekarang rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisihdan bertengkar; Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran yang seringadalah cekcok mulut; Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat tidak memberi nafkahkepada penggugat dan anak turunannya

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkahkepada penggugat dan anak turunannya;5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugatadalah sejak anatar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersamahingga sekarang;6.

Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telahterbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran teruS menerus antaraPenggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkahkepada penggugat dan anak turunannya, karenanya Majelis Hakim menilaiterdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuahperkawinan dalam hukum Islam disebut

sepengetahuaan pemilik atau ahliwarisnya yang sah (Ic.Penggugat) sehingga menimbulkan kerugiaanbagi Penggugat sebagai Ahli Waris sehingga sangat beralasan hukumjual beli atau ganti rugi yang terjadi tersebut tanpa Ijin Penggugat sertasuratsurat yang timbul akibat jual beli atau ganti rugi atau suratsuratkepemilikan atas Objek Perkara yang dibuat tanpa ijin AlmarhumKasipan atau Ahli Waris (ic.penggugat) baik semasa hidup AlmarhumKasipan atau setelah Armarhum Kasipan meninggal dunia berikutsegala turunannya

Terbanding pada tanggal 21 Juli 2018, Tergugat1/Pembanding pada tanggal 13 Juli 2018, Tergugat 2/Pembanding, Tergugat4/Pembanding, Tergugat 10/Pembanding pada tanggal 17 Juli 2018, Tergugat3/Pembanding, Tergugat 7/Pembanding, Tergugat 8/Pembanding, TurutTergugat/Turut Terbanding masingmasing pada tanggal 11 Juli 2018;Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat 1 /Pembanding telah mengajukanmemori banding tanggal 23 Juli 2018, yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 24 Juli 2018 dan turunannya

Pembanding, kepada Tergugat7/Pembanding, kepada Tergugat 8/Pembanding, kepada Tergugat10/Pembanding masingmasing pada tanggal 02 Agustus 2018, kepada TurutTergugat/Turut Terbanding pada tanggal 7 Agustus 2018;Halaman 16 dari 28Putusan Nomor: 120/PDT/2018/PT.PDGMenimbang, bahwa Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 7,Terrgugat 8, Tergugat 10/Pembanding telah mengajukan memori bandingtanggal 16 Juli 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPasaman Barat tanggal 01 Agustus 2018 dan turunannya

Pembanding, kepada Kuasa Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 9,Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15/ ParaPembanding/Terbanding, kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding masingmasing pada tanggal 07 Agustus 2018;Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Terbanding, telah pulamengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Pemerintah Kab.Pasaman Barat/Pembanding tanggal 14 Agustus 2018, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 15 Agustus 2018dan turunannya

Tergugat 3/Pembanding, kepada Tergugat 4/Pembanding, kepadaTergugat 8/Pembanding, kepada Tergugat 10/Pembanding, kepada TurutTergugat/Turut Terbanding masingmasing pada tanggal 15 Agustus 2018;Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Terbanding telah pulamengajukan kontra memori banding tanggal 14 Agustus 2018 atas memoribanding dari Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 7, Tergugat 8,Tergugat 10/Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPasaman Barat pada tanggal 15 Agustus 2018 dan turunannya

hasilnya sesuai dengankompetensi;Bahwa yang menuliskan kesimpulan dan anjuran dalam hasil pemeriksaanurine tersebut adalah Ahli sendiri;Bahwa maksud dari hasil pemeriksaan urine tersebut yang menyatakansampel urine kemungkinan mengandung metabolit amfetamina danHalaman 12 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Switurunannya adalah hasil pengujian menunjukkan adanya reaksi yang positifatau yang disebut dengan reaktif, dan hasil seperti itu. tidak hanyadisebabkan oleh adanya zat amfetamina dan turunannya

mempengaruhireaksi positif bisa dipergunakan alat kromatografi gas atau spektrometrimassa;Bahwa jika hasilnya kemungkinan berarti ada kemungkinan oleh zatzat lain;Bahwa maksud ketergantungan metamfetamina dan amfetamina adalahmetamfetamina adalah turunan dari amfetamina, kebetulan pada saatpemeriksaan alat yang digunakan di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah)hanya ada yang memeriksa amfetamina, jadi ketika pada urine yang kitaperiksa memberikan reaksi positif artinya diduga mengandung amfetaminadan turunannya

, dan turunannya adalah metamfetamina;Bahwa selama saat pemeriksaan, alat yang digunakan bersifat POCT (Pointof Care Testing), dan tidak dapat dipastikan hasil pemeriksaan adalah positifamfetamina, karena secara keilmuan dengan alat skrining tidak dapatmemastikan hasil tes urine adalah positif amfetamina;Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN SwiBahwa hasilnya memberikan reaksi positif dalam waktu 2x24 jam sebelumyaada kemungkinan bahwa orang tersebut memakai Narkotika, jika telah lewat2

Romi Petrian Dinata, Sp.PK., yangtelah melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa, bahwa maksud hasilpemeriksaan urine tersebut yang menyatakan sampel urine kemungkinanmengandung metabolit amfetamina dan turunannya adalah hasil pengujianmenunjukkan adanya reaksi yang positif atau yang disebut dengan reaktif,dan hasil seperti itu tidak hanya disebabkan oleh adanya zat amfetamina danturunannya, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh zatzat lain atau obatobatanlain yang juga dapat memberikan hasil yang

kemungkinan mengandung metabolit amfetamina danturunannya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang bernama dr.Romi Petrian Dinata, Sp.PK., yang telah melakukan pemeriksaan terhadap urineTerdakwa, bahwa maksud hasil pemeriksaan urine tersebut yang menyatakansampel urine kemungkinan mengandung metabolit amfetamina danturunannya adalah hasil pengujian menunjukkan adanya reaksi yang positifatau yang disebut dengan reaktif, dan hasil seperti itu tidak hanya disebabkanoleh adanya zat amfetamina dan turunannya

Pasal 94 ayat (2) UU No. 2 th 2004, telah cukup bagi Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Pontianak untuk menerima gugatan Penggugat denganputusan tidak hadirnya Tergugat (Verstek).13Menimbang, bahwa pokok gugatan Para Penggugat kepada Tergugat yang telahmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Para Penggugat merasa berhak ataskompensasi PHK sebesar ( satu ) kali pesangon beserta turunannya sebab hubungan kerjaantara Para Penggugat dan Tergugat cukup lama;Menimbang, bahwa untuk

ayat ( 1 )huruf (c ) dan huruf ( d ) yaitu : Pekerja / Buruh dapat mengajukan PHK kepada LembagaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal Perusahaan melakukan Halhalsebagai berikut :C .Tidak membayar upah tepat pada waktu yang ditentukan selama 3 ( tiga ) bulan berturutturut atau lebih;D .Tidak melaksanakan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja / buruh;15Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada petitum point 4 ( empat ) yangmenuntut Kompensasi besaran Pesangon beserta turunannya

pasal156 ayat (3 ) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4 ) ;Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannyamengenai besaran upah / gaji yang diterima di persidangan, maka Majelis berpendapatbesaran upah / gaji yang menjadi dasar perhitungan Kompensasi PHK adalah mengacu padaSK Gubernur Kalbar Nomor 548.KESSOS/2001 tentang Upah Minimum Kabupaten KubuRaya tahun 2012 sebesar Rp.910.000,0 perbulan;Menimbang, bahwa oleh karena nya Kompensasi Pesangon serta turunannya