Ditemukan 3619 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fasilitas fasiliitas
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
Ir. IRAWAN SUGENG WIDODO alias PAK DODIK
427 — 615
  • Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Peralatan Laboratorium DinasPendidikan Kota Mojokerto tahun 2013.2) Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Persampahan Dinas LingkunganHidup dan Kebersihan Kabupaten Madiun 2016Bahwa IAPI atau Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia adalah organisasiyang mewadahi para ahli pengadaan di seluruh Indonesia dibentukdengan misi antara lain untuk membantu) Pemerintah RepublikIndonesia membangun sumber daya manusia dan pengetahuan sertakeahlian di bidang pengadaan barang/jasa, memberikan fasilitasi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-05-2017 — Putus : 09-10-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg
Tanggal 9 Oktober 2017 — KOMARUDIN, S. Par Bin ISRO.
125 — 22
  • Kasi Fasilitasi Pembiayaan : Saudari YENI YUNINGSIH.Bahwa sepengetahuan saksi jumlah Koperasi yang ada di KotaSukabumi yang terdaftar di Dinas Koperasi, Perindustrian danPerdagangan Kota Sukabumi pada tahun 2015 sebanyak 378.Bahwa syaratsyarat umum dan tahapan yang harus dipenuhi untukmendirikan suatu) Koperasi dan terdaftar di Dinas Koperasi,Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi adalah :e Telah mengadakan rapat calon anggota minimal 20 orang.e Membuat Berita Acara pembentukan pengurus Koperasi.e
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
ELFINA RAFIDAH, ST Binti KASMAN.
124 — 75
  • Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melaluiaudit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.Cc. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur.d. Penyusunan laporan hasil pengawasan.e. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah provinsi danTf.
    Bahwa yang menerbitkan SK saksi dan honornya tersebut sesuai KeputusanGubernur Bengkulu Nomor M.168.V Tahun 2016 tanggal 20 April 2016 TentangKelompok Kerja Dan Sub Tim Kelompok Kerja Pengendali Perencanaan Dan PelaksanaanVisi Dan Misi Gubernur Periode 2016 1 2021 point Keempat bahwa : segala biayayang timbul akibat ditetapkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada DokumenPelkasanaan Anggaran kegiatan Fasilitasi Kelompok Kerja Pengendali Perencanaandan Pelaksanaan Visi dan Misi Gubernur Periode 2016
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-12-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 98/PID.SUS/2013/PN. TIPIKOR.SMG.
Tanggal 24 Desember 2013 — EDI YUSMIANTO BIN YUSROMIHARJO
69 — 19
  • karena dari tahuntahun sebelumnya sudah seperti itu.145Bahwa yang menjadi mitra Dinas Pertanian di DPRD adalahkomisi B, sedangkan EDI YUSMIANTO adalah wakil DPRD.Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan Jitut Jides tahun 2011setelah menerima laporan dari Sairan.Bahwa sebelum adanya kegiatan Jitut Jides tahun 2011 EDIYUSMIANTO sendirian pernah mendatangi saksi diruang kerjasaksi bahwa Ketua Komisi 4 DPR RI Gus Romi mengatakanBanjarnegara akan mendapat bantuan Jitut Jides dan EDIYUSMIANTO supaya bisa fasilitasi
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-03-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PN PALU Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pal
Tanggal 1 Juni 2016 — Dra. Hj. BUHRANG M
78 — 12
  • Tolitoli sejak bulan Maret tahun 2013.Bahwa Dinas Koprasi dan UMKM khususnya bidang fasilitasi dan pembiayaan seksi permodalanberperan sebagai Pembina, dimana melakukan pembinaan terhadap Koprasi Simpan Pinjam (KSP)dari proses awal pengusulan, penerimaan sampai dengan bergulirnya bantuan perkuatan danabergulir bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di sektor Agribisnis.Bahwa sepengetahuan saksi sumber dana bantuan perkuatan dana bergulir bagi Koperasi SimpanPinam (KSP) di sektor Agribisnis berasal dari
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-05-2017 — Putus : 09-10-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg
Tanggal 9 Oktober 2017 — MUHAMAD NURDIANSYAH bin DADANG SADELI.
124 — 17
  • Kasi Fasilitasi Pembiayaan : Saudari YENI YUNINGSIH.Halaman 62 dari 173 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2017/PN.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Penghinaan
Register : 18-02-2015 — Putus : 15-07-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 198/Pid.B/2015/PN. Bdg
Tanggal 15 Juli 2015 — ANDIANTO SETIABUDI ; JULIA SRI REDJEKI ; YULINDA TJENDRAWATI SETIAWAN ; CECE KADARISMAN, S.E
420 — 268
  • Surat Perihal Fasilitasi Pelaksanaan Homologasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Jakarta, 17 Juni 2015; 21. Penghargan Utama Indonesia 2012, diraih KCKGP yang dimuat di Kompas, Minggu 18 Minggu 2012 dan media-media lainnya; 22. Laporan pertanggung jawaban Pengurus Tahun Buku 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2012 kepada rapat anggota tahunan koperasi Cipaganti Karya Guna Persada; Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-01-2012 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 58/ Pid. Sus/ 2011/ PN. TIPIKOR. Smg
Tanggal 9 Januari 2012 — H. Agus Soekmaniharto bin Bakroen Soemantri (TERDAKWA)
147 — 50
  • Sehingga jumlah lahan keseluruhanyang akan dibebaskan berjumlah lebih kurang 27,8 Ha sebanyak98 bidang ;Bahwa mengenai penambahan tanah seluas 5,7 Ha (57.000 m2)sebanyak 20 bidang tersebut akhirnya yang menguasai bukanHamid, tetapi oleh terdakwa Agus Soekmaniharto dicarikan orangyang mau membeli dan ketika itu ada orang Ungaran bernamaSutrasdi yang mau membeli dengan harga Rp.20.000,/ m2 tetapihanya baru memberi uang tanda jadi 5 %, selanjutnya tanahsebanyak 20 bidang tersebut dengan di fasilitasi
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 10-02-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 15/Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.Bjm
Tanggal 10 Februari 2012 —
51 — 10
  • diBanjarbaru Tahun 2009 dilaksanakan berdasarkan Surat KeputusanKepala Balai Latinan Kerja Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009Nomor : 563.00581/BLK/DPASKPD/2009 Tentang Penetapan danPengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pendidikandan Pelatinan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja Pada Satuan KerjaBalai Latihan Kerja Propinsi Kalimantan Selatan tahun 2009; Bahwa saat ini Saksi bekerja di Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, dan jabatan Saksi sebagaistaf Seksi FPPT (Fasilitasi
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
SYAMSUL BAHRI, SE.ST.MM Bin RAHIMI Alm
101 — 71
  • Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melaluiaudit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.Cc. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur.d. Penyusunan laporan hasil pengawasan.e. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah provinsi danTf.
    Bahwa yang menerbitkan SK saksi dan honornya tersebut sesuai KeputusanGubernur Bengkulu Nomor M.168.V Tahun 2016 tanggal 20 April 2016 TentangKelompok Kerja Dan Sub Tim Kelompok Kerja Pengendali Perencanaan Dan PelaksanaanVisi Dan Misi Gubernur Periode 2016 1 2021 point Keempat bahwa : segala biayayang timbul akibat ditetapkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada DokumenPelkasanaan Anggaran kegiatan Fasilitasi Kelompok Kerja Pengendali Perencanaandan Pelaksanaan Visi dan Misi Gubernur Periode 2016
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 18-09-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm.
Tanggal 18 September 2014 — ANANG KHAIRIAN NOOR
62 — 7
  • Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaianpermasalahanpermasalahan yang menyangkut perencanaanpelaksanaan dan pelestarian PNPM.MP.Bahwa yang dimaksud dana bergulir PNPM MANDIRI PERDESAANadalah seluruh dana program dan bersifat pinjaman dari Unit PengelolaKegiatan (UPK) digunakan oleh Masyarakat untuk mendanai kegiatanekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompokkelompokmasyarakat dan tidak boleh perindividu/perorangan :1.
Pengadilan PN MASOHI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 31-01-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN MASOHI Nomor 117/PID.SUS/2011/PN.MSH
Tanggal 31 Januari 2012 — IR. TEDI SIBUALAMO
135 — 57
  • Bulan Juli 2008 ;Bahwa yang melakukan pekerjaan bukan saksi melainkan ada petugasoperator Saksi ;Bahwa setahu saksi para petani mencari kehidupan sehari harinya diLahan Pekarangan dan Lahan Usaha 1 ;Bahwa lokasi yang saksi kerjakan itu terletak di Desa Jakarta Baru diLahan Usaha 1 dan lahan Usaha 2 ada sekitar 25 Hektar ;Bahwa lahan yang saksi kerjakan milik 6 Kelompok Tani dan jumlahkeseluruhannya ada 150 Hektar ;Bahwa saksi menerangkan ada perjanjian SPKS antara saksi danKelompok Tani yang di Fasilitasi
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-08-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 11-01-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg
Tanggal 5 Desember 2017 — Drs. BENEDIKTUS BAPA SINUNG
120 — 36
  • Cipta Karya Multi teknik, yang sebelum adanyapengumuman tersebut dengan di fasilitasi oleh RONNY BUNGA telah bertemudengan Bupati Sabu Raijua Ir.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 22-04-2022 — Putus : 08-08-2022 — Upload : 09-08-2022
Putusan PN PADANG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg
Tanggal 8 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
ANDI SURYADI,SH,M.Si,DKK
Terdakwa:
FIRDAUS DT. R. MANGKUTO Bin HARUN Pgl FIRDAUS Als DATUK
138 — 60
  • DPRD Kabupaten Pasaman Barat Barat ke Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat serta DPRD Provinsi Sumatera Barat;
  • 1 (satu) buah kwitansi berdasarkan SPPD Nomor 177/194/SPPD/DPRD/ PASBAR/2019 tanggal 11 Juli 2019 dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja Anggota Bapemperda kunker Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah Dalam Povinsi ke Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Biro Hukum Sumatera Barat untuk mendapatkan masukan dan informasi tentang evaluasi/fasilitasi
    Mangkuto, S.E., terdiri dari Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Bill hotel, Laporan Hasil Perjalanan Dinas, dokumentasi kunker Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah Dalam Povinsi Sumatera Barat ke Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat dan DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan masukan dan informasi tentang evaluasi/fasilitasi ranperda;
  • 1 (satu) buah kwitansi berdasarkan SPPD Nomor 177/99/SPPD/DPRD/ PASBAR/2019 tanggal 22 Maret 2019 dalam rangka koordinasi
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 25-01-2018 — Putus : 22-05-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 22 Mei 2018 — Penuntut Umum:
DIDIK MULYO NUGROHO, SH, MH
Terdakwa:
MARSUDI bin SISWO MIHARJO
282 — 134
  • Bahwa fasilitasi tersebut dalam hal tugas pokok dan fungsi Serta kewajibankepala desa. Khususnya fasilitator bagi kepala desa baru dengan bentukpelatinanpelatinan dalam pengelolaan desa. Bahwa Kepala Desa yang mengangkat adalah Bupati dengan dasarpemilinan langsung warga. Dengan prosedur, setelah kepala desa terpilihlalu diusulkan ke BPD dan kemudian diusulkan kepada Bupati dan olehBupati kemudian diterbitkan SK pengangkatan. Bahwa MARSUDI Kepala Desa Barukan.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 25-01-2018 — Putus : 22-05-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 22 Mei 2018 — Penuntut Umum:
DIDIK MULYO NUGROHO, SH, MH
Terdakwa:
SISWADI bin SABARNO alm
396 — 230
  • Klatendengan tugas, pokok dan fungsinya diantaranya memberikan fasilitasifasilitasikepada para Kepala Desa.Bahwa fasilitasi tersebut dalam hal tugas pokok dan fungsi serta kewajibankepala desa. Khususnya fasilitator bagi kKepala desa baru dengan bentukpelatinanpelatihan dalam pengelolaan desa.Bahwa Kepala Desa yang mengangkat adalah Bupati dengan dasar pemilinanlangsung warga.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-04-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 148/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 3 April 2014 — PROF. EDY YUWONO, Ph.D. Bin SUYATMAN, DKK.
103 — 36
  • Purworejo dan program itu meliputi program animasi,fasilitasi, keberlanjutan dan penyapihan untuk mencapai masyarakatyang mandiri. Dasar dari penerimaan hibah terikat dari PT.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 02-10-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
1.BASUKI ARIF WIBOWO, SH
2.ARIEF ZEIN NOKTHAH, S.H.
3.TEGUH ISKANDAR, SH
Terdakwa:
DESON ARBAIN Bin ARBAIN
142 — 13
  • dan dikoreksi oleh bapak camat; Bahwa saksi pernah diberi oleh terdakwa selaku kepala desa yaitupada tahap pencairan dana desa (DD) sebesar Rp. 150.000, kemudianyang kedua terdakwa memberikan uang Rp. 100.000, untuk 2 orang stafsaksi yaitu pada pencairan dana tahap II; Bahwa yang dimaksud dengan mengkoordinasikan tersebut adalahjika surat dari SKPD dala bentuk permintaan data atau lainnya maka akanditeruskan ke Desa untuk memenuhi dan memfasilitasi adalah jika adakegiatan SKPD di desa maka saksi fasilitasi
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 17-06-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 7 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
ARBIN NU'MAN, S.H.
Terdakwa:
TAKDIR, S.H.
186 — 201
  • Pada tahun 2020 pengelola kegiatan tersebut adalah pihakketiga yakni Sentral Diklat Nasional yang di fasilitasi oleh DinasPemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dengan anggaransebesar Rp. 12.000.000, Bahwa dapat saksi elaskan pada saat kegiatan pelatinanSISKEUDES di hotel D Blitz pada tahun 2019, saksi menyetor uangsebesar Rp.6.000.000,untukdua orang peserta kepada DinasPemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD yang diterima oleh ibuKEYS bertempat di hotel DBlitz Kendari dan sisanyasebesar Rp.2.000.000
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-06-2015 — Upload : 10-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 29 Juni 2015 — SUPARJO, Amd.Kl bin KROMO REDJO ; KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN
106 — 12
  • berupaLaporan Hasil Pengukuran dan kelayakan Kebun (ditanda tangani PejabatPG Rejoagung Baru Juru Ukur, Kasi BST, SKW, SKK, Rayon PTA, KepalaSeksi Tebang Angkut, Kasi TUK, Kabag Tanaman dan General Manager),Rencana Anggaran Kebun (RAK) (ditanda tangani Pejabat PG Rejoagungbaru SKW, SKK dan Kabag Tanaman) dan Daftar Nominatif PendapatanMinimal Petani (ditanda tangani Pejabat PG Rejoagung Baru ; SKW, KepalaTanaman, Kepala TU, Penerima, Kepala Desa dan Camat, yang mana untukform pengajuannya sudah disediakan/fasilitasi