Ditemukan 3581 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : disertai disersi dicerai diserang disarah derahi dirahi diserahã diserah diketahi
Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum
Register : 28-01-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 426/Pid.B/2021/PN Mdn
Tanggal 20 April 2021 — Penuntut Umum:
ROTUA HUTABARAT.SH
Terdakwa:
FIRMAN SIDIEK
153 — 27
  • Terdakwa diserahi menyimpanbarang yang digelapkan itu) karena hubungan pekerjaan (persoonlijkediensbetekking), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumahtangga atau majikan dan buruh; 2. Terdakwa menyimpan barang tersebutkarena jabatannya (beroep), misalnya adalah tukang binatu yangmenggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu,sepeda, dan sebagainya. Menggelapkan sepatu, jam, sepeda yang diserahkankepadanya untuk diperbaiki. 3.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-09-2013 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 25-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 91/PID.SUS.K/2013/PN Mdn
Tanggal 22 Januari 2014 — - KHAIRUL ANWAR DAULAY
74 — 20
  • mengandung adanya dua elemen yang sifatnya alternatif yaitu Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara, dalam pembuktian cukup dibuktikan terpenuhinyasalah satu saja dalam unsur elemen tersebut ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1974 jo UU158No. 43 tahun 1999 tentang pokokpokok kepegawaian "Pegawai Negeri" adalahsetiap warga Negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkatoleh Pejabat yang berwenang dan diserahi
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 12-12-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 3 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.DODY SUKMONO
2.AGUNG SATRIO WIBOWO
3.WAHYU DWI OKTAFIANTO
Terdakwa:
HARTOYO
170 — 49
  • SusTPK/2019/PN SmrMenimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undangundang RI Nomor : 43Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undangundang Nomor : 8 Tahun 1974,tentang PokokPokok Kepegawaian, yang dimaksud dengan Pegawai Negeriadalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syaratyang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugasdalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya dan digajiberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-10-2014 — Putus : 08-01-2015 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plk
Tanggal 8 Januari 2015 — KARLIE,SP.M.MA
56 — 16
  • PlkMenimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yangmeringankan penerapan pidana yaitu ;HalHal Yang Memberatkan :1.Bahwa perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah dalammemberantas Tindak Pidana Korupsi ;2.Bahwa Perbuatan Terdakwa selaku PNS yang diserahi tugas selaku PPK (PejabatPembuat Komitmen), telah mencederai jabatan selaku PNS sebagai abdi negara danabdi masyarakat ;Hal Hal Yang Meringankan
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-12-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2016/PN.SRG.
Tanggal 13 Desember 2016 — Ir.H.SUTADI,ST,M.Si Bin SAMINO SASTRO KARTIKO
98 — 18
  • pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasakeadilan bagi terdakwa dan masyarakat;Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, Majelis Hakim wajibuntuk mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan daridiri Terdakwa sebagai berikut :Halhal yang memberatkan: Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalampemberantasan tindak pidana korupsi ; Perbuatan terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil dalam jabatannya selakuKadis Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten yang diserahi
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata
Register : 16-08-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 27-03-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk
Tanggal 22 Maret 2017 — Penggugat: 1.Arie Rompas 2.Kartika Sari 3.Fatkhurrohman 4.Afandi 5.Herlina 6.Nordin 7.Mariaty Tergugat: 1.Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia 2.Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 3.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Pertanian Republik Indonesia 4.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 5.Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia cq Menteri Kesehatan Republik Indonesia 6.Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq Gubernur Kalimantan Tengah 7.Negara Republik Indonesia Cq. Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2710 — 3239
  • Bahwa Pasal 1 angka 15 UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentangKehutanan menyebutkan Menteri adalah menteri yang diserahi tugas danbertanggung jawab di bidang kehutanan;6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka TERGUGAT Il adalah perangkatpemerintah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan Kehutananyang dipimpin seorang Menteri yang dalam melangsungkan tugas dankewenangannya bertanggung jawab kepada TERGUGAT I;7.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 18-05-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 31-10-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 2 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
FAJAR SANTOSO SH
Terdakwa:
SAFUAN S.Sos. M.Si Als IWAN Bin MUSA
109 — 82
  • Dalam Pasal 1 angka 1 Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 jo.Undangundang Nomor 43 Tahun 1999 ditentukan bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalahsetiap warga negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yangberwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digajiberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) jo ayat(2) Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 jo.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-09-2013 — Putus : 20-01-2014 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 90/PID.SUS.K/2013/PN Mdn
Tanggal 20 Januari 2014 — - MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA
250 — 238
  • Negara ini,mengandung adanya dua sub unsur yang sifatnya alternatif yaitu Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara, karenanya dengan terpenuhi salah satunya sajamaka unsur ini dianggap terbukti ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1974 jo UUNo. 43 tahun 1999 tentang pokokpokok kepegawaian "Pegawai Negeri" adalahsetiap warga Negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkatoleh Pejabat yang berwenang dan diserahi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-01-2014 — Putus : 21-05-2014 — Upload : 24-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 21 Mei 2014 — Pidana Korupsi - TOTOK HENDRIYATNO
193 — 90
  • Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari Negara ataumasyarakat ;Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negari berdasarkan Pasal 1butir 1 Undangundang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian adalah setiapwarga Negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat olehpejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, ataudiserahi tugas Negara lainnya,
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-02-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 6 Juli 2015 — Drs. ADIRAMA BAHAN,MT Alias PAK ADI Bin ADJANG BAHAN
78 — 29
  • Raya untukmemberlakukan Perda Nomor 6 tahun 2012 sejak Pebruari 2014 sepertiyang diperlihat Penuntut Umum dalam persidangan ini, menurut ahisudah terlambat keluarnya karena seharusnya itu keluar pada saat PerdaNomor 6 tahun 2012 ini diundangkan dalam lembaran Daerah KotaPalangka Raya;Bahwa menurut ketentuan umum dalam Perda Nomor 6 tahun 2012dimaksud, instansi teknis yang melaksanakannya adalahDistakobangtaman Kota Palangka Raya, sedangkan untuk wewenangpemungutannya dalam perkembangan terakhis diserahi
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-09-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan PN SERANG Nomor 05/Pid.SUS-TPK/2016/PN.SRG
Tanggal 27 September 2016 — Ir.IING SUWARGI Bin SAMBAS SURYADI
98 — 38
  • kepada Terdakwa atas perbuatantindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa yang menyalahgunakanwewenang dalam jabatannya selaku Kepala Dinas SDAP Prov.Banten yangdiberi tugas selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) dalam pekerjaan yang bersumber dana dari keuangannegara/anggaran APBD Provinsi Banten dalam perkara ini tetapi juga bertujuanuntuk mencegah supaya perbuatan serupa tidak terjadi lagi dimasa yang akandatang baik bagi Terdakwa maupun bagi pejabat lainnya yang diserahi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-10-2016 — Putus : 20-01-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 114/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 20 Januari 2017 — Pidana Korupsi - ARIS HADIANTO
126 — 39
  • Unsur Pegawai NegeriMenimbang, bahwa batasan Pegawai Negeri dirumuskan dalam UndangUndang Nomor : 8 tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (diubahdengan UndangUndang Nomor : 43 tahun 1999) yang rumusannya sebagaiberikut : Pegavuai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yangtelah memenuhi syaratsayarat yang telah ditentukan, diangkat olehpejabat yang berwenang, diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri ataudiserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturanperundangundangan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-08-2016 — Putus : 04-01-2017 — Upload : 26-01-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 4 Januari 2017 — REZA ANDRIADI, ST.,MT. Bin SUGENG SUGIYANTO
157 — 149
  • Bahwa harga jagung Rp. 1300 per kilonya ditentukan pada tahun 2008 tetapiPD Agrotama Mandiri atau terdakwa sebagai direkturnya diserahi tugasuntuk mengatur, mengelola dan harapannya mendapatkan untung; Bahwa pada waktu peralinan dari kepemimpinan Direktur Reza Andriadikepada Direktur yang baru Ir. Sunarko, Direktur Reza Andriadi tidak adamembuat Laporan serah terima tanggung jawab selaku Direktur PDAgrotama Mandiri.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 20-03-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 22-03-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk
Tanggal 7 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.AHMAD BAGIR, S.H.
2.DICKY FERDIANSYAH, S.H.
3.YAN ASWARI, S.H., M.H.
Terdakwa:
MUNAJAT USWANAS, S.E. alias LOUIS
101 — 53
  • .; (2)berkaitan dengan perbuatan Terdakwa MUNAJAT USWANAS;meskipun faktanya tidak melaksanakan pekerjaan pengadaanbarang aquo sebab pekerjaan tersebut kenyataannya dilakukan olehpihak lain atau barang aquo telah dilakukan pembelian sebelumnyahalaman 140 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2018/PN.Mnkoleh pihak lain (dalam hal ini PT Sarana Bahtera IRJA, dan PTBersama Papua Unggul), tetapi Terdakwa MUNAJAT USWANASditetapbkan sebagai pemenang lelang yang diserahi pekerjaanpengadaan barang aquo, dan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 26 Nopember 2014 — IR. HARYONO SAMSUATMOJO, SP.1 Bin SAMSU SUNARDJO
99 — 20
  • menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 UndangUndang No. 8 Tahun 1974tentang PokokPokok Kepegawaian jo UndangUndang No. 43 Tahun 1999tentang Perubahan UndangUndang No. 8 Tahun 1974 tentang PokokPokokKepegawaian disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pegawai negeri adalahsetiap orang Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syaratyang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi
    tugas dalamsuatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku, dan selanjutnya dalam Pasal 2ayat (1) No. 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian jo UndangUndang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UndangUndang No. 8 Tahun1974 tentang PokokPokok Kepegawaian, ditentukan bahwa Pegawai Negeritersebut terdiri dari :1.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-03-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 13-02-2019
Putusan PN MANOKWARI Nomor -8/Pid.Sus-TPK/2018/PN
Tanggal 7 Agustus 2018 — -MUNAJAT USWANAS, S.E.Als LOUIS
91 — 61
  • .; (2)berkaitan dengan perbuatan TerdakwaMUNAJAT USWANAS;meskipun faktanya tidak melaksanakan pekerjaan pengadaanbarang aquo sebab pekerjaan tersebut kenyataannya dilakukan olehpihak lain atau barang aquo telah dilakukan pembelian sebelumnyaoleh pihak lain (dalam hal ini PT Sarana Bahtera IRJA, dan PTBersama Papua Unggul), tetapi Terdakwa MUNAJAT USWANASditetapbkan sebagai pemenang lelang yang diserahi pekerjaanpengadaan barang aquo, dan sekaligus sebagai pihak yangmenerima pembayaran 100% dana yang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-05-2018 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Juli 2018 — Pidana Korupsi - HASMUN HAMZAH
175 — 123
  • seseorang yangmenyandang status Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, dengandemikian maka haruslah dicari dalam peraturan perundang undangan, siapakahyang dimaksud dengan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut,sebagaimana dalam pertimbangan hukum dibawah ini ;Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undangundang No. 43 tahun 1999,Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat yangditentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku diangkat olehPejabat yang berwenang dan diserahi
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-02-2012 — Putus : 11-06-2012 — Upload : 20-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 8/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R
Tanggal 11 Juni 2012 — GIGIH BUDI SETIAWAN BIN MATHEUS SANDY
63 — 7
  • Kalteng Tahun Anggaran2009.76 10 (sepuluh) lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Kalteng Nomor : 954/02/Keu,tanggal 02 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat yang diserahi tugas sebagaiPengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, BendaharaPenerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan BendaharaPengeluaran Pembantu, pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Prop.
Pengadilan PN PALU
Putus : 17-12-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PN PALU Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Pal
Tanggal 17 Desember 2015 —
612 — 246
  • korporasi untukmenerapkan program yang dapat meminimalisir kesalahan karyawar danmelaksanakan program penyuluhan dan memberikan gaji yang memadaiatau besar serta penerapan pengawasan internal kepada manejer yangbertanggungjawab dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup, makadireksi dapat menyatakan dirinya telah melakukan upaya mencegahperbuatan yang dilarang dalam UUPPLUH, serta jika terjadi perbuatan yangdilarang dalam UUPPLH yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidanaadalah manejer yang diserahi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-07-2013 — Putus : 08-10-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 47/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Oktober 2013 — Pidana Korupsi - EFFENDY KOMALA - TEDDY MULIAWAN
131 — 28
  • Negara atau Daerah, ataue Orang yanag menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasiltas dari Negara atau Masyarakat;Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negari berdasarkan Pasal 1 butir 1Undangundang Nomor: 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor: 8Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian adalah setiap warga Negara RI yang telahmemenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahitugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi