Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 03-08-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1043 K/Pdt/2016
Tanggal 3 Agustus 2016 — DESMAWATI, VS NURHUDA, DKK
92 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagai Penjual Termohon Kasasi telahmemperjualbelikan tanah yang masih dalam sengketa dan/atau. masih tidak pasti kepemilikannya, namun telahmenyatakan bahwa tanah objek jual beli didalam AktaPerikatan Jual Beli Nomor 03 tanggal 11 April 2012, adalahsebagai miliknya, maka fakta hukum ini membuktikan adanyapelanggaran hukum ketentuan didalam pendaftaran danperalihan hak atas tanah, yang ternyata tidak cukup mendapatpertimbangan hukum didalam Putusan aquo, sehingga Putusanaquo adalah putusan yang melangar
Pengadilan PN SINTANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-11-2016 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 15-12-2017
Putusan PN SINTANG Nomor 35/Pdt,G/2016/PN Stg
Tanggal 22 Juni 2017 — Ny. SURYATI L. MELAWAN Direktur PT. RAFI KAMAJAYA ABADI (A Subdiary of Tom Berhad a Company Listed in Bursa Malaysia) Cq. Pimpinan PT. RAFI KAMAJAYA ABADI.
133 — 30
  • Menimbang, bahwa menurut Pasal 1365 Kitab Undangundang HukumPerdata, bahwa perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan melangar hukumyang membawa kerugian seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnyamenerbitkan kerugian itu mengganti kKerugian itu.
Pengadilan PN SIGLI Perdata Tanah
Putus : 22-05-2013 — Upload : 19-09-2013
Putusan PN SIGLI Nomor 16/Pdt.G/2012/PN-SGI
Tanggal 22 Mei 2013 — HALIMAH BINTI UMAR, DKK. LAWAN MARYAM, DKK.
155 — 31
  • hukum adalah para penggugatyang menimbulkan kerugian puluhan tahun terhadap tergugat I, II dan III ;Halaman 21 dari 63 halaman Putusan No. 16/Pdt.G/2012/PNSGI2d,19.Bahwa para penggugat menyebutkan dan meminta pada Pengadilan NegeriSigli sewaktuwaktu untuk meletakkan sita jaminan itu merupakan hak ataupermintaan dari para penggugat dan menurut para tergugat itu sahsah sajasejauh dibenarkan oleh hukum ;20.Bahwa para penggugat menyatakan oleh kerena tindakan ini timbul olehtindakan sewenangwenang dan melangar
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 29-07-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 154/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penggugat:
Dr. ELISABETH EDITHA WINOKAN, SH.MSi
Tergugat:
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
176 — 91
  • Oleh karena Tergugat telahbertindak tidak adil, maka sudah seharusnya Objek Gugatan yangdikeluarkan Tergugat dinyatakan telah melangar asas keadilan.4. Asas Larangan Bertindak Sewenangwenang;Asas Larangan bertindak sewenangwenang atau larangan willekeur,yakni tindakan sewenangwenang. Jika dihubungkan dengan gugatan inlitis, atasan Penggugat yang kemudian dikuatkan oleh Tergugat tidakmemperhatikan kepentingan orang lain, dan secara kongkrit merugikan,dalam hal ini adalah Penggugat.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 23-01-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 2/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 27 Mei 2019 — Penggugat:
PAULUS TAMPANG
Tergugat:
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAWIJAYA
4.KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI PAPUA
130 — 48
  • Dimana tergugattidak melakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai riwayattanah sebelum tergugat menerbitkan objek sengketa demikian jugapenetapan batasbatas tanah)Bahwa oleh karena perbutan tergugat dalam menerbitkan objeksengketa dengan tidak didasarkan atas pertimbanganpertimbanganyang cukup kepada penggugat sebagai pemohon prona tahun 1993atas tanah penggugat dan jelas sangat merugikan hakhak penggugatdan jelas tergugat telah melangar asasasas umum pemerintahan yangbaik, terutama melanggar
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 26-04-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 101/G/2018/PTUN.JKT
Tanggal 6 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
96 — 64
  • Oleh karena Tergugat telah bertindak tidak adil,maka sudah seharusnya Tergugat dinyatakan telah melangar asaskeadilan;Asas KetidakberpihakanYang dimaksud dengan asas ketidakberpihakan adalah asas yangmewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkandan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan denganmempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidakdiskriminatif. Artinya, setiap orang termasuk Penggugat berhakmendapatkan pelayanan yang adil.
Pengadilan PA SUKOHARJO Perdata
Upload : 23-12-2016
Putusan PA SUKOHARJO Nomor 42/Pdt.P/2010/PA.Skh
16 — 6
  • Pengadilan AgamaSukoharjo dan tidak ada bantahan tentang itu, maka Pengadilan Agama Sukoharjoberwenang untuk memeriksa perkara ini sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) UndangundangNomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian denganalasan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islamyaitu : Suami (Tergugat) melangar
Pengadilan PN KEPAHIANG Pidana Khusus
Register : 14-12-2021 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 13-02-2022
Putusan PN KEPAHIANG Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Kph
Tanggal 25 Januari 2022 — Penuntut Umum:
TOMY NOVENDRI,S.H.,M.Kn
Terdakwa:
HANA MULYATI Als HANA Binti BASRI
401 — 375
  • pada tulisan, Suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic datainterchange, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf,Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Kphtanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yangmemiliki arti atau dapat dipahami orang yang mampu memahaminya;Menimbang, bahwa disebut melakukan perbuatan membuat dapatdiaksesnya jika pelaku sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpanataupun mengirimkan kembali konten melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 23-01-2017 — Upload : 11-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1069 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 23 Januari 2017 — PT. OSAGA MAS UTAMA VS 1. PUJIYANTO, DKK
121 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • seharusnyamengembalikan gugatan Para Termohon Kasasi tersebut;Bahwa pada kenyataannya, Judex Facti tidak mengembalikan gugatantersebut kepada Para Termohon Kasasi malahan melanjutkan,memeriksa dan memutus gugatan Para Termohon Kasasi;Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan memeriksa dan memutusgugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat, Judex Factitelah melanggar hukum dan lalai dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan;Bahwa oleh Karena Judex Facti telah melangar
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-02-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 19-05-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 22/PDT.G/2016/PN Yyk
Tanggal 1 Juni 2016 — KPH. H. ANGLINGKUSUMO disebut juga KANGJENG GUSTI PANGERAN ADIPATI ARYA PAKU ALAM IX melawan RADEN MAS WIJOSENO HARIO BIMO atau disebut juga KANGJENG BENDORO PANGERAN HARIO (KBPH) PRABU SURYODILOGO
174 — 40
  • tersebut tidak memiliki dasar hukum / cacat hukum;Bahwa tindakan dari KPH AMBARKUSUMO yang menobatkan dirinyasebagai Paku Alam KX adalah tidak patut, tidak sesuai dengan paugeranprojo kejawen dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, lebihdaripada itu perobuatan KPH AMBARKUSUMO telah menimbulkanperpecahan di antara sesama ahli waris dari KGPAA Paku Alam VIII dilingkungan Pura Paku Alaman; Bahwa perbuatan dari KPH AMBARKUSUMO yang menobatkan dirinyasecara sepihak sebagai Paku Alam IX jelasjelas telah melangar
    Kerugian Immateriil.Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGATdengan melanggar asas kepatutan, ketelitian, melangar haksubyektif orang lain dan bertentangan dengan rasa keadilan sertasikap kehatihatian sebagaimana disebutkan di dalam Gugatan ini,PENGGUGAT juga telah mengalami penderitaan psikologis sertatraumatik dan mengalami kerugian Immateriil yang tidak dapatdihitung dengan uang, namun Penggugat menetapkan Ganti RugiImmateriil sebesar Rp. 100, (seratus rupiah); TUNTUTAN PROVISI
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 20-08-2019 — Putus : 05-02-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 167/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 5 Februari 2020 — Penggugat:
ROSA SABINA J. ALIANDOE. DKK, Selaku Warga Taman Pluit Putri dan Ketua Forum Warga Taman Pluit Putri;
Tergugat:
- KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
310 — 193
  • Pihak penanggung jawab pembangunan/pemrakarsa tidak pernah menjalinkomunikasi dan koordinasi dengan tokoh masyarakat atau masyarakatsetempat tetapi tibatiba dilaksanakan pekerjaan proyek pembangunan gedungsehingga melangar surat rekomendasi UKLUPL dan Izin Lingkungan;Halaman 89 dari 99 halaman.
    ruang dan peraturan zonasi tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa KRKyang diterbitkan oleh Tergugat sebagai syarat untuk IMB objek sengketa tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil para Penggugat yangmenyatakan bahwa Pihak penanggung jawab pembangunan/pemrakarsa tidakpernah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan tokoh masyarakat ataumasyarakat setempat tetapi tibatiba dilaksanakan pekerjaan proyekpembangunan gedung sehingga melangar
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 18-02-2009 — Putus : 17-06-2009 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/G/2009/PHI/PN.BDG
Tanggal 17 Juni 2009 — PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK; LAWAN; RD. SUSI DIANA MULIYATI;
119 — 24
  • Adalah melangar hukum namun ternyataSerikat Pegawai Bank mandiri (SPBM) dan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.di dalam Perjanjian Kerja Bersama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk periode20062008 telah menyepakati keberadaan Peraturan Disiplin Pegawai, menurutMajelis hakim baik SPBM maupun Direksi PT, Bank Mandiri (Persero) Tbk, telahsepakat mengenai keberadaan Peraturan Disiplin Pegawai PT. Bank Mandiri(Persero) Tbk. Dan karenanya berlaku sebagai bagian dari Perjanjian Kerja BersamaPT.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 18-06-2020 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SIDOARJO Nomor 163/Pdt.G/2020/PN SDA
Tanggal 29 April 2021 — Penggugat:
MULYATI
Tergugat:
1.Kamid Sudarsono
2.Ariesca Dwi Aptasari, S.H., M.Kn.
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.
89 — 11
  • Kegagalan Penggugat dalam memahami konsepwanprestasi dan ketidak mampuan dalam menjelaskantindakantindakan Tergugat II sehubungan dengan tindakanyang melangar perjanjian kesepakatan bersama a quo tersebuttelah menjadi bukti yang tak terbantahkan bahwa sejatinyaTergugat II bukanlan pihak yang wajib mematuhi, melaksanakandan/atau terikat dalam kesepakatan bersama a quo, sehinggagugatan Penggugat tersebut adalah kabur atau Obscuur Libel.Dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkarauntuk
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Pertanahan
Register : 09-11-2009 — Putus : 18-02-2010 — Upload : 21-06-2011
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 04/G/2009/PTUN.Yk.
Tanggal 18 Februari 2010 — Ir. JUMADI; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN
102 — 40
  • Bahwa berdasarkan ~ kenyataan ini, jelas alasanalasan maupun Pertimbangan Tergugat sehinggamengeluarkan Surat Keputusan tersebut yangdilakukan secara sepihak dan sewenang wenang, tidaksesuai dan atau melangar azas kecematan formal yangterkandung dalam azas azas umum pemerintahan yangbaik, oleh karena itu beralasan untuk dinyatakantidak sah/batal dan harus dicabut Surat KeputusanTergugat tersebut (obyek sengketa).; 12.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 29-01-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 511/Pdt/2018/PT SMG
SARYONO AL.SARJONO Bin AMAD SADJARI dkk lawan MAHDI WIYATI Al. WIYATI Al. WIJATI Al. NY. SURONO Al. NY. SOERONO Binti KUSNAENI dkk
72 — 34
  • membuktikanadanya sebabsebab atau alasan perubahan dari wajib pajak tanah a.nKUSNAENI dengan nomor Letter C yang tidak diketahui atau obscuuryang kemudian tanpa sebab apapun di rekayasa menjadi atas namaPENGGUGAT Letter C.No.325. dan bahkan secaraHalaman 33, Putusan Nomor 511/Pdt/2018/PT SMG.gegabah/prematur tidak ada satupun petitum yang menegaskan sahdan berharganya jual beli tanah in casu antara KUSNAENI (AYAHKANDUNG TERGUGAT ) dengan PENGGUGAT yang juga menjadilandasan LEGAL STENDInya. jelas hal ini sangat melangar
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 18-01-2018 — Putus : 19-03-2018 — Upload : 26-07-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 31/PDT/2018/PT-MDN
Tanggal 19 Maret 2018 — HERMES NABABAN VS MASTA NABABAN, DKK
64 — 42
  • TarutungPerbuatan Tergugat XII tersebut melangar hukum sehinggamerugikan penggugat s/d VI karena tidak dapat menguasaidan mengusahai tanah tersebut seluas 5 meter x 3 meter + 7meter xl3 = 106 meter persegi selama 33 tahun lebih; Adapunkerugian tiap tahun nya di nilai dengan uang adalahRp.3.600.000 / tahunJumlah kerugian penggugat s,d IV dan turut tergugat , Ilselama 33 tahun adalah = 33 tahun x Rp.3.600.000, = Rp.118.800.000, ( Septus delapan belas juta delapan ratus riburupiah );4.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Tender
Register : 24-03-2014 — Putus : 15-10-2014 — Upload : 25-06-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 29/G/2014/PTUN.Mks
Tanggal 15 Oktober 2014 — Simon Pangala, SE sebagai Penggugat M E L A W A N : 1. Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar SNVT Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Sulawesi Selatan selaku PPK 17 (EnrekangSidrapRappangAnabanuaKalola) 2. Kepala Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Sulawesi Selatan, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
169 — 92
  • Juga sangatbertentangan dengan ketentuan syarat Umum Kontrak (SSUK) poin 20.3, poin28.3, poin 29.1, poin 40.1, poin 40.2. poin 40.6 ;b Selain itu tergugat pula telah melakukan pelanggaran pasai 13 PP. 54 Tahun 2010Tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah ;c Demikian pula tergugat telah melangar ketentuan lainnya yakni merugikanpenggugat karena tidak melakukan pembayaran lunas atas pekerjaan jembatanMata Allo tersebut ;Berdasarkan keseluruhan uraian dan dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugatmemohon
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-05-2011 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129 PK/Pdt/2011
Tanggal 31 Mei 2011 — PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA, d/h PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA, VS. Ir. TENGKU MUNZIR BEY, MBA.
124 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 4 September 2002;Judex juris telah khilaf atau keliru) dalam menilaiperbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada PemohonPeninjauan Kembali.4.Bahwa apabila membaca pertimbangan judex juris sepertitersebut diatas, maka Judex Juris telah khilaf ataukeliru dalam menilai perbuatan melawan hukum= yangdituduhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali mengingatsubstansi gugatan Termohon Peninjauan Kembali adalahperbuatan melawan hukum sebagaimana dinyatakan dalampasal 1365 KUHPerdata "Tiap perbuatan melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 06-02-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3064 K/Pdt/2016
Tanggal 6 Februari 2017 — HERIZA PUTRA HARAHAP VS 1. BENY SUBARJA, 2. PEMERINTAH RI cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH SUMATERA UTARA cq BADAN PERTANAHAN KOTA MEDAN
56 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mahkamah Agung minta agar semua ketentuan dalam undangundang, yang menghendaki dan mewajibkan pengadilan untukmemberikan alasan (motiveringplic) dipenuhi oleh saudarasaudarauntuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan:Bahwa oleh karena putusan Judex Facti telah melangar ketentuanPasal 25 ayat 1 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 atau UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, makaberalasan hukum putusan Judex Facti dibatalkan;Tentang Judex Facti melanggar Pasal 13 PP Nomor
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 10-03-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 02-06-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Sdw
Tanggal 24 Mei 2021 — Penuntut Umum:
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
MUH HADI bin ASOK DG SIKKI alm
54 — 20
  • bahwa sample obat shabushabu tersebutyang di kirim oleh Polres Kutai Barat berupa sample serbuk kristalberwarna bening termasuk dalam Golongan Narkotika bukan tanamanjenis Shabushabu karena mengandung ZAT METHAMPHETAMINE; Bahwa obat tersebut biasa di gunakan dalam dunia Kesehatan, danobat tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas , dan apa bilaada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpa kuasanya atauHak, resep dokter dan atau bukan dalam tahap pengobatan maka orangtersebut telah melangar