Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum
Register : 04-09-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN MALANG Nomor 462/Pid.B/2019/PN Mlg
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
MAHARANI INDRIANINGTYAS,SH
Terdakwa:
PENY RIYANTO Bin SUKADI
78 — 4
  • alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap denganberpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memangterbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan faktafaktahukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan danberdasarkan faktafakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakimmemilih perbuatan terdakwa melanggar pasal dalam dakwaan alternatif kesatuyaitu 362 KUHP, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan PerbuatanTerdakwa telan melangar
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Pertanahan
Register : 31-08-2010 — Putus : 20-04-2011 — Upload : 08-11-2011
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 27 / G / 2010 /PTUN
Tanggal 20 April 2011 — ABDUL AZIS bin H. ABDURRAHMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Parit H. Husin II Komp. Meranti Indah Blok F/18 Rt.. 004/Rw. 023, Kel. Bangka Belitung, Kec.Pontianak Selatan, Kota Pontianak Selanjutnya disebut sebagai;------------------------ PENGGUGAT----------------------------- Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada 1. RIZAL KARYANSYAH, SH., 2. JUNAIDI, SH..MH., Pekerjaan Advokad dan Penasehat hukum, kedua-duanya berkewarganegaraan Indonesia yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan,Komp.Gerbang Permata Asti Blok B.1 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tettanggal 23 Agustus 2010 ;------------------------------------------------------------------ MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK, yang berkedudukan di Jalan Daeng Manambon No. 12 Mempawah yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. NUZ1RMAN, A.Ptnh. 2. MAWARDI, S. Sos. dan 3. GUSTI IDRIS, SH. Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak berdasarkan Surat Togas noses No.O9/ST-61.02/1X/2010 Tanggal 01 September 2010, untuk selanjuinya disebut sebagai ;
101 — 37
  • Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik sebagaimana dimaksuddalam posita 5 tersebut diatas tanpa sepengetahuan Penggugat dantanpa adanya pemberitahuan kepada Penggugat' serta Penggugattidak pernah berhubungan dengan orang orang yang namanya sebagaipemegang hak milik dimaksud dengan demikian tindakan yangdilakukan oleh Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat HakMilik dimaksud diatas telah menyalahi atalt melangar ketentuanUndang Undang sebagaimana dimaksud diatas telah menyalahi ataumelanggar ketentuan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 04-04-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3613 K/Pdt/2016
Tanggal 4 April 2017 — TENGKU KHAIRUL AMAR VS TENDEANUS
51 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • melawanhukum (onrecht matige daad) Nomor 414, SHM Nomor 864 dan SHMNomor 1360, diatas tanahn SHM Nomor 1869 atas nama Tandeanus(Penggugat) maka terbukti jelas Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum, oleh karena itu permohonan Penggugat petitum Nomor 4dapat dikabulkan:Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya tersebut telah salahdalam menafsirkan menerapkan secara sempit pengertian perbuatanmelawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365KUHPerdata, tidak ada perbuatan melangar
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Umum Penipuan
Putus : 29-03-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan PN PONTIANAK Nomor 155/Pid.B/2017/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2017 — Tandyanto Als Apin
77 — 18
  • mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindakpidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah faktafakta hukum yang telahterungkap tersebut telah memenuhi unsurunsur tindak pidana seperti dalam dakwaanJaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa denganDakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :PERTAMA : melangar
Pengadilan PN SUKABUMI Pidana Umum Penggelapan
Register : 25-01-2021 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SUKABUMI Nomor 24/Pid.B/2021/PN Skb
Tanggal 30 Maret 2021 — SETYA RACHMADHANI bin EDI SUKARDI
109 — 11
  • ARTABOGA CEMERLANG ada hubungan kerja, oleh karena itu unsur ini pun telahterpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaanKesatu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya, yaitu melangar Pasal 374 KUHP.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti makadakwaan Kedua tidak perlu dibuktikan
Pengadilan PN PASIR PANGARAIAN Pidana Umum
Register : 13-10-2017 — Putus : 25-01-2018 — Upload : 30-01-2018
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 328/Pid.Sus/2017/PN Prp
Tanggal 25 Januari 2018 — Penuntut Umum:
RIKI SAPUTRA, SH
Terdakwa:
ADE GUNAWAN SYAHPUTRA ALS ADE KOHAR BIN ALM ARIL
71 — 40
  • Bahwa dalil Jaksa Penuntut Umum yang secara tidak cermat, tidak jelasdan tidak lengkap menggambarkan perbuatan mana yang dianggap telahdilakukan oleh terdakwa dengan cara melangar hukum sehinggamenimbulkan kekaburan (obscur libeli) atau membingungkan (confuse) ataumenyesatkan (misleading) dalam surat dakwaannya;7. Bahwa berdasarkan penjelasan M.
Pengadilan PN CIBINONG
Register : 19-11-2020 — Putus : 07-04-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 711/Pid.Sus/2020/PN Cbi
Tanggal 7 April 2021 —
220 — 349
  • berdasarkan pada adanya faktafakta hukum yangterbukti dipersidangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat denganpertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama, yang dalam putusannya padapokoknya menyatakan bahwa Terdakwa RIZQIYAH Binti SUTRISNO terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersamasama dengan sengaja menyebabkan pencatatan palsu dalam proses laporan banksebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kesatu JaksaPenuntut Umum, yaitu melangar
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 08-07-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 165/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penggugat:
HERRY TOGI MANALU
Tergugat:
PT. BANK SUMUT
259 — 86
  • Bank sumut Kota pematang Siantar terhadap dugaan fraud yang dilakukanoleh Herry Togi Manalu yang diteruskan kepada Divisi Pngawas PT.bank Sumutdan Divisi SDM bahwa Penggugat telah melangar disiplin berat dengan point217,5 sehingga dikategorikan kesalahan berat dengan pemberhentian tidakhormat dengan pemutusan hubungan kerja vide bukti T1, T2 ,T5,T,6,T,7 dan T8;Menimbang, bahwa sebagaimana uraian diatas tindakan Penggugattersebut termasuk, berdampak pada keuangan kategori besar yaitu kerugianlebih
Pengadilan PTUN KUPANG TUN Kepegawaian
Register : 22-05-2013 — Putus : 05-09-2013 — Upload : 24-10-2013
Putusan PTUN KUPANG Nomor 10/G/2013/PTUN-KPG
Tanggal 5 September 2013 — RAMBU KATRINA ANANGGIA (PENGGUGAT) KEPALA SMAN 2 WAINGAPU (TERGUGAT)
97 — 81
  • yangbersifat umum sehingga sudah tepatlah apabila komite sekolah mengambil keputusanyang didasarkan atas tata tertib sekolah yangbersangkutan;Menimbang, bahwa alasan di kembalikannya siswi SMAN 2 Waingapu atas nama JeniKristiani Sereh kepada orang tuanya oleh karena siswi yang bersangkutan telah tidakmengikuti proses kegiatan belajar selama 25 hari tanpa keterangan hingga akhirnya diketahui pula bahwa Jeni Kristiani Sereh telah melahirkan seorang anak, dengan demikian berarti siswi yang bersangkutan telah melangar
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Putus : 05-10-2016 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.TjK
Tanggal 5 Oktober 2016 — - MAWARTI USMAN LAWAN IR. H. TRIYONO ARIFIN, DKK
100 — 10
  • Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang TataCara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negaradan Hak Pengelolaan).Telah Memenuhi Norma Kepatutan;Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian;Tidak sewenangwenang;ao feTidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik.(AUPB).6. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :Putusan No.28/Pdt.G/2016/PN.Tjk halaman 46 dari 84a). Tidak terjadi Kesalahan prosedur;b).
    Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentangTata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak AtasTanah Negara dan Hak Pengelolaan).Telah Memenuhi Norma Kepatutan ;Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian;Tidak sewenangwenang;ae @& feTidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik(AUPB).6. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :a). Tidak terjadi Kesalahan prosedur;b).
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 29-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Pgp
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
TOMMY PURNAMA, S.H.
Terdakwa:
SARPITA ANGGREANI Binti AGUSTARI
100 — 25
  • Maka pemberiFidusia dinyatakan ingkar janji, unsur unsur perbuatan melangar hukumsehubungan dengan pengunaan dan pegaiihan benda yang menjadi objekjaminan Fidusia dapat dikenakan kepadanya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 16-08-2016 — Upload : 03-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 514 K/Pdt.Sus-KPPU/2016
Tanggal 16 Agustus 2016 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) VS 1. PT WIRA KARYA UTAMA, DKK
318 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa tujuan pengenaan denda administrasi adalah untuk mendorongagar pelaku usaha yang terbukti melangar tidak mengulangi perbuatannya,bukan untuk mematikan usahanya, sehingga pengenaan sanksi dendasecara proporsional dapat dibenarkan, meskipun denda tersebut lebihrendah dari batas minimal denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 47 ayat (2) huruf g UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999;2.
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 16-11-2017 — Putus : 04-07-2018 — Upload : 26-09-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Ptk
Tanggal 4 Juli 2018 — Penggugat:
FIRMINUS DODI
Tergugat:
PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES
Turut Tergugat:
1.PT. ASTRA INTERNASIONAL, DAIHATSU CABANG PONTIANAK
2.PT. Asuransi Cigna
167 — 49
  • melaporkanPenggugat ke Polsek Pontianak Selatan, namun belum dapat diprosessecara pidana, karena objek kendaraan dimaksud adalah secara sahPenggugat beli, sebagaimana Suratsurat perjanjian.Bahwa akibat tidak memiliki STNK dan Plat nomor polisi objekkendaraan tidak dapat dioperasionalkan sehingga mengakibatkantertungaknya pembayaran cicilan kredit angsuran ke3 (tiga)/ April 2017hingga perkara ini disidangkan.Bahwa akibat tidak diserahkannya STNK dan plat nomor polisi atasobjek kendaraan dimaksud Tergugat, telah melangar
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 01-08-2013 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 08-05-2014
Putusan PTUN SERANG Nomor 27/G/2013/PTUN-SRG
Tanggal 10 April 2014 — PT. AMOCO MITSUI PTA INDONESIA (PT. AMI) Melawan 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON 2. MARYADI HUMAEDI
152 — 94
  • HakGuna Bangunan atas nama Penggugat adalah salah bentuk cacat hukumadministratif dalam penerbitan sertipikat sebagaimana dimaksudketentuan pasal 62 ayat (2) huruf e Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011, selain itu tindakanTergugat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketain litis juga melanggar Azas Kepastian Hukum dalam Pasal 19 ayat (1)UndangUndang Pokok Agraria, pasal 3 huruf (a) Jo pasal 4 ayat (1) PPNo. 24 Tahun 1997 serta telah melangar
    sekaligus telahmelanggar AzasAzas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)diantaranya adalah Azas Kepastian Hukum, Azas Kecermatan dan AzasAkuntabilitas; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugatdan Pihak Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat dalildalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Pokokpokok dalil bantahan Pihak Tergugat: 1.1 Bahwa terbitnya kedua Sertipikat objek sengketa in litis (vide Bukti T1, T6= Bukti TIIlINT1, TIIINT3) tidak melangar
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Umum
Register : 26-01-2018 — Putus : 27-03-2018 — Upload : 06-08-2018
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 25/Pid.B/2018/PN Tbk
Tanggal 27 Maret 2018 — Penuntut Umum:
1.JUAN BANGUN WICAKSANA,SH
2.WAWAN KURNIAWAN,SH
3.RAMDHANI,SH
Terdakwa:
HERRY HARIANTO ALIAS HERI BIN ISKANDAR ABU
74 — 26
  • TBKtidaknya pohon yang seharusnya dapat dinikmati hasilnya sudah tidak dapatdinikmati lagi hasilnya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaanalternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 160 KUHP atau kedua melangar Pasal 170Ayat (1) KUHP, atau Ketiga melanggar Pasal 406
Pengadilan PN PALEMBANG
Putus : 04-07-2013 — Upload : 17-09-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor No.09Pdt.G/2013/PN.PLG
Tanggal 4 Juli 2013 —
82 — 7
  • Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata bahwa seseorang wajibbertanggugung jawab secara perdata untuk menganti kerugian kepada orang lain yangkarena salahnya melangar hukum ( onrechtmatigdaad ) membuat kerugian pada orangitu. Secara acontrario bahwa seseorang tidak berhak untuk menggugat orang lainkalau secara hukum siPenggugat tidak ada dirugikan. Dalam hal ini Tergugat Imenjual tanah miliknya sendiri.
Pengadilan PN ENREKANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 12-05-2009 — Upload : 19-08-2013
Putusan PN ENREKANG Nomor 19/Pid.B/2009/PN. Ekg
Tanggal 12 Mei 2009 — Terdakwa 1: Drs.EFFENDI, M.Si Terdakwa 2: Drs HAMZAH MUNDI, MM Bin MUNDI
103 — 7
  • akibatnya Rizal merasa dirugikan karena tidak diterima sebagai siswa padaSMA Negeri Enrekang;41Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatatdalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang bahwa Para Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengansusunan Dakwaan berbentuk Dakwaan Kombinasi yakni :Dakwaan Pertama :Primair : Melanggar Pasal 263 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;Subsidair : Melangar
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 11-12-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 26/G/2018/PTUN.BL
Tanggal 1 Maret 2019 — Penggugat:
Arpho Riheru, S.T., M.M
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
220 — 63
  • denganAsasasas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar AsasBertindak Cermat dan Asas tidak menyalahgunakan kewenangan;Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan pokok perkara namunpenjatuhan hukuman disiplin tersebut sama sekali tidak sebanding denganperbuatan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, sehinggaoleh karenanya tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan denganDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melangar
Pengadilan PN KAYUAGUNG Perdata
Register : 31-07-2019 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Kag
Tanggal 7 September 2020 — Penggugat:
1.Dr. MUIDAH RAHMAN
2.DRA. MUIDAH RAHMAN
Tergugat:
1.SUTRISMIN ROSWATY
2.KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI CQ. DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA CQ. DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN. CQ. SATUAN KERJA INVENTARISASI DAN PENGADAAN JL. TOL PALEMBANG-INDRALAYA
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMSEL CQ. PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL PALEMBANG - INDRALAYA
Turut Tergugat:
1.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina marga
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA SELATAN
62 — 7
  • PenyerahanBahwa Turut Tergugat II, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinyaterkait dengan pelaksanaan ganti rugi Pengadaan Tanah Jalan Tol PalembangIndralaya, telah sesuai dengan peraturan Perundangundang yang berlaku danasasasas umum Pemerintahan yang baik sehinga dapat juga dikatakanBahwa Turut Tergugat II tidak pernah Melakukan perbuatan melangar Hukum;Bahwa dilihat dari dafttar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol PalembangIndralaya Taha Dua Nomor : 2565/1016/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014,
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 24-08-2021 — Putus : 13-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Mtr
Tanggal 13 September 2021 — Pemohon:
SOFIANA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA MATARAM
71 — 43
  • keterangannyaseperti tersebut di atas;Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama suratpermohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti Suratsurat dan saksisaksiyang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, makaselanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam petitum kedua pada permohonanPemohon,Pemohon mohon agar dinyatakan Tindakan penyidikan oleh Termohonyang memberikan status Tersangka terhadap Pemohon adalah tidak sah secarahukum karena melangar