Ditemukan 3619 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fasilitas fasiliitas
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-12-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 98/PID.SUS/2013/PN. TIPIKOR.SMG.
Tanggal 24 Desember 2013 — EDI YUSMIANTO BIN YUSROMIHARJO
69 — 19
  • karena dari tahuntahun sebelumnya sudah seperti itu.145Bahwa yang menjadi mitra Dinas Pertanian di DPRD adalahkomisi B, sedangkan EDI YUSMIANTO adalah wakil DPRD.Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan Jitut Jides tahun 2011setelah menerima laporan dari Sairan.Bahwa sebelum adanya kegiatan Jitut Jides tahun 2011 EDIYUSMIANTO sendirian pernah mendatangi saksi diruang kerjasaksi bahwa Ketua Komisi 4 DPR RI Gus Romi mengatakanBanjarnegara akan mendapat bantuan Jitut Jides dan EDIYUSMIANTO supaya bisa fasilitasi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-05-2017 — Putus : 09-10-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg
Tanggal 9 Oktober 2017 — KOMARUDIN, S. Par Bin ISRO.
125 — 22
  • Kasi Fasilitasi Pembiayaan : Saudari YENI YUNINGSIH.Bahwa sepengetahuan saksi jumlah Koperasi yang ada di KotaSukabumi yang terdaftar di Dinas Koperasi, Perindustrian danPerdagangan Kota Sukabumi pada tahun 2015 sebanyak 378.Bahwa syaratsyarat umum dan tahapan yang harus dipenuhi untukmendirikan suatu) Koperasi dan terdaftar di Dinas Koperasi,Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi adalah :e Telah mengadakan rapat calon anggota minimal 20 orang.e Membuat Berita Acara pembentukan pengurus Koperasi.e
Pengadilan PN MASOHI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 31-01-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN MASOHI Nomor 117/PID.SUS/2011/PN.MSH
Tanggal 31 Januari 2012 — IR. TEDI SIBUALAMO
135 — 57
  • Bulan Juli 2008 ;Bahwa yang melakukan pekerjaan bukan saksi melainkan ada petugasoperator Saksi ;Bahwa setahu saksi para petani mencari kehidupan sehari harinya diLahan Pekarangan dan Lahan Usaha 1 ;Bahwa lokasi yang saksi kerjakan itu terletak di Desa Jakarta Baru diLahan Usaha 1 dan lahan Usaha 2 ada sekitar 25 Hektar ;Bahwa lahan yang saksi kerjakan milik 6 Kelompok Tani dan jumlahkeseluruhannya ada 150 Hektar ;Bahwa saksi menerangkan ada perjanjian SPKS antara saksi danKelompok Tani yang di Fasilitasi
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
TAMIMI LANI, ST Bin ABDUL LANI Alm
103 — 52
  • Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melaluiaudit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.C. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur.d. Penyusunan laporan hasil pengawasan.e. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah provinsi danTf.
    Bahwa yang menerbitkan SK saksi dan honornya tersebut sesuai KeputusanGubernur Bengkulu Nomor M.168.V Tahun 2016 tanggal 20 April 2016 TentangKelompok Kerja Dan Sub Tim Kelompok Kerja Pengendali Perencanaan Dan PelaksanaanVisi Dan Misi Gubernur Periode 2016 1 2021 point Keempat bahwa : segala biayayang timbul akibat ditetapkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada DokumenPelaksanaan Anggaran kegiatan Fasilitasi Kelompok Kerja Pengendali Perencanaandan Pelaksanaan Visi dan Misi Gubernur Periode 2016
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-03-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PN PALU Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pal
Tanggal 1 Juni 2016 — Dra. Hj. BUHRANG M
77 — 12
  • Tolitoli sejak bulan Maret tahun 2013.Bahwa Dinas Koprasi dan UMKM khususnya bidang fasilitasi dan pembiayaan seksi permodalanberperan sebagai Pembina, dimana melakukan pembinaan terhadap Koprasi Simpan Pinjam (KSP)dari proses awal pengusulan, penerimaan sampai dengan bergulirnya bantuan perkuatan danabergulir bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di sektor Agribisnis.Bahwa sepengetahuan saksi sumber dana bantuan perkuatan dana bergulir bagi Koperasi SimpanPinam (KSP) di sektor Agribisnis berasal dari
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
ELFINA RAFIDAH, ST Binti KASMAN.
124 — 75
  • Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melaluiaudit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.Cc. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur.d. Penyusunan laporan hasil pengawasan.e. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah provinsi danTf.
    Bahwa yang menerbitkan SK saksi dan honornya tersebut sesuai KeputusanGubernur Bengkulu Nomor M.168.V Tahun 2016 tanggal 20 April 2016 TentangKelompok Kerja Dan Sub Tim Kelompok Kerja Pengendali Perencanaan Dan PelaksanaanVisi Dan Misi Gubernur Periode 2016 1 2021 point Keempat bahwa : segala biayayang timbul akibat ditetapkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada DokumenPelkasanaan Anggaran kegiatan Fasilitasi Kelompok Kerja Pengendali Perencanaandan Pelaksanaan Visi dan Misi Gubernur Periode 2016
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE.
198 — 79
  • antara lain untuk membantu Pemerintah Republik Indonesia membangunSumber daya manusia dan pengetahuan serta keahlian di bidangpengadaan barang/jasa, memberikan fasilitasi dan bantuan teknis dalampengadaan barang/jasa.Bahwa untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tahappersiapan dan pelaksanaannya sebelum tanggal 1 Juli 2018menggunakan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentangPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya.Bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah secara garis besar
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 11-02-2021 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 31-01-2022
Putusan PN BALIGE Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg
Tanggal 24 Januari 2022 — Penggugat:
1.MANGATAS TOGI BUTAR BUTAR
3.Tuan Bevin Butar-butar
Tergugat:
1.Negara cq Pemerintah RI cq Presiden RI
2.Negara cq.Pemerintah RI cq.Presiden RI cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
3.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif RI
4.Negara cq. Pemerintah RI cq. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
5.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Gubernur Sumatera Utara
6.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara
7.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Dinas Kehutanan Provinsi sumatera Utara
8.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Bupati Toba
9.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq.Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba
10.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Toba
11.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kepada BPN Nasional
12.B
161 — 130
  • Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor SK.3917/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/7/2018tanggal 7 Juni 2018 Tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan KawasanHutan Produksi yang dapat Dikonversi Untuk Pengembangan WilayahKawasan Pariwisata Danau Toba Atas Nama Gubernur Sumatera Utara YangTerletak Di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Seluas 386,72Hektar, diberi tanda T.XI11;Fotokopi dari Fotokopi Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 681 Tahun2018 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-11-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 91/ PID.SUS/ 2013/ PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 25 Nopember 2013 — LUTHFI AHMAD BIN (alm) MUHAMMAD BADJURI
51 — 14
  • SAIRAN;Bahwa sebelum adanya kegiatan Jitut Jides tahun 2011 EDI YUSMIANTOsendirian pernah mendatangi saya diruang kerja saya bahwa Ketua Komisi IVDPR RI Gus Romi mengatakan Banjarnegara akan mendapat bantuan Jitut Jidesdan EDI YUSMIANTO supaya bisa fasilitasi untuk bertemu dengan KelompokTani;Bahwa Saksi pernah melakukan pertemuan dengan EDI YUSMIANTO,TERDAKWA LUTHFI AHMAD, PRIYO RAHARJO dan SAIRAN berkaitandengan kedatangan Gus Romi;Bahwa EDI YUSMIANTO meminta kepada Saksi supaya kadernya yangmendapatkan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-11-2015 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 147/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 17 Maret 2016 — Pidana Korupsi - SOBRI WIJAYA, S.Kom., MM
120 — 134
  • Melaksanakan Monitoring dan evaluasi KB & KRMemberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang KB &KRBahwa satker Deputi KB & KR BKKBN RI TA 2013 dan TA2014 pernah ada proyek pengadaan IUD KIT, yangbersumber dari APBN TA 2013 dan TA 2014, dan jabatansaksi dalam proyek pengadaan tersebut adalah KuasaPengguna Anggaran ( KPA ) dengan Tugas pokok saksiselaku KPA adalah :e Melaksanakan seluruh kegiatan yang tercantumdalam DIPA yang telah disahkan secara formil danmateriill kepada Pengguna Aggaran ataspelaksanakan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-05-2017 — Putus : 09-10-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg
Tanggal 9 Oktober 2017 — MUHAMAD NURDIANSYAH bin DADANG SADELI.
124 — 17
  • Kasi Fasilitasi Pembiayaan : Saudari YENI YUNINGSIH.Halaman 62 dari 173 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2017/PN.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-06-2015 — Upload : 10-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 29 Juni 2015 — SUPARJO, Amd.Kl bin KROMO REDJO ; KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN
106 — 12
  • berupaLaporan Hasil Pengukuran dan kelayakan Kebun (ditanda tangani PejabatPG Rejoagung Baru Juru Ukur, Kasi BST, SKW, SKK, Rayon PTA, KepalaSeksi Tebang Angkut, Kasi TUK, Kabag Tanaman dan General Manager),Rencana Anggaran Kebun (RAK) (ditanda tangani Pejabat PG Rejoagungbaru SKW, SKK dan Kabag Tanaman) dan Daftar Nominatif PendapatanMinimal Petani (ditanda tangani Pejabat PG Rejoagung Baru ; SKW, KepalaTanaman, Kepala TU, Penerima, Kepala Desa dan Camat, yang mana untukform pengajuannya sudah disediakan/fasilitasi
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 01-12-2022 — Putus : 09-03-2023 — Upload : 26-10-2023
Putusan PN JAMBI Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb
Tanggal 9 Maret 2023 — Penuntut Umum:
Abdul Harris A, S.H., M.H
Terdakwa:
Drs. TAMRIN, M. Si Bin M. LASIN. Alm
196 — 110
  • Ahmad Nazori tanggal 24 Maret 2017 (kode April 25) Sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)
  • 1 (satu) klip Bukti Kas Pengeluaran Perjalanan Dinas Nomor : 094/041/2017 Dalam Rangka Monitoring Daerah yang akan di Fasilitasi Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan di Kec. Bathin VIII An. Drs.
    Tamrin, M.Si tanggal 24 Maret 2017 (kode April 22) Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
  • 1 (satu) klip Bukti Kas Pengeluaran Perjalanan Dinas Nomor : 094/041/2017 Dalam Rangka Monitoring Daerah yang akan di Fasilitasi Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan di Kec. Cermin Nan Gedang An.
    Ahmad Nazori tanggal 23 Maret 2017 (kode April 24) Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
  • 1 (satu) klip Bukti Kas Pengeluaran Perjalanan Dinas Nomor : 094/040/2017 Dalam Rangka Monitoring Daerah yang akan di Fasilitasi Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan di Kec. Cermin Nan Gedang An. Drs.
    Tamrin, M.Si tanggal 23 Maret 2017 (kode April 21) Sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
  • 1 (satu) klip Bukti Kas Pengeluaran Perjalanan Dinas Nomor : 094/039/2017 Dalam Rangka Monitoring Daerah yang akan di Fasilitasi Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan di Kec. Air Hitam An.
    Ahmad Nazori tanggal 22 Maret 2017 (kode April 23) Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
  • 1 (satu) klip Bukti Kas Pengeluaran Perjalanan Dinas Nomor : 094/039/2017 Dalam Rangka Monitoring Daerah yang akan di Fasilitasi Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan di Kec. Air Hitam An. Drs.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-01-2012 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 58/ Pid. Sus/ 2011/ PN. TIPIKOR. Smg
Tanggal 9 Januari 2012 — H. Agus Soekmaniharto bin Bakroen Soemantri (TERDAKWA)
147 — 50
  • Sehingga jumlah lahan keseluruhanyang akan dibebaskan berjumlah lebih kurang 27,8 Ha sebanyak98 bidang ;Bahwa mengenai penambahan tanah seluas 5,7 Ha (57.000 m2)sebanyak 20 bidang tersebut akhirnya yang menguasai bukanHamid, tetapi oleh terdakwa Agus Soekmaniharto dicarikan orangyang mau membeli dan ketika itu ada orang Ungaran bernamaSutrasdi yang mau membeli dengan harga Rp.20.000,/ m2 tetapihanya baru memberi uang tanda jadi 5 %, selanjutnya tanahsebanyak 20 bidang tersebut dengan di fasilitasi
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-04-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 148/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 3 April 2014 — PROF. EDY YUWONO, Ph.D. Bin SUYATMAN, DKK.
103 — 36
  • Purworejo dan program itu meliputi program animasi,fasilitasi, keberlanjutan dan penyapihan untuk mencapai masyarakatyang mandiri. Dasar dari penerimaan hibah terikat dari PT.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 02-10-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
1.BASUKI ARIF WIBOWO, SH
2.ARIEF ZEIN NOKTHAH, S.H.
3.TEGUH ISKANDAR, SH
Terdakwa:
DESON ARBAIN Bin ARBAIN
142 — 13
  • dan dikoreksi oleh bapak camat; Bahwa saksi pernah diberi oleh terdakwa selaku kepala desa yaitupada tahap pencairan dana desa (DD) sebesar Rp. 150.000, kemudianyang kedua terdakwa memberikan uang Rp. 100.000, untuk 2 orang stafsaksi yaitu pada pencairan dana tahap II; Bahwa yang dimaksud dengan mengkoordinasikan tersebut adalahjika surat dari SKPD dala bentuk permintaan data atau lainnya maka akanditeruskan ke Desa untuk memenuhi dan memfasilitasi adalah jika adakegiatan SKPD di desa maka saksi fasilitasi
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 17-06-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 7 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
ARBIN NU'MAN, S.H.
Terdakwa:
TAKDIR, S.H.
185 — 200
  • Pada tahun 2020 pengelola kegiatan tersebut adalah pihakketiga yakni Sentral Diklat Nasional yang di fasilitasi oleh DinasPemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dengan anggaransebesar Rp. 12.000.000, Bahwa dapat saksi elaskan pada saat kegiatan pelatinanSISKEUDES di hotel D Blitz pada tahun 2019, saksi menyetor uangsebesar Rp.6.000.000,untukdua orang peserta kepada DinasPemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD yang diterima oleh ibuKEYS bertempat di hotel DBlitz Kendari dan sisanyasebesar Rp.2.000.000
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-08-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 11-01-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg
Tanggal 5 Desember 2017 — Drs. BENEDIKTUS BAPA SINUNG
120 — 36
  • Cipta Karya Multi teknik, yang sebelum adanyapengumuman tersebut dengan di fasilitasi oleh RONNY BUNGA telah bertemudengan Bupati Sabu Raijua Ir.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 18-09-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm.
Tanggal 18 September 2014 — ANANG KHAIRIAN NOOR
62 — 7
  • Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaianpermasalahanpermasalahan yang menyangkut perencanaanpelaksanaan dan pelestarian PNPM.MP.Bahwa yang dimaksud dana bergulir PNPM MANDIRI PERDESAANadalah seluruh dana program dan bersifat pinjaman dari Unit PengelolaKegiatan (UPK) digunakan oleh Masyarakat untuk mendanai kegiatanekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompokkelompokmasyarakat dan tidak boleh perindividu/perorangan :1.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-01-2016 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 142/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 18 Januari 2016 — H. BAMBANG WALUYO, S.E, M.M ; KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG
224 — 50
  • Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unitkerjanya agar sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan timbulnyakesalahan dalam pelaksanaan tugas di unit kerjanya serta membuatlaporan atas hasil pengamatan yang dilakukan bila dipandang perlu ;18.Melaksanakan pendelegasian wewenang kepada unit kerja dibawahnyasesuai dengan fungsi dan jabatannya ;19.Membantu bawahan dalam memahami sistem dan prosedur unitnya,melakukan coaching dan konseling terhadap bawahan, serta melakukanmediasi dan fasilitasi