sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1angka 33 PKPU 9 Tahun 2019 bahwa, Saksi Peserta Pemilu yangselanjutnya disebut Saksi adalah orang yang mendapat surat mandattertulis dari tim kampanye atau Pasangan Calon yang diusulkan olehPartai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden danWakil Presiden, Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota atautingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRDKabupaten/Kota, dan calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD;Bahwa perbaikan

data pada pleno di tingkat Kabupaten tidakmenghilangkan unsur melawan hukum dari Suatu tindak pidana;Bahwa berkaitan dengan mekanisme pengisian / penginputan data dari C1ke DAA1, dapat dilihat dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentangPembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, PanitiaPemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suaradalam Penyelenggaraan Pemilihnan Umum.

Terdakwa menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala DesaHampang sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2008dan Terdakwa menjabat sebagai bendahara di KoperasiTri Hampang Bersatu mulai tahun 2010 sampai dengantahun 2013 ;e Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selakubendahara Koperasi Tri Hampang Bersatu yaitumenerima pendaftaran calon anggota peserta plasmadan mengelola administrasi pendaftaran calon anggotapeserta plasma, kemudian mengelola perbaikan

data keanggota koperasi maupun anggota peserta plasma,menerima, membagikan dan mempertanggung jawabkanhasil plasma kepada anggota peserta plasma danbertanggung jawab atas keuangan koperasi ;e Bahwa pada tahun 2004 PT.

untuk diperbaiki, maka terjadi beberapa kali coretan karenakesalahan Nomor Hak, Nama Pemegang Hak dan Luas Bidang Tanahyaitu ada yang satu kali coretan, ada yang dua kali coretan serta ada yangtiga kali coretan Nama Pemegang Hak, Nomor Hak serta Luas BidangTanah untuk perbaikan atau penggantian Nama Pemegang Hak, NomorHak dan Luas Bidang Tanah agar sesuai dengan Nomor Induk Bidang(NIB), maka terhadap bidang tanah yang sekarang menjadi obyek perkaradalam perkara aquo yang benar dan sesuai hasil perbaikan

data fisikdan data yuridis dan Nomor Induk Bidang (NIB) Desa Treweng adalah :Sertipikat Hak Milik No. 84 Tahun 2003 Tanggal, 21 November 2003,Surat Ukur No. 82 Tahun 2003 Tgl. 21112003 Seluas : 275 M2 (DuaHalaman 20 dari 59 Putusan Nomor 8/Padt.G/2021/PN KlbRatus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) terdaftar untuk dan atas namaBAMBARUDIN ASA.2) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

Maka penerbitan obyek sengketa tersebutterdapat cacat prosedural;Bahwa, Pajak Bumi dan Bangunan yang dipegang oleh dimiliki olehPenggugat dan tidak dimiliki oleh Pemohon Pendaftaran tanah adalah: Surat PBB Tahun 1987 sampai dengan Tahun 2017; Surat SPPT PBB Tahun 1986; Tanda Terima Surat Pemberitahuan Obyek Pajak 1986; Permohonjan Perbaikan Data PBB 2019; Surat Keterangan Waris Tahun 2020; Berdasarkan Buku Induk PBB;Dati II : SampangKecamatan : SampangKelurahan : Gunung SekarDepartemen Keuangan Republik

Maret2010 selama 31 hari setelah mendapat informasi dari pihak debitur RONNYPONIMAN SUSANTO pada bulan februari 201 11;Bahwa Ronny Poniman Susanto pernah memberikan print out data IDI HISTORY atasnama Ronny Poniman Susanto dari Bank Indonesia;Bahwa data sebagaimana dalam IDI HISTORY atas nama RONNY PONIMANSUSANTO memang demikian namun ada kesalahan petugas pada saat menginput datatanpa adanya unsur kesengajaan;Bahwa atas kesalahan tersebut pihak Bank BNI Cabang Palopo telah melakukanlangkahlangkah perbaikan

data IDI HISTORY atas nama Ronny Poniman Susantotersebut yakni dengan mengirim surat ke Pusat Informasi Kredit Bank Indonesiatertanggal 25 Januari 2011 perihal Koreksi Data Laporan Sistem Informasi Debitur(SID) dan sudah turun jawabannya tertanggal 7 Februari 2011;Bahwa pihak BNI tidak dapat melakukan koreksi atas data laporan Sistem InformasiDebitur (SID) kepada Bank Indonesia atas kesalahan tanggal tunggakan;Bahwa pelaporan data debitur ke Bank Indonesia dilakukan oleh Asisten AdministrasiKredit

untuk kepentingan persamaan identitas dan bukan untuk alasan melanggar hukum;Menimbang, bahwa menurut hukum Pemohon selanjutnya akan mempergunakan identitas sesuai dengan yang tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, (bukti P.1), Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sumarno, (bukti P-2), Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rusmiati, (bukti P-3), dan Kutipan Akta Nikah atas nama Sumarno dan Rusmiati, (bukti P-4);Menimbang, bahwa Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan

data (tanggal dan bulan lahir) pada paspor RI Nomor : U 629533 atas nama RUSMIATI dengan data tersebut diatas;Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan paspor dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Selat Panjang, Riau, kemudian memperhatikan domisili dari Pemohon berdasarkan bukti P-1, dan P-2, berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong dan Kantor Imigrasi berada di Kota Samarinda maka sudah sepantasnya Kantor Imigrasi Kota Samarinda untuk mencatat pergantian tanggal dan bulan lahir

Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data (tanggal dan bulan lahir) pada paspor RI Nomor : U 629533 atas nama RUSMIATI yang lahir di Wonogiri, pada tanggal 5 April 1978 agar data pada paspor tersebut disamakan dengan data (tanggal dan bulan lahir) seperti yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, (bukti P.1), Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sumarno, (bukti P-2), Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rusmiati, (bukti P-3), Kutipan Akta Nikah atas nama Sumarno

;Fotokopi dari fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian danPengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka BelitungNomor: 800/1265/BKPSDMD, tanggal 25 September 2017 Perihal:Surat Pengantar Perbaikan Data Base Kepegawaian, ditujukankepada Kepala Badan Kepegawaian Negara;Fotokopi sesuai dengan asli Bukti Screenshoot/capture WatssApp(WA) dari salan Pegawai BKPSDM Provinsi Kepulauan BangkaHalaman 20 dari 64 halaman, Putusan Nomor 09/G/2019/PTUN.PGPBukti P19Bukti P20Bukti P21Bukti P22Bukti P23Bukti

untuk menyalurkandana Tunjangan Profesi (Sertifikasi) Guru triwulan IT sebesar Rp.16.802.061.925, dari Rekening Dana Penampung sementara atasHalaman 25 dari 170 Putusan Nomor 13/Pid.TPK/2014/PN.TKnama Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara ke RekeningGuruguru yang menerima, untuk Guruguru sebanyak 2.386orang sesuai dengan bukti daftar Nama penerima pembanyarantunjangan Profesi melalui dana transfer jenjang pendidikan dasarKabupaten Lampung Utara TA 2012 untuk Bulan April Mei2012, akan tetapi ada perbaikan

data dari Dinas Pendidikan Kab.Lampung Utarae Sedangkan untuk penyaluran dana tunjangan profesi guruyang melalui Bank selain Bank BRI Cab.

isinya memohonbantuan kepada Bank BRI Cabang Kotabumi untuk menyalurkandana Tunjangan Profesi (Sertifikasi) Guru triwulan IT sebesar Rp.16.802.061.925, dari Rekening Dana Penampung sementara atasnama Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara ke RekeningGuruguru yang menerima, untuk Guruguru sebanyak 2.386orang sesuai dengan bukti daftar Nama penerima pembanyarantunjangan Profesi melalui dana transfer jenjang pendidikan dasarKabupaten Lampung Utara TA 2012 untuk Bulan April Mei2012, akan tetapi ada perbaikan

daftar pemilih tetap.(2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan ditempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat;Halaman 71 dari 77 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.BDG.Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat T.Il.Intv11 yaitu rekapitulasiDaftar Pemilin Tetap dan bukti surat T13.A sampai dengan T13.F yaitu berupaData Pemilih Tambahan telah ditemukan fakta hukum bahwa atas Data PemilihSementara (bukti T12.A sampai dengan T12.H) telah ada perbaikan

data pemilihyang diketahui dan di tanda tangani oleh petugas sensus, para calon dan PanitiaPemilinan yang selanjutnya ditetapkan dalam Data Pemilih Tetap yang diketahuidan ditanda tangani oleh petugas porter, saksi calon kepala desa dan panitiaPemilinan Kepala Desa (bukti surat T14.A sampai dengan T14.H) ;Menimbang, bahwa saksi Naop pada persidangan yang terbuka untukumum telah memberikan keterangan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) telahdiumumkan dan dipasang di Kantor Sekretariat Pemilihan Kepala

Penanganan Pelaporan Pelanggaran AtasDugaan Penyimpangan Yang Dilakukan Aparatur SipilNegara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, tanggal30 Oktober 2017(Fotokopi sesuai dengan asili);Keputusan Gubernur Banten Nomor: 862.05/Kep.25Huk/2019 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa danPenjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil DiLingkungan Pemerintah Provinsi Banten, tanggal 7 Januari2019 (Fotokopi sesuai dengan asili);Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor:800/131BKD/2018 tentang Perbaikan

Data Simpeg(Fotokopi dari fotokopi);Biodata Pegawai Atas Nama Drs.

Proses Penggabungan adalahproses pemeliharaan data Pendaftaran Tanah yang dilakukan olehTergugat dalam rangka perbaikan data atau perubahan data yuridis dandata fisik sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 94Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNo. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNo. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah ayat (1) dlkutipPemeliharaan data Pendaftaran Tanah dilaksanakan denganpendaftaran perubahan data fisik dan

Banyuasin;e Bahwa Tugas Terdakwa II sebagai penanggung jawab CPU di Samsat Banyuasinadalah :On/off CPU ;Edit/perbaikan data yang salah ;Membuat kutipan untuk penyetoran dan cetak kutipan ;RW NOBuat laporan harian dan bulanane Bahwa Terdakwa III.

disarankan untukmengurusi terlebin dahulu Penetapan dari PengadilanNegeri setempat tentang Perbaikan tahuan kelahiranPemohon tersebut ;e Bahwa, benar Pemohon sangat memerlukan adanya Pasportersebut dan Pemohon bermaksud untuk memperbaikikesalahan pada tahun kelahiran Pemohon tersebut ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut Pemohontidak keberatan menyatakan benar keterangannya ;e Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannyaPermohonan Pemohon adalah guna memenuhi Syaratuntuk mendapatkan Perbaikan

Data Paspor , Karena dataPaspor Nomor : B 890119 atas nama Pemohon (HENDRIARIYAWAN MAWARIANTO), lahir di Jember pada tanggal.24 JULI 1978 , ada kesalahan Tulis yang benar adalah lahirdi Jember pada tanggal. 24 JULI 1983 dan Pemohonbermaksud akan memperpanjang masa berlakukanyaPaspor tersebut , maka oleh Pihak Kantor Imigrasidisarankan untuk mengajukan Penetapan dari PengadilanNegeri setempat tentang adanya Perbaikan tersebut ;Menimbang, bahwa Pengadilan Akan mempertimbangkan lebihlanjut tentang

Dalam hal hasil penelitian terhadap data BC 2.5sebagaimana dimaksud pada butir 7 kedapatan tidak sesual :8.1.SKP mengirim respon penolakan berupa NPP.8.2.Penyelenggara/Pengusaha TPB menerima respon NPP danmelakukan perbaikan data BC 2.5 sesuai respon NPP danmengirim kembali data BC2.5 yang telah diperbaiki..

memploting dan mengukur langsung jadi hanya melakukanpengecekan serta inventarisir secara data pertanahan pemohontersebut.Bahwa benar proses pembayaran tidak dilakukan didepan Notarisnamun kewajiban yang dibayarkan terhadap Notaris adalah biaya jasasebesar Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah).Bahwa benar terhadap perubahan tersebut awalnya saksi sempatmempertanyakan kepada terdakwa II SUMA SANJAYA dan dijawaboleh pak terdakwa II SUMA SANJAYA objeknya berubah.Bahwa benar yang merenvoi atau melakukan perbaikan

data persiladalah saksi bersama saksi SUKERI atas permintaan sdr.

Salah satu Sertipikat baik milik PENGGUGAT atau TERGUGAT IlINTERVENSI tidak sesuai antara gambar/surat ukurnya dengan fisiktanah yang diakul; atau sehingga perlu dilakukan perbaikan Data Fisikdan Data Yuridis.Bahwa terhadap beberapa kemungkinan diatas akan dijadikan sebagaidasar untuk menguji apakah gugatan PENGGUGAT pada Pengadilan tataUsaha Negara sudah tepat sesuai hukum acara atau terdapat kekeliruansesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana penjelasan selanjutnya ;Berdasarkan

keterangan dan alasannya;Bahwa penggabungan itu misalnya Pemohon mempunyai tanah 2 petak tetapibersandingan syarat penggabuangan di atas tanah tidak boleh dipisahkan denganjalan atau saluranBahwa kalau ada tanah 1 petak tetapi ditengahnya dibatasi jalan maka tanah itu harus2 sertifikat dengan nama yang samaHalaman 33 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.Bahwa banyak kemungkinan sertifikat tumpang tindih karena alat dimasa lalu tidaksecanggih saat ini dan sekarang Menteri Agraria meminta perbaikan

data sekarangdan bisa jadi obyeknya tidak tumpang tindih serta upaya peningkatan terkaitkualitas data pertanahan;Bahwa apabila ada sertifikat tumpang tindih, tindakan BPN menyarankan kepadapihak untuk menyerahkan tanah apabila memang benar jika mereka tidakmempunyai hak tetapi jika tidak mau maka mengajukan upaya hukum;Bahwa tanah GG adalah tanah milik negara yang dikuasai oleh rakyat dalam waktuyang lama dan tanah GG yang lama dikuasai peralihannya bisa melalui ganti rugi dantanah GG yang sudah

Bahwa Nomor Bidang Bangunan 155,25 atas nama Sudar yang jugadiklaim kepemilikannya oleh Pihak Siti Fatimah yang saat inidipermasalahkan oleh Penggugat, nilai penggantian wajar sejumlah Rp.43.145.000, (empat puluh tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah),yang diperoleh berdasarkan Inventarisasi, Identifikasi dan atau VerifikasiHalaman 35 dari 110 Halaman, Putusan Nomor 194/Pat.G/2020/PNCkrdan perbaikan data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam PetaBidang Bangunan dan Daftar Nominatif

pertanahan Kabupaten Lebak, nomor: 16.1/KEP- 36.02/11/2018 tanggal 23 maret 2018 tentang penetapan penilai pertanahan (Apprisal) pada pelaksanaan pengadaan tanah jalan Toll Serpan sesi 2 Desa Muaradua Kecamatan Cikulur, Desa Tambakbaya dan Desa Panancangan Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang berisi tentang penetapan KJPP SHIRWIYADI & Rekan sebagai penilai ganti kerugian berikut dengan tugas-tugas dan kewenangan;

data Inventarisasi dan Identifikasi dengan Nomor: UM.01.03/440357/24/V/04.1/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang ditandatangani oleh PPK pengadaan tanah jalan Toll Serpan Sesi 2.

Musirawas, namun keberatan akan dibahas di KPU RI.Bahwa Setelah diperlinatkan dokumen berupa data DB dan DB 1 Kab.Musi Rawas tanggal 22 April 2014 (dokumen asli), dan data DC dan DC 1(copy di legalisir), tanggal 09 Mei 2014 serta data perbedaan jumlahperolehan suara DPD RI dan DPR RI tanggal 13 Mei 2014, serta SuratRekomendasi dari BAWASLU dengan nomor :0478 / Bawaslu / V / 2014tanggal 02 Mei 2014, dan Brita Acara Penolakan perbaikan data dari KPUMusi Rawas, dengan Nomor :270 / 177 / BA / KPU.MURA